Ditemukan 11604 data
Terbanding/Tergugat I : AHLI WARIS ALM. JOHAN KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat II : PT SLJ GLOBAL, TBK dahulu PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK
Terbanding/Tergugat III : Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SAMARINDA
58 — 33
Yahya Harahap, SH menyatakan bahwa :'..penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan padakerugian.
Yahya Harahap, SH menyatakan bahwa :...penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan pada kerugian.Apabila snatu putusan Pengadilan merugikan kepentingan atau hakseseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat Darden Verzetuntuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut(Yahya Harahap, 1996, him 48)."... .oleh karena RV merupakan salah satu Sumber hukum acara yangdapat diterapkan sesuai dengan asas proses orde dan prosesdoelamtigheid, maka dalam menentukan patokan landasan kualitas
Yahya Harahap, SH menyatakan bahwa :Cc.'..penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan padakerugian.
Yahya Harahap, SH menyatakan bahwa :".. .penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan pada "kerugian.Apabila suatu putusan Pengadilan merugikan kepentingan atau hakseseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat Darden Verzetuntuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut"(Yahya Harahap, 1996, him 48)."... produk pengadilan yang menjadi objek gugatan Perlawanan tidak sajaproduk yang bersifat "putusan akhir" atau "eind vonnis".
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Said Muhammad Resha
124 — 48
Terdakwauntuk tetap dipertahankan berada dalam lingkunganmiliter, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnyaHaL 45 dari hal 51 Putusan Nomor: 56K/PM I01/VII/2020Menimbangsebagai berikut:1.Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor : 15 K/Mil/2010, tanggal 27 Juni 2010, bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalahmerupakan penyalahgunaan Narkoba yang olehmasyarakat maupun pemerintah dianggap sebagaikejahatan berat yang dapat merusak keluarga,generasi muda maupun negara.Bahwa sesuai penekanan
114 — 40
tersebuttelah diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 31 tahun1997 maka kemudian Majelis Hakim meminta Oditur Militermembacakan keterangan para Saksi yang telah diberikan saatdiperiksa oleh Penyidik POM.Berdasarkan hal tersebut maka Pledoi dari Penasehat Hukumdikesampingkan dan Majelis Hakim sependapat dengan Replik yangdisampaikan oleh Oditur Militer.Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh PenasehatHukum, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih jauh karena isinyahanya merupakan penekanan
45 — 15
Unsur Setiap orang :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dariHalaman 31 dari42 Putusan Nomor 148 /Pid.Sus/2015/PN Mkdkemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa
188 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1)(6)Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
94 — 50
(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat) Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/2016/PN Sbgc.
83 — 24
Dikatakantidak benar karena ada penekanan sering meninggalkan rumah kediamanbersama seolaholah dalam konotasi negative;.
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, atas pembayaran dividen oleh PT.ABC Indonesia kepada AAA pada tahun pajak 2001 wajibdipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%;Bahwa dari surat penjelasan tersebut kembali diperolehpenjelasan sekaligus penekanan bahwa Surat KeteranganDomisili berlaku sejak tanggal diterbitkan;Bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuanperpajakan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas,seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) meminta terlebin dahulu Surat Keterangan
80 — 8
Penasihat Hukum dalam pemeriksaan dan hakuntuk segera diperiksa;e Bahwa terdakwa I menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum.e Bahwa metode pemeriksaan, awalnya terdakwa I diminta menceritakan kronologikejadian kemudian baru dilakukan tanya jawab sambil membuat BAP;e Bahwa waktu diperiksa terdakwa I dalam keadaan sehat dan diperiksa dengan rileksdan santai, waktu itu boleh merokok tetapi tidak merokok karena ruangan ber AC,diberikan air minum;e Bahwa tidak ada saksi melakukan kekerasan atau penekanan
149 — 39
Filosofi prinsip ini ada pada penekanan kewajiban bagiPenanggung untuk menjelaskan risikorisiko yang dijamin maupun yangdikecualikan, serta segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelasserta teliti.
127 — 29
Tidakseperti halnya bidang impor dimana Undangundang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan danpengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidakmemenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, denganmemegang prinsip pada Undangundang Kepabeanan, maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tidak akanmenghilangkan kewajiban eksportir
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
AGUNG ANDI SANTOSA
214 — 163
Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tidak terbukti sesuaiDakwaan Oditur Militer namun perbuatan Terdakwa menunjukkanbahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturanhukum yang berlaku dan menyepelekan penekanan Pimpinan dalamhal ini DanLanud Sam Ratulangi agar setiap prajurit menjauhi dantidak terlibat dalam kehidupan yang boros, mendatangi tempattempathiburan malam dan perbuatan tersebut seharusnya tidak Terdakwalakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai Ba HarfasSifasint yang
118 — 58
depan karena tarif Bea Keluar danHarga Ekspor lebih rendah dan dengan sengaja tidak mematuhikonsekuensi yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK214/PMK.04/2008.ALASAN TETAP DILAYANINYA EKSPORTASI WALAUPUNTIDAK DILAKUKAN PEMBATALANTetap dilayaninya ekspor oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB denganmekanisme biasa yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidakdilakukan pembatalan, sematamata karena mengedepankan pelayanan.Tidak seperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN
84 — 74
siapa menurut Yurisprudensi MahkamahAgung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama denganterminology kata "Setiap orang, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
112 — 74
Bahwa seluruh anggota yang bergabung dalamSatgas PPRM setiap akan melaksanakan gerakanmaupun setelah selesai melakukan gerakan mendapatpengarahan, dan penekanan dari Danyon Armed10/Kostrad selaku Dansatgas PPRM.4. Bahwa inti dari setiap pengarahan danpenekanan Dansatgas PPRMtersebut antara lain:a. Perhatikan faktor keamanan dalam setiapgerakan.b.
Terbanding/Tergugat I : JAILANI
Terbanding/Tergugat II : ARNI YANTI
91 — 62
Bahwa terkait Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018 yangtelah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il,disamping adanya tekanan dan pemaksaan yang dilakukan olehPenggugat beserta dengan anaknya Andre, juga terdapat beberapahal janggal yaitu :Pertama: Penandatanganan Surat Perjanjian, tetap dilakukandihadapan notaris, sementara Notaris terkait mengetahui ada pihaklain yang hadir yang diketahui sebagai oknum polisi, artinya notarissendiri telah melakukan pembiaran terjadinya penekanan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DICKY ADITYA SH
28 — 15
prosespembuktian dipersidangan tidaklah terbukti kalau selama ini dalamjejak masa lalunya justru terdakwa menjadi bahagian jaringanterorganisir dalam peredaran gelap narkotika bahkan dari caraterdakwa mendapatkan narkotika dimaksud yakni dengan membelidari seseorang bernama Indra dapat menggambarkan bila lanyamenjadi korban dari mereka yang sengaja memanfaatkan terdakwauntuk tetap memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotikayang bisa merusak masa depan terdakwa;Menimbang, bahwa satu hal yang menjadi penekanan
30 — 5
akan tetapi Tergugat hanya marah dengan alasanyang kuat dan pada saat dibutuhkan mengingat peran dan tanggung jawabseorang ayah/suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawabuntuk membawa kebaikan keluarga, masa depan anakanak dan atau untukmendisiplinkan, mendidik anak serta istri Tergugat;b) Bahwa tidak benar, jika Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat,akan tetapi mungkin yang dimaksud tergugat bicara dengan intonasi/Halaman 7 dari 38, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2017/PA/Kds.9)penekanan
FREDDY VZ PASARIBU, SH
Terdakwa:
1.SUONDO BAMBANG HARIANTO Alias BAMBANG
2.BUDI SUDIANTORO Alias UNYIL Alias KOKO
69 — 45
Untuk itu,penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebutsebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona),dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiildari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2(dua) orang lakilaki yang bernama Suondo Bambang Harianto alias
110 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemohon PK tidak diperhatikan dantidak adanya azas keadilan dalam kasus pemohon PK tersebut;Bahwa dalam pemeriksaan dipersidanganpun, Pemohon PKdidampingi oleh Penasehat Hukum dari pihak Kepolisian, sehinggaTIDAK ADANYA UPAYA yang MAKSIMAL dalam PembelaanPemohon PK dipersidangan , yang mana Ancaman serta PutusanPemohon PK adalah Pidana Maksimal;Bahwa tindakan pembelaan Penasehat Hukum Pemohon PK yangtidak maksimal untuk para Terdakwa, karena merupakanPengacara titipan Polisi karena sudah adanya penekanan