Nomor 830 K/Pdt/201412Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi secara tertulis padatanggal 30 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan KasasiNomor 106/Pdt.G/2012/ PN.Pdg. jo Akta Nomor 03/2014/Pdg., yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasiyang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebutpada tanggal 13 Februari 2014;Bahwa memori kasasi dari Tergugat II A,

;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti surat (P.1), dan (P.2) telah bermeterai cukup berupafotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakimmenilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakimberpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 50/Pat.G/2021/PA.

Perpanjangan Penuntut Umum NOMOR : B 1755 / N.4.14.3 / Euh.1 /03 /2014 tertanggal 19 Maret 2014 sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengantanggal 28 April3. Penuntut Umum NOMOR : PRINT 1058 / N.4.14.3 / Euh.2 / 04 / 2014tertanggal 28 April 2014 sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal17 Mei4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 262 / Pen.Pid / 2014 /PN.BKS tertanggal 14 Mei 2014 sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan12 Juni 2014;5.

diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, alatbukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian, dengan nominal meterai Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya sertamemuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, olehkarena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhisyarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang

(2) dan (3) dihubungkan denganPasal 54 dan 55 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sertaSEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang pada pokoknya bagi penyalahguna Narkotika wajibmenjalani Rehabilitasi Medis maupun Sosial di Lembaga yang ditunjuk olehPemerintah;Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 103 UU Nomor35 Tahun 2009 juncto PP Nomor 25 Tahun 2011 juncto Peraturan Bersama Nomor :01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun2014, Nomor PER005/AJA/03

/2014, dan Nomor PERBER/O1/III/2014/BNN,dihubungkan dengan surat Rekomendasi Hasil Asemen Nomor R/TAT079/III/2021/BNNP tanggal 10 Maret 2021 dengan rekomendasi bahwa berdasarkanhasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa TerdakwaRichard Andries Alias Ayong tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagaijaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatanmelalui rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalaniproses hukum

telah disampaikan pada tanggal 13 Nopember 2014tersebut .Menimbang, bahwa atas tanggapan / replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwatelah menyampaikan tanggapan / duplik atas replik Jaksa Penuntut umum teresebut secara lisan padatanggal 13 Nopember 2014 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah disampaikan padatanggall3 Nopember 2014 Juni tersebut .Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas Dakwaan Penuntut Umumtertanggal 11 MARET 2014 No.Reg.Perk :PDM154/Euh. 1/Pdang/03

/2014,sebagai berikut :Bahwa terdakwa ARMEDIA PUTRA Pgl.

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2014, No.48/0.5.45/Epp.2/03/2014 dengan jenis Penahanan Rutan selama paling lama 40hari sejak tanggal 29 Maret 2014s.d. tanggal 7 Mei 2014 ;3. Penuntut Umum tanggal 22 April 2014, No.Prin 63/0.5.45/Epp.2/04/2014dengan jenis Penahanan Rutan selama paling lama 20 hari sejak tanggal22 April 2014 s.d. 11 Mei 2014.4.

PDM106/Cimah/03/2014, Terdakwa telah didakwasebagai berikut :Bahwa terdakwa DIMAS DIDU DIRGAHAYU Alias MAS Bin ACA SUBRATA,pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 03.00 Wib atau pada suatuwaktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Tempat Parkir Rumah Sakit AllhsanBaleendah Jalan Kiastramanggala No.49 Kelurahan Baleendah KecamatanBaleendah Kabupaten Bandung atau setidaktidaknya di suatu tempat dalamdaerahhukum =PengadilanNegeriBaleBandung,mengambil barang sesuatu,yangseluruhnya atau sebagian

klausulharus mendapat dispensasi dari pengadilan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai degan P.10, danterhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara mutatismutandis dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimanapertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10tersebut merupakan fotokopifotokopi yang telah dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok denganaslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat buktitertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa

Reg.Perk : PDM08/TBALAI/03/2014 tertanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya MajelisHakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa SYAHRIAL TARIGAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaanmemberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke4KUHpPidana;2.

Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2014 Nomor : Print 35 /P. 2. 10/Euh.2/03/2014, terhitung mulai tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 23 Maret2014 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Maret 2014 terhitung sejaktanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 20145.

deRechtsvordering) tersebut;Hal. 8 dari 17 hal Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2018/PA.Blcn.Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan yang diajukanPara Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara, maka MajelisHakim berpendapat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.4, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakandapat diterima dan dipertimbangkan

PeraturanMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan berdasarkan ketentuan Pasal285 R.Bg., maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, harus dinyatakanterbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, alat bukti tersebut merupakanalat bukti autentik, sehingga terbukti anak Penggugat dan Tergugat yangbernama Anak lahir

gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) telah bermeteraicukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyasehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alatbukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undangundang Hukum Perdata danHalaman 14 dari 20 Putusan Nomor 172/Padt.G/2021/PA.BlicnPasal 3 Ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 2020 tentang BeaMeterai serta alat bukti tersebut telah di nazegelen sesuai ketentuanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis(P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materilsehingga harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), maka pengajuangugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Batulicin telah benar, karenawilayah tempat tinggal Penggugat berada di wilayah yuridiksi(kewenangan relatif) Pengadilan Agama Batulicin;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), maka diperolehketerangan bahwa

Fotokopi Surat Pemberitahuan Halangan Kekurangan PersyaratanModel N8 Nomor 101/Kua.15.9.5/PW.01/7/2020, tanggal O07 Juli 2020,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dilakukanpemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri KeuanganNomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinyakemudian diberi tanda P.7;.

klausulharus mendapat dispensasi dari pengadilan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai degan P.12, danterhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara mutatismutandis dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimanapertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12tersebut merupakan fotokopifotokopi yang telah dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok denganaslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat buktitertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa

PDM11/TPUL/MTWEH/03/2014 tertanggal 18 Maret 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa AGA DELAKU Als AGA Bin RAHAT terbukti secarasah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata penusuksebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undangundang DaruratNo. 12 tahun 1951.2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementaradengan

diajukan oleh Penggugatadalah surat keterangan, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang(Kepala Desa/Keuchik Gampong Daboih), yang menerangkan tentang tidakadanya keharmonisan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dalam membinarumah tangga, namun surat tersebut tidak dinazagalling/oenempelan meteraicukup oleh Kantor Pos yang berlaku, sehingga nilai surat bukti tersebut tidaksesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun1985 tentang Bea Meterai dan Permenkeu Nomor 70/PMK.03

/2014 tanggal 25April 2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan demikian MajelisHakim beralasan mengenyampingkan bukti tersebut dan tidak dapatdipertimbangkan;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugatsudah dewasa dan sudah bersumpah yang merupakan keluarga dekat (abangkandung) dan tetangga Penggugat, sehingga memenuhi syarat formalsebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., juga faktayang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor;. tanggal 02Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang telah dilakukanpemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri KeuanganNomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinyakemudian diberi tanda P.2; B.Saksi:1. SAKSI I , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Iburumah tangga, bertempat tinggal diPutusan Nomor 119/ Pdt.G/2017 /PA. Bjb.

tersebut belum cakap hukum, karenapenetapam ini akan dipergunakan untuk pencairan uang pensiunan,santunan kematian dan tunjangan anumerta serta keperluan lain yangmenyangkut atas nama almarhum Subekti Yuli Yanti binti Supodo diPemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14,tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 TentangTata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuaiketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang BeaMeterai;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan P.5sampai dengan P.14 telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat buktidalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwaHalaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA Bicnalat bukti surat tersebut telah