. , Kota Makassarsebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/50/III/2002tertanggal 11 Maret 2002;2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaisuami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selamakurang lebih 13 tahun;3.

Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/50/III/2002 tanggal 11 Maret2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan ..........:00 , Kota Makassar, oleh Ketua Majelis, alat bukti tersebutdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup laludiberi kode P.;B. Saksi:1.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama JumiatiBinti Jumeno pada hari Rabu tanggal 30 September 1995 di hadapan PejabatPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo KabupatenJepara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 579/195/IX/1995 sesuai kutipan Akta Nikahtertanggal 30 September 1995) sebagaimana yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;2.

Foto copy Buku Nikah antara Hartono dengan Jumiati, Nomor : 579/195/IX/1995,tanggal 30 September 1995, (bukti P5);6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3320070808050982 an.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2001 Penggugat dan Tergugattelah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan SingkutKabupaten Sarko, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor : 195/23/V/2001 SERI QG tanggal 18 Mei 2001;Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 51/Padt.G/2022/PA.Srl2.

Bukti SuratFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/V/2001 SERI QG Tanggal 18Mei 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanPelawan Singkut Kabupaten Sarko, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;ll. Bukti Saksi1.

Bahwa menurut hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal207 HIR jo. Pasal 208 HIR., disebutkan bahwa: Perlawanan pihak ketigaterhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkanketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg;7.

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2019/PA.BjmwotaaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara yang diajukan oleh :AHMAD JAZULI, S.Hut alias AHMAD JAZULI bin H.

Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Ssuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Bjm Halaman 1 dari 11 halDUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 18April 2019 telah mengajukan permohonan Pembetulan Dalam Kutipan AktaNikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasindengan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Bjm, tanggal 22

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agamaIslam pada tanggal 28 Februari 2002, dihadapan Pegawai Pencatat NikahKecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalamKutipan Akta Nikah Nomor 195/72/l/2002 tanggal 28 Februari 2002;2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telahhidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;Him.1 dari 12 hlm.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/72/l/2002 tanggal 28 Februari2002 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Taman, KabupatenSidoarjo, (P1);2. Fotokopi Kartu. Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor3515135110840010, tanggal 29 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P2);Him.3 dari 12 hlm.

menjadi 2 bidang tanah, masingmasing : SHMNo. 195 seluas: 1.026 M? dan SHM No. 196 seluas : 3.235 M?.. Bahwa Tegrugat (P. M. Lani) kemudian secara tidak Sah Melawan Hakdan Melawan Hukum, menjual tanah milik Penggugat tersebut, kepada :6.a. Sdr. Soemitro Dijoko Oembaran, berdasarkan Surat Pernyatan Tanggal :19 Januari 1989, seharga Rp. 4.500.000, (ic. Akta Jual Beli Nomor : 8/KKU/IV/1983, tanggal : 6 April 1983, Seluas 1.026 M? (SHM.195);6.b. Dan sebidang lagi dijual kepada PT.

Tergugat 3;= Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pekarangan SoemitroDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALFRED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilik Tergugat 3 Marcel Fanggidae.= Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.

ke Tergugat 3;= Selebah Bar. r n dengan tanah Pekarangan mitrDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALRFED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilikTerqugat 3 Marcel Fanggidae. = Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.

SOEMITRO DJOKO OEMBARAN, SESUAI DENGAN SERTIFIKAT NO. 195 SURAT UKUR NO. 99/1978 DAN JUGA DENGAN JALAN MENUJUKE GUDANG MINYAK, sesuai dengan dalil Penggugat pada Petitum Poin3.

dan SHM 196 yaitu tanggal saatTergugat mengusulkan pemecahan SHM No. 15 kepada BPN atau setidaknyatanggal diterbitkannya kedua SHM, atau lebih mundur lagi yaitu setidaknya tanggalTergugat menjualkannya pada orang lain;Bahwa untuk menentukan tanggal tadi perlu dilihat pada tanggal Tergugat mengusulkan pemecahan SHM 15 menjadi SHM 195 dan 196 atau setidaknyatanggal terbitnya SHM 195 dan 196, akan tetapi kedua Sertipikat tersebut tidakmenjadi alat bukti surat olen Para Pihak, sehingga harus dilihat

. : 445067/195/PKMTB/TU/V/2018 tanggal 01 Mei2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

bagian muka, mulut atas bengkak, robek pada lengan danpaha kiri, sedangkan penumpangnya Sdr Nawati mengalami luka patah kakikiri;Bahwa benar Kecepatan truck tangki yang terdakwa kendarai + 80 km/jam;Bahwa benar terdakwa ada SIM B.I Umum dan juga membawa STNKkendaraan truck tangki pada waktu itu;Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa SAPPE Bin TEPPO (Alm), saksiSUDARMAN Bin NOHAR mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertumdari UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARUKEC.BENGALON, No. : 445067/195

No.Pol KT4354DT yang dikendarai Saksi SUDARMANBin NOHAR yang berboncengan dengan Saksi NAWATI Binti SATRAWI yangdatang dari arah berlawanan (arah Muara Wahau menuju Bengalon),selanjutnya Saksi SUDARMAN Bin NOHAR dan Saksi NAWATI Binti SATRAWImengalami luka dan dibawa ke Puskesmas Tepian Baru;Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa SAPPE Bin TEPPO(Alm), saksi SUDARMAN Bin NOHAR mengalami luka berdasarkan Visum EtRepertum dari UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARUKEC.BENGALON, No. : 445067/195

Nawari br Barahmana jelas dapat dibaca dalamputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Februari 2000 Nomor59/Pdt.G/1999/PNKbj jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11September 2001 Nomor 195/PDT/2001/PTMDN jo. putusan MahkamahAgung RI tanggal 26 April 2006 Nomor 52 K/Pdt/2003, dimana ketigaputusan tersebut di atas dicantumkan sebagai bukti dalam perkara yangdimohonkan kasasi ini yang diberi tanda : T.IIl.

Nomor 627 K/Pdt/2013 Bahwa benar ditingkat kasasi tidak memeriksa buktibukti, akan tetapiwajarlah memeriksa pertimbanganpertimbangan yang dilakukan ditingkatPertama dan pemeriksaan ditingkatbanding secara cermat dan teliti; Bahwa sehubungan dengan tanah terperkara putusan Mahkamah Agung RItanggal 26 April 2006 Nomor 542 K/Pdt/2003 jo putusan Pengadilan TinggiMedan tanggal 11 September 2001 Nomor 195/PDT/PT.MDN jo. putusanPengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Februari 2000 Nomor59/Pdt.G/1999/PN.Kbj

Kabanjahe dapatdilihat di halaman 2 point 5 dan pada putusan Pengadilan Tinggi Medandapat dilihat di halaman 2 point 4 disebut sebagai Turut Tergugat II/TurutTerbanding IV hal mana tidak diterima dan harus ditolak; Bahwa sebagai kesimpulan permohonan Kasasi dari TergugatIll/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, demikian : Tanpa membatalkan/pembatalan terlebin dahulu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 April2006 Nomor 542 K/Pdt/2006 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal11 September 2001 Nomor 195

WahyaKP.010121/195/1445/19311/26/DKK, menerangkan bahwa Nama : ArifRahman Bin Didin Bahrudin, telah dilaksanakan anamnesa, pemeriksaan fisikserta ditindaklanjuti dengan test penyaringan (screening test) berupapemeriksaan sample urine pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekira jam08.00 Wib, dengan jenis pemeriksaan Narkotika Golongan termasuk sabusabu (Metamfetamin) yang hasilnya dinyatakan positif.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang

Wahya KP.010121/195/1445/19311/26/DKK, menerangkanbahwa Nama: Arif Rahman Bin Didin Bahrudin, telah dilaksanakan anamnesa,pemeriksaan fisik serta ditindaklanjuti dengan test penyaringan (screening test)berupa pemeriksaan sample urine pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016sekira jam 08.00 Wib, dengan jenis pemeriksaan Narkotika Golongan termasuk sabusabu (Metamfetamin) yang hasilnya dinyatakan positif.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh fakta fakta hukum

WahyaKP.010121/195/1445/1931 1/26/DKK;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa hasil tesurine terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan terdakwa mengonsumsishabu tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang sehingga menurutMajelis Hakim unsur menyalahgunakan narkotika golongan bagi diri sendiritelah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat 1huruf a UU RI Nomor. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara

Nomor 497 K/Pdt.SusPailit/2014.Pasal 195 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut: kreditor yang piutangnyabelum dicocokkan dan kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuksuatu jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya sendiri, dapatmengajukan perlawanan dengan syarat paling lama 2 hari sebelumpemeriksaan perlawanan di sidang pengadilan, dengan ketentuan:(a) piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu, diajukan kepadakurator (b) salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari kuratordisampaikan

hal 32 sampai 34, majelis hakim samasekali tidak mempertimbangkan dengan baik dalil dalil perlawanan PemohonKasasi dan juga bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan 16yaitu. bukti P Il.1 sampai P II.7 sehingga majelis hakim tingkat pertama salahdan kurang dalam membuat pertimbangan hukum dan tidak sesuai dengan UUNomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, seharusnya pertimbanganMajelis Hakim pemeriksa perkara perlawanan ini harus memenuhi sesuaiketentuan yang ada dalam Pasal 195

dipertimbangkan dan tercatat ketidaktertiban dalamberacara harus dibatalkan;KEEMPAT:Bahwa secara hukum apa yang Pemohon Kasasi lakukan dengan mengajukangugatan perlawanan terhadap pembagian harta pailit yang baru diketahui olehPemohon Kasasi, sebagaimana pengumuman melalui media cetak dikedaulatan rakyat tanggal 6 Desember 2012 dengan tenggang waktu yangcukup, sebagaimana ditentukan dalam undangundang, dengan mengajukansurat keberatan pada tanggal 12 Desember 2012, dan sebagaimana ketentuanPasal 195

Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, seluas 195 M2, (seratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Pakai No. 18/Kebagusan atas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Guna Bangunan No. 489- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Pakai No. 19- Sebelah Barat : Dengan batas

Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, seluas 195 M2,(seratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan KebagusanBesar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu,Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Pakai No. 18/Kebagusan atas namaLISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Guna Bangunan No. 489Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Pakai No. 19Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik

Bukti P 5Sertipikat Asli Hak Pakai No. 18/Kebagusan yang terletak di PropinsiDaerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, KecamatanPasar Minggu, Kelurahan Kebagusan seluas 195 M2, (seratus sembilanpuluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasitertanggal 05 Juni 1997 Nomor : 2625/1997 dan menurut Sertifikat yangdikeluarkan oleh Pihak yang berwenang pada tanggal 25 Juli 1997 terdaftaratas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO.

(sesuaidengan aslinya)Bukti TIw I 14: Buku Tanah Hak Pakai No.18/Kebagusan terakhir tercatatatas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO Gambar Situasi No.2625/1997tanggal 5 Juni 199,7 seluas 195 M2. (sesuai dengan aslinya)Bukti TIw I 15: Buku Tanah Hak Milik No.58/Kebagusan terakhir tercatatatas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, Gambar SituasiNo.84/1139/1973 tanggal 25 Mei 1973 seluas 3.141 M2.

Sertifikat Hak Pakai No. 18/Kebagusan, seluas 195 M2, dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah Hak Guna Bangunan No. 489Sebelah Selatan : Tanah Hak Pakai No. 19Sebelah Barat : Tanah Hak Milik No. 7005Sebelah Timur : tanah kosong, belum sertifikat.Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 34 tanggal 03 Desember 2004, antara PelawanII dengan Turut Terlawan I, meliputi tanahtanah :o.

telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatancerai antara:TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2012yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3544/Pdt.G/2012/PA.Jr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan alasansebagai berikut: e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 April 2009, yangdicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jemberdengan Akta Nikah Nomor 195

No. 195 Tanggal 29 07 2002. Terletak di desaCempa Kec. Hinai Kab. Langkat Sumatera Utara An. Ahok;c. Sebidang Tanah Pertapakan Luas 1224 M2 Sertifikat Hak Milik. No.204 Tanggal 23 08 2002. Terletak di desa Cempa Kec. Hinai Kab.Langkat Sumatera Utara An.

senjata penusuk;

Dan perlawanan pihakketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakanEksekusi (Vide : Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR). Oleh karena PelawanEksekusi adalah pemegang dan pengelola hak pakai dalam Sertifikat HakPakai No. 82 / Cipayung a/n. H.

Yahya Muhamad berdasarkan PerjanjianPengikatan Pengalihan Hak tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 115 , makaberdasarkan pasal 195 ayat (6) dan (7) HI R tersebut, Pelawan Eksekusi dalamupaya perlawanan eksekusi ini adalah sebagai Pelawan yang benar danberalasan menurutBahwa pada azasnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207ayat (3) HIR), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benardan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak tidaknya sampaidijatuhkan putusan oleh Pengadilan

Yahya Muhamad)yang dibuat dihadapan Turut Terlawan Eksekusi IX (dalamkapasitasnya sebagai Notaris).e Bahwa perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian peralihanhak atas tanah, dengan kata lain Peralihan hak kepada Pelawantidak terjadi/belumterjadi;e Bahwa Pasal 195 (6) HIR secara ekplisit mensyaratkan; Pihakketiga yang melakukan perlawanan adalah Pemilik mutlak.

tersebut diatas, dalildalil Perlawanan Pelawanmerupakan dalil yang mengadaada, tidak berdasar hukum dan keliru, olehkarenanya harus ditolak. hal 35 dari 66 hal Putusan No.43/Pdt.G/2013/PN Cbn8 Bahwa Para Terlawan Eksekusi menolak dengan keras dalil perlawanan Pelawan padaangka 13 dan 14 pada halaman 7 dengan alasan sebagai berikut1 Perlu kami tegaskan kembali, bahwa sesungguhnyaPelawan atau Perlawanan dalam perkara a quo bukanPelawan atau Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 195

Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. Bahwa olehkarena Pelawan Eksekusi adalah penerima sah pengalihan hak pakai atas tanahbersertifikat No. 82/Cipayung a/n. H. Yahya Muhammad dari Turut TerlawanEksekusi I s/d.

Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkit tanggal 21 September 2012yang ditandatangani oleh Dr. HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa padaRS.

Pol:SKHP/195/(X/2012/Rumkit tanggal 21 September2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang), pemeriksaan laboratoriumdan saksisaksi hal ini sudah jelas terlihat bahwaTerdakwa bukan lagi masuk dalam kategori sebagaitanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabushabu), namun sebagai menyalahgunakanNarkotika Golongan I jenis shabu bagi dirisendiri.= Bahwa unsurunsur yang ada

Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkittanggal 21 September 2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang).= Bahwa dalam praktik penegakan hukum narkotika,ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika khususnyafrasa tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai yang seharusnya ditujukankepada pengedar, justru ditujukan untuk pecandu danpenyalah guna narkotika golongan I karena sebagaipenyalah guna tentu dapat terjadi setelah memiliki,menyimpan atau setidaktidaknya

diakui dengan tegas kebenarannya;Bahwa Perlawanan Pelawan telah diajukan di Pengadilan NegeriJakarta Timur, yang berhak mengadili perkara a quo adalah PengadilanNegeri Jakarta Utara;Bahwa dalam perkara a quo tempat tinggal Para Terlawan, baikTerlawan maupun Terlawan Il tidak berada di wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Timur, melainkan di wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Bahwa Eksepsi ini diajukan dengan mendasarkan pada Pasal 133 HIRjuncto Pasal 195

(6) HIR, sekalipun mengatur tentang perlawananterhadap sita eksekutorial, tetapi dalam praktiknya Pasal 195 (6) HIRtersebut dipakai ketika menentukan perlawanan pihak ketiga terhadapsita jaminan (conservatoir beslag),Bahwa Pasal 195 (6) telah menyebutkan bahwa jika hal menjalankanputusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain,oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka halitu serta segala perselisinan tentang upaya paksa yang diperintahkanitu, dihadapkan

Secara relatif yangberwenang memeriksa dan memutus perlawanan pihak ketiga danperlawanan dari Pelawan tersita (in casu) adalah Ketua PengadilanNegeri dari Pengadilan Negeri yang meletakkan persitaan dimaksud;Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sitarevindicatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita(Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) Rbg).

., tanggal 12 Pebruari 2019 dalam perkara para pihak tersebutdiatas;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan dengansurat perlawanannya tertanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Juli 2018dengan nomor registrasi 488/Pdt.PLW /2018/PN.JKT.BRT, telah mengajukanhalhal sebagai berikut :Halaman 2 Putusan Nomor 322/PDT/2019/PT.DKI1.2.Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR,tertanggal

AATA KETERANGANHAK WARIS Nomor 118/SM/XI/1997, tertanggal 18 Nopember 1997,Pada pokoknya menyatakan: Pencatatan Perkawinan antara NyonyaLANI JONATHAN dahulubernama TAN LAN NIO dengan Tuan HADIJOHANES dahulu bernama YAUW SHUN BIE, di Kantor Catatan SipilSerang, pada Tanggal 25 Januari 1939;Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR,tertanggal 28 April 2014, Juncto Putusan Perkara Banding Nomor475/Pdt/2015/PT.

Pengadilan AgamaPandeglangBanten;Bahwa Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, Tertanggal 28 April 2014, Juncto Putusan PerkaraBanding Nomor 475/Pdt/2015/PT. DKI, Tertanggal 16 Nopember 2015,Juncto Putusan Perkara Kasasi Nomor 2073 K/Pdt/2016, Tertanggal 28Oktober 2016, Juncto Putusan PK.

Bahwa Terlawan ada mengajukan gugatan permohonan Eksekusipengosongan perkara No.195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR. tanggal 28 April2014 (TIO.TlOa.TIOb) dengan Amar putusan:MENGADILI :DALAM KOMPENSI:DALAM EKSEPSI :Menolak Epsepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, danTurut Tergugat VII ;POKOK PERKARAMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 1452 M2 yangterletak di Jalan Jembatan Gambang Dua Blok H No.29 Angke,Pejagalan, Jakarta Utara, adalah merupakan

Bahwa pada tanggal 04 Maret 2012, Penggugat dan Tergugattelah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Jalan Jurung,Kelurahan Pakan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, KabupatenHalaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.StbLangkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, ProvinsiSumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :195/16/III/2012, tertanggal 05 Maret 2012;2.

Bukti Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/16/III/2012 yang dikeluarkanoleh KUA Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, ProvinsiSumatera Utara, tanggal 05 Maret 2012. Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakimtelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya,kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf KetuaMajelis;2.