Ditemukan 11447 data
29 — 5
Bahwa salah satu sifat suatu permohonan adalah tidak ada orang lainatau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satupihak (exparte), maka penyebutan TERMOHON dalam PerkaraEksekusi Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds, in casu SUNARTI, BUKANBERTUJUAN menarik SUNARTI atau WINARTI dan atau siapapun itusebagai pihak dalam perkara permohonan eksekusi pengosongan (i.c.Perkara Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds) sebagaimana biasa dalamsuatu. sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat
248 — 179
Memang yuridiksi memperluaskewenangan itu sampai pada halhal yang ada urgensinya. ltu pundengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yangmengandung sengketa secara partai yang harus diputus secaraKontentiosaBahwa pendapat yang sama, dikemukakan kembali oleh MahkamahAgung RI dalam Putusan No. 1210 K/Pdt/1985 tertanggal 30 Juni 1987yang menyatakan PN yang telah memeriksa dan memutuspermohonan secara volunteer padahal di dalamnya terkandungsengketa, tidak ada dasar hukumnya;Bahwa berdasarkan
EKA WIRASWATI,S.E.
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
91 — 86
Negarasebagaimana berbunyi :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor: 57/G/2019/PTUN.Mks.b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
YARNITA LAIA
Tergugat:
1.Kepala Desa Hilinamazihono
2.DARMAN HALAWA/KEPALA DESA HILINAMAZIHONO
132 — 170
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;j.
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terlebihlebih, apabila penyitaan tersebut dilakukan terhadap milikpihak ketiga atau pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara ;Bahwa proses penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkankerugian kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak ikut menjadi pihakdalam perkara (Bandingkan dengan prinsip kontrak partai sebagaimanadimaksud dalam pasal 13840 KUHPerdata);Pelaksanaan sita dalam suatu perkara hanya terbatas terhadap hartakekayaan Tergugat dan tidak boleh melampaui terhadap harta
30 — 3
S;Bahwa, saksi adalah karyawan Alfa Mart sejak Oktober 2013, dan tidak mengetahuitentang Terdakwa, hanya mendengar tentang paket;Bahwa, di Alfa Mart tidak melayani partai besar, karena stok terbatas, dan tidakmungkin ada kerja sama dengan perorangan ; Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Terdakwa membenarkannya, demikianpula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa, Terdakwa didalam
85 — 21
Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan,koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi tidak berbadan hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagang atau perkumpulanlainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik, organisasasi massa, lembaga swadayamasyarakat dan sebagainya, (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hal 17);Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan
65 — 40
obscuur Libel (Kabur)antara lain :Titel Gugatan PARA PENGGUGAT bertentangan dengan hukum acaraBahwa sebagaimana tertulis jelas pada Titel Gugatan PARAPENGGUGAT adalah sebagai berikut Gugatan Perbuatan MelawanHukum dan Penetapan yang berhak atas Obyek SengketaBahwa atas Titel Gugatan PARA PENGGUGAT sangat bertentangankarena menggabungkan dua kepentingan hukum dalam satu Gugatan,diantaranya : Perkara yang bersifat Yurisdiksi Contentiosa / GugataanYaitu Gugatan sengketa perdata biasa yang bersifat partai
24 — 15
SAKSI I TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam,pekerjaan pengurus partai Gerindra Kabupaten KepulauanSula, bertempat tinggal di Desa XXXX, KecamatanSanana, Kabupaten Kepulauan Sula;Hal. 19 dari 40 Put.
93 — 52
Surat Perjanjian Jual Beli Tanah No : 06/KopelNTT/IX/1992 tanggal 14 September 1992 antara Leonard Saka,SH(Tergugat Il) bertindak sebagai Penjual berdasarkan suratkuasatanggal 25 april 1992 dan La Ode Paisal Sampulawa,Bsc bertindakuntuk dan atas nama Kopel NTT ( Bukti surat dalam persidangan ).Maka tindakan Penggugat yang menarik Tergugat Ill Daniel L.Fanggieadalah keliru,kkarena Tergugat Ill tidak mempunyai hubungan hukumdengan Penggugat.Tindakan Penggugat Mikael Sabaat bertentangandengan prinsip partai
74 — 51
Saksi AHMAD HISYAM BiN AHMAD WANBahwa terdakwa dimasyarakat baikbaik saja, bahhkan ia seorang guru ngaji danjuga Pimpinan Perwakilan DPC Partai PDI di Mandiangin ;Bahwa sejak saksi jadi Kepala Desa sekitar 2 (dua) tahun, belum pernahmendengar ada masalah antara terdakwa dengan korban ;Bahwa antara terdakwa dengan korban ada hubungan keluarga yaitu hubungan 1(satu) ayah dan lain Ibu dan terdakwa Riyad lebih tua ;Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2007, waktu saksi berada dirumah Pak Hasyim,saksi menerima
18 — 2
tidak berdasar pada kenyataan karena Penggugatsangat mengetahui penghasilan Tergugat sebagai agen ayam potong,karena Penggugat waktu setelah menikah ikut bekerja mengelola usahabaik sebagai kasir (membayar kepada Pemasok ayam) bahkan pemotongayam untuk para pembeli; Sebagai kasir Pengugat mengetahui bahwa Tergugat menerima bonusdari pemasok ayam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)perhari karena Tergugat merupakan agen besar atau penjual yang rutinmenerima ayam dari pemasok ayam dalam partai
Nelce Tumbel DKK
Tergugat:
Hukum Tua Desa Pinilih
136 — 52
Menjadi pengurus partai politik;.
Terbanding/Penggugat I : MARDIA
Terbanding/Penggugat II : ADRIANSYAH
Terbanding/Penggugat III : FARHAMSYAH
164 — 47
Bahwa setelan menjadi purnawirawan TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI bergabung pada suatu partai politik untukmengikuti pesta demokrasi sebagai salah satu wakil rakyat yang akanduduk di parlemen demi memperjuangkan aspirasi rakyat Jawa Barat.c. Bahwa Pada Tahun 2019 TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGATREKONPENSI memenangkan suara dari masyarakat daerah pemilihandan terpilin menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi JawaBarat untuk periode 20192024;.
84 — 5
Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena didakwadengan dakwaan sebagai berikut;Bahwa ia terdakwa YUDIANA Als YUDI Bin IHROMI bernama saksi ASEP GILANGNUGRAHA Bin SYARIPUDIN, saksi MUPLIHIN Alias KEMPES Bin YUNUS, sakai TIANTIRYANA Alias TIAN Bin ADE SAEPUDNN, dan saksi ANGGA SEPTIANA Alias ANGGABin ENDANG (berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekirapukul 20.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat ditempat parkir objek Wisata Partai
27 — 33
Abd.Ramhan, yaitu orangtua kandung Tergugat; Sekitar tahun 2009, Penggugat mencalonkan diri sebagi anggotalegislatif (DPRD) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan tetapiTergugat tidak terpilih, Dan pada tahun tersebut, Penggugat pernahbercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut merupakan milik Penggugatdan Tergugat; Saksi tidak mengetahui dari siapa Penggugat atau Tergugat membelitanah tersebut.
SRI KUSTIYAH
Tergugat:
1.PURNOMO AMIN TJAHJO, SH., MH.
2.Drs. IMAM KHANAFI RIDHWAN, SH., MH.
3.INDRO WAHYUDI, SH.
4.PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi MENPAN RB, cq. DEPUTI MENPAN BIDANG PENGAWASAN
2.KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
3.BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
88 — 11
Batas Usia Pensiun,Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah, Tidak CakapJasmani dan/ atau Rohani, Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang,Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan, Pelanggaran Disiplin,Mencalonkan Diri atau Dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden,Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, WakilKetua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan WakilGubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, menjadiAnggota dan/atau Pengurus Partai
124 — 52
Bahwa Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Negeri tersebut sudah sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundangundangan = yangberlaku, dimanaberdasrakan ketentuan Pasal 85 huruf i Undangundang Nomor 15 Tahun 2011tentang penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa syarat untuk menjadi calananggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan PanwasluKecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah mengundurkan diri darikeanggotaan partai politik, Jabatan politik, Jabatan di pemerintahan dan BadanUsaha
45 — 10
Fotokopi Kartu Tanda Keanggotaan Partai Demokrat atas namaPemohon. Bukti tersebut tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P/ TR.3;A. Fotokopi kwitansi penerimaan uang oleh Pemohon dari IndraAdi Usiyanto tertanggal 19 Juni 2019.
61 — 41
Struktural menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah yang menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakanbahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yangbertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secaraprofesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara,pemerintahan dan pembangunan dan dalam kedudukan dan tugas pegawaiNegeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai