Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan Simpulan danrekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secaraekonomis, efisien dan efektif.3. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untukmemberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit.

Yangtermasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, auditterhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinanorganisasi dan audit yang bersifat khas.ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam Standar Audit inimeliputiaudit kinerja dan audit investigatif, sedangkan audit ataslaporan keuangan yang bertujuaan untuk memberi opini ataskewajaran penyajian laporan keuangan wajib menggunakan StandarPemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana diatur dalamperaturan perundangundangan.

Bahwa ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam Standar AuditPermenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 hanya meliputi auditkinerja dan audit investigatif, dan belum mengatur standar danprosedur Audit yang bersifat khas..

AudityaituAudit kKeuangan, audit tujuan tertentu dan audit kinerja.e Bahwa yang dimaksud dengan Audit perhitungan keuangan negarauntuk mengungkap ada atau tidaknya suatu kerugian negara , sehinggadi golongkan pada audit tujuan tertentu, audit kerugian negara biasanyamembantu penegak hukum menilai apa bukti bukti dianggap sudahcukup untuk menentukan suatu kerugian negara.e Bahwa proses permohonan data sampai menjadi laporan yangdisampaikan pada penyidik yaitu bahwa audit perhitungan keuangannegara

Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008, danselanjutnya laporan Hasil Audit No.

Semua TahuKita untuk segera di audit/diperiksa dengan agenda khususinvestigasi;. Bahwa akun piutang PT. Semua Tahu Kita sebesar Rp.966.900.619, dari Tahun 2004 hingga September 2015 belumada penyelesaiannya, meski telah di audit oleh Kantor AkuntanPublik Drs. Daniel Hassa;. Bahwa akun hutang Tuan Suhaili Saun (pemegang saham danselaku Pemohon) tercatat dalam Laporan Keuangan PT.

Bahwatertundanyapelaksanaan audit dan juga Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) adalah oleh karena PT.

Jelas dan terangdalam pasal ini diatur bahwa ada dulu hasil audit yang dilakukan oleh AkuntanPublik, baru kKemudian hasil audit oleh Akuntan Publik inilah yang secara tertulisdibawakan Direksi dalam RUPS. Sehingga nyata bahwa permohonanpermohonan tersebut diajukan hanya untuk mengganggu kegiatan perseroan;6.

Fotocopy surat Nomor 1851/STKA//2015, tanggal 4 Mei 2015 tentangpemberitahuan audit PT. Semua Tahu Kita (bukti T2);3. Fotocopy surat Nomor 003/II/SK.Jkt/2015, tanggal 23 Februari 2015 tentangproposal jasa audit (bukti T3);4.

Semua Tahu Kita yang dapat merugikan pihak perseroan,pemegang saham atau pihak ketiga;Menimbang, bahwa mengenai persoalan penunjukan Akuntan Publikyang akan melakukan pemeriksaan atau audit keuangan PT. Semua TahuKita ternyata hanya dilakukan secara sepihak oleh Direksi, dan bukandilakukan oleh Akuntan Publik yang diusulkan oleh Para Pemohon, menuruthemat Pengadilan juga tidak dapat dijadikan alasan bahwa pemeriksaanatau audit keuangan tersebut telah dilakukan secara tidak benar.

Status Saksi di PT.CSadalah Karyawan tetap yang mana Saksi bertanggung jawab ataspekerjaan Saksi kepada ARI SETYO NUGROHO selaku Legal PTDARMEX AGRO wilayah Riau.Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juli 2019, Saksi adaikutmendampingi tim Audit melakukan Audit Stock Opname PT.CS Baserahyang mana yang melakukan Audit adalah Saksi AKHIRMAN Als AKHIRBin ASMAWI dan saksi FRENGKI MARPAUNG alias MARPAUNGdengan disaksikan oleh Saksi NOFRIZAL, Saksi DIK SAPUTRA danTerdakwa.Bahwa Audit stock opname dilakukan

Bahwa Sesuai aturan perusahaan, sepengetahuan Saksi, Audit StockOpname dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali disetiap Pabrik atau adapermintaan khusus dari pihak Manajemen untuk dilakukan audit stockopname, dan dasar dilakukan Audit stock opname pada tanggal 04 Juli2019 tersebut karena ada temuan kadar air yang cukup tinggi sewaktuada pengiriman minyak CPO ke pelabuhan Bayas, Inhil.Bahwa dasar pembanding dalam melakukan audit stock opnameadalah Data Pelaporan Harian (DPH) pabrik yang bersangkutansebelum

audit dilakukan.Bahwa hasil pemeriksaan audit tanggal 04 Juli 2019 denganpembandingnya tanggal 03 Juli 2019, adalah : Tanggal 04 Juli 2019Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN TIk(Audit stock opname) :Tangki 3000 Ton sbb : Stock CPO : 990.356 kg.

3000 Ton dan 500 Ton, dengan tujuanHalaman 14 dari 52 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN TIkdilakukan Audit Stock Opname adalah untuk mengetahui jumlahketersediaan minyak CPO yang ada di setiap pabrik.Bahwa sesuai aturan perusahaan dan sesuai dengan yang Saksiketahui Audit Stock Opname dilakukan setahun dilakukan 3 (tiga) kalidisetiap Pabrik atau ada permintaan dari pihak Pabrik atau pihakManajemen untuk dilakukan audit stock opname.Bahwa dasar pembanding dalam melakukan audit stock opnameadalah Data

Bahwa sesuai aturan perusahaan, Audit Stock Opname dilakukansetiap 4 (empat) bulan sekali disetiap Pabrik atau ada permintaan daripihak Manajemen untuk dilakukan audit stock opname, dan dasar Saksimelakukan Audit stock opname adalah adanya Surat Tugas PerjalananDinas dari general Manager atau tim HRD dan audit stock opnametersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku MillControl.

TglBahwa Pemohon dan Termohon secara bersamasama dalam BeritaAcara FHO dimaksud secara khusus dan tegas menyatakan :Untuk Eskalasi dan Klaim Bunga atas keterlambatanpembayaran MC No. 21 November 2012 dan Retensi 5% akanditagihkan, setelah hasil audit BPKP perwakilan Provinsi JawaTengah telah selesai dan tersedianya alokasi dana.Bahwa Termohon telah mengajukan permohonan kepada BPKPProvinsi Jawa Tengah untuk melakukan evaluasi/audit terhadapperhitungan eskalasi Paket Pejagan Losari (SRIP) melalui

PW.04.01/SPUN.I.JTG/X/201415 tanggal 3 Oktober 2014perihal Permohonan Audit Paket Pejagan Losari (SRIP). No. PW.04.01/SPJN.IJTG/IX/2016 tanggal 15 September2016 perihal Permohonan Evaluasi Perhitungan Eskalasi PaketPejagan Losari (SRIP).Bahwa BPKP telah merespon dan menanggapi suratsurat Pemohontersebut sebagaimana tercantum dalam suratsurat BPKP sebagaiberikut : No. S3758/PW11/5/2015 tanggal 22 Desember 2014 halRisalah Hasil Pemaparan Permohonan Audit Paket Pejagan Losari (SRIP). No.

S1943/PW11/5/2016 tanggal 6 Oktober 2016 halPermohonan Evaluasi Perhitungan Eskalasi Paket Pejagan Losari (SRIP).Bahwa faktanya, dalam suratsurat BPKP tersebut tidak ada satupunyang memuat materi tetang hasil evaluasi/audit terhadap paketPejagan Losari (ic. terhadap Eskalasi dan Klaim Bunga atasketerlambatan pembayaran MC No. 21 November 2012 dan Retensi5%).Bahwa oleh karena hingga saat ini belum ada hasil audit dari BPKPterhadap Paket Pejagan Losari dan mengingat klausula dalamHalaman 5 dari 30

Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaankeuangan negara/daerah;e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaanprogram dan/vatau kegiatan yang dapat menghambatkelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga,audit klaim, audit investigatif terhadap kasuskasuspenyimpangan yang berindikasi merugikan keuangannegara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangannegara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangannegara/daerah, pemberikan keterangan ahli dan upayapencegahan korupsi;Bahwa merupakan

Memerintahkan Lembaga Auditor Pemerintah (Badan Pengawas Keuangan danPembangunan/BPKP) untuk melakukan Audit Atas Klaim Eskalasi Dan KlaimBunga Atas Keterlambatan Pembayaran MC No. 21, Nopember 2012.4. Menghukum Termohon (dh.

----------- M E N G A D I L I -----------------------------------------------------------------------------------------

1. DALAM PENUNDAAN:

• Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

2. DALAM EKSEPSI
   1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;
   2. Menyatakan objek sengketa berupa Laporan Hasil Audit

XIX.JYP/05/2017 tanggal24 Mei 2017, dengan Audit PKKN yang dilakukan Tergugat(BPKP) yang hasilnya adalah LHPKKN (obyek sengketa aBahwa di dalam lingkungan bidang audit, terdapat banyakjenis audit yang dilakukan auditor antara lain: auditkeuangan, audit operasional, audit kinerja, auditinvestigatif, audit klaim, audit penghitungan kerugiankeuangan negara, dan lain sebagainya.

;Bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugattidak dapat diperbandingkan dengan Laporan Hasil Auditrutin dari BPK RI sebagaimana didalilkan Penggugatkarena kedua audit tersebut memiliki jenis, metode, obyek,ruang lingkup dan tujuan audit yang jauh berbeda. ;Bahwa LHP Nomor 01.C/LHP/XIX.JYP/05/2017 tanggal 24Mei 2017 merupakan hasil pemeriksaan/audit kKeuangan(general audit) yang dilakukan BPK.

;Sedangkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia hanyamengatur prinsipprinsip audit yang bersifat umum, dan belummengatur secara spesifik jenis audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara.

;Bahwa di lingkungan bidang Auditing terdapat banyak jenis audit,antara lain audit keuangan, audit kinerja, audit dengan tujuantertentu, audit investigatif, audit klaim, audit penghitungankerugian keuangan negara, audit penyesuaian harga yangmasingmasing memiliki perbedaan dari jenis, metode,teknik/standar dan tujuan auditnya sehingga jenis audit tersebuttidak dapat dipersamakan. ; 220m enone nn ne reneeBahwa antara Audit dalam rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara yang dilakukan Tergugat dalam

;Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang pada pokoknyamenyatakan bahwa tindakan Tergugat bertentangan denganStandar Audit = Intern Pemerintah Indonesia terkaitpengkomunikasian/tanggapan hasil audit. ;Bahwa dalil Penggugat tersebut hanya pernyataan subyektif,karena faktanya tindakan Tergugat (melakukan Audit PKKN danmenerbitkan obyek sengketa a quo) tidak bertentangan denganStandar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Bahwa berdasarkan uraian di atas Laporan Hasil Audit DenganTujuan Tertentu Pada Satuan Kerja RS KUSTA DR.

Bahwa adapun standar audit yang dijadikan dasar oleh Tergugatuntuk melakukan audit adalah berdasarkan Standar Audit InternPemerintah Indonesia tahun 2013.

DenganTujuan Tertentu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008, pengertian Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah:1) Pasal 50 ayat (3), Audit dengan tujuan tertentu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidaktermasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud padaayat (2);2) Penjelasan Pasal 50 ayat (3), Audit dengan tujuan tertentuantara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraanSPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangan;Bahwa lebih spesifik Audit

dan hambatankelancaran pembangunan;2) audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT)/ Audit Investigasidilakukan oleh Inspektorat Investigasi Inspektorat JenderalKementerian Kesehatan RI sesuai dengan prosedur yangberlaku;3) kegiatan audit mengacu pada standar audit dan pedomanaudit yang berlaku;Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat beralasanargumentasi Tergugat yang menyatakan bahwa Laporan HasilHalaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUNJKT.Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan

Sebagaimana diatur dalam Bab II Huruf E Angka 2;Audit yang dilakukan oleh Tergugat adalah Audit dengan TujuanTertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi. Audit tersebutdilakukan atas pengaduan yang mengindikasikan adanya suatupenyimpangan yang merugikan Keuangan Negara, ataupenyimpangan kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, danhambatan kelancaran pembangunan.

Audit dilaksanakan tidak berdasarkan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik (AUPB).a.

Temuan Hasil Audit angka 19.

Audit Kinerja/Operasional yang dilakukan oleh Auditor InspektoratJenderal KESDM adalah Post Audityang artinya audit dilaksanakanterhadap kegiatan/ pekerjaan yang sudah selesai;d. Tim Auditor menyusun Program Kerja Audit (PKA), penganggaranwaktu audit serta menandatangani pakta integritas;e. Melakukan Expose PKA sebelum pelaksanaan audit.3.4 Proses Pelaksanaan Audita.

Untuk membedakan audit bisa dilihat dari tujuanauditnya, audit kinerja tujuannya adalah untuk menilai apakah kinerja suatuorganisasi, apakah yang di audit kinerja yang menjadi sasarannya itusudah melakukan 3 E, efisiensi, efektivitas, dan ekonomi, dalam pekerjaanproses menilai itu dimulai dari perencanaan sampai dengan laporan jadinanti kewajiban auditor membuat perencanaan audit sampai menyusunaudit program disana, jadi itu dilakukan ketika kita menyusun audit programitu dieksposkan di internal

pada sisi perencanaan, dari situ melangkah keHalaman 77 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUNJKT.pelaksanaan audit di lapangan sampai pelaporan dan disitu standar itudiberlakukan umum, siapapun itu tunduk pada standar ketika diamelakukan audit kinerja ada standarnya, ketika ia melakukan audit tujuantertentu atau audit yang lain ada standarnya, dan yang mengatur tentangstandar audit adalah Permenpan; Bahwa Ahli menerangkan Ketika melakukan audit perlu melakukanpengujian terhadap buktibukti

Audit InternalPada PT Bintang Selatan Agung auditor internal mempunyai peran yaitu dengan menyusun agenda audit dengan melakukan audit internalmutu, memverifikasi status temuan hasil audit sebelumnya, melaporkan hasil audit kepada wakil manajemen serta mengeluarkanpermintaan tindakan perbaikan.3. Direktur pemasaranMemastikan bahwa sistem pemasaran yang dilakukan berjalan secara efektif.4.

Kepala divisi pengadaan dan pembelianMemastikan permintaan pembelian material dan sparepart sesuai dengan keperluan, menyetujui permintaan barang sesuai dengankebutuhan serta memastikan barang telah diterima sesuai dengan pemesanan dan disimpan dengan baik digudang.Aktivitas Auditor Internal pada kas PT Bintang Selatan AgungAktivitas auditor internal dalam melakukan fungsinya adalah audit khusus yaitu audit yang dilakukan per periode (per tahun) dengan waktu satutahun dilakukannya audit.TemuanTemuan

Audit Internal yaitu terdapat kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh staff dan hilangnya nota pengeluaran rangkap.Data Kas Setelah dan Sebelum AuditPada data kas PT Bintang Selatan Agung sebelum dilakukannya audit diatas dapat dilihat total penerimaan dari pelanggan sebesar Rp.1.667.137.821 lebih rendah dibandingkan dengan setelah dilakukannya audit sebesar Rp, 1677.137.821.

Dari hasil pemeriksaan, tim auditor dapat menentukan apabila terjadinya penyimpanganyang terjadi.Tahap Perencanaan AuditPada tahap ini perusahaan merencanakan audit pada pertengahan bulan sebelumnya dan mengkoordinasikan kepada pihak yang berkaitan,yaitu pihak pemegang keuangan dan kepala devisi SDM, sehingga proses pengauditan tidak mengganggu proses operasi perusahaan.Kemudian auditor membuat program audit dan auditor membuat rencana audit yang meliputi programTahap Pengujian dan Pengevaluasian

Temuan Audit Internal:> Terdapat kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh staff yang tidak diperiksa kembali oleh atasan bagian tersebut.Kasus:> Pada akun kas sebelum dan sesudah dilakukannya audit berbeda.

dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja. sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menetapkan barang bukti berupa :- Hasil Verifikasi team audit dengan team ARD 2014 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Bukti yang dijadikan persangkaan kepada saya adalah hasil Audit GSAAlor tahun 2014 2015, yang tidak secara speksifik menyebutkan sar.Yoseph Datemoli (penggugat) ;halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 18 /Pid.B/2017/PN KIb4.Dalam Mediasi tersebut saya menerangkan ke pihakpihak yang ikutdalam mediasi sebagai berikut jika ada lagi uang yang dimanipulasidalam hasil audit 2014 2015 yang ditemukan oleh team audit makaSdr.

staf dari Dinas KetenagakerjaanKab.Alor, saksi, saksi koroan dan Terdakwa;Bahwa kalimat yang diucapkan terdakwa waktu perundingan sambilmenunjukan surat/kertas mengatakan ini adalah hasil audit atau temuanuang perusahaan yang diselewengkan oleh saudara Ope sebesarRp.362.411.931. sehingga saksi minta agar hadirkan team audit untukdiklarifikasi;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidakkeberatan (Sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;4.

dalam temuan hasil audit tidak disebut nama secara spesifik;Bahwa terdakwa hanya menyampaikan sebagai bahan pertimbangankarena sebelumnya berdasarkan pertemuan bulan Pebruari terdakwatelah sampaikan ke perusahaan dan perusahaan menyuruhmenyampaikan bahwa berdasarkan temuan awal sebesar Rp.3.000.000.tersebut tim audit dari pusat mengaudit Perusahaan GSA Trans NusaAlor dan ditemukan penyelewengan uang perusahaan' sebesarRp.362.411.931 tahun 20142015 diluar dari Rp.3.000.000.

hasil audit Team Audit ARD yang memuat terdapatnyapenyelewengan uang perusahaan berupa selisih pembukuan manual dengansistem sejumlah Rp. 186.182.931, dan bagasi yang tidak diinoput sama sekali disistem sejumlah Rp. 176.229.000, sehingga total keseluruhannya adalahRp.362.411.931 namun tidak secara tegas menunjuk siapa pelakunya termasuktidak tercantum nama korban sebagai pelakunya.

Menetapkan barang bukti berupa : Hasil Verifikasiteam audit dengan team ARD 2014 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;5.

, Jakarta Selatanuntuk Tahun Anggaran 2010 adalah tidakmenggunakan Pedoman Audit Kinerja(performance audit) yang berisi prosedur proseduryang telah ditetapkansesuai dengan KeputusanHalaman 19 dari 85 hal.

Bahwa Tergugat II dalam melakukan audit dalam perkara a quo, telahmelanggar ketentuan mengenai Audit Investigatif yang ditentukandalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 TentangStandar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yangmenyatakan: "Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan,Halaman 69 dari 85 hal. Put.

tanggal 16 Oktober 2012 (bukti TII11):Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara prosedur auditnyamenggunakan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012,karena Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor PER/05/M.PAN/03/2008 tidak pernah mengatur mengenaiprosedur audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut;Bahwa dalam Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 dinyatakanbahwa:ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam standar audit ini meliputiaudit kinerjadan audit

Jkt.4/11/2011 tertanggal 22 November 2011;Bahwa Tergugat II dalam melakukan audit dalam perkara a quo,telah melanggar ketentuan mengenai Audit Investigatif yangditentukan dalam Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah,yang menyatakan: "Audit investigatif adalah proses mencari,menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yangbertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu

Nomor 1440 K/Pdt/2017Sehingga hasil audit BPK tersebut tidak bisa diperbandingkandengan LHPKKN yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/ semulaTergugat II (BPKP);Bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negarayang diterbitkan Pemohon Kasasi/Semula Tergugat II (BPKP)tersebut juga tidak bertentangan dengan laporan hasil audit yangditerbitkan BPK karena Pembanding/semula Tergugat II juga telahmenginformasikan laporan hasil audit BPK tersebut dalam LHPKKNyang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi

DEDE SURYADI kepada perusahaandengan cara mendatangi konsumen yang tertera pada Faktur danmengkonfirmasi kebenaran atas faktur terbuka yang belumdibayarkan; Bahwa pelaksanaan Audit Internal CV.

SUPRA USADHATAMA cabang Bogor, Faktur Penjualantersebut diminta sebagai dasar data Pelaksanaan Audit untukmengecek kebenaran atas faktur tersebut; Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 saksimengetahui hasil audit yang dilakukan Tim Audit Internal PT.SUPRA USADHATAMA cabang Bogor dari kepala cabang saksiYOGA MUSTAKIM dengan hasil Audit Internal didapat kesimpulanada 28 (dua puluh delapan) Faktur Terobuka yang Faktur tersebutmerupakan Faktur Fiktif yang barang produk yang dipesan di Fakturtersebut

SUPRA USADHATAMA cabang Bogor saksi FITRIAAGUSTINA serta Tim Audit Internal dan kepala cabang saksi YOGAMUSTAKIM melakukan Konsulidasi terhadap hasil Audit Internalyang dari Hasil Audit Internal tersebut didapat kesimpulan ada 28(dua puluh delapan) Faktur Terbuka yang Faktur tersebutmerupakan Faktur Fiktif yang barang produk yang dipesan di Fakturtersebut tidak sampai kepada konsumen tetapi barangnya dijualsendiri oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp 134.651.718,(seratus tiga puluh empat juta enam

SUPRA USADHATAMA cabangBogor yang dilakukan tim audit bahwa ditemukan adanya 28 (duapuluh delapan) faktur fiktif yang dibuat sdr.

28 (dua puluh delapan) faktur fiktif tersebut dibuat Terdakwa secara fiktifatau palsu seolah olah adanya pesanan atas konsumen atau toko tersebut, dandikuatkan saat Tim Audit Internal PT.

Sidoarjo;

Semesta Nustra Distrindo Surabaya Depo Madiun melalui Saksi SANTOSO selaku Koordinator Audit Intern PT. Semesta Nustra Distrindo Surabaya.

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah ) ;

Semesta Nustra Distrindo Surabaya depo madiun bergerakdibidang distributor makanan ringan/snack;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai coordinator audit internPT. Semesta Nustra Distrindo Surabaya adalah Melakukan audit kas, audit faktur, audit gudang dan validasi fakturpenjualan ke konsumen;Halaman 37 dari halaman 79 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjy Membuat laporan hasil audit ke direktur operasional;v Area kerja meliputi seluruh kantor cabang PT.

Semesta Nustra Distrindo Surabaya depo madiun bergerakdibidang distributor makanan ringan/snack;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai coordinator audit internPT. Semesta Nustra Distrindo Surabaya adalahHalaman 45 dari halaman 79 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjy Melakukan audit kas, audit faktur, audit gudang dan validasi fakturpenjualan ke konsumen;v Membuat laporan hasil audit ke direktur operasional;v Area kerja meliputi seluruh kantor cabang PT.

Semesta Nusira Distrindo Surabaya depo madiun bergerakdibidang distributor makanan ringan/snack; Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai coordinator audit internPT. Semesta Nustra Distrindo Surabaya adalah Melakukan audit kas, audit faktur, audit gudang dan validasi fakturpenjualan ke konsumen;v Membuat laporan hasil audit ke direktur operasional;v Area kerja meliputi seluruh kantor cabang PT. Semesta Nustra DistrindoSurabaya; Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya wilayah kerja PT.

Semesta Nusira Distrindo Surabaya depo madiun bergerakdibidang distributor makanan ringan/snack; Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai coordinator audit internPT. Semesta Nustra Distrindo Surabaya adalah Melakukan audit kas, audit faktur, audit gudang dan validasi fakturpenjualan ke konsumen; Membuat laporan hasil audit ke direktur operasional;v Area kerja meliputi seluruh kantor cabang PT.

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) eks. laporan hasil pemeriksaan khusus (Internal Audit) Kantor ASDC Cabang Jeumpa An. Mantan PU-ML Sarmila No. 28/IA-ASDC/XI/2013 tgl 22 Nopember 2013;- 1 (satu) lembar Surat pemeriksaan Rutin No. 020/IA-ASDC/IX/2013, yg ditujukan kepada Karyawan ASDC Cabang Jeumpa An.

dari Staf Internal Audit ASDC Bireuen an.

Iskandar;e Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan sosialisasiprogram ASDC, mencari nasabah dan mengambil setoran dari para nasabahdan menyetorkannya kepada akuntan ASDC Cabang Jeumpa;e Bahwa terdakwa adalah karyawan pada kantor ASDC dan menerima gaji dariASDC;e Bahwa dari laporan hasil Audit yang dilakukan oleh staf Internal Audit yaitusaksi T. Rahmad Danil Bin T.

ISKANDAR, dibawah sumpah dipersidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai karyawan ASDC CabangJeumpa dan saksi sebagai Karyawan ASDC Pusat;Bahwa saksi adalah Auditor Internal pada ASDC Pusat (Bireuen);Bahwa saksi kenal terdakwa saat bertemu di rumah terdakwa, setelahmenerima Laporan Audit dari Tim Audit Internal;Bahwa saksi melakukan Audit atas dasar Surat Tugas dari Pengurus terhadapterdakwa;Bahwa saat itu terdakwa sebagai pendamping Mikro Loan pada

dari tim internal ASDC Bireuen;Bahwa yang melakukan audit terhadap setoran dana nasabah dari KantorASDC Bireuen adalah T.

RAHMAD DANIL selaku = Staf Internal Audit ASDCooperative Bireuen berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 021/AIASDC/IX/2013, tgl 25September 2013, untuk melakukan pemeriksaan / Audit di Kantor ASDC Cabang Jeumpadengan Objek Khusus Staf Pendamping Usaha Atas nama SARMILA BINTI SAMSUAR,dan berdasarkan hasil Audit Internal terhadap Kantor ASD Cooperative Cabang Jeumpapada tanggal 26 September 2013 s/d 30 oktober 2013 ditemukan adanya 58 (Lima PuluhDelapan) dana nasabah ASD Cooperative Cabang Jeumpa yang

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PENGAWASANKEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA, cq KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASANKEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH,SELAKU TIM AUDIT PENYELESAIAN SURAT PERINTAH MULAIKERJA (SPMK) PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (BPBA) tersebut;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADANPENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANREPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq KEPALA KANTORBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI ACEH, SELAKU TIM AUDITPENYELESAIAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAALAM (BPBA)VSAKMAL, DKK

Menyatakan Tindakan Tergugat III berupa menunjuk Tergugat V untukmelakukan audit atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikandan menunjuk Tergugat IV untuk melakukan penaksiran jumlah hargapekerjaan yang akan dibayar terhadap pekerjaan Penggugat yang telahselesai/difungsikan dua tahun sebelumnya, bukan ketika pekerjaan ituselesai Penggugat kerjakan 100% adalah tindakan melawan hukum yangdilakukan oleh Penguasa dan bertentangan dengan azas kepatutan yangtelah merugikan Perusahaan Penggugat

Menyatakan tindakan Tergugat berupa:Tidak membuat kontrak pekerjaan atas permintaan Penggugatseketika pekerjaan itu selesai Penggugat kerjakan pada tanggal 22Maret 2011;Tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dantidak memproses pembayaran 100% seketika pekerjaan itu selesaidan Penggugat mengajukan penagihan 100%;Menjadikan hasil taksiran Tergugat IV dan hasil audit Tergugat Vsebagai dasar dalam penerbitan SPPBJ (Gunning) No.009/KEPPNL/BPBA/III/2011 tanggal 11 Maret 2013:Menentukan

Ill dan Perusahaan Penggugat;Menyatakan Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya PekerjaanPengaman Pantai Suak Ujung Kalak Kecamatan Johan PahlawanKabupaten Aceh Barat yang telah ditandatangani oleh Tergugat ,Tergugat Il, Penggugat dan disetujui serta ditandatangani olen KepalaDinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Aceh Barat adalah sah danberkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat , Il, Ill danPerusahaan Penggugat;Menyatakan tindakan Tergugat III berupa menunjuk Tergugat V untukmelakukan audit

Tidak membuat kontrak pekerjaan atas permintaan Penggugatseketika pekerjaan itu selesai Penggugat kerjakan pada tanggal 22Maret 2011: Tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan tidakmemproses pembayaran 100% seketika pekerjaan itu selesai danPenggugat mengajukan penagihan 100%; Menjadikan hasil taksiran Tergugat IV dan hasil audit Tergugat Vsebagai dasar dalam penerbitan SPPBJ (Gunning) Nomor 009/KEPPNL/BPBA/III/2011 tanggal 11 Maret 2013: Menentukan nilai pekerjaan dalam Kontrak

Nomor 823 PK/Pdt/2017SELAKU TIM AUDIT PENYELESAIAN SURAT PERINTAH MULAIKERJA (SPMK) PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGANBENCANA ALAM (BPBA) tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauankembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Pemohon adalah Pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum;
3. Menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan audit publik terhadap Turut Termohon (PT.

Chiringuito Del Kabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasa kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiartha dan Anggriawan untuk melakukan pemeriksaan audit publik Turut Termohon (PT.

Chiringuito Del Kabron) demi kepentingan audit tersebut secara jujur dan transparan;

Bahwa alasan Para Pemohon untuk meminta audit terhadap Turut Termohon(PT.

dilakukan oleh pihakpihak yang berada dalam perusahaan yang dapatdilakukan setiap tahun dan audit eksternal yang dilakukan oleh seorangAkuntan Publik, dimana perusahaan dapat menunjuk/meminta seorangAkuntan Publik untuk melakukan audit apabila perusahaan memerlukanadanya independensi ataun keobyektifitasan dari hasil audit internal.

Syaratnya adalah adanyapersetujuan dari para pemegang saham atau pihakpihak yang terlibat dalamperseroan atau pihakpihak yang terlibat konflik dalam perseroan danketentuan ini termuat dalam UU Perseroan Terbatas;Bahwa tidak ada ketentuan suara dari para pemegang saham untukmelakukan audit karena audit dapat dilakukan karena adanya pihak yangmerasa dirugikan dengan memohon kepada audit untuk melakukan audit, halini berbeda dengan penyelenggaraan RUPS yang membutuhkan ketentuankuorum suara;Bahwa yang

harus membayar biaya audit jika dilakukan audit dalamperusahaan adalah perusahaan karena audit dilakukan untuk kepentinganperusahaan ;Bahwa audit internal dilakukakan untuk kepentingan internal perseroandalam keadaan perusahan normal atau tidak ada persoalan hukum.

Nomor 137/Padt.P/2021/PN DpsBahwa apabila perusahaan tidak mempunyai dana untuk melakukan auditeksternal maka para pemegang saham harus membuat kesepakatan untukmembayar biaya audit tersebut oleh karena audit dilakukan untukkepentingan perusahaan atau kepantingan pemegang saham sebagaipemilik perusahaan;Bahwa pelaksanaan pemeriksaan audit dapat dilakukan berdasarkanpermintaan/permohonan dari perusahaan atau berdasarkan permintaan dariperseroan yang berkepentingan atau audit dapat dilaksanakan dari

) menyatakan bahwa:Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapatdikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini:1.

Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opiniatas kewajaran penyajian laporan kKeuangan sesuai dengan prinsipakuntansi yang diterima umum;2. Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan danrekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis,efisien dan efektif:3. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untukmemberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit.

Yang termasukdalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalahyang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yangbersifat khas;Ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam Standar Audit ini meliputiaudit kinerja dan audit investigatif, sedangkan audit atas laporanHalaman 47 dari 65 hal. Put.

Bahwa proses audit dan laporan hasil audit yang dilakukan olehPemohon Kasasi/Semula Tergugat V telah dilaksanakan secaraindependen, obyektif, cermat, profesional dan berimbang;Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi/Semula Tergugat V dalammelaksanakan audit telah melakukan identifikasi masalah, analisis danevaluasi berdasarkan latar belakang audit, dan telah menguraikannyasecara obyektif dan berimbang, sehingga proses audit dan pelaporannya(laporan audit) telan sesuai dengan standar umum audit

APIP yangmeliputi independensi, Obyektifitas, Keahlian serta KecermatanProfesional, sehingga proses audit dan pelaporannya (laporan audit)telah sesuai dengan standar umum audit APIP yang moeliputiindependensi, Obyektifitas, Keahlian serta Kecermatan Profesional:Dengan demikian, Judex Facti Telan Salah Menerapkan Hukum dalammenyimpulkan proses audit hingga proses pelaporannya berupa hasil audittidak sesuai dengan standar umum audit APIP yang meliputi independensi,obyektifitas, keahlian dan kecermatan

Objek sengketa) a quo merupakan landasan hukum yangmendasari terbitnya Laporan Hasil Audit Investigasi IBI ItjenKemenkeu.

Seharusnya landasan hukum tersebut didasari olehHalaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 58/G/2016/PTUNJKTSurat Tugas yang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal, bukanoleh Tergugat sesuai Pedoman Audit Investigasi InspektoratBidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal DepartemenKeuangan Tahun 2007;Tergugat Melanggar Pedoman Audit Investigasi Inspektorat BidangInvestigasi Pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Tahun2007;1.Dalam Pedoman Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasipada Inspektorat

Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2007angka 3.24 Bagian Ill Uraian Hasil Audit butir 4 dinyatakan: STIRJEN No.

melanggar Peraturanperundangundangan, Pedoman Audit Investigasi InspektoratBidang Investigasi Pada Inspektorat Jenderal DepartemenKeuangan tahun 2007 Halaman 78/153 bab Umum angka 1.2 :..

Surat Tugas yang menjadi objek sengketa yaituLaporan Hasil Audit Investigasi IBI tertanggal 17 Juni 2010, yang menurutPenggugat telah merugikan kepentingannya karena dari hasil LaporanHasil Audit Investigasi IBI tersebut telah mencermarkan nama baikPenggugat.

SR77/PW02/5/2013, tanggal 02 Juli 2013 tentangLaporan Hasil Audit dalam Rangka penghitungan kerugian keuangannegara atas dugaan tindak pidana Korupsi pada kegiatan PenagihanRekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran2012 yang ditujukan kepada Tergugat Il ;Bahwa Laporan Hasil Audit BPKP No.

PER/5/M.PAN/ 03/2008 tentang Standard AuditAparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta Audit/penghitungankerugian keuangan Negara yang dilakukan Tergugat adalah tidakmengakui pembayaran yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan Tirtanadi,seperti Gaji, THR, biaya Operasional, dll, padahal semua sudahdibayarkan dan ada bukti penerimaanya;Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki wewenang untukmelakukan penghitungan/audit kerugian keuangan negara serta tidakmemenuhi prosedur Audit/penghitungan sebagaimana

mestinya, makaPerbuatan Tergugat yang telah melakukan audit penghitungan kerugiankeuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil AuditBPKP No.

SR77/PW02/5/2013, tanggal 02 Juli 2013 tentang LaporanHasil Audit dalam Rangka penghitungan kerugian keuangan negara atasdugaan tindak pidana Korupsi pada kegiatan Penagihan Rekening AirPDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dapatdikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum, sehingga demihukum Laporan Hasil Audit BPKP No.

Menyatakan Perbuatan Tergugat Ill yang telah menjadikan hasilLaporan Audit Tergugat Nomor: SR77/PW02/5/2013 tertanggal 02Juli 2013 untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara padatingkat penuntutan adalah Perbuatan Melawan Hukum;5. Menyatakan tidak berdaya laku dan tidak berkekuatan hukum LaporanHasil Audit BPKP No.

Penyusunan Pedoman dan Instrumen (SOP Audit).; 2. Sosialisasi Pedoman dan Instrumen (SOP Audit).; 3. Pelaksanaan Joint Audit. ; 1104.

dengan pola Join Audit.

Penyusunan Pedoman dan Instrumen (SOP Audit).; 2. Uji Coba pedoman dan Instumen (SOP Audit).; 3. Finalisasi Pedoman dan Instrumen (SOP Audit).; 4. Sosialisasi Pedoman dan Instrumen (SOP Audit).; 5. Pelaksanaan Joint Audit. ; 6.

Uji Coba pedoman dan Instumen (SOP Audit). ; 3. Finalisasi Pedoman dan Instrumen (SOP Audit).; 4. Sosialisasi Pedoman dan Instrumen (SOP Audit).; 5. Pelaksanaan Joint Audit.; 6. Pelaporan Join Audit. ; 137Saksi mendapatkan honor, uang harian dan transportasi serta biaya hoteldan saksi menandatangani surat tanda penerimaan uang.

Mei 2009.1 (satu) bendel Dokumen Audit Sarpras I di Provinsi MalukuUtara bulan Mei 2009.1 (satu) bendel Dokumen Audit Sarpras I di Provinsi Sumutbulan Mei 2009.1 (satu) bendel Dokumen Audit Sarpras I di Provinsi Kaltengbulan Mei 2009.1 (satu) bendel Dokumen Audit Sarpras I di Provinsi Kalselbulan Mei 2009.1 (satu) bendel Dokumen Audit Sarpras I di Provinsi PapuaBarat bulan Mei 2009.1 (satu) bendel dokumen Audit Sarpras di Provinsi NTTtanggal 2 September 20091 (satu) bendel dokumen Audit Sarpras