Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 21-02-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Tgrs Tanggal 11 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 9
12 — 9
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 16-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1489/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
18 — 6
18 — 6
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Putus : 21-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1231 K/Pdt/2020 Tanggal 21 Juli 2020 — MAJA Dg. SERANG bin MANDO, DKK VS DAMING Dg. NGEMBA, DKK
153 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Persil 25 D.1 Kohir 557 C.1, Persil 25 D.1 Kohir 74 C.1,Sertifikat Hak Milik Nomor 00408, Sertifikat Hak Milik Nomor 00398 danSertifikat Hak Milik Nomor 3 (wakaf ke masjid):Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Penggugat tidakdapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dapatmembuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa milik Para Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yangmenguatkan
Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 885 PK/Pdt/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — YAYASAN PENJAGA ASTA TINGGI VS YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP
115 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 885 PK/Pdt/2019karena telah dapat dibuktikan bahwa sebelum adanya Yayasan PenjagaAsta Tinggi (Pemohon Peninjauan Kembali) telah ada Yayasan PanembahanSomala Sumenep yang dibentuk oleh Pengurus Badan Wakaf PanembahanSomala Sumenep pada tahun 1984 dengan Akta Nomor 40 dan dicatatdalam Lembaran Negara tanggal 23 Februari 2007, Nomor 16, yangkepengurusannya juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAMpada tanggal 26 Februari 2013, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembalibaru dibentuk pada tanggal
Register : 24-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Tgrs Tanggal 19 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
23 — 14
23 — 14
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 16-07-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 502/Pdt.P/2018/PA.Ktl Tanggal 6 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
16 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figqih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadnhnah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fighus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Register : 05-01-2015 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PA KOTABUMI Nomor 7/Pdt.G/2015/PA.Ktbm Tanggal 3 Februari 2015 — Penggugat dan Tergugat
12 — 2
12 — 2
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
Register : 03-04-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 456/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg Tanggal 28 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 13
14 — 13
, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 06-09-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PA JEMBER Nomor 915/Pdt.P/2016/PA.Jr Tanggal 21 September 2016 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
12 — 0
12 — 0
adalah pengadilandalam lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana yang dikehendaki Pasal 49 Ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan UndangUndangNo. 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a Perkawinan;b Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;Cc Wakaf
Register : 08-11-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PA JEMBER Nomor 1568/Pdt.P/2016/PA.Jr Tanggal 21 Nopember 2016 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
16 — 3
16 — 3
Wakaf dan shadagah;Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islamhal. 5 dari 10 hal. Pen.
Register : 02-01-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 17-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 29
83 — 29
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 13-08-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PA SEMARANG Nomor 127/Pdt.P/2014/PA.Smg. Tanggal 6 Nopember 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
39 — 12
39 — 12
Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan,Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikandi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infak; h. shadaqah; dan i. ekonomisyariah.
Register : 14-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA PEMALANG Nomor 0137/Pdt.P/2019/PA.PML Tanggal 6 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 7
11 — 7
sesorang untuk melakukan sesuatuperbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yangtidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakapmelakukan perbuatan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf
Register : 21-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 329/Pdt.P/2019/PA.Wng Tanggal 12 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 1
13 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gal) Alay elsil gle Aol: Satya S95 agdtly Gay Aliod) windAY glhy Ysl) Gall y Gpally 48 poy cil glHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0329/Pdt.P/2019/PA Wng2.Artinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
Register : 20-01-2012 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 15/Pdt.P/2012/PA-LBS Tanggal 22 Februari 2012 —
19 — 2
19 — 2
Mudo) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang berbunyi :sVaJlq gisllyaslgig cISillyArtinya : Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya...dst..
Register : 12-03-2018 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.ML Tanggal 2 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
32 — 1
32 — 1
maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
Register : 03-01-2022 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tgrs Tanggal 18 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
16 — 16
16 — 16
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danHal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PA.Tgrsditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 04-05-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PTA SEMARANG Nomor 165/Pdt.G/2018/PTA.Smg Tanggal 30 Juli 2018 — Ir. Supriyadi, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dedegan RT. 002 âÃÂàRW.001, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;
2. Ny. Sumarni, A.Md., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dedegan RT. 002 âÃÂàRW.001, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;
yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : KRIS HARTANTO, S.H., S.E., M.H. Advokat yang berkantor di Jl. Raya Sukowati KM Barat II Nomor 30 Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2017, semula sebagai Para Pelawan sekarang sebagai Pembanding;
MELAWAN
1. PT. BANK SYARIAH MANDIRI PUSAT JAKARTA CQ PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG SOLO CQ PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SRAGEN. Alamat Jl. Raya Sukowati No. 140 Sragen, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :
1. Irfan Lesmana, selaku Grup Head pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri;
2. Bambang Sulistiono, selaku Departemen Head pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri;
3. Cecep Jatmika, selaku officer pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri ;
4. Abdi Rahman Nasution, selaku officer pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri;
5. Slamet Raharjo, selaku officer Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri
6. Mario Satria Wijaya, selaku Staff pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri;
7. Asbi Rahman Farid, selaku Branch Manager pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Sragen;
8. Eko Suharyono, selaku Area Collectian & Recovery Manager pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Solo;
9. Deddy Rahmat Santoso, selaku Wholesale Colection Officer PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Solo;
10. FX. Yuan Setiana, selaku Account Maintenance Staff pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Solo.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2016, semula sebagai Terlawan I sekarang sebagai Terbanding I;
2. MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH IX DJKN CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, alamat Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :
1. Moh. Arif Rohman Kepada KPKNL Surakarta;
2. Hendro Kartono, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta;
3. Muhammad Irfan Fathoni K. Pelaksana pada KPKNL Surakarta;
4. Santoso Pelaksana pada KPKNL Surakarta;
5. Cicilia Ekowati Pelaksana pada KPKNL Surakarta;
6. Feri Fadeli Pelaksana pada KPKNL Surakarta;
7. Okky Kurniawan Pelaksana pada KPKNL Surakarta;
8. Risdian Fajarohman Pelaksana pada KPKNL Surakarta;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2017, semula
sebagai Terlawan II sekarang sebagai Terbanding II;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN, dahulu beralamat di Jl. Veteran No. 10 Sragen. Sekarang beralamat di Jl. Pungkruk âÃÂàGemolong Dukuh Sukomarto, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada::
1. Agoes Prijanto, S.H., M.H. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
2. Sularso, A.Ptnh., M.M. Kepala Sub Seksi perkara;
3. Mulyono, A.Ptnh. Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik;
4. Suparno, S.H. Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
5. Dwi Sulistyani, S.H. Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2016, semula sebagai Terlawan III sekarang sebagai Terbanding III;
157 — 81
157 — 81
Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h.Shadagah; dan i. Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan antaralain bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan ataukegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lainmeliputi: a. Bank Syariah; b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah; c. AsuransiSyariah; d. Reasuransi Syariah; e. Reksadana Syariah; f. Obligasi Syariahdan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah; g.
Register : 13-11-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 615/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 8 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 1
15 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :(Glaal) Abad y cls) ple Lou Salgcill S55 aptly Gay Abin) sindAV ally Yosll Gilly Ca pall g 48 con y Lad glArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
Register : 25-03-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 131/Pdt.G/2014/PA.Ktbm Tanggal 28 April 2014 — Penggugat dan Tergugat
14 — 1
14 — 1
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf