perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% x(Rp15.463.000 + Rp.4.418.000 : Rp 5.302.128 ,00;Jumlah Rp22.863.150,00;(dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluhrupiah);Bahwa terhadap anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medantersebut, Tergugat juga tidak mengindahkannya, sehinggatindakanTergugat tersebut telah nyata dikualifisiir sebagai perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaaa) yang telah melanggar hakhak normative dariPenggugat selaku karyawan yang telah di PHK

Sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini melaluiPengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negari Medan untukmendapatkan hakhak Penggugat tersebut;Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat melanggarhukum karena tidak melalui surat peringatan 1, 2, dan 3.

karenasetelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 28 Oktober 2015 dankonitra memori kasasi tanggal 19 November 2016 dihubungkan denganpertimbangan putusan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan ternyata Judex Facti tidak salahdalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat bertentangandengan ketentuan hukum, maka berdasarkan fakta di persidangan, walaupunPenggugat hanya memohon PHK

Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab mencukupi kebutuhanbiaya rumah tangga, yang benar Tergugat ada memberikan biaya untukPenggugat dengan cara hasil panen sawah yang dibeli dengan uangpesangon Rp. 150.0000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) waktuTergugat di PHK oleh PT Indo Kiat di Perawang;3. Bahwa sejak Tergugat di PHK tidak dapat pekerjaan lagi;4.

Bsk Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis sampai Juni 2010, setelah itu tidak rukun lagi, terjadiperselisinan dan pertengkaran, bahkan telah berpisah 1 tahun; Bahwa penyebabnya karena Tergugat di PHK di Indi Kiat Perawangdan sedang menganggur, kemudian Tergugat kurang diperhatikanoleh Penggugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempatkediaman bersama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudahpisah tempat tinggal sejak 1 tahun terakhir ini; Bahwa pihak keluarga sudah

dengan ketentuan Normatif UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembayaran Upah selama proses diLembaga Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 13/2003 Pasal 15 ayat (8) bahwa dasar menentukanpembayaran upah selama proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja, berdasarkan fakta dan bukti T.3, T.4, T.5, dan secara hukum dalam butiT.6 Anjuran Disnakersos Kota Balikpapan dalam anjuran butir Nomor 4Penggugat/Termohon Kasasi tidak mengajukan keberatan hukum alasan PHK

,dan melainkan hanya nominal pesangon saja;Jelas bahwa persoalan yang diajukan Penggugat bukan perselisahanpemutusan hubungan kerja, tetapi adalah perselisihan hak dalam hal inipesangon yang di tuntut Penggugat/Termohon Kasasi tidak sesuai denganaturan Normatif.Jika Penggugat tidak sengaja melakukan pelanggaran peraturanperusahaan tersebut, seharusnya menolak PHK dan menyatakan secarategas melalui surat resmi, kepada Tergugat/Pemohon Kasasi untuk menolakalasan hukum pemutusan hubungan kerja tersebut

Januari 2016 dan kontramemori kasasi tanggal 18 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Penggugatmelakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama dan sudah diberiSurat Peringatan KeIll, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, Penggugat di PHK

setelah agak sembuh disuruh bekerja lebih kurang dari 2 (dua)bulan/setiap bekerja selalu yang diberikan yang agak berat supaya dia patah semangatkerja, yang namanya orang masih sakit tentu belum bisa yang beratberat, tentu yangringan, sesuai anjuran Dokter dari Rumah Sakit Sitti Rahmah ke Perusahaansebagaimana terlampir.Bahwa Penggugat pada tanggal 28 April 2010, Tergugat menelepon Penggugatpada sore harinya, disuruh datang ke Tergugat di Andalas, rupanya diberikan SuratPemutusan Hubungan Kerja (PHK

hukumnya berbunyi :Dalam hal suatu putusan ternyata didasari pertimbangan yang kurang lengkap(Onvoldoende Gemotiveerd), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusantersebut.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factitidak salah menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku karenapemberhentian Termohon Kasasi oleh Pemohon Kasasi telah terjadi sejak tanggal 24April 2010 dan gugatan PHK

baru diajukan pada tanggal 12 September 2011 makatuntukan mengenai PHK tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 sehingga Termohon Kasasi berhak mendapatkan biayapembukaan pen besi dipaha, penggantian biaya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

disana, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suamiistri namun belum dikaruniai keturunan; Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat padamulanya harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonislagi; Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namunsering Penggugat menceritakan masalah rumah tangganya; Bahwa penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang di PHK

No. 258/Pdt.G/2019 /PA.Ktbbertengkar disebabkan setelah Tergugat di PHK dari tempatnya bekerja,Tergugat mudah marah dan tersinggung dan ketika marah Tergugat seringmengeluarkan katakata cerai dan Tergugat juga menjalin hubungan denganperempuan yang lain, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggalsejak 2 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediamanbersama, upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidakberhasil.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yangdihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh faktafakta sebagaiberikut:Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejaktanggal 13 April 2015, namun belum dikaruniai keturunan;Bahwa sekurangkurangnya sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugatdengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan setelahTergugat di PHK dari tempatnya bekerja, Tergugat mudah marah dantersinggung dan ketika marah Tergugat sering mengeluarkan

Sejak itu Penggugattidak lagi bisa menerima keadaan dan sikap Terggugat tersebut sehingga serringterjadi perselisihan dan percekcokan jarak jauh :Bahwa puncak dari ketidakharmoniisan antara Penggugat dan Tergugat adalahpada tahun 20112 ketika Tergugat terkena PHK dari tempat dia bekerja (PTKanindotex). Sejak itu Tergugat tidak lagi mau bekerja, tidak mau mencaripekerjaan lain dan hanya menggantungkan kebutuhan ekonomi kepadaPenggugat saja.

Saat inni ppaling tidak sejak tahun 2012 karena Tergugatterkena PHK daripekerjaannya di kanindotex maka Penggugatlahyang ,encukupi semua kebutuhan rumahtangga. Karena Terggugat tetap tidakbekerja dan tidak mau mencari pekerjaan maka menurut Penggugat Tergugatbisa dikatakan tidak pernah member nafkah kepada Penggugat.

negeri uuntuk bekerja sebagai TKI diHingkoong yang hingga sekarang sudah 3 tahun 2 bulan lamanya tidak adakomunikasi lagi ;e Bahwa para saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agarmempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dan didukung buktibukti diatas, maka menjadi terbukti bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, setelahdi PHK

Bahwa masalah perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Penggugat dengan Tergugat sudah selesai dan tuntas, dengan AktaBukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor05/Bip/2017/PHIPN.Bjm tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkanoleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBanjarmasin, dan Pengugat telah menerima Uang Kebijakan dariPerusahaan/Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengandemikian Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) tersebut telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Poin 3 Tergugat keberatan dalam hal tersebut di atas seperti jarangmemberi nafkah, sebelum Tergugat di PHK pada bulan Mei 2017 dariperusahaan lama yaitu PT.

tersebut, tapi entah kenapa disaat Tergugat sudah niatmerubah perilaku buruk Tergugat, hal yang sama sekali tidak terprediksiataupun terbersit kejadian ini dalam rumah tangga kami pihak istrimengajukan hal gugatan perceraian di Pengadilan Agama dan tidakberbicara langsung kepada Tergugat atau istilahnya protes (minggat) agarTergugat tahu apa yang sedang Penggugat rasakan dan minta sesuatukepada Tergugat, di sini langsung melibatkan keluarga dan tidak memberkesempatan sama sekali, padahal saat terjadi PHK

ada harapan akan hidup rukunlagi dalam berumah tangga yang disebabkan karena Tergugat jarang memberiuang belanja kepada Penggugat serta sering pergi dan pulang dalam keadaanmabuk dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugatpisah tempat tinggal hingga perkara ini didaftarkan selama 1 bulan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknyamembenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenanafkah yang kurang, hal itu terjadi karena Tergugat sejak di PHK

DALAM POKOK PERKARA1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.2.Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 26 November 2014 tidak sah dan batal demi hukum.3.Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak terputus.4.Menghukum kepada Tergugat untuk memanggil kepada Penggugat untuk bekerja kembali di perusahaan Tergugat pada tempat dan jabatan yang baru sesuai dengan kondisi fisik Penggugat, paling lambat 14 (empat belas) hari

Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi beserta hak lainnya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan jumlah total sebesar Rp 370.371.750 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);5.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 7 Juni 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja sejumlah Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus

Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); 3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat I sejak putusan ini dibacakan tanggal 14 Juli 2020;4. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak dan ganti rugi kepada Penggugat dengan Total Rp. 69.182.500 (Enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah); 5.

Pawan KapuasRaya Nomor : 08/SK Dir/PKR/III/2017 tanggal 27 Februari 2017,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat telah melakuan tindakan sewenang wenangdengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenagakerja yang bekerja di SPBU secara sepihak dan tidak memintapersetuju an dari Tergugat sebagaimana Perjanjian KerjasamaPengelolaan SPBU Pasal 4, terutama tenaga kerja yang masihmempunyai hubungan Keluarga atau Famili dengan Tergugatdan menggantinya dengan orangorang Penggugat.

diatas kiranya Majelis HakimPengadilan Negeri Ketapang berkenan memutuskan perkara aquo dengan amarsebagai berikut :halaman 10 dari 16 halaman putusan perkara nomor 97/PDT/2017/PT KALBARDALAM PROVISI:Menolak Provisi Penggugat karena tidak beralasan hukum;DALAM POKOK PERKARA1.Atau:Menolak Gugatan Penggugat atau setidaktidaknya tidak dapatditerima (Niet Omvankelijke Verklaaard / N.O. );Menyatakan Penggugat telah melakukan tindakan wanprestasi/ ingkarjanji dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

putusan Pengadilan NegeriKetapang tanggal 26 September 2017 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ktp. denganalasan yang pada pokoknya Judex Factie mengabaikan dalildalil dalamjawaban Pembanding semula Tergugat sehubungan dengan alasandilakukannya pemutusan hubungan kerjasama Pengelolaan SPBU karenaTerbanding semula Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 4 dan pasal 5Perjanjian Kerjasama Pengelolaan SPBU No. 21 tanggal 22 Agustus 2016yaitu:Bahwa Terbanding semula Penggugat telah melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK

Tinggisependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudahberdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga putusan tentangpokok perkara haruslah dikuatkan ;halaman 14 dari 16 halaman putusan perkara nomor 97/PDT/2017/PT KALBARMenimbang, bahwa mengenai alasan Pemutusan HubunganKerjasama Pengelolaan SPBU oleh Pembanding semula Tergugat terhadapTerbanding semula Penggugat karena Terbanding semula Penggugat telahmelakukan pelanggaran perjanjian yaitu telah melakukan pemutusan hubungankerja (PHK

Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Penggugat! dan PenggugatII secara melawan hukum ;3.

Menghukum Tergugat membayar untuk kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada Penggugatberikut :secara tunai, seketika, sekaligus sebagai Uang pesangonRp.3.200.000, X 7 bulanRp.22.400.000,00 Uang penghargaan masakerjaRp.3.200.000, X 2 bulanRp.6.400.000,00 Tunjangan perumahan &pengobatan 15 %Rp.28.800.000, X 15 %Rp.4.320.000,00 Kekurangan upah bulanJuli s/d Desember 2015Rp.3.200.000, dikurangjiRp.1.925.000.

Menyatakan Tergugat membayar untuk kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada PenggugatIl secara tunai, seketika, sekaligus sebagai berikut :1 Uang pesangon Rp.3.200.000, x 7 bulan Rp.22.400.000,002 Uang penghargaan masa Rp.3.200.000, x 3 bulan Rp.9.600.000,00kerja 3 Tunjangan perumahan & Rp.32.000.000, x 15 % Rp.4.800.000,00pengobatan 15 %4 Kekurangan upah bulan Rp.3.200.000, dikurangi Rp.7.650.000,00Juli s/d Desember 2015 Rp.1.925.000, =Rp.1.275.000, x 6 bulan5 THR Idul Fitri 1 Syawal Rp.3.100.000

) kepada Penggugatll, MajelisHakim berpendapat Tergugat berkewajiban membayarkan uang kompensasiterhadap Penggugatll dikarenakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah BatalDemi Hukum sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan hukum di atasmaka petitum pada angka (4) dapat dikabulkan sesuai dengan perhitungan yangdibuat oleh Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa di dalam Petitum pada angka (3) mohon untuk membayaruang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugatl, MajelisHakim berpendapat

dikarenakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah BatalDemi Hukum sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan hukum di atas,maka petitum pada angka (3) dapat dikabulkan sesuai dengan perhitungan yangdibuat oleh Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa di dalam Petitum pada angka (2) mohon perbuatanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dan Penggugatlldinyatakan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat PHK yang dilakukan olehTergugat adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangantentang

Akibat tidak adanya kesepakatan dalam perselisihantersebut pihak Tergugat menganggap Penggugat dianggap mengundurkanBahwa, dalam proses penyelesaian secara Mediasi, para pihak Penggugat danTergugat tetap pada keputusannya dan tidak ada titik temu sampai denganberakhirnya Mediasi; Bahwa, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungankerja (PHK) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialsesuai dengan ketentuan pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) UU No.13 TahunBahwa, terhadap

pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan sesuai denganketentuan pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) UU No.13 Tahun 2003.

tidakmemiliki etos kerja yang optimal padahal Penggugat terhitung cukup lamabekerja di Hotel Matahari; 91011Bahwa Penggugat sama sekali tidak menghayati arti bekerja yang sesungguhnyadi dalam hidup ini, yaitu bukan sekadar hanya menerima gaji bulanan ataumenuntut hak sebagai karyawan tetapi seharusnya memikirkan juga nasibTergugat yang harus menanggung beban biaya gaji dan lain sebagainya agarusaha Hotel Matahari tetap berjalan dan dapat menghidupi banyakBahwa tindakan Penggugat mengajukan permohonan PHK

Apakah kemalasan yangditunjukkan oleh Penggugat lalu dengan semenamena dapat menggunakanketentuan undangundang tentang PHK lalu memaksa Tergugat untukmembayar sejumlah uang yang diinginkan oleh Penggugat denganmenggunakan pasal dalam undangundang tanpa menghiraukan bahwa justrukeadaan perselisihan ini pemicunya adalah sikap Penggugat yang malasBahwa apakah Penggugat mau diposisikan sebagai Tergugat.

ketentuan undangundang ketenagakerjaan ;Berdasarkan alasan tersebut maka saya sebagai pekerja telah menyampaikankeluhan saya kepada pihak pemerintah kabupaten Rokan Hulu Dinas Sosial,Tenaga Keja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu sebagai pihak Mediatormaka kesimpulannya adalah sebagai berikut :TsBahwa Dinas Sosial, Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu telahmenyampaikan pemanggilan sebanyak 3 kali kepada pihak manajementPTPN V Sei Batu Langka dalam rangka penyelesaian masalahPemutusan Hubungan Kerja (PHK

DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwayang menjadi persengketaan antara keduabelah pihak adalah mengenai status Penggugat sebagai karyawanTergugat yang telah bekerja sejak 21 Juli 2012 s.d 14 Maret 2015 yangkemudian diputuskan hubungan kerjanya (PHK) oleh Tergugat pada tanggal14 Maret 2015 ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka MajelisHakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugatadalah Karyawan Tergugat dan benarkah Penggugat telah diputushubungan kerjanya oleh

Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang mendukungdanmenguatkan dalildalil yang dikemukakan oleh Penggugat padaangka 3 dan angka 4 di atas, bahkan apabila dikaitkan dengan bukti T4berupa Jadwal Pembayaran Gaji Karyawan selalu dibayar antara tanggal 6,7 atau 8 setiap bulannya, oleh karena itu posita Penggugat angka 3 danangka 4 dapat dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dalil posita Penggugat pada angka 5 yangmenyatakan telah di PHK secara lisan oleh Tergugat tanggal 14 Maret 2015dan kemudian tanggal

17 Maret 2015 diperintahkan untuk meninggalkanBarak Perusahaan tanpa diberikan hakhaknya, menurut hemat MejelisHakim sepanjang jalannya persidangan tidak ditemukan fakta hukumadanya hubungan kerja antara penggugat dengan Tergugat, apalagi adanyatindakan PHK terhadap Penggugat, sehingga menjadi wajar Niki Silitongaselaku Assisten Afdeling menyuruh Penggugat untuk meninggalkan Barakmilik perusahaan, namun Penggugat malah melakukan perlawanan danpengancaman Assisten Afdeling tersebut dengan menggunakan

Bahwa pemohon saat ini butuh biaya hidup dan masih ada anaksaya DICK BAGUS DERMAWAN dalam keadaan tidak bekerja/PHK.7. Bahwa suami pemohon saat ini meninggalkan sebuah rumah yangterletak di Perum Metland Cileungsi Blok C5 no 15 rt 003 rw 009 keccipenjo cileungsi Bogor Jawa Barat.&. Bahwa berdasarkan uraian tersebut.

Pemohon tinggal bergantian dengan anak pertamadan anak kedua Pemohon, kadang Pemohon tinggal bersama Dicki dirumah di Metland, kadang tinggal bersama Ismi di rumah Ismi diCibubur ; Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi, Pemohon hendakmenjual rumah di Metland karena rumah tersebut menurut Pemohonterlalu besar untuk Pemohon yang tinggal berdua dengan Dicki,disamping itu juga Pemohon dan anakanak Pemohon membutuhkanbiaya hidup dimana anak Pemohon yang bernama Dicki sudah tidakbekerja lagi karena terkena PHK

saksi dan kakak saksi (Dicki Bagus Dermawan) ; Bahwa dalam rangka mencari keberadaan Bapaknya, saksi jugasudah melapor ke pihak Kepolisian dan bahkan pihak keluarga sudahmemberitakan perihal orang hilang atas nama Ibrahim di surat kabarWarta Kota edisi Selasa 02 Maret 2021 ; Bahwa Pemohon hendak menjual rumah yang berada di MetlandKelurahan Cipenjo untuk memenuhi kebutuhan seharihari dan jugaPemohon merasa rumah di Cipenjo telalu besar untuk Pemohon dan jugakakak saksi sudah tidak bekerja lagi (di PHK

dan adik saksi (Ismi Ernesta Sari) ; Bahwa dalam rangka mencari keberadaan Bapaknya, saksi danadiksaksi juga sudah melapor ke pihak Kepolisian dan bahkan pihakkeluarga sudah memberitakan perihal orang hilang atas nama Ibrahim disurat kabar Warta Kota edisi Selasa 02 Maret 2021 ; Bahwa Pemohon hendak menjual rumah yang berada di MetlandKelurahan Cipenjo untuk memenuhi kebutuhan seharihari dan jugaPemohon merasa rumah di Cipenjo telalu besar untuk Pemohon dan jugasaksi sudah tidak bekerja lagi (di PHK

No. 110 K/Pdt.Sus/201 1secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan denganpokok perkara ;Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar Hukum Ketenagakerjaan ,yaitu. melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkanketidaksenangan terhadap Penggugat ;18.Bahwa, Penggugat mulai bekerja pada tanggal 21 Maret 2005 dan terakhirdiberikan jabatan sebagai General Manager dengan mendapat gaji pokokdan tunjangan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) setiapbulannya ;19.Bahwa, Penggugat

dirundingkan oleh pengusaha dan serikatpekerja/ouruh atau dengan pekerja/oburuh apabila pekerja/ouruh yangbersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/ouruh" ;Pasal 151 ayat (3), yaitu "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusahahanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ouruh setelahmemperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial ;30.Bahwa, oleh karena Penggugat diputus hubungan kerja (PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang Penggugatselama proses PHK yang seluruhnya berju mlah sebesar Rp. 198.000.000,00(seratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 247.000,00(dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) ;7.

PemohonKasasi (semula Tergugat) ;Sementara dalam gugatannya Termohon Kasasi (semula Penggugat) lahyang meminta sendiri agar hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi (SemulaTergugat) ;Sejatinya dengan logika yang sehat, bukanlah Pemohon Kasasi (semulaTergugat) yang ingin diakhiri hubungan kerjanya melainkan Termohon Kasasi(semula Penggugat) sendiri yang meminta diakhiri hubungan kerjanya denganmemanipulasi fakta yang telah terjadi sertaterkesan melakukan trick (kecurangan)seolaholah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

untukmembayar hakhak Pengugat secara Tunai dan sekaligus sejumlah uangsebesar Rp. 333.677.280 dengan perincian sebagai berikut : OoKeterangan Perhitungan (Rp) Jumlah(Rp) ReUpah Perbulan 9.791.000 Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Padt.SusPHI/2021/Pn.Jmb 2 UangPesangon 9 X 2 X 9.791.000 176.238.0003 Uang 6 xX9.791.000 58.746.000Penghargaan4 Uang Pengantian 15% X 234.984.00Hak 15% 0 35.247.6005 Penggantian Cut 9.791.0025 12 X 4.699.680Tahunan x 06 Upah selama 9.791.00 58.746.000bulan upahproses PHK

mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 Mei 2021;Menimbang bahwa, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang bahwa, akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK

sejumlahRp48.955.000,00 + uang penggantian hak perumahan dan pengobatansejumlah Rp33.778.950,00) adalah sejumlah Rp258.971.950,00 (dua ratuslima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratuslima puluh rupiah);Menimbang bahwa, mengenai penggantian cuti tahunan yang dituntutPenggugat, bahwa Penggugat tidak ada membuktikan mengenai cuti yangdituntutkan tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim tuntutantersebut haruslah ditolak;Menimbang bahwa, mengenai upah proses PHK

, bahwa Penggugatputus hubungan kerjanya sejak 12 Agustus 2020 dan bahwa upah tidak dibayarapabila pekerja/ouruh tidak melakukan pekerjaan sesuai Pasal 93 ayat (1)UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengandemikian upah proses PHK haruslah ditolak;Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka petitum ketiga haruslah dikabulkan sebagian;Petitum ke4:Menimbang bahwa, setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu dwangsom apabila hal tersebut memang

Tergugat pada tanggal15 Desember 1995 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat NikahKUA Kecamatan Nabire sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor224/03/1/1996 tertanggal 2 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanNabire;Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumahkediaman bersama di Nabire rumah orang tua Penggugat tahun 1995 2000 pindahke Serai Papua 2000 2002 pindah lagi ke sorong 2002 2004 terus 2004 sekarangdi Magelang karena suami kena PHK

Penggugat setelan berumah tangga denganTergugat hanya berlangsung sampai 1998 karena pada tahun tersebut Tergugat telahmenghianati Penggugat, kemudian Penggugat maafkan namun temyata kejadiantersebut berulang, Tergugat bermain di belakang dengan perempuan lain, kKemudianrumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antaraPenggugat dengan Tergugat teijadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, diantaranya:4.1 Bahwa setelah mendapatkan PHK

KelurahanMagersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang saksi telahmemberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayahkandung Penggugat.Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 dan telahdikaruniai 5 orang anak;Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah saksidi Nabire sampai tahun 2004 , setelah Penggugat dan Tergugat pindah dirumah kontrakan di Magelang karena Tergugat di PHK