195/PID.B/2013/PN.PRA

PUTUSANNomor: 195/PID.B/2013/PN.PRA.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana padaperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa: Nama Lengkap:ISHAM;Tempat lahir Lombok Tengah;Umur / tanggal 31 Tahun /25 September 1982;satu Laki laki;Jenis kelaminIndonesia;Kebangsaan/Dusun Gunung Paok Desa Prean Kecamatan Montong Gading Kabupaten LomTempat

;Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tertanggal 19 Desember 2013, Nomor: 513/PENPID/2013/PN.PRA, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 17 Januari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tertanggal 13Januari 2014, Nomor: 11/PEN.PID/2014/PN.PRA, sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d 18 Maret 2014;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, No. 195

/Pen.Pid/2013/PN.PRA, tanggal 19 Desember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, No. 195/Pen.Pid/2013/PN.PRA, tanggal 19 Desember 2013, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;Telah mendengar dan membaca surat dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir

dan bertentangan dengan :1.Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi JaminanFidusia, karena Pelaku Usaha dalam mengambil/menarik unit kKendaraanyang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas pembiayaan yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanyamenggunakan tenaga internal dan collector yang seharusnya menggunakantenaga Kepolisian Republik Indonesia.Bertentangan dengan Bahagian V HIR dimulai dari Pasal 195

Sus/BPSK/2016/PN Lbpmenggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yang seharusnyamenggunakan tenaga Kepolisian RI (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau denganmengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti denganpermohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tatacaranya diatur dalam Bagian V HIR dimulai Pasal 195 Tentang menjalankanPutusan atau Bagian NM RBg yang dimulai dari Pasal 200 TentangMenjalankan Putusan

Bahagian V HIRdimulai dari Pasal 195 Tentang menjalankan putusan atau bahagian IV RBgyang dimulai dari asal 200.....dst. adalah merupakan keputusan penerapanhukum yang keliru ;Bahwa tindakan Pemohon Keberatan melakukan eksekusi Jaminan fidusiatidak dapat digolongkan kedalam Perbuatan Melawan Hukum.

Bertentangan dengan Bahagian V HIR dimulai dari Pasal 195 Tentangmenjalankan putusan atau bahagian IV RBg yang dimulai dari asal 200Halaman12dari24Putusan Perdata Gugatan Nomor47/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN LbpTentang menjalankan putusan karena Pelaku Usaha telah melakukanpengambilan/penarikan unit kKendaraan yang menjadi (barang jaminan) atasfasilitas pembiayaan yang telah diberikanPelaku Usaha kepada Konsumendengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yangseharusnya pelaksanaannya

unitkendaraan yang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas pembiayaan yangtelah diberikan Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanyamenggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yang seharusnyamenggunakan tenaga Kepolisian RI (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau denganmengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti denganpermohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tatacaranya diatur dalam Bagian V HIR dimulai Pasal 195

Bahwa mengingat istri Penggugat yakni Etik Hariyanti Setya Wardani telahmeninggal dunia dan sesuai pesannya beliau menghendaki agar tanahsebagaimana yang dijaminkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 195 luas617 m?

justru anak buah Tergugat langsungberamairamai ke tempat Tergugat Ill yang bernama Husin, entah apayang menjadi topik pembicaraan mereka, yang kemungkinan besaradalah mau menyelenggarakan lelang secara sembunyisembunyi;13.Bahwa pihak Penggugat sesaat setelah mendapat kabar tentang lelanglangsung mendatangi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Madiun, dan telah mengkonfirmasikan perihal lelang, benartelah terjadi lelang terhadap obyek jaminan Penggugat dengan SertipikatHak Milik Nomor 195

sembunyisembunyi ini danatau terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 011/429K/SPK/2007 cacat hukum danharuslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya dibatalkan;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Ngawi agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngawi: Memerintahkan agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadapobjek sengketa yakni tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak MilikNomor 195

atas nama Etik Hariyanti Setya Wardani; Menetapkan obyek sengketa yakni tanah beserta bangunan dengan SertifikatHak Milik Nomor 195 luas 617 m? atas nama Etik Hariyanti Setya Wardaniseperti keadaan semula (status quo);Dalam Pokok Perkara:Mohon agar Pengadilan Negeri Ngawi memberi Putusan:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan sah dan berharga provisi yang dimaksud di atas;3.

Menyatakan bahwa lelang atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat HakMilik Nomor 195 luas 617 m? atas nama Etik Hariyanti Setya Wardani bataldemi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;4. Menyatakan untuk hukum bahwa Tergugat , Il dan Ill telah melakukanperbuataan melawan hukum (onrechtmatig daad) terhadap Penggugat;5.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, PENYITAAN TIDAK DAPATDILAKUKAN TERHADAP HARTA MILIK PIHAK KETIGA sebagai manaketentuan pasal 195 Ayat (6) HIR Jo. Pasal 207 HIR Jo. Pasal 208 HIR.disebutkan bahwa Perlawanan Pihak ketiga terhadap Sita Jaminan maupunSita Eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIRJo. Pasal 206 ayat (6) Rbg.4.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, Penyitaan Tidak Dapat dilakukanTerhadap Harta Milik Pihak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat 6HIR Jo Pasal 207 HIR Jo Pasal 208 HIR disebutkan Bahwa PerlawananPihak Ketiga terhadap Sita Jaminan maupun Sita Eksekusj dapat diajukanberdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR Jo Pasal 206 ayat 6 Rbg;Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.Plw/2019/PN Jkt. Utr4.

huruf a UU MA, yaitusebagaimana dalam pertimbangan putusan a quo halaman 36 alinea ke2sebagai berikut:"Menimbang, bahwa terlepas dari apakah Pemohon telah melaksanakan amarke3 putusan Peninjauan Kembali (PK) a quo atau harus melaksanakan amarke4 dan ke5 putusan Peninjauan Kembali (PK) a quo, menurut pendapatHakim yang memeriksa permohonan ini, materi tersebut sudah merupakanmasalah/hal menjalankan putusan/eksekusi yang merupakan kekuasaanmutlak dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 195

"Bahwa adapun alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidakberwenang atau melampaui batas wewenang dalam memeriksa dan memutusperkara a quo adalah karena kewenangan untuk eksekusi/pelaksanaanputusan adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkatpertama memeriksa perkara itu sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1)HIR, yang berbunyi:"Hal menjalankan keputusan Pengadilan Negeri, dalam perkara yang padatingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri, adalah atas perintah dandengan

menyerahkan uangsejumlah Rp4.747.777.778,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluhtujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluhdelapan rupiah) guna dilakukan penawaran pembayaran/ penawaranuang kepada Pemohon Kasasi/Termohon Konsinyasi berdasarkanBerita Acara Penyerahan Uang Konsinyasi Nomor 076/2010 Eks. jo.Nomor 083/Pdt.G/2006/ PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Juni 3011.Bahwa berdasarkan proses pelaksanaan putusan a quo oleh Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan berdasarkan Pasal 195

tersebut dianggap sebagaipenawaran pembayaran, itupun dilaksanakan sudah melampaui 14hari sebagai tenggang waktu pelaksanaan putusan/eksekusi secarasukarela sebagaimana dimaksud oleh amar ke4 Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Maret 2010 Nomor 635PK 7PDT/2009, dan berdasarkan Pasal 196 H1IR dapat dimintakanpelaksanaan putusan/eksekusi kepada pimpinan Ketua PengadilanNegeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, in casuKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide Pasal 195

Nomor : 426 K/Pdt/2010, tanggal 26 Nopember2010, antara Terlawan (semula selaku Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi/Pemohon Eksekusi) dan Terlawan Il (semula Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi) ;Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2010Dalam hal eksekusi diajukan perlawanan baik dari Pelawan Tersitamaupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dandiperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannyasebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat

;Ketentuan dalam HIR, pemilik barang yang disita dan diajukan kepadaKetua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyatamenyita, tercantum dalam Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) Rbg.

;Pasal 195 ayat (6) HIRJika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukanoleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya,maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yangdiperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeriyang dalam daerah hukumnyaharus dilaksanakan keputusan itu ;Pasal 206 ayat (6) RbgPerlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milikyang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan

2007 No. 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar. dan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 30 Nopember2007, Pelawan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah danbangunan milik Pelawan a quo ;Bahwa dalam Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991 menjelaskan, SitaJaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan diatas milik pihak ketigamemberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet ;Bahwa terdapat ketentuan hukum, penyitaan tidak dapat dilakukanterhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195

melanggar hukum dan undangundang, yaitu Pasal 195Rbg. dan Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970, oleh karena ituputusan a quo dapat dibatalkan ;Bahwa Hakim Banding dalam putusannya menyatakan :.... mMengingat pasalpasal undangundang dan ketentuanketentuan lainyang berhubungan dengan perkara ini ;Demikian pula Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan mengingat, ketentuan peraturan yang bersangkutan ;Bahwa pendapat judex facti semacam ini adalah merupakan pelanggaranhukum dari Pasal 195

Rbg/Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun1970 yang pada pokoknya menyatakan :peaye segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasanalasan dandasardasar putusan itu, juga harus memuat pula pasalpasal tertentu dariperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikandasar untuk mengadili ;Bahwa Pasal 195 Rbg/Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970mewajibkan judex facti dalam putusannya mencantumkan alasanalasanserta pasalpasal undangundang yang diterapkan dalam perkaratermaksud

KPPS) pada TPS 01 Desa Batuley dalampenyelenggaraan Pemilu tahun 2019 berdasarkan Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Aru No. 13/Kpt.03/8107.KPUKab/IV/2019,tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok PenyelenggaraPemungutan Suara di Desa Batuley Kecamatan Aru Utara Timur BatuleyKabupaten Kepulauan Aru untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, ditetapkan diBatuley pada tanggal 06 April 2019.Bahwa pada TPS 01 Desa Batuley sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap,pemilin yang memiliki hak suara adalah sebanyak 195

enam) surat Suara DPRD Provinsi.b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1DPRD Provinsi.c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1.PlanoDPRD Provinsi.5. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019Nomor Kotak 05, Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK,Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, tanpa DisegelBerisikan:a. 195

enam) surat Suara DPRD Provinsi.b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1DPRD Provinsi.c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1.PlanoDPRD Provinsi.. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019Nomor Kotak 05, Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, NamaPPK, Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, tanpa DisegelBerisikan:a. 195

Putusan No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kdssungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sebagaimana Kutipan AktaNikah Nomor 195/23/IV/2011 tanggal 10 April 2011;2.

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/23/IV/2011 tanggal 10 April2011, atas nama Awang Irawan bin Aryono dan Catur Fitriana binti SlametSyukur, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, bermeterai cukup, telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);4.

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telahmenikah pada hari Ahad tanggal 10 April 2011 Masehi, bertepatan dengantanggal 6 Jumadilawal 1432 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sebagaimanatersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/IV/2011 tanggal 10 April2011;2.

, sesuai GambarSituasi/Surat Ukur Nomor 07877/1986 tanggal 8/12/1986 terletak diJalan Lempongsari Timur III/3A, Kelurahan Lempongsari,Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tercatat atas nama HadiSutedjo & Rendy Theodorus Soediono;dengan batasbatas sebagai berikut: Utara: lahan kosong; Selatan: Jalan Lempongsari Timur Ill Semarang; Barat: rumah Jalan Lempongsari Timur III A, Nomor 2, Semarang; Timur: rumah kosong;Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak MilikNomor 195; Sertifikat

Y% (seperempat) bagian tanah dan bangunan yang berdiri di atasSertifikat Hak Milik Nomor 195; Sertifikat Hak Milik Nomor 320;Sertifikat Hak Milik Nomor 321; Sertifikat Hak Milik Nomor 353;Sertifikat Hak Milik Nomor 237; Sertifikat Hak Milik Nomor 348;Sertifikat Hak Milik Nomor 1032; luas +2.000 m?

sesuai Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 07877/1986 tanggal08/12/1986 terletak di Jalan Lempongsari Timur III/3A, KelurahanLempongsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tercatatatas nama Hadi Sutedjo & Rendy Theodorus Soediono; denganbatasbatas sebagai berikut: Utara: lahan kosong; Selatan: Jalan Lempongsari Timur III, Semarang; Barat: rumah Jalan Lempongsari Timur III A, No 2, Semarang; Timur: rumah kosong;. % (seperempat) bagian tanah dan bangunan yang berdiri di atasSertifikat Hak Milik Nomor 195

bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge).Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : (satu) batang besi dengan panjang 44,5 cm dan lebar 6,8 cm.barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkankepada Saksisaksi dan Terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya,sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum etRepertum Nomor YM.01.08 : 195

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ahmad Labilo alias Homa bin Labilomengakibatkan Saksi Epiana alias Epi Binti Agus mengalami luka memarkemerahan di daerah pinggir luar paha kiri, batas luka tidak tegas, luka disertaibengkak dan nyeri tekan disebabkan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalamVisum Et Repertum Nomor YM.01.08 : 195 / PL / V / 2016 tanggal 16 Mei 2016yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

menempeleng dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan pada saat itu Saksi Epi lagi duduk menyusui anak Saksi Epi.Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ahmad Labilo alias Homa binLabilo mengakibatkan Saksi Elpiana alias Epiana alias Epi binti Agus mengalami lukamemar kemerahan di daerah pinggir luar paha kiri, batas luka tidak tegas, luka disertaibengkak dan nyeri tekan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimanadisebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor YM.01.08 : 195

diajukan oleh Pelawan terlebin dahulu dikaitkan denganpetitum dari perlawanan Pelawan serta buktibukti yang diajukan oleh Terlawan;Menimbang, bahwa perlawanan tereksekusi terhadap pemohoneksekusi diatur dalam Pasal 207 HIR yang menyatakan bahwa Perlawananoleh yang berhutang terhadap pelaksanaan penyitaan baik terhadap bendabenda bergerak maupun terhadap bendabenda tetap, diajukan oleh oleh siPelawan baik secara tertulis maupun dengan lisan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan putusan (Pasal 195

Nomor 676 K/PDT/2018 (Tlwlll) yang telah berkekuatan hukum tetap (TlwIV), dan Terlawan dalam perkara tersebut sebagai pihak yang menang danPelawan sebagai pihak yang kalah, tetapi Pelawan tidak mau melaksanakanputusan tersebut secara suka rela, maka Terlawan mengajukan permohonaneksekusi Sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR (bukti TlwV, TlwVI, dan TlwVil;Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.Plw/2019/PN SkhMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan P2 maupun buktisaksi yang

benar;Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dinyatakan sebagai Pelawanyang tidak baik dan tidak benar, maka terhadap petitum selanjutnya tidakrelevan lagi untuk dipertimbangakan dan harus ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan Perlawanan Pelawandinyatakan ditolak, maka Pelawan sebagai pihak yang kalah dan dihukumuntuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp694.000,00 ( Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);Mengingat dan memperhatikan, Pasal 195

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2001 Pemohon melangsungkan pernikahandengan seorang lakilaki yang bernama Suparno bin Hadi Sumanto dandicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanGrogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta NikahNomor : 195/84/III/2001 tertanggal 20 bulan Maret tahun 2001) dan daripernikahan tersebut dikaruniai tiga (3) orang anak, di antaranya bernamaDyan Lucky Satriawan bin Suparno.2.

segera dapat diberikandispensasi nikah agar segera dapat dilaksanakan pernikahan mereka;Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohononan, Pemohontelah mengajukan bukti tertulis berupa;1.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :3311095006800009, tertanggal 14 November 2008, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo,bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok denganaslinya (Bukti P.1);Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 195

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo(Kutipan Akta Nikah Nomor 195/45/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009);Be Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan danTergugat jejaka selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatsudah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan sudahmemiliki 2 orang anak bernama:a. ANAK PERTAMA, umur 8 tahun;b.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/45/VII/2009 tanggal 24 Juli2009, atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat)yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, bermaterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda (P.2);.

Bahwa pada tanggal O04 April 2014,Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan ); Kabupaten Lumajang(Kutipan Akta Nikah Nomor:195/04/IV/2014 tanggal 04 April 2014);. Bahwa setelah pernikahan tersebutPemohon denganTermohon bertempattinggal di rumah orangtua Pemohon hingga Agustus 2016. Selamapernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :a.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KHOIRUL ANWAR bin ABDULROHIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Lumajang, telah bermaterai cukup dan oleh Majelis telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang olehKetua Majelis diberi tanda (P.1);Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:195/04/IV/2014 tanggal 04 April 2014yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan );Kabupaten Lumajang, telah bermaterai cukup dan oleh Majelis telahdicocokkan dengan

PUTUSANNomor : 195/Pdt.G/2012/PA.Bkl.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkatpertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SMP, bertempattinggal di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon; LAWANTERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD,bertempat tinggal di

Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon,; e Pengadilan Agama tersebut; e Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; e Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2012 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : 195/Pdt.G/2012/PA.BkI. telah mendalilkan halhal sebagai berikut :1.

No. 0213/2016/PA.LLGNomor : 195/10/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011, dan setelah akadnikah Tergugat mengucapkan sighat talik.

Bukti Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/10/VIII/2011 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kota Lubuklinggau, pada tanggal 08Agustus 2011 yang telah dinazagelen dan dicocokan dengan aslinyaoleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P;B.

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2013, di Kecamatan Limo Kota Depok,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/30/III/2013 tertanggal 6Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanLimo Kota Depok;2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di alamat Kampung Pasir Putih No.78 RT.001 RW.002 KelurahanPasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok;3.

Penggugatmenyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk berceraidengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Limo Kota Depok, Nomor 195

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juli 2000berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 195/51/VII/2000 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar ;2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidupbersama di XXXX Kota Surabaya;3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1.XXXX,Usia 14 Tahun dan 2. XXXxX,Usia11 Tahun;4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/51/VIII/2000 tanggal 15 Juli 2000 yangdikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi, Blitar,JawaTimur yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P1;2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX yang telah dicocokkandengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P2;3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapanPegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan KertanegaraKabupaten Purbalingga pada tanggal 30 Juli 2009, dengan Akte Nikah Nomor : 195 /32 / VII / 2009 dan belum pernah cerai ;2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan danTergugat berstatus Jejaka ;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195 / 32 / VII / 2008.