Ditemukan 291053 data
YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHANKETRAMPILAN KEMARITIMAN INDONESIA KUPANG
Tergugat:
YOHANES LAMBERTUS RANGGA
38 — 30
Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir;
45 — 11
Suatu perjanjianharus dilaksanakan dengan itikad baik;Bahwa, sesuai ketentuan yang dimaksud dalam pasal 1339 KUHPerdata, yangberbunyi; Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk halhal yang dengantegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurutsifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undangundang;Oleh karena Turut Tergugat telah mendukung baik langsung ataupun tidaklangsung terhadap tindakan Tergugat, yang sepatutnya Turut Tergugatmelakukan verifikasi
, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama secara periodik sehingga dapat dicegah bila terjadi penyimpangan.Namun Turut Tergugat justru melakukan pembiaran hingga sekarang;Bahwa, oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat telah menikmati buahtindak pidana kejahatan ataupun tindak pidana pelanggaran sebagaimana11dimaksud Para Penggugat uraikan diatas, maka sepatutnya Tergugat dihukummembayar hakhak para Penggugat dan Turut Tergugat dihukum tundukterhadap putusan perkara ini; 23 Bahwa Tergugat
dan/ataupun Turut Tergugat telah melanggar kententuanpasal 1239 KUHPerdata, maka sepatutnya dihukum memberikan biaya,kerugian dan bunga; 24 Bahwa oleh karena Tergugat ataupun Turut Tergugat beretikad buruk dalampenyelesaian perselisihan.
Tergugat ataupun Turut Tergugat merupakan badanhukum yang tidak baik maka sepatutnya tidak memperoleh perlindunganhukum dan dihukum membayar hak hak Para Penggugat dan biaya perkarasengketa ini; 25 Bahwa hak hak Para Penggugat yang menjadi kewajiban TergugatHal. 10 dari 50 hal. Put.
No. 58/G/2014/PHISby.hubungan industrial dengan Turut Tergugat sehingga gugatan Para Penggugatmengadaada dengan memasukkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam kasus a5 Bahwa dikarenakan tidak adanya hubungan industrial antara TurutTergugat dengan Para Penggugat, maka Pengadilan Hubungan Industrialtidak mempunyai kompetensi untuk mengadili gugatan Penggugat kepadaTurut Tergugat dan juga sudah sepatutnya Turut Tergugat harusdikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini.6 Bahwa pada halaman 9 butir 29
67 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
sahdan mengikat; dan disamping itu berdasarkan pada ketentan Pasal 1320KUHPerdata perjanjian jual beli tersebut telah memenuhi syaratsyaratsahnya jual beli, dimana Wayan Tulung (almarhum) sudah menerimapembayaran harga tanah yang telah disepakati, dan lagi pula terhadapTanah Sengketa dan Tanah Sengketa II telah pula dilakukan penyerahankepada Penggugat dan Penggugat II sehingga jual beli atas tanahsengketa adalah sah dan mengikat, termasuk kepada semua ahli waris darisi penjual, untuk itu sudah sepatutnya
pada ketentuan Pasal tersebut di atas,dan mengingat Penggugat dan Penggugat II telah sah memperoleh hakmilik atas tanah sengketa dan tanah sengketa II dengan Itikad baikdimana telah didasarkan atas jual beli secara tunai dan terang, maka sudahsepatutnya tanah sengketa dan tanah sengketa II adalah sah sebagai hakmilik Penggugat dan Penggugat II sebagai ahli waris dari almarhum Gede Sunu;Bahwa oleh karena perolehan hak atas tanah sengketa tersebut didasarkanatas perbutaan hukum yang sah, maka sudah sepatutnya
dilakukan mediasi oleh pihakPrajuru Desa, bahwa terhadap tanah sengketa adalah sudah dibeli secarasah oleh Penggugat dan Gede Sunu selaku suami dari Penggugat Il,akan tetapi Para Tergugat tetap bersikukuh menyatakan bahwa tanahsengketa tidak pernah dijadikan oyek jual beli antara Wayan Tulung(almarhum) dengan Penggugat dan Gede Sunu/suami dari Penggugat II,maka perbuatan Para Tergugat terbukti telah mengingkari perjanjian yangpernah dilaksanakan oleh pihak Wayan Tulung (almarhum), untuk itusudah sepatutnya
Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatanwanprestasi;Bahwa sebagai akibat hukum dari perbuatan wanprestasi/atau yang telahmelakukan pengingakaran atas transaksi jual beli terhadap tanah sengketa,jelas berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat dan Penggugat Il,untuk itu sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk menyerahkantanah sengketa dan tanah sengketa Il kepada Penggugat danPenggugat II secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan alatnegara;Bahwa mengingat saat jual beli dilaksanakan
Rekonvensi, maka dengan demikian adalah pantasdan adil apabila Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II rekonvensi agardiperintahkan utuk menyerahkan tanah sengkepa kepada Para PenggugatRekonvensi dalam keadaan kosong dengan membongkar segala bangunanyang berdiri di atasnya atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanyasecara lasia dan apabila perlu secara paksa dengan bantuan kepolisian;Bahwa Tergugat dan Tergugat II dalam rekonvensi yang telah menguasaitanah sengketa dengan melawan hukum, maka sudah sepatutnya
MAHRIP
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SELEBUNG REMBIGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018
119 — 66
tidak mengatur tentang coblos tembusdalam Pilkades serentak tahun 2018, sehingga menimbulkanpemahaman yang berbedabeda yang mana ada dibeberapa Desayang melaksanakan Pilkades menyatakan coblos tenbus dinyatakansah diantaranya Desa Bujak kecamatan Batukliang dan Desa DasanBaru Kecamatan Kopang, demikian juga Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, jugabelum secara spesifik menjelaskan tentang Coblos tembus, makadengan menganut azas preferensi hukum, sudah sepatutnya
mana dimaksud olehketentuan Pasal 1 angka 9 dan Penjelasannya juncto Pasai 2 huruf cUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Tergugat berpendapat bahwa Objek Sengketa berupa Berita AcaraNomor 1/PPKD/X1/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan CalonKepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembiga Periode 2018 2024 padapemilihan Kepala Desa Tahun 2018 bukan Merupakan KTUN Yang DapatDigugat / Bukan Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara sehinggaoleh karenanya sudah sepatutnya
Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtrperolehan untuk calon atas nama Mohammad Mely, S.Pd berjumlah 191 tapikarena kecurangan Panitia maka berubah menjadi 292 adalah merupakandalil yang tidak berdasar dan sangat keliru, karena sebagaimana yangtertuang dalam Objek Sengketa hasil rekapitulasi perolehan suara calonKepala Desa atas nama Mohammad Mely, S.Pd adalah bukan sebagaimanadidalilkan oleh Penggugat yang berjumlah 292 suara melainkan adalah 192Suara, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat
Mencoblos diluar garis kotak segi empat yang didalamnyamemuat nomor, foto dan nama calon;Bahwa oleh karena sudah jelas aturan mengenai surat Suara yang sah dantidak sah maka sudah jelas dan terang bahwa dalil Penggugat adalahmengadaada dan tidak berdasar, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatanpenggugat untuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak diterima;9.
Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr1112.oleh karenannya sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk dinyatakanditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak diterima;.Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 8 halaman 7 yang padapokoknya mendalilkan bahwa Keberatan yang disampaikan Penggugatkepada Tergugat dan Tim Penyelesaian Perselisinan Hasil Pemilihan tidakpernah ditanggapi oleh Tergugat maupun Tim Penyelesaian PerselisihanHasil Pemilihan, karena yang benar adalah memang Panitia Pemilihan Desa(
57 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau janji padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang seharusnya justru membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (vide putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin hal.20)Bahwa dengan mudahnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakandalam pertimbangannya bahwa semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat danbenar,, dan dengan mudahnya pula menyatakan Tidak Sepatutnya
Tinggi Banjarmasinsama sekali telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan ada atau tidak adanya sifatmelawan hukum material dalam fungsinya yang Negatif, Majelis Hakim PengadilanTinggi Banjarmasin hanya mempertimbangkan sifat melawan hukum formal, bagaimanaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya bisamenyatakan : semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, kemudianMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan lagi dalam pertimbanganhukumnya Tidak Sepatutnya
Terdakwa sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang seharusnya justru. membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dari sudut pandang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin bisa menyatakan Tidak sepatutnya tersebut sedangkan masalah sepatutnya atau tidak sepatutnya harus ditinjau dahulu dari
sudutpandang ada atau tidak ada sifat melawan hukum material dengan fungsi negatif, kalauternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin samasekali tidakmempertimbangkan ada atau tidak ada sifat melawan hukum material dengan fungsinegatif, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebenarnya tidak bisamenentukan pertimbangan hukum, bahwa Tidak sepatutnya tersebut karena MajelisHakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya hanyaberdasarkan sifat melawan hukum formal / unsurunsur
ADE MULYANI, SH
Terdakwa:
YUNUS Alias KAJI Bin SANGSANG
80 — 8
KUHP.AtauKedua:Bahwa Terdakwa Yunus Alias Kaji Bin Sangsang pada hari Sabtu tanggal 27Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Blok Kamis RT.001 RW.003 DesaPayung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMajalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menarikkeuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya
Hendra Alias Bendot sepatutnya dapat diduga jikabarangbarang tersebut tersebut diperoleh dari hasil kejahatan; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Satam mengalami kerugianmateriil sejumlah Rp7.420.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh riburupiah);Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mjl Bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) tabung gas LPG kosongukuran 3 Kg warna hijau merupakan barang milik Saksi Satam yang telahdisita oleh Penyidik dari Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya
Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubarang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orangperseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari
Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Mjldilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampumenjadi subjek hukum dari Suatu perbuatan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untukmenarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubarang, yang diketahui atau sepatutnya
Hendra Alias Bendot sepatutnya dapat didugajika barangbarang tersebut tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN MjlMenimbang, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Satam mengalami kerugianmateriil sejumlah Rp7.420.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilaibahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaansebagai maksud (opzet als oogmerk) karena perbuatan
194 — 26
Maka sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);DALAM POKOK PERKARA:1. Bahwa TERGUGAT mohon agar apa yang telah tertuang pada jawaban dalameksepsi secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali dalam jawabanpokok perkara ini dan TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalildalil PARAPENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;2.
Dengan demikian sudah sepatutnya posita angka 15 s/d 19surat gugatan PENGGUGAT mohon ditolak oleh pengadilan;Bahwa PENGGUGAT I telah lalai/wanprestasi tidak membayar kewajibansebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka berdasarkan ketentuanPasal 6 UndangUndang No. 4 tahun 1996 tentang UndangUndang HakTanggungan atas Tanah dan Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan Tanah,TERGUGAT selaku Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk dapatmenjual agunan kredit (obyek hak tanggungan) melalui
untuk melakukan lelang eksekusi haktanggungan atas agunan kredit PENGGUGAT I secara sah berdasarkan hukum ;Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas posita angka 6, 12, 13 dan 14 suratgugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT I telahmemberikan hibah atas tanah sebagaimana agunan kredit kepada PENGGUGAT II.Hal tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan karena dalam Sertipikat HMNo.340/Garung Kidul tidak terdapat pencatatan peralihan hak sebagaimanadidalkkan PARA PENGGUGAT tersebut sehingga sudah sepatutnya
Dengan demikianPARA PENGGUGAT in casu tidak berhak untuk mengajukan gugatan kepadaTERGUGAT dan sudah sepatutnya melaksanakan kewajibannya melakukanpembayaran dan pelunasan hutang.
Dengan demikian sudah sepatutnya apabilasurat gugatan PARA PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis YangTerhormat ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka kepada Yang Terhormat Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan dalamperkara ini halhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Mengabulkan eksepsi TERGUGAT ;Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA :Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;Menghukum PARA PENGGUGAT
131 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah mencampuradukan tiaptiap individual menjadi satu satusubjek hukum, yakni dalam penentuan pihak baik Tergugat maupunTergugat Il telah ternyata Penggugat menempatkan begitu banyak pihakmenjadi satu subjek hukum hal ini tentu sangat membinggungkan, karenatiaptiap individu baik Tergugat maupun Tergugat Il adalah orangperorangan yang tentunya memiliki peran yang berbedabeda pula, dengandemikian maka gugatan Penggugat yang membinggungkan tersebutharuslah dinyatakan kabur (obscuur libel) dan sudah sepatutnya
Bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena merupakan gugatan yangkurang pihak (p/urium litis consortium) berdasarkan halhal sebagai berikut:4.1 Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin (6) dan poin (8)disebutkan bahwa Karyorejo mempunyai 3 (tiga) gogolan, yaitu: Satu gogolan atas nama Karyorejo P. Tarji; Satu gogolan atas nama Remu; Satu gogolan atas nama Penggugat;4.2.
Bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena merupakan gugatan yang kaburHal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 705 K/Pdt/2015& tidak jelas serta saling bertentangan satu dengan yang lainnya (obscuurlibell) berdasarkan fakta sebagai berikut :5.1.
Bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima, olen karena gugatan Penggugat telah lewatwaktu atau daluwarsa (expiration), berdasarkan faktafakta sebagai berikut:a. Bahwa sejak ditinggal oleh orangtuanya (sebagaimana dalam positagugatan Penggugat poin (4)), Penggugat hidup bersama kakeknya danbiaya hidup didapat dari hasil kerja Para Tergugat;b.
Bahwa oleh karena Penggugat tidak dengan jelas menyebutkanperbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan TurutTergugat I, telah mengakibatkan gugatan tidak jelas dan menimbulkankebingungan dari Turut Tergugat , maka sudah sepatutnya MajelisHakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan kabur;Dalam Eksepsi Turut Tergugat II:TeBahwa Turut Tergugat Il menolak dengan tegas seluruh dalildalil gugatanPenggugat kecuali yang diakui kebenarannya;Hal. 12 dari 22 Hal.
147 — 89
sesuai dengan Poin keduadiatas, maka Rumah Sakit Awal Bros Batam tidak dapatdimintakan pertanggungjawaban hukum termasuk denganmemasukkan sebagai Pihak dalan perkara a quo;Bahwa oleh karenaRumah Sakit Awal Bros Batam bukanmerupakan badan hukum, maka adalah Keliru apabila Penggugatmemasukkan/ mendudukkan Rumah Sakit Awal Bros BatamHalaman 10 dari 26 Putusan Nomor 179/PDT/2017/PT.PBRsebagai Terggugat Il dalam perkara a quo, halmanamenyebabkan Gugatan Penggugat cacat formil.Maka dengandemikian sudah sepatutnya
Pidana atau setidaktidaknya melalui putusan MajelisKehormatan Dokter yang menentukan ada tidaknya pelanggaranyang dilakukan oleh seorang Tenaga Kesehatan ;Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 179/PDT/2017/PT.PBRBahwa oleh karena tidak adanya suatu Putusan dalam PengadilanPidana atau Putusan Majelis Kehormatan Kedokteran yangmenyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ParaTergugat, menunjukkan secara jelas dan nyata bahwa GugatanPenggugat merupakan Gugatan yang prematur dan olehkarenanya sudah sepatutnya
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan gantirugi yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum, olehkarena itu Permohonan Ganti Kerugian yang diajukan olehPenggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidak tidaknya tidakdapat diterima;PERMOHONAN SITA JAMINAN DAN PEMBAYARAN UANG PAKSAYANGDIAJAUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM ;1.
Bahwa dengan demikian Permohonan Sita Jaminan yangdimohonkan Penggugat adalah sangat mengadaada dan tidakberdasar hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan SitaJaminan yang dimohonkan oleh Penggugat ditolak dan dinyatakantidak berdasar hukum ;4.
Republik Indonesia No. 647 K/Sip/1973 yang menyatakanbahwa :lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatuputusan yang mengandung diktum penghukumanmembayar sejumlah uang, karena penghukuman untukmembayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan(misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)Hal mana bersesuaian dengan Pasal 611 RV yang menyatakanbahwa uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikenakan pada putusan yangmengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang (ganti kerugian),sehingga sudah sepatutnya
NIDYA EKA PUTRI, S.H
Terdakwa:
SUPADI Als PADI Bin SUWARNO Alm
76 — 26
Agustus Tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempatdi Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ataupada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telahmelakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerimahadiah, atau untuk menarik kKeuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu. benda, yangdiketahuinya atau sepatutnya
TUKIMUN (termasuk Daftar PencarianOrang (DPO)) yang merupakan pemilik gudang barangbarang bekas,selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi SUKADI Als KADI BinTANIRJO (Alm) terkait suratsurat bukti kKepemilikan truck tersebut, namunsaat itu. saksi SUKADI Als KADI Bin TANIRJO (Alm) tidak adamemperlinatkan dokumen kepemilikan truck tersebut kepada Terdakwa,sehingga sepatutnya Terdakwa harus menduga bahwa truck tersebut adalahhasil dari kejahatan.
Terdakwa SUPADI Als PADI Bin SUWARNO (Alm) pada hari Minggutanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalamBulan Agustus Tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempatdi Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ataupada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telahmelakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yangdiketahuinya atau sepatutnya
TUKIMUN (termasuk Daftar PencarianOrang (DPO)) yang merupakan pemilik gudang barangbarang bekas,selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi SUKADI Als KADI BinTANIRJO (Alm) terkait Suratsurat bukti kKepemilikan truck tersebut, namunsaat itu. saksi SUKADI Als KADI Bin TANIRJO (Alm) tidak adamemperlinatkan dokumen kepemilikan truck tersebut kepada Terdakwa,sehingga sepatutnya Terdakwa harus menduga bahwa truck tersebut adalahhasil dari kejahatan.
Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerimahadiah atau) untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atauHalaman 17 dari 22 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Plwmenyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harusdiduga bahwa diperoleh dari kejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini memilik beberapa sub unsuryang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi makatidak perlu dibuktikan sub unsur
92 — 18
untuk menenangkan dulu maka persoalan hanya sampai disitu saja dan telahselesai dan selanjutnya akan dijemput Pemohon, namun ternyata tidak dansebaliknya Termohon yang berada di Kisaran mendapat informasi dituntut cerai/talak oleh Pemohon di hadapan Pengadilan Agama Medan (surat panggilanPengadilan Agama Medan tidak pernah diterima Termohon atau surat panggilansecara patut tidak pernah diketahui Termohon, Termohon menerima fotokopisurat panggilan dari perawat RSU Bandung);Bahwa sebagai manusia sepatutnya
meninggalkan Pemohon dan mendalilkanpermohonan Pemohon dapat diajukan meliputi tempat kediaman Pemohon yaitudi Pengadilan Agama Medan, padahal selain Termohon pergi meninggalkankediaman bersama di alamat Klinik xxxxxxxxxxx, Kabupaten Deli Serdangsebagai akibat diusir Pemohon, tempat kediaman Pemohon juga bukan / tidakpernah pada alamat xxxxxxxxxxxx, Kota Medan; karena alamat tersebut adalahtempat bekerja Pemohon, dan kalaupun Pemohon mendalilkan penggunaanmeliputi tempat kediaman Pemohon, maka sepatutnya
kedekatan asuhan Penggugat, maka cukup beralasan PengadilanAgama Medan untuk menetapkan / menyatakan Penggugat sebagai pemeganghak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yaitu: Anak I, lakilakiumur 17 tahun, status pelajar SMU, dan Anak IJ, perempuan, umur 9 tahun,status pelajar SD, sampai dewasa / mandiri dan dapat menentukan pilihan ikutsiapa di antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk hari depannyamembutuhkan biaya kehidupan, maka telah sepatutnya
BK 5519 ID;5 Beserta sejumlah hakhak Tergugat berupa gaji/penghasilan, asset atau sahampada tempat yang tidak diketahui Penggugat, dan sebagiannya lagi yangmenjadi hak milik Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat bekerja sebagai PNS memiliki gaji dan sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sepatutnya pula ditetapkansepertiga bagian menjadi hak milik Tergugat dan sepertiga bagian lagi menjadihak milik Penggugat, dan sepertiga bagian lagi menjadi milik anak nama: AnakIdan Anak II;Bahwa oleh karena
diletakkan sita marital terhadap harta bersamaPenggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensi;Bahwa untuk jaminan dan kepastian atas tuntutan provisi Penggugat dan tidakbenar Tergugat secara utuh memberikan nafkah atas diri anak kedua Penggugatdan Tergugat tiap bulannya, dan bilamana anak pertama Penggugat dan Tergugatikut bersama Penggugat setelah dikabulkannya tuntutan provisi Penggugat makatelah sepatutnya tuntutan provisi Penggugat dikabulkan sebagaimana diuraikandalam
154 — 56
Yangkarenanya secara formal gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolakkarena cacat kompetensi absolut atau sebagian dari dalil dan tuntutanadalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa danmengadili ;.
Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang cacat yuridisyang sudah sepatutnya ditolak karena antara dalil dan tuntutan yang satudengan yang lainnya tidak mempunyai hubungan hukum (innerlijksamenhang) yang sama, dengan fakta dan alasan bahwa Penggugatmendalilkan status sebagai penggarap, sedangkan dalil dan tuntutan yanglainnya adalah menuntut kepemilikan.
Nomor : 24 Tahun 1997,yang karenanya demi hukum Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolakseluruhnya ;. Bahwa dalildalil gugatan Penggugat adalah kabur, tumpang tindih dansaling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnyadimana dalam dalil poin (2) Penggugat mendalilkan Surat Ijin PemerintahPropinsi Bali cq.
Bupati Badung Nomor : 1872, tanggal 1 Januari 1972,sedangkan dalil Gugatan poin (6), Penggugat mendalilkan SuratGubernur Propinsi Bali Nomor : 1827 , tanggal 1 Januari 1972,sehingga dalildalil tersebut terdapat pertentangan untuk satu surat, yangkarenanya secara yurudis formal dalil gugatan Penggugat adalah dalilyang kabur, saling bertentangan yang sudah sepatutnya ditolak ;. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat poin 1s/d 3, dengan fakta dan alasan ;a.
UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara, karena itu menjadi tidak tepat dan keliru jika petitumtersebut diajukan di Pengadilan Umum.Selain dengan uraian diatas, maka sudah sepatutnya apabila yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo secara Ex Officio menyatakan diritidak berwenang, berdasarkan ketentuan Pasal 132 Rv yangmenegaskan:....
1649 — 892
Sehingga Permohonan Pernyataan PailitPEMOHON tujuannya sangat jelas yaitu dalam rangka mengeksekusi putusanpengadilan yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor : 220/B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 30 September 2014 jo PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 210/G/2013/PTUNJKT tertanggal21 Mei 2014, sehingga dengan demikian Permohonan Pernyataan PailitPEMOHON menjadi tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan Undangundang, oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan Pernyataan
Oleh Karena ituPermohonan Pernyataan Pailit PEMOHON sudah sepatutnya untuk ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);7 Halaman 3 bagian B angka 3, yaitu Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan;Bahwa berdasarkan Pasal 90 huruf b UndangUndang Nomor 40 Tahun2014 Tentang Perasuransian bahwa Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan tersebutdinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaanreasuransi, sebagai berikut :Pada saat UndangUndang ini mulai berlaku :b.ketentuan
Oleh Karena itu) Permohonan Pernyataan PailitPEMOHON sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaktidaknya tidakdapat diterima (niet onvankelijke verklaard);8 Halaman 8 bagian A angka 8, yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 Tentang KesehatanKeuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008 Tentang Perubahan KeduaKeputusan Menteri Keuangan RI Nomor
Oleh Karena ituPermohonan Pernyataan Pailit PEMOHON sudah sepatutnya untukditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard);Berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundangundangan tersebut di atas, makasudah sepatutnya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.MOHON PUTUSAN SELABahwa sudah sepatutnya sebelum Majelis Hakim yang terhormat memeriksa PokokPerkara dalam perkara ini, terlebih dahulu dimohonkan kehadapan
Biaya Operasional th Rp 113,796,400,0002015 2016Total Pembiayaan dan Rp 772,726,952, 123Hutang Selisih Sumber Dana dan Pembiayaan (IIL) Rp 107,053,088,202Berdasarkan hal tersebut di atas sudah tidak dapat dibantah lagi bahwaTERMOHON mampu membayar seluruh klaim Pemegang Polis, sehinggaPermohonan Pernyataan Pailit PEMOHON sudah sepatutnya untuk ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)1 Bahwa TERMOHON menolak pengangkatan dan penunjukkanKurator dan/atau
16 — 0
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya
majelishakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumahtangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya
8 — 0
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulanyang lalu; Bahwa saksisaksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapitidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya
10 — 2
tidakberhasil;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya
majelishakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumahtangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya
10 — 0
tidakberhasil;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara inl ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terural diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya
Pasal 116 (f) KompilasiHukum Islam, olen karenanya sudah sepatutnya Gugatan cerainya dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakimmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untukmengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut
17 — 2
tidakberhasil;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya
majelishakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumahtangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya
12 — 0
putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara int ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulanyang lalu; Bahwa saksisaksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapitidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya
6 — 0
tidakberhasil;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya
majelishakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumahtangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya