Ditemukan 9446 data
82 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 April 2008,Nomor: 363/PDT.G/2007/PN.TNG tersebut, yang selanjutnya tanpa dasarhukum yang dapat dipertanggungjawabkan mengadili sendiri denganmenyatakan gugatan Pemohon Kasasi semula Terbanding /Penggugattidak dapat diterima ;Tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Pengadilan Tinggi Banten yangmemeriksa perkara ini, Subyektifitas Pengadilan Tinggi Banten tersebut bagikami menjadi contoh konkrit dan menunjukkan bagaimana kondisi peradilankita pada umumnya sarat
RADEN SUMEDI HADI
Tergugat:
1.LELLYANA MARETTA YONAS DIAN
2.ARIEF YUSUF ANGGARA
3.ADITYA SADEVA YONAS DIAN
78 — 15
Menghukum Tergugat - 1, 2, dan 3 atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan danmenyerahkan Objek Sengketa seketika tanpa sarat untuk segera kepada Penggugat, bilamana perlu denganbantuan Alat Negara/Kepolisian Negara RI.
90 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wayan Kisid,terhadap kedua alat bukti tersebut tidak ada relevansinya, karena penuhdengan rekayasa, karena kedua surat tersebut dibuat hanya sematamatauntuk memenuhi permintaan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para TergugatKonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi yang sarat dengan kepentingandan sama sekali tidak berdasarkan fakta.Bahwa terhadap keterangan saksi Wayan Widana, Spd berkaitan dengan buktiT.5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri semarapura dalam perkara a quo PadaHal. 36 dari 47 Hal.
149 — 78
Bahwa penerbitan dari Surat Keputusan Tergugat tersebut terkesan merupakankeputusan yang sarat dengan kepentingan politik, dimana Obyek Gugatantersebut dikeluarkan secara tergesagesa, tidak cermat, tidak teliti dan tidak memilikidasar Legitimasi hukum, sebab terdapat pengabaian atas prosedur dan mekanismehukum yang sebenarnya (Inprosedural) ; ono n nner. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan a quo tersebutadalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu : a.
Terbanding/Tergugat I : DRA. ENDANG HERMININGSIH
Terbanding/Tergugat II : LUNAROOSY PURNAMA SEPTIRIA, S.H. ALS. LUNA SINAGA
Terbanding/Tergugat III : R.SUKIRMAN
Terbanding/Tergugat IV : NAMIN
Terbanding/Tergugat V : SYAMSUDIN
83 — 51
Sebab menurut hematPenggugat perikatan jual beli a guo didahului serta sarat denganunsur tipu muslihat (bedrog) dan/atau motif lain yang dilakukan olehpihakpihak tertentu yang pada intinya bertujuan mencari keuntungandiri sendiri dengan mengabaikan hakhak pihak lain khususnyaPenggugat, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat samasama mengalami keadaan yang samasama tidak diuntungkan akibatterjadinya perikatan jual beli a quo;.
12 — 10
Bahwa dari jawaban tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkanpemohon tidak benar dan sarat rekayasa, dalam hal ini termohon tidak menerimaperceraian ini.
PT. HAMPARAN SENTOSA
Tergugat:
1.SUGUMARAN PONAN
2.WINARNO
3.WARTONO
4.RALIN SITORUS
159 — 52
Penggugat mempunyaimekanisme pengajuan ulang kepada Penggugat dan mendapatkanpersetujuan terlebin dahulu disertai dengan pembatalan Job Order yangdiajukan oleh Regional Manager dalam hal ini Tergugat serta EstateManager dalam hal ini adalah Tergugat II.Bahwa, pada kenyataanya Penggugat tidak menemukan adanya pengajuanulang Job Order untuk penunjukan Kontraktor dan pembatalan Job Orderyang lama.Bahwa, penunjukan Tergugat III tanpa prosedur persetujuan dari Penggugatadalah merupakan penunjukan yang sarat
184 — 159
Bahwa keberadaan Akta Jual Beli (AJB) No. 277 / 2001 tertanggal 16Nopember 2001 yang di buat dan ditandatangani dihadapan MASRIHUSEN, SH selaku Notaris / PPAT (Tergugat II) tersebut nyatanyatamerupakan produk Akita Jual Beli (AJB) yang sarat dengan cacad hukumsehubungan Akta Jual Beli (AJB) No. 277 / 2001 tertangga!
Terbanding/Penggugat : MARKUS KAUNANG
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK MEGA Tbk Cabang Manado
Turut Terbanding/Tergugat II : BOIKE NIKOLAS KAUNANG
58 — 22
sebaliknyabahwa Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat IIyang sebenarnya membayar hutang kepada Turut Tergugat atasJaminan Hak Tanggungan atas Objek Sengketa bukanTerbanding/Pembanding, dan buktibukti tersebut membuktikanitikad buruk Terbanding/Penggugat karena telah membantahdengan tegas dalildalil Terbanding/Penggugat yang menyatakantelah membayar membayar hutang Pembanding I/Tergugat kepada Turut Tergugat; Bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Negeri Manado, sarat
143 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keseluruhan putusan Termohon Keberatan/Terlawan KomisiPengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) No.03/KPPUL/2010 tanggal 30 Juli 2010 sangat bertentangan denganfakta dan realitas yang ada serta sangat sarat dengan rekayasa,dimana pada pemeriksaan perkara ini oleh Tim Komisi KPPU sejakdari awal pemeriksaan pendahuluan sampai pada pemeriksaanlanjutan disertai dasar hukum yang tidak jelas.
43 — 10
Penggugatpunya alasan hukum ;47Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan halhal terbebut diatasmajelis hakim berpedoman KUPHPerdata; Dalam pasal 1458 KUHPerdatadisebutkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak,seketika setelahnya orangorang ini mencapai sepakat tentang kebendaantersebut dan harganya, meskipun benda tersebut belum diserahkan, maupunharganya belum dibayar;Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 1340 KUHPerdata disebutkanbahwa untuk sahnya persetujuan disebutkan empat sarat
Terbanding/Penggugat : Ani Farida
82 — 42
Oleh karena itu gugatanPenggugat sarat dengan unsur penipuan dan keterangan palsu.Bahwa Tergugat secara tegas menyangkal tidak berdomisili dialamat surat gugatan yang dimaksud.
71 — 26
.: membubuhkan tandatangan dalam setiap call memo, dan memberikan accpada memo interen, sebagai dasar persetujuan realisasii PAL;Bahwa tindakan Terdakwa menyetujui pencairan inipun sarat dengan pelanggaranSOP di antaranya :1.2.Tanggal 08 november 2006 terdakwa menyetujui pembelian Dump truk senilaiRp. 147,950,000.00, dimana pembelian Dump truk seharusnya merupakankategori kredit Infestasi/ modal, namun terdakwa menyetujuiu penyimpanganpenggunaan kredit dari KMK (kredit modal kerja) ke Kredit infestasi
Erlina Sari Harahap
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kampar c q Kepala Kepolisian Sektor Tapung Hulu
249 — 170
tidak profesional menangani LaporanPolisi LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu, tertanggal 30 April2019, sehingga mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi yakniadanya hubungan keperdataan antara Pelapor dengan PEMOHONtentang hutang piutang yang merupakan ranah keperdataan sebagaimanapasal 1754 KUH Perdata yang menegaskan bahwa pinjam meminjamadalah perjanjian dengan mana pihak satu memberikan kepada pihakyang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang habis karenapemakaian, dengan sarat
174 — 45
Bahwa perhitungan sebagaimana dikalkulasi dengan seenaknya olehPenggugat adalah tidak berdasar, dan merupakan indikasi jelas merupakantindakan mengeksploitasi pihak perusahaan/ Tergugat untuk mengakomodirtradisi kerja buruk Penggugat, berdasarkan curhatan imajiner gugatannyayang sarat akan fakta manipulatif.b.
220 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini akansangat berpengaruh positif terhadap citra Indonesia sehinggadiharapkan dapat memantapkan kepercayaan masyarakatinternasional terhadap Indonesia;Sayangnya kesungguhkan upaya Indonesia tersebut,dimentahkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yangdidalamnya sarat akan ketentuanketentuan yang sifatnya sangatHalaman 15 dari 68 halaman.
135 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku Notaris/PPAT (Tergugat Il) tersebut nyatanyata merupakanproduk Akta Jual Beli (AJB) yang sarat dengan cacat hukum sehubunganAkta Jual Beli (AJB) Nomor 277/2001 tertanggal 16 November 2001 telahmemuat atau mengandung pelanggaranpelanggaran atau kekeliruankekeliruan yang antara lain:6.1. Pihak Pembeli dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 277/2001 tertanggal16 November 2001 yaitu Temmy (Tergugat !)
60 — 7
Brebes dengan sarat menyediakan uang sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan saksi memberikan uang mukasebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan cara transfer dan padatanggal 3 Januari 2016 saksi juga transfer ke rekening milik Sdr.
Terbanding/Tergugat I : H Zaenal Abidin Sahari Alias Z Abidin Sahari
Terbanding/Tergugat II : Muhamad Noval Haikal alias Haikal
Terbanding/Turut Tergugat I : Sobirin
Terbanding/Turut Tergugat II : Dra. Yurina Surtanti
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Desa Legok Gunung
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Timur
Turut Terbanding/Penggugat II : Nurkhamidah
97 — 60
Hal ini tidak laindemi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sertaterwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat padafaktanya Gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil(pelanggaran formil) yang menyebabkan Gugatan a quo selayaknya untukdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);A.
Hal ini tidak laindemi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sertaterwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat padafaktanya Gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil(pelanggaran formil) yang menyebabkan Gugatan a quo selayaknya untukdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).A.
89 — 29
Tetapi kemudian tetapmengajukan Permohonan PK dengan dalil membonceng adanya penemuan2 (dua) alat bukti baru ;Kesimpulannya, Putusan PK Nomor : 635 PK/Pdt/2008, yang sarat dengan pelanggarantidaklah dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim Pemeriksa PerkaraNomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby., untuk menjatuhkan putusan yang isinya memenangkanTerlawan ; Ad.B.
,karena senyatanya Terlawan telah mengetahui bahwa obyek yangdimohonkan sita jaminan tercatat atas nama Pelawan, tidak tercatat atasnama Turut Terlawan Il, tidak pula tercatat atas nama Turut Terlawan lI,sehingga bukan milik pihakpihak yang terlibat dalam perkara Nomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby ;Bahwa sita jaminan dalam perkara Nomor : 418/Pdt.G/2009/PN.Sby., tidak hanya keliru,akan tetapi sejak awal dari proses menuju pelaksanaan sita jaminan itu sendiri sarat dengankekeliruan dan pelanggaran.