Ditemukan 9446 data
Urut Berdasarkan
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1101 K/PID/2009 Jaksa dan Terdakwa; Moch. Amien Marza Zaidi
100 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1101 K/Pid/2009Bahwa perihal jalan pikiran hukum (legal idea) tersebut di atas ; patutdiperbandingkan dengan azas subsidairitas dan azas participant yangdimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa kecualimenyangkut keuangan Negara vide UU No. 17 Tahun 2003 ; maka dalamperkaraperkara kejahatan umum yang sarat dengan keperdataansemestinya baik Polisi maupun Jaksa Penunut Umum, juga hakim harusberposisi subsidairitas dan participant (melayani) bukan menjadiinvestigator, motivator seperti
Putus : 19-01-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/PID.SUS/2015 Tanggal 19 Januari 2016 — Drs. MUJAHIDIN
76 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sangat terang bahwakasus ini sarat rekayasa dan sangatlah bertentangan dengan keadilanapabila Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) dikorbankan/dihukum;Tentang pihak yang menyewakan alat berat Manitou Forklift MVT 665TE2;Telah sangat jelas berdasarkan faktafakta di persidangan bahwa pihakyang menyewakan dan atau berinisiatif menyewakan alat berat ManitouForklift MVT 665 TE2 kepada pihak ketiga adalah saksi Jono selakuKepala PT Pelindo Perwakilan Meulaboh, bukan Pemohon Kasasi(Pembanding/Terdakwa).
Putus : 12-08-2015 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.SMG Tanggal 12 Agustus 2015 — PHOA TUNG HENG Alias HENY
161 — 68
161 — 68
berupa PajakPertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas penyerahan yang dilakukantersebut, dimana dokumen faktur Pajak tersebut merupakan dokumen untukmelakukan pengkreditan Pajak Masukan tersebut atas pembelian Barang KenaPajak dan atau pengunaan Jasa Kena Pajak (sebagaimana dalam Pasal 13ayat (5) UU No. 18 tahun 2000).e Bahwa Pengkreditan Pajak dilakukan melalui SPT masa PPN dengan fakturpajak telah memenuhi syarat formil dan materiel, dimana dalam Pasal 13 ayat(5) UU No. 18 Tahun 2000 disebutkan sarat
Register : 10-12-2012 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 221/Pdt.G/2012/PN.Bwi Tanggal 25 Juli 2013 — PENGGUGAT :
H. ACHMAD AFFANDI
TERGUGAT:
KUSRIN
ISMAIL
U S M A N
57 — 28
57 — 28
Bahwa meski perbuatanperbuatan yang sarat kejanggalan itu dilakukan dulu itupada periode tahun 19831984, tidak terkena ketentuandaluarsa berdasar Pasal 79 KUHP;Dalam putusan di Pengadilan Negeri Banyuwangi tertanggal19 Agustus 1997 No.16/Pdt.G/1997/PN Banyuwangi,Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Mei 2001 No.805/PDT/ 2000/PT.SBY, Mahkamah Agung R.I tanggal 3 Februari2005 NO.569 K/PDT/2003, yang menjadi dalil gugatan paraahli waris adalah Petok No.183, akan tetapi dari PihakAchmad Affandi dahulu
Putus : 23-10-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Byw Tanggal 23 Oktober 2017 — HERU SUPRIYADI, dkk
lawan
SEKAR KEMUNING, dkk
49 — 8
49 — 8
Giri, Kab.Banyuwang);b. diatasnya Sertipikat Hak Milik No. 1058/ Boyoiangu, Luas 156 M2,atas nama NUR HIDAYAT, sarat ukur No. 00051/Boyolangu/2013,terletak di Kel. Boyoiangu, Kec. Gin, Kab. Banyuwangi;c. Sebuah bangunan rumah permanen dan segala sesuatu yangberada dan tumbuh diatasnya Sertipikat Hak Milik No. 1118/Boyolangu, Luas 102 M2, atas nama NUR HIDAYAT, surat ukur No.00012/Boyolangu/2014, terletak di Kel. Boyolangu, Kec. Giri, Kab.BanyuwangI;d.
Upload : 23-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 164/PDT/2016/PT-MDN AMELIA NIRWAN, DKK. X IDA TAHIR, DKK.
67 — 33
67 — 33
yangsah atas tanah yang berbatas langsung dengan Objek Perkara A dan ObjekPerkara B;Bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara denganRegistrasi Perkara Nomor 633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12 November2012, jarak rentang waktu antara Surat Ukur yaitu tertanggal 9 Januari 2013,dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang yang diterbitkan oleh Tergugat V,tertanggal 11 Januari 2012, adalah hanya membutuhkan waktu 2 (dua) harisaja, suatu fakta yang sangat tidak lazim dan patut diduga sarat
Register : 28-08-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 212-K/PM II-08/AD/VIII/2015 Tanggal 7 Januari 2016 — SERKA DODY ANGGORO
91 — 28
91 — 28
disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yangdidakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas "IN DUBIO PROREO" yang menyatakan bahwa "apabila terdapat cukup alasanuntuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harusmemberikan keputusan yang menguntungkan Terdakwa (Reus =antara lain Terdakwa)", Prinsip ini dilaksanakan untuk menghindanipenanganan perkara yang subyektif dimana kebanyakan perkarapidana sarat
Putus : 27-04-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K / PID.SUS / 2011 Tanggal 27 April 2011 — HASYIM BAHARUDDIN bin BAHARUDDIN, DKK
33 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Herman Arsyad, MM dan Muhyar Idris, SEhakikinya adalah kasus yang sarat dipaksakan diangkat kepersidangan pidana, padahalhakikinya unsurunsur tindak pidananya tidak terpenuhi dan tidak terbukti yakni :PROYEK FIKTIF, ternyata setelah dilakukan sidang lapangan tanggal 12 Agustus2009.yang dihadiri :Pihak Majelis HakimPihak KejaksaanPihak penasihat hukum Terdakwa/Pemohon kasasi, TerdakwaTerdakwa, tokohnelayan (Panglima Laot), anggota DPRD dan wakil dinas kelautan dan perikanan, nyatanyata wujud bangunan
Register : 10-02-2011 — Putus : 24-08-2011 — Upload : 05-10-2012
Putusan PN AMLAPURA Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Ap. Tanggal 24 Agustus 2011 — YOS WIJAYA KAJENG AMERTA (P)
FEISOL M. HASHIM (T)
212 — 169
212 — 169
perjanjian ;Bahwa persetujuan itu dalam bentuk tertulis dan bisa berbentuk lisan, karena persetujuanini merupakan kesesuaian kehendak yang harus dinyatakan oleh para pihak ;Bahwa untuk dapat sahnya suatu perjanjian itu menunjuk ketentuan pasal 1320 KUHPerdata atau BW disana ada 4 ( empat ) syarat yang harus dipenuhi yang pertamapersepakatan para pihak, kedua Kecakapan, ketiga Obyek yang ditentukan dalam suatuperjanjian dan keempat Kausa yang halal atau kausa yang diperbolehkan, jadi syarat 1dan 2 itu sarat
Register : 08-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 103/PDT/2018/PT DKI Tanggal 10 April 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Pertamina Patra Niaga Diwakili Oleh : WAHYU GUMILAR,SH,DKK
Terbanding/Tergugat : PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat : ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
244 — 454
Terbanding/Tergugat : PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat : ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
244 — 454
Oleh karena itu menjadi terang dan jelas adanya dugaan niat burukdan perkara ini sarat bermuatan mencelakai keberlangsungan usahaTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi,sehingga secara umum adalah tidak berlebihan jika mampudipandang sebagai agenda yang tidak baik terhadapTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi.f.
Register : 23-09-2016 — Putus : 23-07-2012 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 541/Pdt.G/2011/PN Mdn Tanggal 23 Juli 2012 — - Tuan H. ASHARI TAMBUNAN (PENGGUGAT)
- YAYASAN PERGURUAN NAHDLATUL ULAMA (TERGUGAT I)
- Drs. H. HASAN BASRI BATUBARA (TERGUGAT II)
63 — 12
63 — 12
Anwar Nurris masingmasing Ketua dan Sekjend P.B.N.U,yang secara tegas menyatakan Bahwa sarat keputusanPengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 18 Agustus 1986No : 191/A.11.04.d/VIII/86 itu sama sekali tidak mencabutwewenang Yayasan atas sekolah di Jalan Meranti Medan Itu,melainkan hanya menetapkan pengelolaansekalah/Perguruan.
Register : 25-02-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 29-06-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 06/G/2016/PTUN-SMD Tanggal 27 Juni 2016 — MORRIS SAHARA;
melawan
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR;
150 — 50
150 — 50
Putusan perkara No.15/Pid.B/2015/PN.Btg tanggal 12 Pebruari 2015 dengan pidanapenjara 4 (empat) bulan atas tindak pidana kepemilikan senpi revolver ilegal.Bahwa terhadap ketiga tuduhan tersebut sarat dengan rekayasa dan menipulasi olehpihak pihak tertentu yang memojokkan Penggugat seolah olah Penggugat telahbenar banar melakukan perbuatan pidana tersebut.
Register : 08-08-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 20/G/2018/PTUN.JPR Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat:
JAFET ARNOLD SAMPUL, SH.
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
241 — 2095
JAFET ARNOLD SAMPUL, SH.
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
241 — 2095
;Bahwa sebagaimana telah diuraiakan dalam gugatan ini, Tergugat dalammenerbitkan objek gugatan aquo telah nyata bertentangan dan menyimpangdari sarat Sarat sahnya keputusan TUN sebagaimana diatur pasal 52 ayat(1) dan (2) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Upload : 13-08-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 25/PID.SUS.K/2013/PT-MDN JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE.
53 — 26
53 — 26
untuk pembayaran belanja penggandaan dan penjilidan PandanganUmum FraksiFraksi DPRD, Nota Jawaban, Pendapat Akhir FraksiFraksi DPRDdan Pendapat Akhir Walikota pada Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah untuk kegiatan Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan SuratPesanan (SP) No: 51/SP/PPKANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.101. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IV TahunAnggaran 2010 dan sarat
penjilidanPandanganUmum FraksiFraksi DPRD, Nota Jawaban, Pendapat Akhir FraksiFraksiDPRDdan Pendapat Akhir Walikota pada Program Peningkatan danPengembanganPengelolaan Keuangan Daerah untuk kegiatan PenyusunanRancanganPeraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011sesuaidengan Surat Pesanan (SP) No: 51/SP/PPKANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal14Oktober 2011.101. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IVTahunhalaman 129dari 116 hal, putusanNomor : 22/PID.SUS.K/2013/PTMDNAnggaran 2010 dan sarat
Putus : 15-06-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016 Tanggal 15 Juni 2016 — PT DUNIA PANGAN VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
236 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
236 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 51 PK/Pdt.SusKPPU/2016Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 faktanya sarat dengan kekeliruan baikdalam perspektif yuridis maupun cara/metode perhitungan sehingga putusan iniperlu dibatalkan agar tidak menjadi preseden buruk terutama untuk para pelakubisnis lokal (domestik) yang sedang gencargencarnya melakukan ekspansibisnis yang dapat ikut mengembangkan perekonomian bangsa.Demikianlah pernyataan permbukaan (opening statement) inidisampaikan dengan harapan dapat memudahkan Majelis Hakim yang terhormatdalam
perkarakeberatan ini,Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan tambahan keberatan, sebagaiberikut:Apabila Termohon Keberatan bertindak secara jujur, fair dan konsistenserta kemudian bersedia menggunakan metode perhitungan yang disandarkanpada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak akan ada dasar bagi TermohonKeberatan untuk menyatakan Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuanPasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PeraturanPemerintah Nomor 57 Tahun 2010;Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 faktanya sarat
Register : 01-10-2014 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 165 â K / PM I-03 / AD / X / 2014 Tanggal 9 Juni 2015 —
75 — 31
75 — 31
penggunaanalat bukti yang sah menurut UndangUndang. hal ini dapat dilihatdari Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997.Dalam hukum Pidana juga dikenal suatu azas In Dubio Pro Reoyang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untukmeragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus memberikanyang menguntungkan Terdakwa untuk menghindari penangananperkara yang subyektif dimana kebanyakan perkara pidana saratdengan berbagai pengaruh, kepentingan dan pra penuntutan yangbernuansa intervensi sehingga penyidikan perkara ini sarat
bukti yang sah menurut UndangUndang. hal inidapat dilihat dari Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997.Dalam hukum Pidana juga dikenal suatu azas In Dubio Pro Reo yang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untukmeragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus memberikanyang menguntungkan Terdakwa untuk menghindari penangananperkara yang subyektif dimana kebanyakan perkara pidana saratdengan berbagai pengaruh, kepentingan dan pra penuntutan yangbernuansa intervensi sehingga penyidikan perkara ini sarat
Register : 14-06-2016 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Tpg Tanggal 7 Maret 2017 — 1.PT.BAHANA BUMI BINTAN (Tergugat)
2.ANA BUDIATI alias BUMI BINTAN (Tergugat)
3.MULIANA EFENDI (Tergugat)
dkk
69 — 36
69 — 36
Madya kepulauan Riau (sekarang kantorpertanahan Kota Tanjungpinang), maka sudah sewajarnya kalauTERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill mengharuskan PENGGUGATmengikutserta RUMAH PENDUDUK yang dimaksud sebagai TERGUGATatau TURUT TERGUGAT dalam Perkara Aquo;Bahwa oleh karena GUGATAN dari PENGGUGAT kurang pihak maka GUGATANdari PENGGUGAT bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 11 Nopember 1975 No.1078K/SIP/1972 yangmenyatakan pihak (subjek hukum) dalam suatu perkara merupakan sarat
Upload : 31-01-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/PDT.SUS/2011 PT. UNITED WARU BISCUIT MANUFACTORY (UWBM); SUSILOWATI, DKK.
43 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasil Pemeriksaan PegawaiPengawas tertanggal 12 Nopember 2009 Nomor : 560/3076/404.3.3/2009sebagaimana tercantum dalam Pendapat, Pertimbangan dan Anjuran MajelisMediator Hubungan Industrial pada poin nomor 6 (enam);17.Bahwa, berdasarkan atas Nota Hasil Pemeriksaan Pegawai Pengawas padaDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tersebut, maka kiranyadapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yangtelah diberlakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat adalah jelasjelas sarat
Register : 02-01-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 — AHMAD ZAHRI, S.PD.I., DKK VS PRESIDEN RI;
166 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Pemerintah, argumen yangdemikian didasarkan pada asumsi yang keliru, salah, dan menyesatkankarena dibangun melalui pemahaman dan pemaknaan yang kurangkomprehensif, cenderung bias, dan sarat kepentingan terhadap ObyekPermohonan,Pendapat tersebut dapat timbul disebabkan Pemohon lebihmengedepankan kepentingan pribadi dan/atau golongan denganmenyampingkan bahkan mengabaikan kepentingan dan hak publikatau masyarakat terhadap materi muatan yang diatur dalam ObyekPermohonan.
Register : 30-10-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 50/G/2015/PTUN-SRG Tanggal 1 Juni 2016 — THE DJURIANTO IRAWAN
MELAWAN:
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA TANGERANG SELATAN
123 — 73
123 — 73
Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUNSRGP17:P18:P19:P20P21P 22P 23P 24P25P26P2/7a:P27b:Fotokopi dari fotokopi Surat Kabar Palapa News tanggal 29September 2015;Fotokopi dari fotokopi Pemberitahuan dari media masa;Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Perubahan PengurusanKomplek Melati Poin (Villa Melati Mas) Rukun Tetangga 046,Rukun warga 008, Kelurahan Jelupang, Kecamatan SerpongKabupaten Tangerang;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa tanggal 23 Oktober 2015;Fotokopi sesuai dengan asli Surat BP2T Sarat