Ditemukan 25838 data
1.UJANG WIJANARKO, SH
2.YULIATI, SH., MH
Terdakwa:
ZAINAL ILMI als UNYUNG bin H. ZAINUDIN
360 — 6
Wardi melakukan kegiatan penambanganemas tersebut;Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan emas diPantar Kabali Desa Muroi Raya, Kecamatan Mantangai, KabupatenKapuas, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut awal mulanya tim dariPolres Kapuas melakukan penyusuran jalan DAS Muroi denganmenggunakan sarana atau transportasi air berupa ketinting dari TelukBatu menuju ke hulu arah Pantar Kabali Desa Muroi Raya, KecamatanMantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, kemudiantim dari Polres
Mardi adalah situasi di tengah hutan atau lahan/tanah yang jauh dariperkampungan dan jarak dari pinggir sungai DAS Pantar Kabali DesaMuro!
Wardi melakukan kegiatan penambanganemas tersebut;Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan emas diPantar Kabali Desa Muroi Raya, Kecamatan Mantangai, KabupatenKapuas, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut awal mulanya tm dariPolres Kapuas melakukan penyusuran jalan DAS Muroi denganmenggunakan sarana atau transportasi air berupa ketinting dari TelukBatu menuju ke hulu arah Pantar Kabali Desa Muroi Raya, KecamatanHalaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN KIkMantangai, Kabupaten
Mardi adalah situasi di tengah hutan atau lahan/tanah yang jauhdari perkampungan dan jarak dari pinggir sungai DAS Pantar KaballiDesa Muroi Raya kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) meter dan padawaktu itu di lokasi atau lahan tempat melakukan penambangan emastersebut sangat ramai dan cerah karena sebagian Terdakwa membawakeluarganya;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;Saksi H. HARDI ETEM N Alias H.
19 — 2
sebagai berikut:Gill cle Us Cay iaally tia lla;Artinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya) mutah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orangorang yang takwa.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka terdapatkewajiban kepada bekas suami yang redaksinya sebagai berikut:alaall gllaall = yj le Gaad SrUbtl els 5M ebadil 13) AGLall ys Cy ger Vlg qusltill uaallASYI pes4allane das
5M) CIS NY) cg AT cladil gh Cuts Yi gal ag pealls Aadbnall atin y jl Antal) aie J seal bsala yb lei shy 3580 I Gill) GUalLJ shall Sui Aallans das jl) GUIS 13) ded y Ligne GUS 1) AIS jeall edavad ee!
GasAsrell sh Aygll Cuil Le Lage SS SI yah gd GE punclll (68 al Ga das ily cy jllYLy s gl Adacoll iPasal 87(1) Harta bawaan dari masingmasing suami dan istri dan harta yang diperolehmasingmasing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaanHal 26 dari 33 him.
Putusan No.0389/Pdt G/2017/PA Bwi. 13 Romadion 1438 / 08.06.2017Pasal 97: Janda atau duda cerai hidup berhak seperdua dari harta bersamasepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawnan.Menimbang, bahwa harta bersama suamiistri itu tidak terikat atas namasiapapun dari yang bersangkutan maupun masih atas nama orang lain, hal inisesuai dengan maksud Pasal 1 ayat 6 Kompilasi Hukum Islam:Ss) Decal abel) Cay yell SS) lll cLSall alsai U4) Otis)das 5M sh eS age easy codll halls 4S na gi lg jl Bae
MARTINO ANDREAS DAVID PARDAMEAN, SH.,MH
Terdakwa:
KONSTANTINUS VICTOR, S.Hut Anak JOHN DAMIANUS
103 — 43
penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijauhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) rangkap Surat Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor : S.339/V-RHL/2012 tanggal 23 Agustus 2012, perihal Rehabilitasi Hutan pada Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Model (foto copy legalisir);
- 1 (satu) rangkap Surat Kepala Balai Pengelolaan DAS
tanggal 5 Desember 2012 (foto copy legalisir);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.16/BPPHP.X-1/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Kementerian Kehutanan DIPA Bagian Anggaran 029 Tahun Anggaran 2013 (foto copy legalisir);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS
Kapuas Hulu (foto copy legalisir);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS Kapuas Nomor : SK.96/ BPDAS.KP/2013, Tanggal 4 Februari 2013, tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa RHL dan KPHP Model Kegiatan DIPA BA 029 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Tahun 2013 pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab.
Kapuas Hulu (foto copy legalisir);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS Kapuas Nomor : SK.97/ BPDAS.KP/ 2013, tanggal 4 Februari 2013, tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan RHL dan KPHP Model Kegiatan DIPA BA 029 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Tahun 2013 pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab.
Kapuas Hulu (foto copy legalisir);
- 1 (satu) rangkap Surat Kepala Balai Pengelolaan DAS Kapuas Nomor : S 303/BPDAS.Kp.1/2013 tanggal 6 Mei 2013, perihal Pelaksanaan Penanaman Rehabilitasi Hutan Tahun 2013 (foto copy legalisir);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS Kapuas selaku Kuasa Penggunaan Anggaran DIPA Petikan BA 029 Tahun Anggaran 2013 Nomor : SK.201/BPDAS.Kp/2013 tanggal 17 Mei 2013, tentang Revisi SK.62/BPDAS.Kp/2013 tentang Rincian Anggaran Belanja
Menyatakan barang bukti berupa :Halaman 2 dari 135 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2021/PN Ptk. 1 (satu) rangkap Surat Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DaerahAliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor : $.339/VRHL/2012 tanggal23 Agustus 2012, perihal Rehabilitasi Hutan pada Kesatuan PemangkuanHutan (KPH) Model (foto copy legalisir);1 (satu) rangkap Surat Kepala Balai Pengelolaan DAS Kapuas Nomor :$.360/BPDAS.Kp/2012 tanggal 10 September 2012, perihal RehabilitasiHutan pada KPH Model (foto copy legalisir
Kapuas Hulu (foto copy legalisir);1 (satu) rangkap Surat Kepala Balai Pengelolaan DAS Kapuas Nomor : S303/BPDAS.Kp.1/2013 tanggal 6 Mei 2013, perihal PelaksanaanPenanaman Rehabilitasi Hutan Tahun 2013 (foto copy legalisir);Halaman 3 dari 135 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2021/PN Ptkd,1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DASKapuas selaku Kuasa Penggunaan Anggaran DIPA Petikan BA 029Tahun Anggaran 2013 Nomor : SK.201/BPDAS.Kp/2013 tanggal 17 Mei2013, tentang Revisi SK.62/BPDAS.Kp
Menetapkan barang bukti berupa:Halaman 129 dari 135 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2021/PN Ptk. 1 (satu) rangkap Surat Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DaerahAliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor : $.339/VRHL/2012 tanggal23 Agustus 2012, perihal Rehabilitasi Hutan pada Kesatuan PemangkuanHutan (KPH) Model (foto copy legalisir);1 (satu) rangkap Surat Kepala Balai Pengelolaan DAS Kapuas Nomor :$.360/BPDAS.Kp/2012 tanggal 10 September 2012, perihal RehabilitasiHutan pada KPH Model (foto copy legalisir
Kapuas Hulu (foto copy legalisir);1 (satu) rangkap Surat Kepala Balai Pengelolaan DAS Kapuas Nomor : S303/BPDAS.Kp.1/2013 tanggal 6 Mei 2013, perihal PelaksanaanPenanaman Rehabilitasi Hutan Tahun 2013 (foto copy legalisir);Halaman 130 dari 135 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2021/PN Ptkd,1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DASKapuas selaku Kuasa Penggunaan Anggaran DIPA Petikan BA 029Tahun Anggaran 2013 Nomor : SK.201/BPDAS.Kp/2013 tanggal 17 Mei2013, tentang Revisi SK.62/BPDAS.Kp
14 — 7
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah,lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halanganyang sah, karenanya Termohon dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkanpermohonan Pemohon telah memenuhi alasan formil dan tidak melawanhukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab lanatut Thalibin juz M halaman 338yang berbunyi ;das
13 — 8
No.286/Pdt.G/2014/PA Mrs.sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yangbahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud; ahwa keadaan rumah tangga yang sudah seperti itu%PDF1 A%ADAYAAY2 0 objstreamxceyZlk,E%S@WOUDSCEUS powdm@aAa OKcAzi@riZ dauw)EX%l2i+UpddiY lE 6VH$das * 6 "(H"(PA:$di,2, 6...E@*6y* v$tnIEWvayNO't=6'AGOAUR> CliclakEQkeiQJIEd!2?=OJNie,i6 pROSA:C0ce6ALWVI:?
12 — 1
Penggugatmenikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka; bahwa, setelah agad nikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggakl di rumahorang tua Penggugat selama 2 tahun, sudah dikaruniai seorang anak, nama: XXX, ikut Penggugat; bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namunsejak 4 tahun 9 bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak,sebab Tergugat pamit kerja ,anum sampai sekarang sudah 4 tahun 9 bulan tidakpermah kembali das
HENGKI NELDO,SH
Terdakwa:
RINOLDI Pgl. INOK
71 — 21
Majelis Hakim berdasarkan hasilpemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati ternyata perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum sehingga harus dibebaskan dari dakwaan akantetapi di sisi lainnya dari perspektif kultur masyarakat Indonesia pada umumnyaternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di pengadilan dianggaptelah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan tersebut sehinggaadanya persepsi yang berbeda antara das
sollen dan das sein atau antaraperspektif hukum dengan perspektif apa yang merupakan asumsi dari kulturmasyarakat Indonesia pada umumnya ;Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN TjpMenimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis terdakwa ternyatadengan diadili dan dijadikan terdakwa dalam perkara ini maka dapat dikatakansebagai sebuah sejarah perjalanan kelam bagi kehidupan terdakwasebagaimana teori tabularasa dari John Locke dan sekaligus pula akanmenimbulkan stigma bagi kehidupan terdakwa
pada umumnya ;Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilanterdakwa dan kultur masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimanaterdakwa tinggal dan dibesarkan, maka Majelis berpendirian bahwapertimbangan yang majelis hakim uraikan sebagaimana konteks di atas telahmempertimbangkan aspek dan dimensi LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICEdan SOCIAL JUSTICE atau lebih tegasnya lagi putusan dan pertimbanganmajelis telah mempertimbangkan dimensi TEORETIS, NORMATIF danPRAKTIK antara das
sollen dengan das sein ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslahdipulinkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalamtahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu berupa : 1 (Satu) helai celana dalam warna
45 — 7
Cianjur;1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0188/02904.2.01/12/2012 tanggal9 Desember 2011 omen nn nnn nn nn ne enn ncn nn nn ne nnn nn ncnennnne1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan das CitarumCiliwung Nomor : SK.80/BP.DAS.CTW.3/2012 Tentang Penetapan LokasiKebun Bibit Rakyat dan Kelompok Tani / Masyarakat Pelaksana KegiatanKebun Bibit Rakyat (KBR) Wilayah Balai Pengelolaan DAS CitarumCiliwung Tahun 2012 Tanggal
PT. DUTA ARTA SEMPANA
Termohon:
PT. MULTI GRAHA PRATAMA
101 — 29
149.511.089, SJDAP/022017/0612. 15 03 P21FPDAP/032017/079 5017 Rp. 365.886.893, SJDAP/032017/0793. 05 07 P22FPDAP/072017/234 ea7 Rp. 321.645.889, SJDAP/072017/2344. 29 08 P23FPDAP/082017/301 5017 Rp. 20.824.980, SJIDAP/082017/3015. 18 01 P24FPDAP/012018/025 2018 Rp. 2.374.763, SJDAP/012018/0256. 18 01 P25FPDAP/012018/024 5018 Rp. 88.056.280, SJDAP/012018/0247. 29 10 P26FPDAP/102018/350 5018 Rp. 541.033.132, SJIDAP/102018/3508. 29 10 P27FPDAP/102018/360 5018 Rp. 2.851.200, SJDAP/102018/3609. 083/DAS
: FDDAP/032017/079 mcp/RBP100 ;Hal 18 Halaman Putusan No.107/PDT.SUS.PKPU/2019/PN.NIAGA.Jkt.Pst.29.30.ie.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.Bukti P23A: Foto copy FAKTUR PENJUALAN NO: NO: FPDAP/082017/301Pembelian Barang kena Pajak/Penerimaan bukan Pajak ;Bukti P23B: Foto copy FAKTUR PAJAK Kode dan Nomor seri Faktur Pajak:010.00117.03598450 ;Bukti P23C : Foto copy TANDA TERIMA PT Multi Graha Pratama TamanKebon Jeruk (Intercon) Blok AA 1 No.2223 Meruya ilir JakartaBarat Kwitansi/faktur: Fk FP DAS
/022017/301 TN P 429 ;Bukti P24A: Foto copy FAKTUR PENJUALAN NO: FPDAP/012018/025Pembelian Barang kena Pajak/Penerimaan bukan Pajak ;Bukti P24B: Foto copy FAKTUR PAJAK Kode dan Nomor seri Faktur Pajak:010.00218.04339880 ;Bukti P24C : Foto copy TANDA TERIMA PT Multi Graha Pratama TamanKebon Jeruk (Intercon) Blok AA 1 No.2223 Meruya ilir JakartaBarat Kwitansi/faktur: Fk FP DAS/012018/025 TN P 998 ;Bukti P25A: Foto copy FAKTUR PENJUALAN NO: FPDAP/012018/024Pembelian Barang kena Pajak/Penerimaan bukan
Pajak ;Bukti P25B: Foto copy FAKTUR PAJAK Kode dan Nomor seri Faktur Pajak:010.00218.04339879 ;BuktiP25C : Foto copy TANDA TERIMA PT Multi Graha Pratama TamanKebon Jeruk (Intercon) Blok AA 1 No.2223 Meruya ilir JakartaBarat Kwitansi/faktur: Fk FP DAS/012018/024 TN P 727 ;Bukti P26A: Foto copy FAKTUR PENJUALAN NO: FPDAP/102018/350Pembelian Barang kena Pajak/Penerimaan bukan Pajak ;Bukti P26B: Foto copy FAKTUR PAJAK Kode dan Nomor seri Faktur Pajak:010.00218.26630603 ;BuktiP26C : Foto copy TANDA TERIMA
Terbanding/Tergugat : DINAS PENDIDIKAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat : ARMIN, S.Pd., M.Pd.,
Terbanding/Tergugat : DR. H. M. RIDWAN TASSA, M.Si.
123 — 309
Syarat batal pada pasal 1266 KUHPerdata ini hanyakhusus mengatur ketika terjadi wanprestasi, tidak yang lain.Prinsipnya, Pasal 1266 KUHPerdata ini ingin memberikan suatukewajiban (mau tidak mau) bahwa bagaimanapun para pihak mengatursuatu perjanjian timbalbalik (das Sein), namun apabila berkaitan denganbatalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, perjanjian tersebut harustunduk pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata (das Sollen).
Syarat batal pada pasal 1266 KUHPerdata ini hanyakhusus mengatur ketika terjadi wanprestasi, tidak yang lain.Prinsipnya, Pasal 1266 KUHPerdata ini ingin memberikan suatukewajiban (mau tidak mau) bahwa bagaimanapun para pihak mengaturHal 29 dari 44 hal Putusan No.61/Pdt/2016/PT.SMRsuatu perjanjian timbalbalik (das Sein), namun apabila berkaitan denganbatalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, perjanjian tersebut harustunduk pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata (das Sollen).
51 — 12
sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiDeriKUt : = 2a nnn nn nn nnn nnn nn nnn ne nnn ne nce nena mannan naan nananBahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 20.00 Witabertempat di Menangga Dahang, desa MHaronakala, KecamatanLamboya, Kabupaten Sumba Barat saksi telah dilempar oleh Terdakwadengan pelepah kelapa; n nnn anne nnn nc cencee Bahwa pelepah kelapa yang dilempar Terdakwa tersebut mengenaimulut saksi yang berakibat mulut saksi berdarah dan 3 (tiga) gigi saksiBRIG DAS
207 — 50
Syarat batal pada pasal 1266 KUHPerdata ini hanyakhusus mengatur ketika terjadi wanprestasi, tidak yang lain.Prinsipnya, Pasal 1266 KUHPerdata ini ingin memberikan suatukewajiban (mau tidak mau) bahwa bagaimanapun para pihak mengatursuatu perjanjian timbalbalik (das Sein), namun apabila berkaitan denganbatalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, perjanjian tersebut harustunduk pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata (das Sollen).
25 — 12
51 pase gSZol 2 , =Lgsiisl Qe ojuaall 2155 das Ues Lngall Legit: cMoevi ye welll 5285scsL aallJika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karenapengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tak dapat lagi diteruskankarena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampumendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan thalaq bain kepada isterinya ;Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya nomor 10 Tergugat /Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut :Bahwa
MARKUS DASI
29 — 14
THOMAS TAI Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah satu suku ; Bahwa nama pemohon adalah Markus Das!
22 — 19
lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup dan sempurna, seorang saksibukan saksi (unus testis nulus testis), oleh kKarenanya bantahan Tergugat harus dikesampingkan dan tidakperu dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa demi kebaikan kedua belah pihak Pembanding dan Terbanding makakeduanya harus diceraikan mudahmudahan setelah terjadinya perceraian Allah akan memberikankebaikan dan RahmatNya kepada kedua belah pihak, Firman Allah dalam Surat AtThalak ayat 1 bagianakhir yang berbunyi :Vol SS ry Das
17 — 0
menyatakan tidakkeberatan ;PAGE 8Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Penggugat sudah tidak lagi mengajukansesuatu apapun dan mohon putusan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA gwKS KCAL MK 2BANOK AB BX M6ORE OK CBORD OME * MoBHshionAAO@* 5 HE CARER Cr SOHE 3mSo dr AR aD CNH MPHIL PApratt Aouad owes Lb wh ce CAE Ay TEAR ORE AMOR MaCWS Mad Abe TEAO Da tEOMa ADO TEOMA AoPckae AWA DAS
36 — 4
dipecahkan dan dicarisolusi penyelesaiannya, dengan menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukumHalaman 31 dari 78 : Putusan nomor :495/Pdt.G/2013/PA.SSUB(mengkonstituir) sebagai metode atau strategi pemecahan masalah atas kasus ini sebagaimanapertimbangan hukum berikut ini;Menimbang bahwa metode menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum(mengkonstituir) terhadap kasus ini, perlu dipilah dari dua sisi pandang (aspek) hukum yakniaspek nilai ideal atau yang seharusnya dalam suatu perkawinan (das
sollen) dan aspeksenyatanya (das sein) dalam rumah tangga pemohon dan termohon, yang dengan pemilahanantara nilai ideal dengan nilai senyatanya kita dapat membaca, menilai dan menghayati sertamenerapkan norma hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat;Menimbang bahwa mengenai sisi pandang yang pertama yakni nilai ideal (das sollen)suatu lembaga perkawinan, dapat dikonsepsikan sebagaimana pertimbangan hukum berikutini,Menimbang bahwa idealnya suami isteri dituntut agar bisa menanam, merawat danmemelihara
konsep pengertianpernikahan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah Akad yang sangat kuat(miitsaagqan ghaliidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakanibadah, oleh karena itu melaksanakan perkawinan dengan segala akibat hukum yangHalaman 34 dari 78 : Putusan nomor :495/Pdt.G/2013/PA.SUBmelahirkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik, merupakan implementasi dari ketaatanseorang hamba kepada Allah;Menimbang bahwa setelah memaparkan, menguraikan dan menjelaskan nilai ideal(das
sollen) dalam suatu lembaga perkawinan sebagaimana pertimbangan hukum di atas,dalam menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir), berikut iniakan dipertimbangkan nilai senyatanya (das sein) dalam kehidupan rumah tangga pemohondengan termohon beserta penerapan norma hukumnya, sebagaimana pertimbangan hukumberikut ini;Menimbang bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinansebagai ikatan suci yang sangat kokoh antara suami ister, oleh karena sedemikian suci dankokohnya
Asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa berdasarkan asas keseimbangan yang menegaskan harus adakeseimbangan antara hak dengan kewajiban atau antara yang seharusnya (das sollen) dengansenyatanya (das sein), sehingga tercipta kondisi yang selaras, serasi dan seimbang yang dalamkaitannya dengan hak seorang wanita Allah menegaskan dalam AlQuran surah AlBagarah ayat228 sebagai berikut :O44 4arde Rar ey& ole0=00 Teen.boven HevOt@rIOw2MeewW
52 — 19
AaiLArtinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti ataudengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebabtidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim jugasudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatanperkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alin pendapat Dr.Musthafa As Sibai dalam Kitab Al Marah bainal Figh wal Qanun halaman 100sebagai berikut :das
jy ally pe Gyo aA Lilac EL pally GEA) ae Ady das ll dla!
19 — 1
berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Hakim menilai pernikahanPemohon dan Pemohon II tetap dapat disahkan/diitsbatkan sebagaimanaketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yangmemberikan peluang untuk itu sehingga Pemohon dan Pemohon II tetapmempunyai kepentingan hukum yang layak dan dapat diterima karenasebuah aturan hukum tidak bisa dipisahkan dari aspek kemanfaatan dalambingkai keadilan bagi masyarakat, dan hukum tidak hadir hanya pada ruangseharusnya (das
solen) tapi juga melihat kenyataan yang ada (das sein)bahwa masih terdapat masyarakat yang belum dapat mencatatkanperkawinan mereka dikarenakan kondisi dan keadaan tertentu diluarkemampuan dan kesengajaan mereka;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas,maka Hakim menilai dalil permohonan Pemohon dan Pemohon II telahterbukti dan cukup beralasan karena pernikahan Pemohon denganPemohon II telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawianan
25 — 4
sebelum menggunakan narkotika golongan jenis sabu sudahpasti harus memiliki atau menguasai,terlebin dahulu namun karena kepemilikannarkotika golongan jenis sabuter sebut dalam jumlah yang sedikit dan narkotikatersebut bukan untuk diperdagangkan kembali oleh Terdakwa maka kepemilikannarkotika golongan jenis sabutersebut harus dipandang untuk dipergunakan sendiri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdi atas Majelis Hakimharuslah mengkongkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das
sollen) yangbersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (das sein)sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga sangat tidaktepat bila perbuatan Terdakwa tersebut diterapbkan ketentuanPasal 112 ayat (1)Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalamdakwaan kesatu sehingga jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secaratekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan narkotika golongan jenis sabu akan dikenakan ketentuan pasal