Ditemukan 39596 data
18 — 16
Perkawinan tersebut telahdicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang Kab.Bogorssebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.195/43/III/2012 tertanggal 11Maret 2012 ;2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;3.
telah pula menasehati Penggugat agarmempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil,selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan suratsugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkandengan acara pembuktian:Bahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat alat bukti surat berupa :Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kemang Kab.Bogor,Nomor 195
13 — 2
No. 0213/2016/PA.LLGNomor : 195/10/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011, dan setelah akadnikah Tergugat mengucapkan sighat talik.
Bukti Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/10/VIII/2011 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kota Lubuklinggau, pada tanggal 08Agustus 2011 yang telah dinazagelen dan dicocokan dengan aslinyaoleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P;B.
7 — 0
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juli 2000berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 195/51/VII/2000 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar ;2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidupbersama di XXXX Kota Surabaya;3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1.XXXX,Usia 14 Tahun dan 2. XXXxX,Usia11 Tahun;4.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/51/VIII/2000 tanggal 15 Juli 2000 yangdikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi, Blitar,JawaTimur yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P1;2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX yang telah dicocokkandengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P2;3.
7 — 4
Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2013, di Kecamatan Limo Kota Depok,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/30/III/2013 tertanggal 6Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanLimo Kota Depok;2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di alamat Kampung Pasir Putih No.78 RT.001 RW.002 KelurahanPasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok;3.
Penggugatmenyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk berceraidengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Limo Kota Depok, Nomor 195
12 — 10
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikahpada tanggal 2 Februari 2012 berdasarkan Duplikat Duplikat Akta Nikahdari KUA Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung denganmemenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat DuplikatAkta Nikah Nomor: 195/137/II/2012 pada tanggal 13 Oktober 2020.1 dari 10 halamanPutusan Nomor 6767/Pdt.G/2020/PA.Sor2.
Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 195/137/II/2012 tanggal 13Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;B. Saksi:1.
25 — 6
Prin935 / N.10.10.3 / Ep.1 / 06 / 2011,sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d tanggal 12 Juli 2011;4 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 05 Juli 2011 No. 195 / Pen.Pid / 2011 /PN.TPI. sejak tanggal 05 Juli 2011 s/d 03 Agustus 2011 ;5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 02Agustus 2011 No. 195 / Pen.Pid / 2011 / PN.TPI. sejak tanggal 04 Agustus 2011 s/dsaat sekarang di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pinang ;Pengadilan Negeri Tersebut ;Telah membaca berkas perkara
80 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi melanggar ketentuan Pasal 195 Rbg,maka oleh karenanya putusan a quo harus dibatalkan;Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi jelas telah melanggar ketentuan Pasal195 Rbg karena dalam keputusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak memuatketerangan secara ringkas dan jelas antara lain mengenai gugatan yangmeliputi dasar hukum (rechtground) dan dasar fakta (feitelijke ground) dalilatau posita gugatan, tidak memuat jawaban paling tidak mengenai pokokutama dalil bantahan yang dikemukakan
Tergugat, baik bantahan formilberupa eksepsi (ekceptie objection) maupun bantahan terhadap pokokperkara (verweer ten principle), kemudian dasardasar pertimbanganputusan termasuk pembuktian dan pasalpasal peraturan perundangundangan yang menjadi landasan rujukan putusan.Bahwa syaratsyarat putusan yang ditentukan dalam Pasal 195 Rbgtersebut adalah bersifat imperatif atau hukum memaksa (dwingenrecht,mandatory rule) karena terdapat di dalam perkataan harus.
No. 2221 K/Pdt/2008pokokpokok utama bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat dan pasalpasal peraturan perundangundangan yang menjadi rujukan putusan samasekali tidak terlihat dalam keputusan Pengadilan Tinggi, dan oleh karenakeputusan Pengadilan Tinggi telah melanggar ketentuan Pasal 195 Rbg,maka oleh karenanya keputusan Pengadilan Tinggi tersebut harusdibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan ke 1 s/d 8: bahwa alasan tersebut tidak
1.M.BUSTANUL ARIFIN,SH,MH.
2.ELI TUTIK SASMITA, SH
3.NI MADE SAPTINI
Terdakwa:
SOFIAN Alias OPEK
243 — 35
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor polisi;
- 2 (dua) batang Kayu gelondongan (log) jenis merak/sengon dengan ukuran:
Diameter 27 cm x panjang 195
Menyatakan barang bukti berupa . 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade wama hitam tanpa nomorpolisi; 2 (dua) batang Kayu gelondongan (log) jenis merak/sengon denganukuran:Diameter 27 cm x panjang 195 cm = 011 m3;Diameter 25 cm x paniang 200 cm = 0,10 m3:Jumlah =0,21 m3.Dirampas untuk Negara4.
dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 716/Pid.B.LH/2020/PN MtrMenimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda MotorHonda Blade warna hitam tanpa nomor polisi, 2 (dua) batang Kayu gelondongan(log) jenis merak/sengon dengan ukuran: Diameter 27 cm x panjang 195
Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor polisi; 2 (dua) batang Kayu gelondongan (log) jenis merak/sengon denganukuran:Diameter 27 cm x panjang 195 cm =0.11 meter kibik;Diameter 25 cm x paniang 200 cm = 0.10 meter kibik;Jumlah = 0.21 meter kibikDirampas Untuk Negara;6.
83 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusanJudex Facti karena salah menerapkan hukum pembuktian ini sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/SIP/1972 tanggal 16 Januari 1978yang pertimbangannya sebagai berikut:Keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan karenasalah menerapkan hukum;Tentang putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang lalai memenuhisyaratsyarat Pasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg juncto Pasal 195 ayat 1 dan
oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan dalam hukum acara perdata sehingga dengankelalaian tersebut mengakibatkan putusan Pengadilan NegeriPematangsiantar menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum khususnyahukum acara perdata yang berlaku;Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang lalai memenuhi syaratPasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg juncto Pasal 195
ayat 1 dan 2 Rbg karenadalam perkara gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi Pengadilan NegeriPematangsiantar sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkandengan cermat dalildalil maupun buktibukti yang Pembanding ajukan;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar denganmempertimbangkan hukum yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal23 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 jis 189 ayat 1 dan 2 Rbgdan Pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg serta butir 3 dan 4 dari Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor
267 — 15
tertanggal 29 Maret 2015 ;-------------------- 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Revisi Rencana Pengaturan Kelesyarian Hutan ( RPKH) jangka 1 januari 2011 s/d 31 Desember 2010 ;---------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Peta atau Lokasi Penebangan Kayu ;----------------------------------------------------------------- 1 ( satu ) berkar fotocopy yang telah dilegalisir Penetapan Kawasan Hutan SK.Menhut No.SK 195
AWAN,, tertanggal 29 Maret 2015 ; 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Revisi RencanaPengaturan Kelesyarian Hutan (RPKH) jangka 1 januari 2011 s/d 31Desember 2010 j en nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn rnc nnn nen mene 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Peta atau LokasiFPGIIGEELIGELL FRAY fmm mmm nnn emt 1 (satu) berkar fotocopy yang telah dilegalisir Penetapan Kawasan HutanSK.Menhut No.SK 195/KptsIV2003 tanggal 04 Juli 2003 ; 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir
SK 195 /KptsIV2003 tanggal 04 Juli 2003 tentang Penunjukan kawasanhutan di wilayah Provinsi jawa Barat seluas + 816.603 (Delapan Ratus EnamBelas Ribu Enam ratus Tiga) Hektar dan Keputusan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor : SK5147/MenhutVI/VKUH/2014 tanggal 16 Juli2014 tentang PENETAPAN KAWASAN HUTAN' LINDUNG PADAKELOMPOK HUTAN GUNUNG BATUSUSUN, KELOMPOK HUTANGUNUNG CANTIGI, KELOMPOK HUTAN GUNUNG GUNTUR, KELOMPOKHUTAN GUNUNG HARUMAN, KELOMPOK HUTAN GUNUNG KALEDONG,KELOMPOK HUTAN GUNUNG KEMBAR
SK 195 /KptsIV2003 tanggal 04 Juli 2003 tentangPenunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi jawa Barat seluas + 816.603( Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam ratus Tiga ) Hektar dan KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK5147/MenhutVIVKUH/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang PENETAPAN KAWASANHUTAN LINDUNG PADA KELOMPOK HUTAN GUNUNG BATUSUSUN,KELOMPOK HUTAN GUNUNG CANTIGI KELOMPOK HUTAN GUNUNGGUNTUR, KELOMPOK HUTAN GUNUNG HARUMAN, KELOMPOK HUTANGUNUNG KALEDONG, KELOMPOK HUTAN GUNUNG KEMBAR
SK 195 /KptsIV2003 tanggal 04 Juli 2003 tentang Penunjukan kawasan hutan diwilayah Provinsi jawa Barat seluas + 816.603 (Delapan Ratus Enam BelasRibu Enam ratus Tiga) Hektar dan Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK5147/MenhutVIVKUH/2014 tanggal 16 Juli 2014tentang PENETAPAN KAWASAN HUTAN LINDUNG PADA KELOMPOKHUTAN GUNUNG BATUSUSUN, KELOMPOK HUTAN GUNUNGCANTIGI, KELOMPOK HUTAN GUNUNG GUNTUR, KELOMPOK HUTANGUNUNG HARUMAN, KELOMPOK HUTAN GUNUNG KALEDONG,KELOMPOK HUTAN GUNUNG KEMBAR
Garut, adalah kawan hutan lindung berdasarkanpenetapan kawasan hutan SK Menhut No.SK 195/KptsI/2003 tanggal 04Juli 2003 sehingga berdasrkan UU No : 18 tahun 2013 tentangpencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan maka tidak bolehdilakukan penebangan pohon di kawasan itu ;Bahwa berdasarakan perhitungan TVL dengan HJD tahun 2010 ( SK.
Pembanding/Penggugat II : HJ. IYAM MARYAM, M.PD Diwakili Oleh : DR. H. BABAN ZAENAL ARIFIN
Pembanding/Penggugat III : HJ. DETI SRI ASTUTI Diwakili Oleh : DR. H. BABAN ZAENAL ARIFIN
Terbanding/Tergugat I : H. ABDULLOH
Terbanding/Tergugat II : HJ. IIS AISYAH
Terbanding/Turut Tergugat I : YATI ROHAYATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : CUCU SOFYAN, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : DANNY TEGUH SUPRIATNA
Terbanding/Turut Tergugat IV : ENDA SUGANDA
Terbanding/Turut Tergugat V : CUCU NURHASANAH
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kantor Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawabarat Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya
Terbanding/Turut Tergugat VII : Kantor Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawabarat Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya
Terbanding/Turut Tergugat VIII
103 — 65
Milik No. 117 /Margalaksana,
- Sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik No. 84 /Margalaksana,
- Sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik No. 152 /Margalaksana,
- Sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik No. 153 /Margalaksana,
- Sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik No. 1373 /Kahuripan,
- Sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik No. 195
Abdulloh (Terguggat ), berdasarkan Akta Jual Beli dihadapanTurut Tergugat I, Akta Jual Beli Nomor 295/2002;Sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 195/Sukasukur; telah beralih kepemilikannya secara tidak sahdari Atas nama Dr. H. BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat ) KepadaPihak H.
Nomor : 195/Desa SukaSukur, atas namaH. BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat !), yang dijual oleh H.BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat !), selaku Pihak Penjual,kepada HJ. IIS AISYAH (Tergugat Il), selaku Pihak Pembeli, yangdisetujui oleh Dra. Hj. YAM MARYAM (Penggugat II) ;Akta Jual Beli Nomor : 292/2002, tertanggal 28 Agustus 2002,mengenai Jual Beli SHM. Nomor : 152/Desa Margalaksana, atasnama H. BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat I), yang dijual oleh H.BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat !)
Nomor : 195/Desa SukaSukur, atas nama H. BABANZAENAL ARIFIN (Penggugat 1), yang dijual oleh H. BABAN ZAENALARIFIN (Penggugat !), selaku Pihak Penjual, kepada HJ. IIS AISYAHHalaman 34 dari 96 Putusan Nomor 520/PDT/2019/PT.BDG.(Tergugat II), selaku Pihak Pembeli, yang disetujui oleh Dra. Hj. IYAMMARYAM (Penggugat II) ;5.4. Akta Jual Beli Nomor : 292/2002, tertanggal 28 Agustus 2002, mengenaiJual Beli SHM. Nomor : 152/Desa Margalaksana, atas nama H.
Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik sah atas tanah objek perkarasebagaimana : Sertifikat Hak Milik No. 117 /Margalaksana, Sertifikat HakMilik No. 84 /Margalaksana, SertifikatHak Milik No. 152 /Margalaksana,SertifikatHak Milik No. 153 /Margalaksana, SertifikatHakMilik No.1373 /Kahuripan, Sertifikat Hak Milik No. 195/Sukasukur, SertifikatHakMilik No. 1528 /Kahuripan, Sertifikat Hak Milik No. 284 /Gunung tandala,Akta Jual Beli No. 116/2000,4.
Sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 195/Sukasukur; telah beralin kepemilikannya secara tidak sah dariAtas nama Dr. H. BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat !) Kepada Pihak H.Abdulloh (Terguggat !) Hj IIS AISYAH (Tergugat II);f. Sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 1373 /Kahuripan; telah beralin kepemilikannya secara tidak sah dariAtas nama Dr. H.
234 — 151
Sertifikat Hak Milik Nomor 176 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 1975dengan luas tanah 12.280 m2, GS tanggal 14 Nopember 1974 Nomor 195 atasnama Syahbudin Sobandar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/4/A/TK/1975antara Teddy Kasim dengan Syahbudin Sobandar pada tanggal 10 Mei 1975.b.
Sertifikat Hak Milik Nomor : 176 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 1975dengan luas tanah 12.280 m2, GS tanggal 14 Nopember 1974 Nomor 195 atasnama Syahbudin Sobandar berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/4/A/TK/1975 antaraTeddy Kasim dengan Syahbudin Sobandar pada tanggal 10 Mei 1975.b.
Sertifikat Hak Milik Nomor 176 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 1975dengan luas tanah 12.280 m2, GS tanggal 14 Nopember 1974 Nomor 195 atasnama Syahbudin Sobandar berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/4/A/TK/1975 antaraTeddy Kasim dengan Syahbudin Sobandar pada tanggal 10 Mei 1975..
SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 176 tanggal 26 Maret 1975, GAMBAR STTUASINo.:195 tanggal 14 Nopember 1974 seluas 12.280 M?, atas nama : SYAHBUDINSOBANDAR, berdasarkan AKTA JUAL BELI No. : 37/4/TK/1975 tanggal 10 Mei1975, antara : TEDDY KASIM, dengan: SYAHBUDIN SOBANDAR.b.
Sertifikat Hak Milik Nomor 176 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 1975dengan luas tanah 12.280 m2, GS tanggal 14 Nopember 1974 Nomor 195 atasnama Syahbudin Sobandar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/4/A/TK/1975antara Teddy Kasim dengan Syahbudin Sobandar pada tanggal 10 Mei 1975..
109 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Siregar (orang tuaPenggugat), mempunyai ahli waris anak, masingmasing bernama:Martama Aritonang Rajagukguk;Manna Aritonang Rajagukguk;Edward Aritonang Rajagukguk;Lasni Aritonang Rajagukguk;Hulman Aritonang Rajagukguk;~ 929 5 Janser Aritonang Rajagukguk (Penggugat);Bahwa dalam masa perkawinan orang tua Penggugat, ada memiliki sebidangtanah seluas + 195 m?
Nomor 2362 K/Pdt/201611.lainnya belum pernah memberikan hak tanggungan dan/ataupun hakmenyerahkan, dan/atau hak menjual, ataupun hak sewa kepada siapapun baiksebahagian ataupun seluruhnya dari tanah maupun bangunan rumah di atastanah seluas 195 m?
(seratus sembilan puluh lima meter persegi) tersebutsampai dengan gugatan ini dimajukan, dengan demikian setelah kedua orangtua Penggugat meninggal dunia, maka sangat beralasan dan berdasar apabilaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakanPenggugat adalah pemegang alas hak yang sah atas tanah seluas 195 m?
Nomor 2362 K/Pdt/2016seluas + 195 m? (seratus sembilan puluh lima meter persegi) dan bangunanrumah di atasnya yang terletak di Jalan Sawi, Kelurahan Kebun Sayur,Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, dengan batasbatas: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah B.Manurung; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sawi; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah K.Sidabutar; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah P. Ambarita;.
Siregar, olehkarenanya Penggugat adalah pemegang alas hak yang sah atas tanah seluas +195 m?
Mayor Chk Magdial, S.H.
Terdakwa:
PRATU BAHARUDIN
121 — 53
PemeriksaanTersangka.Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan BeritaAcara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atasdiri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan BerkasPerkara perlu dikembalikan pada Oditurat Militer IV19 Ambon gunadilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkaradibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer, Pasal 195
34 — 1
PadaRatu IT TanjungkarangBarat Bandar Lampung berdasarkanSuratKuasaKhusustertanggal 20September 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan AgamaHal. ldari4PutusanN omor: 1027/Pdt.G/2013/PA.TnkTanjungkarangdengan Register Nomor : 195/Kuasa/2013/PA.Tnktanggal 25 Nopember 2013, disebut "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut ;Telahmembacadanmempelajariberkasperkara;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwaPenggugatberdasarkansuratgugatannyatertanggal4 November2013 yang telahterdaftar di KepaniteraanPengadilan
9 — 1
195/Pdt.P/2022/PA.Dp
13 — 4
195/Pdt.G/2023/PA.Bbs
24 — 6
195/Pdt.G/2022/PA.Tba
22 — 11
195/Pdt.P/2023/PA.Btg
11 — 0
195/Pdt.G/2014/PA.Mt