Bahwa, pada bulan Okotober 2008 para Penggugat diberhentikan denganalasan dan syaratsyarat yang sangat bertentangan dengan ketentuanUndang Undang Nomor 13 tahun 2003, khususnya pasal 158, sebagaimanasurat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikeluarkan/diterbitkan olehTergugat bemomor : S.2008.259/WAPRESDIRHR Management Grouptanggal 21 Oktober 2008 diberikan/ditujukan kepada Penggugat RizalRumawas, Surat No.

Bahwa, oleh karena tidak ada satupun pasal, ayat dan huruf sebagaimanapasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah dilanggar olehpara Penggugat, maka dengan demikian surat pemutusan hubungan kerja(PHK) bernomor : S.2008.259/WAPRESDIRHR Management Group tanggal21 Oktober 2008 diberikan/ditujukan kepada Penggugat Rizal Rumawas,surat No. S.2008. 263/WAPRESDIRHR Management Group tanggal 27Oktober 2008 diberikan/ditujukan kepada Penggugat Cilcil Harjunadi.

buktibukti yang ada melalui mekanisme internal auditdan meminta keterangan pihakpihak yang terkait (bukti PR8, PR 9 dan PR10) sehingga oleh karenanya Penggugat Rekonvensi meyakini bahwa paraTergugat Rekonvensi nyatanyata telah melakukan pelanggaran terhadapperjanjian kerja bersama (PKB) Bank Internasional Indonesia 2006 2008,pasal 74.6.9. yang berbunyi: "Sepanjang dibenarkan berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, perusahaan dapatmemberikan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK

dahulu Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi, tidak sependapat dengan pertimbangon hukum Judex Factisebagaimana yang terdapat pada halaman 30 alinea ke (4), (5) & (6) yangmendalilkan adanya hubungan antara direktur kencana dan jordie dahlansebagai nasabah dengan para Penggugat serta mengkaitkannya denganperjanjian kerja bersama pasal 74 point 6.9 oleh karena bukti surat tersebutbelum dibuktikan secara materil dan apa lagi bukti PR5, tertanggal 2Desember 2009 sedangkan pemutusan hubungan kerja (PHK

No. 417 K/Pdt.Sus/2010Kasasi dahulu Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang memutuskanhubungan kerja (PHK) secara sepihak dan oleh karenanya pasal 155 ayat(2) & (8) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 harus dan wajib dijadikanpertimbangan hukum Judex Facti dan menghukum Termohon Kasasidahulu Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayarnya, halini sesuai dengan surat gugatan para Penggugat yang meminta agarTergugat membayar hakhak normatif ;Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konpensi/

Oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakimuntuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp500.000,00 perhari setiap keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalammelaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa dikarenakan Tergugat telah melarang Para Penggugat untukmelaksanakan kewajibannya sebagai pekerja sebelum ada penyelesaianatau penetapan PHK dari lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan surat pengalamankerja kepada Para Penggugat dengan dasar PHK adalah efesiensi;Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,mohon putusan lain yang seadiladilnya menurut hukum, keadilan dankebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam eksepsi:Bahwa sebelum sampai pada pokok perkara Tergugat bermaksudmenyampaikan

NSS GronggongCabang 118 dan Penggugat Sohar Mawansyah dari posisi Salesman PTNSC Palembang ke posisi PT Pos Pelabuhan Ratu Cabang 040, sehinggaoleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat perintah mutasi dan suratpanggilan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakuharuslah di kesampingkan;OQ. seeeeeees Menimbang, bahwa halaman 29 dari 37 alinea 2 menerangkan bahwaberdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena itu MajelisHakim berpendapat pengakhiran hubungan kerja (PHK

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti menerangkan:sweatin Menimbang, bahwa halaman 29 dari 37 alinea 2 menerangkan bahwaberdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena itu MajelisHakim berpendapat pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukanHal. 16 dari 22 hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.SusPHI/2017tergugat terhadap Para Penggugat tersebut adalah karena tanpa adanyakesalahan Para Penggugat;Hal ini tidak dibenarkan karena tanpa adanya kesalahan Para Penggugat/Termohon Kasasi melainkan faktanya

T8 sampai T29), dikarenakan penolakanmutasi ke cabang yang sudah ditentukan oleh pimpinan masingmasingkaryawan dan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah sama sekalimelayangkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja serta Majelis HakimPengadilan Negeri Palembang Nomor 50/PdtSus/PHI/2015/PN.Plg. tidakteliti dan tidak mencermati dari mana landasan pertimbangan dan penerapanhukum apabila tidak menjalankan mutasi dan mangkir 5 (lima) hari berturutturut tanpa keterangan dapat dianggap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknyamendalilkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ParaTergugat dengan alasan Penggugat dikualifikasikan telah mengundukan diri daripekerjaannya terhitung sejak tanggal 8 tanggal Agustus 2014, akibat melakukanmogok kerja yang tidak sah. Untuk itu Penggugat menuntut agar PengadilanHubungan Industrial menyatakan sah tindakan pemutusan hubungan kerja yangtelah dilakukannya.

Sedangkan Para Tergugat mendalilkan mogok yang telahdilakukannya adalah sah, karena itu menuntut agar Pengadilan HubunganIndustrial menyatakan tindakan PHK yang telah dilakukan oleh Penggugat tidaksah dan menuntut Penggugat untuk kembali mempekerjakan Para Tergugatserta membayar upah yang telah tidak dibayarkan oleh Penggugat.Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutannya tersebut PenggugatPage 4 of 20Putusan ProvisiNo. 89/Pdt.SusPHI.G/2015/PN.JKT.PSTmendalilkan Para Tergugat adalah para pekerja yang

Terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugatmendalilkan telah membayar konpensasi PHK kepada masingmasing dari 26Tergugat, yang besarnya bagi masingmasing Tergugat sesuai dengan yangdidalilkan dalam surat gugatan Penggugat, dengan perhitungan sesuai denganketentuan yang diatur dalam Pasal 156 ayat (4) Undangundang No.13 Tahun2003, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 371.433.350, (Tiga ratustujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluhrupiah).Menimbang,

Tergugat, adalah alasan yang dicaricari olehPenggugat untuk memberangus keberadaan serikat pekerja di perusahaanPenggugat.Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur telah menegaskan mogokkerja yang dilaksanakan oleh Para Tergugat telah sesuai ketentuan undangundang sebagaimana dijelaskan melalui surat Nomor: 5604/1.1835.3 tertanggal11 Nopember 2014.Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan tindakan Penggugatmenerbitkan surat PHK

Pasal 155 Undangundang Nomor 13 Tahun2003.Menimbang, bahwa terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja iniMajelis Hakim berpendirian sebagai berikut.Menimbang, bahwa pokok perselisihan pemutusan hubungan kerja iniadalah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehPenggugat selaku pengusaha, terhadap Para Tergugat selaku pekerja diperusahaan Penggugat, dengan alasan Para Tergugat dikualifikasikanmengundurkan diri karena telah mangkir selama lima hari secara berturutturutatau lebih

Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungankerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak dengan tidakmemberikan upah kepada Para Penggugat sejak bulan September 2018sampai dengan sekarang adalah merupakan pemutusan hubungan kerja(PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demihukum;4.

dilakukan oleh salah satu pihak beserta implikasi hukumnya, maupundasar hukum yang dijadikan landasan atau alas hak dalam mengajukangugatan perkara a quo, demikian pula formulasi petitum Para Penggugat tidakjelas disatu sisi Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untukmenyatakan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat tidak sahdan batal demi hukum tetapi disisi lain Para Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasipemutusan hubungan kerja (PHK

) kepada Para Penggugat atas pemutusanhubungan kerja (PHK) tersebut tanpa terlebih dahulu memohon kepadaMajelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara ParaPenggugat dengan Tergugat sebagai syarat untuk memperoleh uangkompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka

Teluk Betung No. 34, Jakarta Pusat ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pengusaha ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pekerja telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat Nomor : 2017/2235/3685/IX/PHK/122005 tanggal 4Desember 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pengusaha dengan positaperkara

pekerjaannya pada saat itu karena hasilpenjualan menurun sebagai akibat Pekerja berpergian ke Bangkok selama 2minggu dan datang ke restoran selama 1 bulan hanya pada malam hari sajasehingga telah keliru apabila telah dianggap dilakukan pemotongan gaji/upahuntuk cicilan hutang ;Bahwa Paspor dan Kartu Keluarga Pekerja diserahkan ke Pengusahasecera sukarela dengan tanda terima dan suratsurat tersebut diberikan denganmaksud sebagai jaminan pemgembalian pinjamannya ;Bahwa Pengusaha tidak pernak melakukan PHK

No. 127 PK/Pdt.Sus/2008tidak pernah memutuskan hubungan kerja Pekerja tetapi Pekerja yang pergiatas keinginan sendiri, sehingga Pengusaha menolak semua tuntutan Pekerja ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor: 524/P.351/14/IX/PHK/IX2005tanggal 14 September 2005 adalah sebagai berikut :I. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. KHIHANAINDONIPPON JAYA ABADI beralamat di JI. Teluk Betung No. 34Jakarta Pusat, d/a.

Putusan ini mengikat baik Pekerja maupun pengusaha.Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat : 2017/2235/3686/IX/122005 tanggal 4 Desember 2005adalah sebagai berikut :Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanDaerah Propinsi DKI Jakarta di Jakarta Nomor 524/P.351/14/IX/PHK/IX2005tanggal 14 September 2005 sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: Menyatakan Panitia Penyelesaian Perselisisihan Perburuhan Pusat diJakarta tidak berwenang menangani

mempermalukan Penggugat dengan melakukan demo di depan rumahHal. 3 dari 18 hal.Put.Nomor 376 K/Pdt.SusPHI/201419202122,2242DPenggugat, sehingga masyarakat sekitar rumah Penggugat merasa terganggu dengankejadian tersebut;Bahwa Penggugat sebenarnya bukan tidak mau memberikan kompensasi kepadaPara Tergugat, tetapi dengan kondisi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, beratbagi Penggugat untuk memenuhi tuntutan Para Tergugat dengan pesangon XPMTK apalagi kalau mengikuti anjuran Disnaker Kota Surabaya Nomor 67/PHK

TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor SE.13/MEN/SJHK/I/2005 tentang Putusan MahkamahKonstitusi Atas Hak Uji Materiil UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan terhadap UUD 1945 pada butir 2 menjelaskan bahwa pada Pasal158 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat;Bahwa, oleh karena Pasal 158 ayat 1 huruf g tidak berkekuatan hukum yangmengikat, maka berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenagakerja dan Transmigrasipada butir 3a "Pengusaha akan melakukan PHK

Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukansetelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";Bahwa, dikarenakan perbuatan Para Tergugat sangatlah merugikan pihakPerusahaan dan tidak patut untuk mendapatkan toleransi, maka berdasar pada butir 4Surat edaran Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi "dalam hal terdapat alasan26zdmendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan,maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui LembagaPenyelesaian

sudah tidak bisa dilanjutkankembali, maka Pihak Penggugat menyatakan mengakhiri hubungan kerja terhadap ParaTergugat dengan kompensasi sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusansebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menetapkan hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat,PUTUS karena PHK

Pekerja, denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa Pekerja telah bekerja sejak tanggal 25 Mei 2002 sampai dengan 17April 2005 (3 tahun), jabatan sebagai Security dengan upah per bulansebesar Rp 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) terakhir menerima untukbulan Maret 2005 :Bahwa Pekerja disuruh cari pekerjaan di tempat lain dengan cara disuruhcuti dahulu sejak tanggal 18 April 2005 sampai dengan 29 April 2005,setelah cuti selesai perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja danmenawarkan uang PHK

karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut sejakbulan Mei 2002 sampai dengan sekarang ini dapat dibuktikan dengan buktipembayaran iuran jamsostek ;Bahwa karena kontrak kerja tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003,maka status Pekerja menjadi karyawan tetap, Pekerja menuntut Uangpesangon dan hakhak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian PerburuhanDaerah Propinsi DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.692/P.444/14/IX/PHK

Industrial padaPengadilan Negeri Gresik telan salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Bukti T7 berupa Putusan Nomor 47/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga.Sby tanggal 9 September 2019, kondisi kKeuanganperusahaan Tergugat mengalami kerugian sehingga Tergugatmengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), dengan demikian perusahaan dapat melakukan pemutusanhubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1), sehinggaPenggugat berhak atas kompensasi PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansejumlah Rp57.824.716,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus duapuluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah)4.

Industrialpada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor154/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdn, tanggal 28 Oktober 2019, yang amarnyasebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena pemutusan hubungan kerja (PHK

PT Wira Kencana Berjaya Abadi) untukmembayar secara tunai hakhak normatif Penggugat akibat pemutusanhubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 169Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupauang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), danuang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) danupah proses dengan total Rp99.367.142,00 (sembilan puluh sembilanjuta tiga ratus enam

WIM CYCLE) sejumlah 212 (dua ratus dua belas)orang anggota pada tanggal 13 Agustus 2019 (vide Bukti T5); Bahwa Tergugat terbukti telah mengalami kerugian sebagaimana PutusanNomor 47/PdtSusPKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 9 September2019 (vide Bukti T7) maka adalah patut dan adil hakhak Penggugatdidasarkan pada adanya kerugian yang telah dialami oleh Tergugat; Bahwa dengan demikian hakhak Penggugat akibat PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang disebabkan karena perusahaan (Tergugat)mengalami sebagaimana

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat, berupa uang pesangon 1 (satu) kali kKetentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sejumlah Rp53.376.661,00 (lima puluh tiga juta tigaHalaman 6 dari 7 hal. Put.

Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatadalah karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secarasepihak oleh Tergugat;4. Menghukum Tergugat c.g.

Kurator PT Mitra Manggalindo untuk membayarPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian HakPenggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat sebagai berikut:Masa kerja 9 Tahun 6 bulan; Pesangon (9 x Pasal 156 ayat (2)> 9x Rp3.940.473,00 = Rp35.464.257,00 Uang Penghargaan Masa Kerja> 4x Rp3.940.473,00 = Rp15.761.892,00 Uang Penggantian Hak> 15 % x Rp51.226.149,00 =Rp 7.683.922,00Total = Rp58.910.071,005. Menghukum Tergugat c.g.

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putuskarena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini;4. Menghukum Tergugat (Ic.

Yayasan Sari Mutiara) untuk membayar secaratunai hakhak normatif Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja(PHK) terhadap Penggugat berdasarkan Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon 1 (satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kaliketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai denganketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut; Uang Pesangon 5 bulan x Rp3.266.807,00 = Rp16.334.035,00 Uang Penghargaan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat batal demi hukum;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat sebesar Rp 112.502.410 (Seratus Dua Belas Juta Lima

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini berdasarakan Pasal 164 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya Rp66.176.750,00 (enam puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Penjelasannya Tegang waktusatu tahun dainggap merupakan waktu yang cukup layak untuk mengajukan gugatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 UU 2 tahun 2004 Gugatan oleh pekerja/buruh atas PHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan 171 UU 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu tahun sejak diterimanya ataudiberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha;Menimbang, bahwa terhadap pasal yang mengatur kadaluarsa tersebut telah di ajukanuji materil sebagaimana

didalam Putusan MK No. 012/PUUI/2003 pada tanggal 19September 2013 yaitu daluwarsa gugatan PHK hanya dapat dilakukan terhadap dua hal.Pertama, PHK karena alasan mengundurkan diri (Pasal 162 UU No. 13 tahun 2003).

Kedua,PHK yang timbul karena menjalani proses pidana lebih dari 6 bulan (Pasal 161 ayat (3) UUNo. 13 tahun 2003). Yaitu, Pasal 82 UU No. 2 tahun 2004 dan Pasal 171 UU No. 13 tahun2003 merupakan ketentuan yang tidak berdiri sendiri. Pasal 82 merujuk pada Pasal 158, Pasal159, dan Pasal 171 UU No. 13 tahun 2003, sedangkan Pasal 171 menunjuk pada Pasal 158ayat (1), Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 UU No. 13 tahun 2003.

Dengan demikian, PHK karena alasan di luar Pasal 160 ayat (3) danPasal 162 UU No. 13 tahun 2003 tidak dapat dikualifikasi daluwarsa. Penegasan lain dariuraian di atas memastikan bahwa Pasal 82 UU No. 2 tahun 2004 dan Pasal 171 UU No. 13tahun 2003 tetap berlaku sebagai hukum positif tentang daluwarsa PHK.

Karena kaluwarsa hak dan PHK merugikan pekerja danmemberi keuntungan finansial kepada pengusaha, daluwarsa efektif menghapus kewajibanpengusaha membayar hak pekerja, Pengusaha berpeluang mendaluwarsakan hak pekerjaselama pekerja tidak mengajukan tuntutan hak dan Kelalaian pekerja faktor utama penyebabdaluwarsa.Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menaker RI No. tahun 2015 tentangPutusan MK No. 100/PUUX/2012 atas pasal 96 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanpada pasal 2 dan 3 dinyatakan

percobaan 3 (tiga) bulan.Bahwa, setelah pengangkatan, Penggugat ditugaskan ke Tanjung Jare Halmaherauntuk membenahi sistem maintenance, cara pengoperasian unit, sistemprocurement, sparepart dimana perusahaan tersebut setelah dibenahi berjalandengan lancar.Bahwa, setelah 2 (dua) bulan bekerja di Tanjung Jare Halmahera, pada bulanPebruari 2013 Penggugat mengambil cuti selama 2 (dua) minggu, namunPerusahaan mengancam Penggugat jika proyek gagal Penggugat bersamakaryawan lainnya akan diberhentikan (PHK

Bahwa, apa yang dijanjikan oleh pihak perusahaan ternyata hanya katakatakosong belaka, jauh dari harapan oleh karena pada tanggal 1 Agustus 2013Penggugat diberhentikan dan perusahaan (PHK) hanya melalui pemberitahuansecara lisan pada akhir bulan Juli 2013 oleh Bapak ASEP dengan alasan bahwaperusahaan merugi.. Bahwa, Penggugat merasa berkeberatan dan dirugikan atas tindakan perusahaandengan tidak memberikan pesangon dan hakhak lainnya hanya membayar upahterakhir bulan Agustus 2013.

Bahwa, tindakan perusahaan tersebut melanggar ketentuan UU No. 13 Tabun 2013tentang Ketenagakerjaan dengan tidak berupaya terlebih dahulu mencegah PHK,membuat perjanjian tidak tertulis, tidak memberikan, jaminan kesehatan dan jugatidak mendaftarkan karyawan sebagai anggota Jamsostek.9.

Bahwa, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)dengan Saudara SAWAL JAMBAK dapat dipertimbangkan.b. Bahwa, perusahaan agar membayar uang pesangon sebesar 2(dua) kali sesuai Pasal 156 ayat 2 & 4 tentang penggantian haksebesar 15% menurut UU No. 13 Tabun 2003. Tunjangan THRsecara proporsional, upah sisa bulan agustus 2013 dan hakkaryawan yang belum dibayar agar dibayarkan. Anjuran tersebutditolak oleh perusahaan sedangkan Penggugat menerima.12.

Bahwa, Penggugat mempunyai alasan kuat untuk menuntut hak yang timbul akibatdari PHK berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 1, Pasai 57 ayat 1, Pasal 150170 UUNo. 13 Tabun 2003 tentang Pesangon serta Permenaker No. 4/1994 tentang THRuntuk mengajukan gugatan ke perusahaan melalui pengadaan hubungan industrialpada Pengadilan Negeri Klas A Bandung.Berdasarkan alasanalasan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara ini memberikan Putusan sebagaiberikut :1.

Bahwa posita Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar, yangsebenarnya adalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatadalah baik dan harmonis, dan Tergugat ketika bekerja sebagaikaryawan PT Bina Migas seluruh gaji di berikan kepada Penggugat,kemudian karena Tergugat sakit dan tidak memenuhi target sebagaikaryawan, akhirnya di PHK pada tanggal 21 Februari 2018 ( buktiterlampir dan akan di buktikan saat pembuktian ), dan untuk menutupkekurangan kebutuhan keluarga Tergugat membuka usaha PertaminiHal

atassepengetahuan dan seijin Penggugat dan di pergunakan untuk biayaberobat di rumah sakit dikarenakan Tegugat tidak punya uang, jalan satu satunya adalah menjual aset yang ada, dan sekarang Tergugat sudahsembuh, dan adapun alasan yang disampaikan Penggugat tersebuthanyalah alasan sepihak dari Penggugat, dan perlu Tergugat sampaikanyang sebenarnya terjadi dalam rumah tangganya bahwa Penggugatyang sengaja membuat keretakan dalam rumah tangga, semenjakTergugat tidak memiliki penghasilan lagi akibat dari PHK

Bahwa atas Replik yang disampaikan Penggugat pada poin 3, mengakuldan membenarkan adanya Tergugat pernah bekerja di PT Bina Migas, danhasil atau gaji selalu di berikan kepada Penggugat, karena merupakantanggung jawab dari Tergugat untuk memberi nafkah lahir kepadaPenggugat, tetapi Penggugat mengingkari atas pemberian nafkah wajibkepadanya, selanjutnya Tergugat berhenti bekerja dan di PHK, sebenarnyaPenggugat juga mengetahui kenapa di PHK, karena Tergugat sakit dan tidakbisa memenuhi target dari perusahaan

sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dalampersidangan yang tertutup untuk umum;Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatanyang isinya terdapat perubahan secara lisan oleh Penggugat mengenai awaldan penyebab konflik sebagai berikut : awal konflik terjadi sejak tahun 2010 yang disebabkan karena Tergugatsebagai karyawan PJTKI mendapat PHK

menikahsekitar tahun 2007 di Bandar Lampung dan dari pernikahan mereka belumdikaruniai keturunan; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumahtangga di Jakarta;Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun sejak 4 atau 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidakdapat memberikan nafkah kepada Penggugat, karena mendapat PHK

Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernahhadir di persidangan;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untukmelakukan perceraian adalah didasarkan atas adanya perselisihan yang terusmenerus antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2010yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, danTergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Penggugat, Tergugatsebagai karyawan PJTKI mengalami PHK

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaanrukun, namun sejak tahun 2005, Penggugat dengan Tergugat mulai seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terkena PHKdari tempat kerja sehingga Tergugat sudah tidak dapat memberi uang nafkahkepada Penggugat karena setelah Tergugat terkena PHK, Tergugat sudahtidak mau bekerja/ malas bekerja;.

sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugatadalah adik kandung saksi; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 dan telahdikaruniai dua anak; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama; Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat denganTergugat sering bertengkar yang disebabkan sejak tahun 2005Tergugat kena PHK

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugatadalah tetangga dekat saksi;Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 dan telahdikaruniai dua anak;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersamaterakhir di rumah bersama;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat denganTergugat sering bertengkar yang disebabkan sejak tahun 2005Tergugat kena PHK

Terakhir, Penggugatdan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telahmelakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul),dan telah dikaruniai satu orang anak bernama: ANAK, lahir pada tanggal 10Maret 2001, sekarang dalam asuhan Penggugat;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan rukun, akan tetapi setelah Tergugat di PHK dari tempat kerjaTergugat, sekitar bulan April tahun

2003, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan yangdisebabkan: masalah ekonomi kurang karena semenjak Tergugat di PHK,Tergugat sulit mendapatkan pekerjaan dan selama Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Pekalongan, Tergugat tidak bekerja;Bahwa kirakira pada bulan November tahun 2004 Tergugat pamit kepadaPenggugat untuk mencari pekerjaan di kampung Tergugat di KabupatenKarawang, ternyata setelah itu.

Bahwa setelah akad nikah Penggugat danTergugat hidup bersama dirumahTergugat di krawang selama 3 tahun dan karena Tergugat di PHK darikerjanya, Penggugat dan Tergugat menetap dirumah orang tua Penggugatselama 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak, ikut Penggugat ;3.