• dalam rangka perhitungan kerugiankeuangan negara kepada Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat.Bahwa dokumen yang dijadikan pedoman dalam audit yaitu:Dokumen pengadaan, kontrak, proses pengadaanSP2DKlarifikasi bersama dengan penyidik.Bahwa Ahli Penyimpangan atas aturan yang saya temukan adalah :a.Penetapan 15 (lima belas) Item barang olek Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) yang pengadaannya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK)tahun 2012 belum mengacu kepada Permenkes RI nomor2494/MENKES/PER/X1/2011

  tidak melihatnya, namuntentunya tim ada melihat dan ahli melakukan audit berdasarkan data yangdiberikan oleh tim berdasarkan data yang diberikan oleh penyidik;Bahwa Ahli menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) item barang yaitu ObgynBed dan Meja Resusitasi bayi yang tidak ditemukan oleh tim audit, saataudit tersebut kami juga meminta data tersebut namun saat pada tersebuttim tidak ada menerima atu menemukan dokumen serah terima terhadap 2(dua) item tersebut;Bahwa Ahli menerangkan bahwa Kelompok Kerja

  AHLI SUDIRMAN, ( Ahli Akutansi dan Audit ) dibawah sumpah pada intinyamenerangkan sebagai berikut;Bahwa dasar Saksi menjadi Ahli berdasarkan standar pemeriksaan pasal 1ayat 8 Undang Undang nomor 15 tahun 2004;Bahwa datadat yang saksi pakai berdasarkan laporan hasil audit JaksaPenuntut Umum yang di linkan dengan berkas Susilawati;Bahwa auditor Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan standar APIP (Aparat Pengawasan Interen Pemerintah ) ;Bahwa tidak ada pernyataan audit yang dilakukan berdasarkan standarAPIP

  Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 440/1149/DAKBAPB/DkPS/X1/2012 tanggal 17 Desember 2012 tersebut dilakukan pembayaran 100%pada tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 938.103.600.00, sesuai SP2DNomor : 05350/SP2DLS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012 danSP2D Nomor : 05351/SP2DLS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012;Menimbang, Bahwa dari Surat hasil Audit yang dilakukan oleh BPKPPerwakilan Sumatera barat, tanggal 20 April 2015, pembayaran yang diterimaoleh CV.

  Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 440/1149/DAKBAPB/DkPS/X1V2012 tanggal 17 Desember 2012 tersebut dilakukan pembayaran100% pada tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 938.103.600.00,sesuai SP2D Nomor : 05350/SP2DLS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26Desember 2012 dan SP2D Nomor : 05351/SP2DLS/1.02.01/Des/2012tanggal 26 Desember 2012;Menimbang, Bahwa dari Surat hasil Audit yang dilakukan oleh BPKPPerwakilan Sumatera barat, tanggal 20 April 2015, pembayaran yang diterimaoleh CV.

• M.Si, pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut:Bahwa Ahli adalah Auditor dari BPKP Perwakilan Jawa Barat.Bahwa bidang keahlian dari Ahli adalah terkait perhitungan kerugiankeuangan negara.Bahwa Ahli pernah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negaradalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk Kampus IlIAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2013.Bahwa dasar melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negaraadalah permintaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Cirebon.Bahwa langkahlangkah

  Surat Perintah Membayar (SPM)Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Berita Acara Klarifikasi dari tim audit Perwakilan BPKP ProvinsiJawa Barat dalam rangka penghitungan kerugian keuangannegara.Bahwa dari hasil Audit yang dilakukan baik dari BAP yang diserahkanpenyidik maupun dari hasil klarifikasi dengan pihakpihak terkait ditemukanbahwa tahapan pengadaan tanah sesuai ketentuan perundangundangantidak dilaksanakan oleh IAIN, sehingga berakibat pada tidak terpenuhinyadokumendokumen yang dipersyaratkan

  tidak diterbitkan olen PPSPM.Bahwa pada saat dilakukan audit ditemukan ada beberapa dokumendiantaranya : Berita Acara Negosiasi & Kesepakatan Harga, Berita AcaraPembayaran Ganti Untung/Rugi Pengadaan Tanah, Kwitansi PenerimaanGanti Untung/Rugi Dalam Bentuk Uang, Daftar Nominatif PembebasanTanah,dan Berita Acara Pelepasan Hak.

  yang Ahli lakukan telah sesuai dengan StandarPemeriksaan Keuangan Negara dan Audit yang dilakukan adalahAudit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara..

  harus disebut dalam laporan hasil audit.Bahwa LHP ditanda tangani tanopa kop dan ditanda tangani oleh TimAuditor.Bahwa audit harus memenuhi kaidahkaidah audit dan standar audit.Bahwa pendoman yang dibuat olen BPKP ada dua, pertama tentang Auditdan kedua tentang perhitungan kerugian keuangan negara.Bahwa lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negaraadalah BPK, BPKP dan Akuntan Publik bahwa bisa juga dilakukan olehInspektorat atau Penyidik sendiri.Bahwa jika ada permintaan dari Penyidik

• Service yang beralamatkan di Raya Jemursari 194 Surabaya;

• 1 (satu) berkas audit Tertanggal 06 Maret 2020 dari CV. Gatra Mandiri;
• 1 (satu) berkas Kontrak Kerja atas nama ARDI BILADI;

Dikembalikan kepada Pihak CV. GATRA MAPAN MANDIRI.

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Service yang beralamatkan diRaya Jemursari 194 Surabaya;15. 1 (Satu) berkas audit Tertanggal 06 Maret 2020 dari CV. Gatra Mandiri;16. 1 (Satu) berkas Kontrak Kerja atas nama ARDI BILADI;Dikembalikan kepada Pihak CV. GATRA MAPAN MANDIRI.4.

Gatra Mapan Mandiri yang beralamatkan diPergudangan Tanrise Soutgate B 18 Lt. 2 Jalan Nangka KecamatanGedangan Kabupaten Sidoarjo sebagai Manager sejak bulan Juni 2018sampai dengan sekarang.Bahwa saksi selaku Manager sekaligus Petugas yang membuat BeritaAcara Pemeriksaan Internal (Audit) yang dibuat Tanggal 06 Maret 2020atas adanya penyelewengan keuangan yang dilakukan Tedrdakwa ARDIBILADI (Tedrdakwa);Bahwa Tedrdakwa selaku Karyawan CV.

Service yang beralamatkan di RayaJemursari 194 Surabaya;1 (Satu) berkas audit Tertanggal 06 Maret 2020 dari CV. Gatra Mandiri;1 (Satu) berkas Kontrak Kerja atas nama ARDI BILADI;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan CV.

Service yang beralamatkandi Raya Jemursari 194 Surabaya;1 (satu) berkas audit Tertanggal O06 Maret 2020 dari CV. GatraMandiri;1 (Satu) berkas Kontrak Kerja atas nama ARDI BILADI;Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN SDADikembalikan kepada Pihak CV. GATRA MAPAN MANDIRI.6.

• 215.000.000,Pada tanggal 24 Mei 2013, saksi Rahmadi Irama melakukan penarikan danasecara tunai sebesar Rp. 155.000.000, (seratus lima puluh lima juta rupiah) dandiberikan secara tunai kepada terdakwa pada hari itu juga .Bahwa akibat Perbuatan terdakwa bersama saksi TAARMANSYAH (dalampenuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atausetidaktidaknya Pemerintahan Aceh sebesar Rp.475 000.000, (empat ratus tujuh puluhlima juta) sebagaimana yang terdapat pada laporan hasil Audit

  BPKP Aceh Nomor : SP1891/PW.01/05/2013 tanggal 07 oktober 2013 perihal laporan Hasil Audit dalam rangkapenghitungan Kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pida korupsi pemotonganHonorarium tenaga kontrak pada satuan polisi pamong praja dan WH aceh tahun 2013.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang

  215.000.000,Pada tanggal 24 Mei 2013, saksi Rahmadi Irama melakukan penarikan danasecara tunai sebesar Rp. 155.000.000, (seratus lima puluh lima juta rupiah) dandiberikan secara tunai kepada terdakwa pada hari itu juga .Bahwa akibat Perbuatan terdakwa bersama saksi T.ARMANSYAH (dalampenuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atausetidaktidaknya Pemerintahan Aceh sebesar Rp.475 000.000, (empat ratus tujuh puluhlima juta) sebagaimana yang terdapat pada laporan hasil Audit

  BPKP Aceh Nomor : SP1891/PW.01/05/2013 tanggal 07 oktober 2013 perihal laporan Hasil Audit dalam rangkapenghitungan Kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pida korupsi pemotonganHonorarium tenaga kontrak pada satuan polisi pamong praja dan WH aceh tahun 2013.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 joPasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang

• Bahwa kenyataannyapada tanggal 29 September 2007, setelah dilakukan pemeriksaan fisik atas PembangunanRumah Trans Nelayan Desa Tuladenggi oleh Tenaga Ahli dari Balai Sertifikat mengujiHasil Hutan Wilayah XIV Palu yang didampingi oleh Tim Audit Perwakilan BPKPPropinsi Sulawesi Tengah, dan dari hasil pemeriksaan fisik menyatakan terdapatkekurangan atau pengurangan bobot atau volume pekerjaan pada bagian Noit rumahitem pekerjaan yang tidak dilaksanakan yakni pada bagian Gording untuk penyanggakudakuda

  No. 911 K/Pid.Sus/201010kelas II kecuali bagian Lisplank yang mempergunakan kayu kelas III namun padakenyataannya di lapangan proyek tersebut menggunakan kayu kelas III dan kelas ITV danada bagian yang tidak termasuk kayu yakni batang kelapa dengan totalitasi kubikasinyayakni sebanyak 12,6435 M3, sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp. 2.275.830, (duajuta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) ;Bahwa kerugian Negara yang ditemukan oleh tim audit BPKP tersebut hanyadidasarkan

  Pasal 36 Ayat (6) Keppres 80 Tahun 2003 yakni jaminan pemeliharaan baru dapatdikembalikan setelah masa pemeliharaan berakhir dan menjadi tugas utama bagi pihakkontraktor untuk melakukan pemeliharaan bangunan sesuai amanah Pasal 36 Ayat (4)Keppres 80 Tahun 2003;e Bahwa kenyataannya pada tanggal 29 September 2007, setelah dilakukanpemeriksaan fisik atas Pembangunan Rumah Trans Nelayan Desa Tuladenggi olehTenaga Ahli dari Balai Sertifikat menguji Hasil Hutan Wilayah XIV Palu yangdidampingi oleh Tim Audit

  disyaratkan dalam RAB yaitu pemakaian kayu yang seharusnya kelas IIkecuali bagian Lisplank yang mempergunakan kayu kelas I namun padakenyataannya di lapangan proyek tersebut menggunakan kayu kelas II dan kelas IVdan ada bagian yang tidak termasuk kayu yakni batang kelapa dengan totalitasikubikasinya yakni sebanyak 12,6435 M3, sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp.2.275.830, (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluhrupiah) ;e Bahwa kerugian Negara yang ditemukan oleh tim audit

• Dalam Pasal 4 ayat (3) Lampiran VI yang menyatakanHPB Rp 8.325,00/kg, harga jual beras Rp 1.600,00/kg.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor SR56/PWO9/5/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 dalam Kegiatan Penyaluran Raskin bulanJanuari 2012 bulan April 2015 di wilayahn RW 07 Kelurahan CakungTimur Kecamatan Cakung Kota Adminsitrasi Jakarta Timur telahmengakibatkan kerugian

  Dalam Pasal 4 ayat (3) Lampiran VI yang menyatakanHPB Rp8.325,00/kg, harga jual beras Rp 1.600,00/kg.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor: SR56/PWO09/5/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 dalam Kegiatan PenyaluranRaskin bulan Januari 2012 bulan April 2015 di wilayah RW 07 KelurahanCakung Timur Kecamatan Cakung Kota Adminsitrasi Jakarta Timur telahmengakibatkan kerugian

  Putusan Nomor : 49/PID.SUSTPK/2016/PT.DKI.untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidakmembayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;Bahwa hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukanoleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan provinsiDKI Jakarta Nomor SR56/PW.09/5/2016 , tanggal 2 Februari 2016,dalam kegiatan penyaluran Raskin bulan Januari 2012 sampai denganApril 2015 di wilayah RW 07, Kelurahan Cakung Timur, KecamatanCakung

  Putusan Nomor : 49/PID.SUSTPK/2016/PT.DKI.dan dengan mempertimbangkan sifat, hakekat, motifasi dan akibat dariperbuatan tersebut.Bahwa mengenai pidana tambahan uang pengganti, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat walaupun hasil audit perhitungan kerugian Negara yangdilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan perwakilanProvinsi DKI Jakarta telah mengakibatkan kerugian Negara sebesarRp456.042.764,00 (empat ratus lima puluh enam juta empat puluh dua ribu tujuhratus enam puluh empat rupiah

• prosedur yang ditetapkan dalam dokumenpengadaan/kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa akibat pemahalan harga dalam kegiatan Pengadaan Genset Otomatic, Pemasangan, Uji Fungsi dan Rumah Genset RSUD Jayapura TA 2013, berdasarkanperhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Papua menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar Rp 1.521.835.740,00 (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Hasil Audit

  Bahwa akibat pemahalan harga dalam kegiatan Pengadaan Genset Otomatic, Pemasangan, Uji Fungsi dan Rumah Genset RSUD Jayapura TA 2013, berdasarkanperhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Papua menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar Rp 1.521.835.740,00 (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara PerwakilanBPKP Propinsi Papua sesuai lampiran Surat Kepala

  dan maksimal serta pidana yang dijatuhkanharuslah diperbaiki dan diperberat dengan pertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa pembuktian unsur Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidaksependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, dimana sesungguhnya telahterdapat kerugian negara berdasarkan hasil audit

  BPKP perwakilan ProvinsiPapua Nomor SR2272/PW 26/5/2014 tanggal 17 November 2014 sebesarRp 1.521.835.740, (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus tigapuluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), Pengadilan Tingkat Pertama tidakperlu membuat penafsiran lagi atas hasil audit tersebut dan menurut PengadilanTingkat Banding hal ini menjadi tanggungjawab terdakwa;Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa sebagaimana yang dipertimbangkan

• ARSAM sebesar~ Rp.1.812.136.364.00 ( satumilyar delapan ratus dua belas juta seratus tiga puluhenam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah )berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua NomorLHPKKN375/PW26/5/2010 tanggal 3 September 2010perihal Laporan hasil audit Dalam Rangka PerhitunganKerugian Negara atas kasus Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pembangunan Rumah Nelayan ramah Bencana DiWilayah Pesisir Kabupaten Biak Numfor pada DinasKelautan dan

  September 2010 ~ perihalLaporan hasil audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianNegara atas kasus Dugaan ~~ Tindak Pidana KorupsiPembangunan Rumah Nelayan ramah Bencana Di WilayahPesisir Kabupaten Biak Numfor pada Dinas Kelautan danPerikanan Kab. Biak Numfor Tahun = Anggaran 2009;Perbuatan terdakwa ANTHON, S.Pi, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

  ARSAM sebesarRp.1.812.136.364.00 ( satu) milyar delapan ratus duabelas juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enampeuluh empat rupiah ) berdasarkan surat Kepala BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Papua Nomor : LHPKKN375/PW26/5/2010 tanggal 3September 2010 perihal Laporan hasil audit Dalam RangkaHal. 31 dari 46 Hal. Put.

  Biak Numfor sebesar sebesarRp.1.812.136.364.00 (satu milyar delapan ratus dua belasjuta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluhempat rupiah ) berdasarkan surat Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiPapua Nomor : LHPKKN375/PW26/5/2010 tanggal 3 September0,,uy 542010 perihal Laporan hasil audit Dalam RangkaPerhitungan Kerugian Negara atas kasus Dugaan TindakPidana Korupsi Pemabangunan Rumah Nelayan ramah BencanaDi Wilayah Pesisir Kabipaten Biak Numfor

• Satrindo Jaya Agro Palma (PT.Smart, Ltd) melakukan audit terhadap Spare Part Truk Hino yangdikirimkan Terdakwa baik yang di Kantor Pusat maupun Kantor CabangPT. Satrindo Jaya Agro Palma (PT. Smart, Ltd) dan setelah diaudit olehpihak PT. Satrindo Jaya Agro Palma (PT.

  Satrindo Jaya Agro Palma (PT.Smart, Ltd) melakukan audit terhadap Spare Part Truk Hino yangdikirimkan Terdakwa baik yang di Kantor Pusat maupun Kantor CabangPT. Satrindo Jaya Agro Palma (PT. Smart, Ltd) dan setelah diaudit olehHalaman 13 dari 33 hal. Put. Perk. No. 150/PID/2016/PT. DKI14pihak PT. Satrindo Jaya Agro Palma (PT.

  Smart, Ltd) melakukan audit terhadap Spare Part Truk Hino yangdikirimkan Terdakwa baik yang di Kantor Pusat maupun Kantor CabangPT. Satrindo Jaya Agro Palma (PT. Smart, Ltd) dan setelah diaudit olehpihak PT. Satrindo Jaya Agro Palma (PT.

  Smart, Ltd) selaku Pelaporbaru mengadakan audit pada bulan Oktober 2014;bahwa barang sudah dipergunakan dengan baik dan selamapenggunaan tidak pernah ada complain dari user;10.Barang yang dibeli Pelapor dari Terdakwa yang disomasi ada 53 macambarang yang tidak asli namun Terdakwa tidak diajak ke HINO untukkrosek cek barangnya, Terdakwa hanya diberitahu hasilnya saja kalaubarang tidak asli;3111.bahwa barang sudah dipergunakan dengan baik dan selamapenggunaan tidak pernah ada komplain dari pelapor;

• Kendawangan BinaKonstruksi telah merugikan keuangan Negara khususnya ABPD KabupatenKetapang tahun anggaran 2010 dan sesuai Laporan Audit BPKP PerwakilanPropinsi Kalimantan Barat Nomor : SR271/PW14/5/2012 tanggal 13 Agustus2012 negara dirugikan yang besarnya adalah sejumlah Rp. 630.136.363dengan rincian sebagai berikut : No Uraian (Rp)1. Nilai kontrak (termasuk PPN) 1.007.000.000,002. Nilai pembayaran kepada kontraktor 1.007.000.000,003. PPN 10% 91.545.455,004.

  Tingkat Banding tidak sependapat dengan perhitungan yangdilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalamunsur yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara,dimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Kalimantan Barat sebesar Rp.630.136.363,00 telah dikurangi lagi dengan sebesar Rp. 295.050.000,00 menjadi34Rp. 335.086.363,00 dan Hakim Majelis Tingkat Pertama berpendapat kerugiannegara adalah hanya sebesar Rp. 335.086.363,00. dengan mengabaikanhasilperhitungan audit

  BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor : SR271/PW 14/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah mencermatihasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan PropinsiKalimantan Barat sesuai Laporan Audit BPKP Perwakilan Propinsi KalimantanBarat Nomor : SR271/PW14/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang menentukandalam perkara ini negara dirugikan sejumlah Rp. 630.136.363,00 (enam ratustiga puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tiga

• Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Direktu CV yang memenangi tender didakwa karena tidak melaksanakan pengendalian proyek yang mengakibatkan adanya selisih dan hasil tes kepadatan lapangan (sand cone) dan uji material lapisan pondasi yang tidak ... [Selengkapnya]

• pelaksanaan PaketPekerjaan Pembangunan Jalan Sepeda Tahun Anggaran 2011 telahmerugikan keuangan Negara sebesar Rp446.778.578,00 (empat ratusempat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuhpuluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan HasilAudit Dalam Rangka Perhitungan Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Sepeda Pada DinasPekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Wakatobi TahunAnggaran 2011 oleh Tim Audit

  No. 1244 K/Pid.Sus/2016karena berdasarkan keteranganpenyidik tidak ada addendumpekerjaan tambah kurang/CCO;Hasil Audit atas keterangan ahli:(1) Pekerjaan tanah: Urugan tanah biasa 1.882,04 m? Penyiapan badan jalan 32.820,00 m (kurang 16.385,00 m) Cut tanah 0,00 m? tidak ada (612,25 m*)(2) Pekerjaan pelebaran dan bahu jalan:~ Urugan tanah pilihan 0,00 m? tidak ada (2.535,00 m?*2.229,85 m?

  Pemerintah Kabupaten Wakatobi; Terdakwa tidak melakukan pengembalian kerugian keuangan negarasesuai dengan hasil Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi SulawesiTenggara melalui suratnya Nomor SR3/PW20/5/2015 tanggal 18Februari 2015:Selain itu, straafmaat yang dijatunkan kepada Terdakwa tersebut belummenimbulkan efek jera bagi Terdakwa khususnya dan tidak memiliki efekdeterrence/pengantar sebagai fungsi pencegahan.

  demikianunsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah cukupterpenuhi atau terbukti;Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyalhubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugiankeuangan Negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu. sebesarRp.446.778.578,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluhdelapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) berdasarkan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Audit

• berhubungan dengan mata acara Rapat dan tidakbertentangan dengan kepentingan perseroan;Bahwa dikarenakan Pemohon tidak pernah mendapatkan haknya selakupemegang saham sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku,maka Pemohon (pada saat itu masih sebagai Komisaris Perseroan) telahmengajukan perintah kepada Direksi Termohon untuk verifikasi dan auditterhadap laporan keuangan Termohon, Maka pada tanggal 16 Juni 2008telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohonuntuk verifikasi dan audit

  Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 23 Desember 2008untuk pengesahan dan persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan danlaporan auditor independen sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.Padahal Pemohon telah melakukan penolakan terhadap Laporan Keuanganyang diajukan oleh Termohon tersebut dan Pemohon telah meninggalkanruangan pada saat RUPSLB tersebut berlangsung, dikarenakan DireksiTermohon tidak melaksanakan perintah Pemohon dalam kapasitasnyasebagai Komisaris untuk melakukan verifikasi dan audit

• dinas dan kemudiansaya melihat di foto dukumentasi yang diperlihatkan oleh polisi saat diperiksa ;e Bahwa yang dirusaki saat itu adalah ruangan BKD I(Badan Kepegawaian Darah), 6(enam) buah pintu kaca pecah, Monitor komputer 6 (enam) unit rusak , Mesin ketik1 (satu) unit rusak, meja kayu 10 (epuluh) buah rusak, kaca lemari (satu) buahrusak,kaca lemari pintu katu 1 (satu) buah rusak, dan barangbarang tersebut tidakdapat digunakan lagi ;e Bahwa mengenai besarnya kerugian secara materil nantinya di audit

  oleh para terdakwa tersebut makabarangbarang yang mengalami kerusakan yang saya tahu antara lain :66 (enam puluh enam) pasang perlengkapan PHH.2 (dua) unit meja kerja.2 (dua) unit kaca lemari.12 (duabelas) kaca jendela.1 (satu) buah kipas angin.1 (satu) unit filing cabinet kayu.2 (dua) unit lemari.e Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena kecewa mendengarpengumuman hasil test CPNS K2 tersebut ;e Bahwa kerugian yang dialami akibat pengrusakan tersebut saya tidak tau nantinyadi audit

• MH1KC5214FK269788 yangdigunakan oleh terdakwa untuk melakukan penagihan uang para nasabah Koperasit LAMROARTA, namun terdakwa malah menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor inventaris kantor merkHonda Verza 150 warna putih KB 3043 TY Nosin : KC52E1267499, NokaMH1KC5214FK269788 kepada seorang nasabah yang berada didaerah pasar Bengkayang,yang mana nantinya motor tersebut akan diambil oleh pegawai Koperasi LAMRO ARTAlainnya , hal itu dilakukan sebelum terdakwa berangkat kedaerah Putusibau, Bahwa setelahdilakukan Audit

• 1 (satu) lembar Departemen Internal Audit Nomor:IA/DGU/V/19/IM/001 tanggal 01 Mei 2019.
• 2 (dua) lembar surat JOB Description PT. DIALOGUE GARMINDO UTAMA
• 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Gaji Pokok serta Tunjangan atas nama karyawan JOHAN SAPUTRA.
• 13 (tiga belas) Lembar Nota Penjualan DIALOGUE GARMINDO UTAMA.
• 3 (tiga) lembar bukti Klarifikasi Toko dan temuan Tim Audit.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

• menjatuhkan kepadaTerdakwa dengan pidana penjara selama (satu) tahun, oleh karenanya alasan danpertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangansendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding,akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertamaterhadap penjatuhan pidana denda dan hukuman pembayaran uang penggantiterhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo berdasarkan hasil audit

  BPKPperwakilan Aceh nilai kerugian negara sebrsar Rp. 199.910.760, (seratus sembilanpuluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) (VideLaporan hasil audit BPKP perwakilan Aceh No. 25/LHP/XVII.BAC/12/2011,tanggal 14 Desember 2011) ;Menimbang, bahwa Dalam Buku Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno KamarMAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia tahun 2012 memuat hasilhasil rapatkamar pidana yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2012yang menyatakan dalam tindak

• kesimpulan bahwa terdakwa sekitar bulan Februari 2015 sebagaiKaryawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) NGUDI BAROKAH diamana ia telah diberikankewenangan untuk mengambil uang di Kantor (Bon) melalui Kasir yang kemudiandisalurkan kepada nasabah peminjam dengan dibuatkan Kartu Perjanjian Pinjaman(Promes) dan sekaligus melakukan penagihan kemudian uang hasil penagihan harusdisetorkan kepada Kasir.Menimbang, bahwa sekitar bulan Januari 2016 saksi ULIL FATIKHIN yang selakuManager dari KSP NGUDI BAROKAH melakukan audit

  ,obahwa terdakwa sekitar bulan Februari 2015 sebagai KaryawanKoperasi Simpan Pinjam (KSP) NGUDI BAROKAHdiamana ia telah diberikan kewenanganuntuk mengambil uang di Kantor (Bon) melalui Kasir yang kemudian disalurkan kepadanasabah peminjam dengan dibuatkan Kartu Perjanjian Pinjaman (Promes) dan sekaligusmelakukan penagihan kemudian uang hasil penagihan harus disetorkan kepada Kasir.Menimbang, bahwa sekitar bulan Januari 2016 saksi ULIL FATIKHIN yang selakuManager dari KSP NGUDI BAROKAH melakukan audit

• Put.Nomor 17/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKSsebesar Rp. 203.702.810.175,99 ( dua ratus tiga milyar tujuh ratus duajuta delapan ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah komaSembilan puluh Sembilan sen) sehingga terjadi kerugian negara sebesarRp. 317.171.701.565, 85, ( tiga ratus tujun belas milyar seratus tujuhpuluh satu juta tujuh ratus satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiahkoma delapan lima sen) atau sekitar jumlah tersebut, sesuai denganLaporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian

  Angkasa Pura (Persero)adalah sebesar Rp. 203.702.810.175,99 ( dua ratus tiga milyar tujuh ratusdua juta delapan ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah komaSembilan puluh Sembilan) sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp.317.171.701.565, 85, ( tiga ratus tujuh belas milyar seratus tujuh puluhsatu juta tujuh ratus satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah komadelapan lima sen) atau sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan LaporanHasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan

  Put.Nomor 17/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKSBPKP dalam melakukan audit perhitungan kerugiannegara atas kegiatan pengadaan tanah PT.

  Put.Nomor 17/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKSInstansi yang berwenang menyatakan adatidaknya kerugian keuangan Negara adalahBadan PemeriksaKeuanganyangmemilikikewenangan konstitusional sedangkan instansilainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan/ Inspektorat/ Satuan KerjaPerangkat Daerah tetap berwenang melakukanpemeriksaan dan audit pengelolaan keuangannegara, namun tidak berwenang menyatakanataumendeclareadanya kerugiankeuanganNegara.UUD 1945 amandamen ke 3 pasal 23 E ayat (1)menyatakan : untuk

  Terjadi perbedaan penyebab/ asal kerugian keuanganNegara menurut BPKP dengan penyebab kerugiankeuangan negara menurut fakta yang dikemukakan olehHakim Pertama.Laporan hasil audit BPKP tanggal 5 Desember 2016 SR 761/ PW21/ 5/ 2016 menyebutkan penyebab/ asal kerugiannegara karena jumlah ganti rugi yang seharusnya dibayar olehPT. Angkasa Pura hanya sebesar 203.702.810.175, 99karena tanah negara tidak perlu dibayar. Sedangkan menurutHakim Pertama jumlah ganti rugi yang seharusnya dibayar olehPT.

• Sumut di Medan sudah 7 tahun ;Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang akuntansi dan auditing dan pendidikanformal Pasca Sarjana Akuntansi , diklat audit khusus seperti, investigasi,perhitungan kerugian keuangan negara, manajemen audit ;Bahwa ahli melakukan audit terhadap PD Pembangunan Kota Binjai tahun2007 tentang adanya pinjaman kepada pihak ketiga dikaitkan dengan peraturandaerah Pemko Binjai No.12 tahun 2005 tanggal 28 Nopember 2005 tentang PDPembangunan Kota Binjai ;Bahwa dalam untuk melaksanakan

  ;Bahwa pembayaran cicilan untuk bank BIN sebanyak 18 kali pembayaran dandari BANK Sumut sebanyak 13 kali pembayaran dan yang dibayarkan melaluiBendahara jadi total Rp.2.339.000.000, ;Bahwa benar pembayaran ke WONG CHIE CHING berasal dari rekening PDPembangunan Kota Binjai ;Bahwa hasil audit ahli dituangkan dalam No.SR6794/PW02/5/2012 tanggal 3Desember 2012 tentang laporan Hasil Audit Dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penyertaan ModalAPBD Kota Binjai tahun

  ahli dituangkan dalam No.SR6794/PW02/5/2012 tanggal 3Desember 2012 tentang laporan Hasil Audit Dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penyertaan ModalAPBD Kota Binjai tahun 2007 pada Perusahaan Daerah Pembangunan KotaBinjai terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.339.600.000, ;Bahwa pada saat Direktur Umum PD Pembangunan Kota Binjai dijabat oleh Ir.AYUB SAIFUL sejak 28 Juli 2010 sampai 2012 menggantikan jabatan DirekturUtama Terdakwa NAZRI KAMAL berakhir

  Oleh karena ituperbuatan Terdakwa yang mempergunakan uang kas PD Pembangunan KotaBinjai yang dananya berasal dari penyertaan modal Pemko Binjai untuk membayarhutang sebesar Rp. 1.000.000.000, kepada WONG CHIE CHING tidak dapatdibenarkan secara hukum ;Menimbang, bahwa pengeluaran dana yang tidak dapatdipertanggungjawabkan tersebut sesuai dengan keterangan ahli RUDI M.OSITORUS, SE dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara dan sesuai hasil audit ahlidituangkan dalam No.SR6794/PW02/5/2012 tanggal 3 Desember

  2012 tentanglaporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Penyimpangan Penyertaan Modal APBD Kota Binjai pada PerusahaanDaerah Pembangunan Kota Binjai terdapat kerugian kKeuangan negara sebesarRp. 2.339.600.000, ;118Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara telah terpenuhi ;Ad. 5.

• yang berhubungandengan pemeliharaan kebun Pemohon Banding;: bahwa berdasarkan formula tersebut, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkanadalah sebesar Rp373.990.877,00 / Rp228.748.222.418,00 x Rp370.242.963,00 =Rp605.327,00 karena X yaitu jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutangPajak Pertambahan Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai dalam tahun buku yang bersangkutan untuk PT Sime Indo Agro Tahun/Masapajak JuliDesember 2008 adalah Rp373.991.877,00 sesuai Audit