M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa ANDI DWI SAPUTRO Bin LASNO HADI SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan

Bahwa Ahli Erma Ika Putri menyatakan pil putin yang berlogo huruf Yadalah obat dengan kandungan Trihexyphenidyl, yang terolong obat kerasgolongan obatobat tertentu yang dalam pengadaan, penyimpanan maupunpenyaluran obat tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktekkefarmasian yaitu Apoteker yang dalam pelaksanaannya bisa dibantu olehApoteker Pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dariSarjana farmasi, D3 Farmasi, Asisten

Apoteker yang bekerja di fasilitasdistribusi (Pedagang Besar Farmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian(Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan/Rumah Bersalin) yangsudahmempunyai ijin dari instansi berwenang sesuai pasal 14 PeraturanPemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

ERMA IKA PUTRI, S.Farm., Apt. yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Sesualdengan pasal 1 angka (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika; Bahwa Trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras yang termasukobatobat tertentu yang sering disalahgunakan, sesuai pasal 1 PeraturanKepala Badan POM RI nomor 07 tahun 2016 tentang PedomanPengelolaan

, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) UU RI No. 36 tahun2009 tentang kesehatan menerangkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran farmasi dan alat kesehatanharus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang dengan peraturanPemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganbahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 01.00 WIB (dini hari)saksi Paryono Bin Suparno telah diamankan oleh Aparat Kepolisian karenakedapatan memiliki

Menyatakan terdakwa ANDI DWI SAPUTRO Bin LASNO HADISUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi YangHalaman 25 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN WhnoTidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat AtauKemanfaatan Dan Mutu sebagaimana dalam dakwaan kedua;2.

Menyatakan Terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

didampingi Penasihat hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ybs.Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa.Telah melihat dan memperhatikan barang bukti;Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal13 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Raya Tawangargo Kel.Sisir Kec.Batu Kota Batu atausetdaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1) yaitu berupa 20 (dua puluh) butir pil double L warna putih,yang dilakukandengan cara sebagai berikut :Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa

Raya Tawangargo Kel.Sisir Kec.Batu Kota Batu atausetdaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiatatau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) yaitu berupa 20 (dua puluh) butir pil double L warna putih,yang dilakukandengan

unsurunsur dari perbuatanpidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaanalternatif yaitu Kesatu pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 atau Kedua: pasal 196 UU no.36 tahun 2009;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraalternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai denganfakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kessatu pasal 197 UU no. 36 tahun2009 yaitu : dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

ditetapkansebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHAP, oleh karena terdakwadinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat akan Bab XVI UU no. 8 tahun 198 tentang KUHAP dan pasalpasaldari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi

Fotocopy ljazah Sekolah Menengah Farmasi, atas nama MUHAMMADALAMIN SYAIFUDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala SMF YayasanPembina Palembang, tanggal 22 Juli 2002, diberi tanda bukti P 4 ;5. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Belitung Nomor813/020/KEP/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil Daerah Kabupaten Belitung, yang ditetapkan oleh Bupati Belitung,tanggal 24 Februari 2011, diberi tanda bukti P5 ;6.

Sedangkan di dokumen Pemohonseperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ljazah SekolahMenengah Farmasi, Petikan Keputusan Bupati Belitung TentangPengangkatan Calon PNS Daerah Kabupaten Belitung dan KARPEG,nama Pemohon tertulis dan terbaca MUHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN; Bahwa sepengetahuan saksi, kesalahan penulisan nama Pemohon padaAkta Kelahiran Pemohon tersebut karena kelalaian orang tua Pemohonpada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon ; Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon

lahir di Panggung Harjo, namunsaksi lupa tanggalnya;Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki Akta KelahiranPemohon yaitu memperbaiki penulisan namanya yang semula tertulisMOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN menjadi MUHAMMAD ALAMINSYAIFUDIN;Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa ada perbedaandokumen Pemohon, dimana nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulisdan terbaca MOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN, sedangkan dalamdokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ljazahSekolah Menengah Farmasi

;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan buktibukti surat bertanda P 1sampai dengan P7dan 2(dua) orang saksi ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi yang diajukan Pemohon didapatlah fakta hukum sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon, Nama Pemohon tertulisdan terbaca MOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN; Bahwa nama Pemohon di dalam dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu) Keluarga, Ijazahn Sekolah Menengah Farmasi

berdasarkan bukti P1, Pemohon beralamat di JalanDusun Batu Lobang Rt.009 Rw. 005 Desa Padang Kandis, KecamatanMembalong, Kabupaten Belitung, oleh karena itu Pengadilan yang berwenangmemeriksa dan memutus Permohonan ini adalah Pengadilan NegeriTanjungpandan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, nama Pemohon tertulisMOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, bukti P3, bukti P4, bukti P5dan bukti P6, nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), KartuKeluarga, ljazan Sekolah Menengah Farmasi

Menyatakan terdakwa Ahmad Gazali als Jali bin (alm) Abdul Wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar; 2.

Menyatakan terdakwa Ahmad Gazali als Jali bin (alm) Abdul Wahab terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;2.

Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu yang dilakukan dengan cara: Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal darisaksi Yoyok Tri Hartoyo dan saksi M.

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Ad. 1.

MK.00.05.1 .31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar10Carnophen Tablet, ternyata obat jenis carnophen/zenith telah dibatalkan izin edar dankegiatan produksinya telah dihentikan, sehingga nyata bahwa terdakwa ielahmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan demikian unsurkedua, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu Penuntut

Menyatakan terdakwa Ahmad Gazali als Jali bin (alm) Abdul Wahab telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahundan pidana denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar,maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;3.

Menyatakan terdakwa : AGNES MARTILDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN ATAU ALAT KESEHATAN TANPA IZIN EDAR ;2.

sejaktanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal : 28 Nopember 2010 ;Bahwa terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa ;Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, padatanggal : 18 Oktober 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa : AGNES MARTILDA, bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi

diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan sebagai berikut :KES ATU seanBahwa ia terdakwa Agnes Martilda pada hari Jum at tanggal 28 Juni 2010 sekirapukul 11.30 Wib. atau setidaktidaknya pada suatau waktu dalam bulan Juni tahun 2010,bertempat di Desa Maron Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

terdakwa yang bermaksud mencari keuntungan dari hasilpenjualan obatobatan, maka terdakwa Agnes Martilda membeli obatobatan jenis tabletwarna putih logo H sebanyak (satu) botol berisi 500 (ima ratu) butir pada Bayu(DPO) dengan harga per Boxnya Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Selanjutnya obatobatan tersebut oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 2.000, sampaiRp. 2.500,/per butir diantaranya kepada saksi Frengki Adi Sasmita dan saksi Moch.Saifudin, padahal terdakwa bukanlah petugas farmasi

Dan tidak mempunyai ijin untuk menjual pil warna putihberlogo H ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa keahlian dan kewenangandengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti menurut hukum ; Ad. 3 : Unsur : melakukan pekerjaan kefarmasian ; Menimbang, ................Menimbang, bahwa yang dimaksud pekerjaan kefarmasian adalah menurutpasal angka 13 UndangUndang Nomor : 23 tahun 1992 adalah pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan penyimpanan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riduan Bin Yusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah) dengan ketentuan

Menyatakan Menyatakan Terdakwa Riduan Bin Yusman telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN ;2.

persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Pertama:Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN TubBahwa Terdakwa RIDUAN BIN YUSMAN pada hari Rabu tanggal 26Pebruari 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam tahun 2020 bertempat di Desa Nangai Tayau Kecamatan AmenKabupaten Lebong atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tubei yang berwenang mengadili, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan Alat Kesehatan yang merupakan salah satuperaturan pelaksana dari UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasidan alat kesehatan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Pasal 1angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan

sediaan farmasi dan alat kesehatan baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan,;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasiberdasarkan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN TubMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkanPasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alatkesehatan adalah

Menyatakan Terdakwa Riduan Bin Yusman telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadalam dakwaan alternatif kesatu;2.

1. Menyatakan terdakwa Dimas Septia Pamungkas als Jingklong bin Bani Isroil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

Menyatakan terdakwa Dimas Septia Pamungkas alias Jingklong bin BaniIsroil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang Republik IndonesiaNo.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan primar;2.

dari hasil penjualan pil double L tersebut terdakwa biasanyamendapatkan keuntungan yaitu mengkonsumsi Pil Dobel L secara gratis, dariDani Setiawan terdakwa mendapat upah 5 (lima) butir pil double L yangterdakwa langsung konsumsi, serta keuntungan yang lain yaitu dapat membantuteman mendapatkan Pil Dobel L tersebut;Bahwa menurut keterangan saksi ahli Masduki,M.Kes barang buktiberupa Pil double L adalah merupakan obat merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT.Leaderle yang termasuk dalam sediaan farmasi

yangtermasuk dalam obat keras (daftar G) akan tetapi yang sejak tahun 2011PT.Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, dan Pil double Lyang dijual atau diedarkan oleh terdakwa tersebut diedarkan tanpa memiliki ijinedar dari pihak/instansi yang berwenang;Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yaitu Pil double L tersebut tanpa dilengkapi jjin edar daripihak/instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan setempat danBalai Pengawasan Obat dan Makanan

dengan menerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa pil dobel L merupakan obat keras yang penjualannya harusmenggunakan resep dokter serta memiliki keahlian dalam bidangkefarmasian;Bahwa pil dobel L sudah berhenti diproduksi oleh pabrikan resminyayakni perusahaan farmasi Lether Lech dan sudah tidak lagidiperpanjang ijin edarnya di Indonesia sejak tahun 1995 sehingga sejaksaat itu Semua sediaan dobel L yang beredar sekarang di pasaranmerupakan produk yang tidak memiliki ijin edar;Bahwa tidak ada

memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan SengajaMemproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat KesehatanYang Tidak Memiliki Ijin Edar telah terpenuhi secara sah menurut hukum;Menimbang bahwa mengenai ketentuan pasal 106 ayat (1) UU no.36tahun 2009 pada pokoknya mengatur ketentuan bahwa Sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang secarakonseptual sudah terakomodir dalam ketentuan pasal 197 UU no.36 Tahun2009 sehingga

strong>M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI alias ANDAN bin ABDUL HAMID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Menyatakan terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin ABDUL HAMID,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja Mengedarkan Sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dalam Dakwaan yang diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal106 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2.

Seratus empat puluh ribu rupiah) perboxnya (100 butir) sedangkanperstrip/ keping (10 butir) terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.14.000, (empat belas ribu rupiah);Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.17.1386 tanggal 13Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh BADAN POM Banjarmasin, bahwa obatCarnophen yang ditemukan pada Terdakwa tersebut positif mengandungKarisoprodol, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukanfakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar atas sediaan farmasi

dimaksudserta Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;Bahwa sediaan farmasi berupa obat carnophen yang disimpan dan diedarkanoleh Terdakwa tersebut merupakan obat keras dan sudah ditarik ijin beredarberdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan RepublikHalaman 4 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2017/PN MtpIndonesia Nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tentang Perubahan AtasKeputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik IndonesiaNomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tentang

Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasiMenimbang, bahwa yang di maksud sediaan farmasi dalam UndangUndang ini diatur dalam pasal 1 ayat (4) yaitu, sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetikMenimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terungkap bahwaterdakwa telah ditangkap dan diamankan Terdakwa karena kedapatanmenguasai dan mengedarkan obat keras jenis Carnophen pada hari Selasatanggal 19 September 2017 sekitar jam 12.00 WITA di Desa Teluk SelongRT.003 RW.002,

Unsur Tidak memiliki ijin edarMenimbang, bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar (pasal 106 UndangUndang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).