Ditemukan 9457 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat samat sarah sadat
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 26-10-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1636/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Tanggal 23 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 42
  • Kedudukan Hukum ( Legal Standing ) Penggugat:Bahwa sangat Jelas dan telah diakui bahwa Penggugat adalah warga NegaraRepublik Indonesia sesuai dengan KTPdan bertempat tinggal di JIn.SepakatGang Sepakat Nomor 04 RT/RW.004 / 005 Kel.Mentangor Kec.TenanyanRaya Pekanbaru disebut sebagai Penggugat padahal faktanya Penggugatsebenarnya adalah warga xxxx xxxxx Sesuai KTP Penggugat BuktiT:1 akantetap Tergugat dengan berjiwa besar untuk tidak mempersoalkannyapadahal itu adalah salah satu sarat Formil;B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 05-11-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2003 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 5 Nopember 2010 — TRI DJOKO MINTO NUGROHO, SE.MM. Bin SUDIRNO HADI RUMEKSO, dkk
79 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cara melaksanakan perintah harus patut dan wajar serta seimbang, tidakboleh melampaui batas kepatutan ;Bahwa berdasarkan tiga sarat perintah jabatan atas, maka dapat dipastikan,bahwa memo, rekomendasi/usul/permintaan pimpinan DPRD tersebut samasekali tidak memenuhi ketiga syarat perintah jabatan diatas karena :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 22-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — I. ZULYADAINI., II. PT. BUDI MURNI PANCA JAYA VS I. BUPATI ROKAN HULU., II. PT. AGRO MITRA ROKAN., III. KOPERASI SAWIT TIMUR
132 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bedanya dengan surat perintaheksekusi;Bahwa sedangkan secara hukum Riil untuk melakukan Eksekusidilapangan terhadap suatu objek, dilakukan oleh Panitera Pengadilanberdasarkan suatu Putusan yang telah berkekuatan tetap, dengan demikianTermohon Kasasi dalam hal ini jelasjelas telah mainHakim sendiri sebabtelah bertindak diluar kKewenangannya ;Bahwa "Keputusan Termohon Kasasi " tersebut adalah tidak lebihdari bukti arogansi, sok otoriter, kesewenangwenangan dan samasekali tidak berdasarkan hukum serta sarat
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus
Putus : 16-11-2016 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN BANGKINANG Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Bkn
Tanggal 16 Nopember 2016 — Dariah Dkk lawan H.Labai
179 — 56
  • Tentang Eksepsi tentang gugatan Pengqugattidak memenuhi sarat formilBahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, menyebutkan Penggugattelah menyatakan memiliki sebidang tanah seluas + 2.492 M?@ yang saat initerletak di RT.25 RW.12 Dusun Pontianak Selatan Desa Penyasawan Kec.Kampar Kab. Kampar yang semula /+ 3.472 M? namun berkurang karenatelah dijual kepada Zulkifli seluas /+ 945 M* namun Penggugat tidak memilkibuktibukti surat kepemilikan Penggugat atas tanah + 2.492 M?/+ 3.472 M?/+ 945 M?
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-04-2012 — Putus : 26-09-2012 — Upload : 07-11-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 59/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 26 September 2012 — Barnabas Suebu, S.H;Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
79 — 22
  • Tambahan lagi mengenai kewenangan DPRPtersebut sudah dihapus dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2008; Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum dan sarat dengan potensikonflik sengketa kewenangan, penyelenggaraan PILGUB PAPUA oleh DPRP,yang akan Penggugat ikuti tersebut, juga berpotensi menimbulkan masalahhukum karena DPRP adalah lembaga politik dengan kepentingannya sendiri,yang sangat diragukan independesinnya dibandingkan KPUD Provinsi Papua.Gejala ini dapat dilihat
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 11-02-2011 — Putus : 14-03-2011 — Upload : 08-04-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 5 / G / 2011 / PTUN. MTR.
Tanggal 14 Maret 2011 — MUHAMAD IRWAN, ST., MT. MELAWAN 1. KETUA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM (FT. UNRAM) ¬-------------- 2. SEKRETARIS SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM (FT. UNRAM) ¬-------
103 — 45
  • Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukungpelaksanaan tugas pokok Dosen Bahwa dengan demikian berdasarkan sarat dan ketentuan yangdiatur sebagaimana tersebut diatas penggugat telah memenuhisyarat untuk mengajukan usulan kenaikan Jabatan Fungsional danPenetapan Angka Kredit dari Jabatan Penata Muda Tk. menjadiAsisten Ahlli ; 2222222222 2222 e 224.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 24-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/TUN/2013
Tanggal 24 September 2013 — BUPATI MINAHASA UTARA, DK vs. SERSIA BALAATI, DKK
194 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengelolarumah penginapan di Pulau Bangka untuk ikut bergabung, walaupunmereka sadar lokasi bangunan penginapan dimaksud tidak akanterganggu oleh kegiatan tambang karena lokasinya jauh dari rencanalokasi tambang.Bahwa telah beberapa kali para pendatang ini diusir oleh penduduksetempat bahkan tidak jarang terjadi konflik dengan masyarakat PulauBangka (objek lahan pertambangan bijih besi tersebut) karena tindakantindakan yang membuat keruh suasana ditengah masyarakat denganpernyataanpernyataan dan ajakan yang sarat
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 103/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 10 April 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Pertamina Patra Niaga Diwakili Oleh : WAHYU GUMILAR,SH,DKK
Terbanding/Tergugat : PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat : ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
238 — 448
  • Oleh karena itu menjadi terang dan jelas adanya dugaan niat burukdan perkara ini sarat bermuatan mencelakai keberlangsungan usahaTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi,sehingga secara umum adalah tidak berlebihan jika mampudipandang sebagai agenda yang tidak baik terhadapTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi.f.
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-02-2011 — Putus : 24-08-2011 — Upload : 05-10-2012
Putusan PN AMLAPURA Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Ap.
Tanggal 24 Agustus 2011 — YOS WIJAYA KAJENG AMERTA (P) FEISOL M. HASHIM (T)
202 — 157
  • perjanjian ;Bahwa persetujuan itu dalam bentuk tertulis dan bisa berbentuk lisan, karena persetujuanini merupakan kesesuaian kehendak yang harus dinyatakan oleh para pihak ;Bahwa untuk dapat sahnya suatu perjanjian itu menunjuk ketentuan pasal 1320 KUHPerdata atau BW disana ada 4 ( empat ) syarat yang harus dipenuhi yang pertamapersepakatan para pihak, kedua Kecakapan, ketiga Obyek yang ditentukan dalam suatuperjanjian dan keempat Kausa yang halal atau kausa yang diperbolehkan, jadi syarat 1dan 2 itu sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-04-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K / PID.SUS / 2011
Tanggal 27 April 2011 — HASYIM BAHARUDDIN bin BAHARUDDIN, DKK
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Herman Arsyad, MM dan Muhyar Idris, SEhakikinya adalah kasus yang sarat dipaksakan diangkat kepersidangan pidana, padahalhakikinya unsurunsur tindak pidananya tidak terpenuhi dan tidak terbukti yakni :PROYEK FIKTIF, ternyata setelah dilakukan sidang lapangan tanggal 12 Agustus2009.yang dihadiri :Pihak Majelis HakimPihak KejaksaanPihak penasihat hukum Terdakwa/Pemohon kasasi, TerdakwaTerdakwa, tokohnelayan (Panglima Laot), anggota DPRD dan wakil dinas kelautan dan perikanan, nyatanyata wujud bangunan
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-10-2018 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Spt
Tanggal 14 Mei 2019 — 1. SADIR S SILAY; 2. RITA ANDAYANI; 3. ED. UWAR JOHAN; 4. MASIUS HAMPENG; 5. AWI; 6. WENI; 7. UPIK; 8. KANSUNG; 9. IPIT; 10. ITEK; 11. HERMANTO; 12. RUSTIANI; 13. ISIM; 14. YANTERSON; 15. M. JHON A. DELAM; 16. NIRAM; 17. MELIANAE; EKA SINTA; 18. MADI; 19. JUDI A SAYUN; 20. KOLU; 21. JUMATIUS; 22. SIRAM; 23. RUSDIANTO; 24. MAMBO. S; 25. DIDIE; 26. SABAR SINGAM; 27. WANDI; 28. IREP SINGAM; 29. DUNAE; SINGAM; 30. ABDUL GAPUR; 31. BABAN; 32. SURISTO; 33. IRMA SURYANI; 34. NILAWATI; 35. RONY; 36. YENSON; 37. RAKAM; 38. INTRI; 39. DADANG; Lawan 1. IDUT; 2. PIYU; 3. IBIE; 4. LEONG;dan PT. MULIA AGRO PERMAI PT. MAP
87 — 19
  • Garis.Bain/Ahli Waris;Barat :berbatas dengan Alm.Tinam/AhliWaris;Adalah syah menurut Hukum milik Para Penggugat;Menyatakan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 yang telah menguasai tanah danmemanen buah kelapa sawit milik para Penggugat selama 13 bulantanpa adanya alas hak yang sah adalah suatu perbuatan yangmelawan hukum;Menghukum Tergugat 1, 2, 3, dan 4 atau siapapun yang menguasaitanah milik para Penggugat untuk mengososongkan danmenyerahkan tanah beserta tanaman pohon kelapa sawit kepadapara Penggugat tanpa sarat
Pengadilan PN BATANG Pidana Khusus
Register : 25-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BATANG Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Btg
Tanggal 12 Oktober 2016 — SOLIHIN BiN SAHRI
83 — 22
  • Bahwa sebenarnya saksi mengikuti bertapa/ajaran ilmu yang dipelajari oleh terdakwakarena menurut terdakwa kalau berhasil mengikuti sarat berupa Puasa, sholat hajat,bertapa nantinya terdakwa akan mendapatkan Pesugihan dan setelah terdakwasukses mendapatkan uang banyak sehingga saksi dijanjikan akan diberikanHandphone, oleh sebab itu saksi selama ini mengikuti keinginan terdakwa karenasaksi percaya dengan terdakwa selain itu saksi takut kalau tidak mengikuti ajaranterdakwa.
Pengadilan PA PALANGKARAYA Perdata Agama
Register : 14-08-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Plk
Tanggal 18 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 10
  • MenurutPenggugat, eksepsi dan jawaban Tergugat agaknya sarat dengan akalakalan dan bermuatan ingin mengkaburkan gugatan Penggugat. Hukum itujelas tidak pernah remangremang dan siapapun tidak boleh mengakalakalinya. Disamping itu, eksepsi dan jawaban Tergugat juga terkesanmengadaada jauh dari apa yang pernah Penggugat rasakan, dengarkan,pernah melihat, dan saksikan. Eksepsi dan jawaban Tergugat belumdiimbangi dengan kejujuran dan terkesan ada nuansa permainan bahasadalam bahasa hukum.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Tanah
Register : 07-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb
Tanggal 7 Oktober 2020 — penggugat: 1.YULHENDRI Dt. SAMPONO 2.MAIKI YUDISTIRA Dt. St. MAJOLELO 3.FEBRINALDI, SE, Dt. RANGKAYO BASA 4.MUHAMMAD NAZIF Dt. RANGKAYO MULIA tergugat: 1.ALMAN Dt. GAMPO ALAM 2.Bupati Pasaman Barat 3.PT. PERMATA HIJAU PASAMAN I 4.Gubernur Sumatera Barat 5.Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat 6.KOPERASI UNIT DESA KAPAR
341 — 249
  • Gugatan Para Penggugat sarat dengan Conflict of Interrest.Bahwa Sebenarnya Gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilankarena adanya Permasalahan Pribadi antara H. Bulkhaini Rajo Mahmuddengan Tergugat (DT. Gampo Alam), maka oleh H. Bulhkaini RajoMahmud di buatlah KAN Tandingan yang di ketuai oleh dirinya dansekretarisnya di tunjuk TK. M.
    persona, gugatanprematur, d/skualifikasi in person, gugatan kurang pihak, gugatan errorin objectio,Tergugat Il telah pula mengajukan eksepsi mengenai gugatan tidak cermat, tidakjelas atau kabur, sedang di lain hal Turut Tergugat Ill mengajukan eksepsimengenai gugatan kurang pihak, gugatan kabur, error in persona, gugatan ParaPenggugat salah menempatkan kedudukan pihak, /ega/ standing Para Penggugat,legal standing penerima kuasa dari Para Penggugat, gugatan error in objectio,gugatan Para Penggugat sarat
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG
Register : 01-10-2014 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 165 – K / PM I-03 / AD / X / 2014
Tanggal 9 Juni 2015 —
68 — 27
  • penggunaanalat bukti yang sah menurut UndangUndang. hal ini dapat dilihatdari Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997.Dalam hukum Pidana juga dikenal suatu azas In Dubio Pro Reoyang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untukmeragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus memberikanyang menguntungkan Terdakwa untuk menghindari penangananperkara yang subyektif dimana kebanyakan perkara pidana saratdengan berbagai pengaruh, kepentingan dan pra penuntutan yangbernuansa intervensi sehingga penyidikan perkara ini sarat
    bukti yang sah menurut UndangUndang. hal inidapat dilihat dari Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997.Dalam hukum Pidana juga dikenal suatu azas In Dubio Pro Reo yang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untukmeragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus memberikanyang menguntungkan Terdakwa untuk menghindari penangananperkara yang subyektif dimana kebanyakan perkara pidana saratdengan berbagai pengaruh, kepentingan dan pra penuntutan yangbernuansa intervensi sehingga penyidikan perkara ini sarat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 17 Februari 2014 — ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI
83 — 14
  • Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/LX/2010kontrak terdiri dari:19tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan si a) Nama Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Latih SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang Panjang Seluruh (LOA) 18,50 meter Lebar Max (B) 4,60 meter Tinggi Geladak (D) 1,80 meter Sarat
    SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/1X/2010 tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan isikontrak terdiri dari :a) Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja : 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian : 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak : Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan : Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang: Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter Lebar Max (B) : 4,60 meter Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter Sarat
    Lath SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan isikontrak terdiri dari :a) Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja : 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian : 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak : Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan : Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter Lebar Max (B) : 4,60 meter Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter Sarat
    SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan isikontrak terdiri dari:261a) Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja : 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian : 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak : Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan : Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter Lebar Max (B) : 4,60 meter Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter Sarat
    Lath SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan isikontrak terdiri dari:a) Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja : 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian : 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak : Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan > Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter Lebar Max (B) : 4,60 meter Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter Sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2015
Tanggal 12 Agustus 2015 — DIDIN, DKK VS PRESIDEN RI;
101 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Substansi atau materi muatan Perpres 1/2015 sangatbertentangan dengan nilainilai Kemanusiaan yang hidup dan terkandungdidalam Pancasila dan UUD 1945.18.Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015, sarat denganpengaturan diskriminatif terhadap warganegara dan penduduk yangterkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area WadukJatigede.
    Bahwa menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Perpres No. 1Tahun 2015 sarat dengan pengaturan diskriminatif terhadap warganegaradan penduduk yang terkena dampak pembangunan waduk yang beradadalam area Waduk Jatigede. Pengaturan diskriminatif dengan melakukanpembedaan penduduk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor15 Tahun 1975, dan penduduk lainnya yang tidak berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-03-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 925 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Maret 2014 — SURIPTO, dkk VS BUDI GUNAWAN
43 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan Hj Suarni tidak pernah memiliki tanah di tempat yangdiperkarakan Penggugat tersebut sehingga kuat dugaan paraTergugat bahwa Sertipikat yang dimiliki Penggugat tersebutdiperoleh berdasarkan akalakalan serta sarat dengankonspirasi;ad.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Bahwa tanah terperkara yang digugat Penggugat yangdimiliki Tergugat II telah dijadikan oleh Tergugat Il sebagaihak tanggungan hutang kepada salah satu Bank yangmembuka cabang di Pekanbaru yaitu PT Bank PANIndonesia.
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Khusus Anak
Register : 08-06-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN BANYUMAS Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bms
Tanggal 27 Juni 2016 — ‘ANAK’
133 — 41
  • Selain itu tayangantayangan di media juga sarat dengan pornografi, dimana banyak sekalipublic figure yang memberikan contoh berpakaian dan berperilaku tidakbaik yang dapat mempengaruhi pikiran orangorang yang menonton ataumelihatnya khususnya terhadap anakanak dan remaja;b.
Pengadilan PN BAUBAU
Register : 19-12-2014 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN BAUBAU Nomor 363/Pid.B/2014/PN.Bau
Tanggal 6 Mei 2015 —
149 — 71
  • Banyakpihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karenaterlalu sarat dengan prosedur, formalistis, Kaku dan lamban dalam memberikanputusan terhadap suatu sengketa.