195/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

No.195/Pdt.G/2021/PA.Sidrap3.

No.195/Pdt.G/2021/PA.SidrapMenimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugatmenyatakan tetap pada maksud dan isi gugatan Penggugat.Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkansebagian dalildalil Penggugat dan membantah sebagian dalildalil gugatanPenggugat.

No.195/Pdt.G/2021/PA.Sidrapyang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yanghingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih enam bulan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta upaya untuk merukunkanPenggugat dengan Tergugat oleh keluarga/ orang dekat Penggugat tidakberhasil.

No.195/Pdt.G/2021/PA.Sidrapplodarg ill dod! wo pleioi cur 49 ell pli pul Lal 28bie byg0 dr9 Jl db quoi tury Glos Qai ase gainozalicurg Jl a2 Je oSos ol clize yloiwYl oY ryallasd!

No.195/Pdt.G/2021/PA.SidrapHakim Anggota,Heru Fachrurizal, S.H.I.Panitera PenggantAndi Hakimah Bali Putri,Perincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran >: Rp 30.000,00Biaya Proses >: Rp 50.000,00Biaya Panggilan : Rp 180.000,00Biaya PNBP Panggilan > Rp 20.000,00Biaya Redaksi : Rp 10.000,00Biaya Meterai : Rp 10.000,00Jumlah : Rp 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah)Hal. 17 dari 17 Put. No.195/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

195/Pdt.G/2021/PA.Sak

Perkara No. 195/Pdt.G/2021/PA Sak.Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register KepaniteraanPengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 195/Pdt.G/2020/PA Sak. tanggal29 Maret 2021, Penggugat mengemukakan dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 18 April 2017 telah dilangsungkan perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuaidengan tuntunan ajaran agama Islam.

Perkara No. 195/Pdt.G/2021/PA Sak.

Perkara No. 195/Pdt.G/2021/PA Sak.hukum yang cukup untuk alas an dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perkara No. 195/Pdt.G/2021/PA Sak.Artinya: Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenanganjiwa dan rahmatNya kepada masingmasingnya.

195/Pid.B/2017/PN Lbp

PUTUSANNomor 195/Pid.B/2017/PN LbpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : BAKTI BARUSTempat lahir : Ds. TangkahanUmur/Tanggal lahir : 50 Tahun/27 Agustus 1966Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : JI. Purwo Lorong Anggrek Dsn. VI Kel. Kedai DurianKec. Deli Tua Kab.

Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 11Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 195/Pid.B/2017/PNLbp tanggal 9 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2017/PN Lbp tanggal 13 Februari2017 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor

195/Pid.B/2017/PN LbpSetelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnyaatau sebagian adalah kepunyaan orang lain;Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN Lbp3. Tetapi yang ada pada tangannya bukan karena kejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

MH.Panitera Pengganti,dtoMUHAMMAD AFANDI NASUTION, SH.Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN Lbp

195/Pid.Sus/2015/PN Bir

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen tanggal14 Desember 2015 Nomor 195 / Pid. Sus /2015 / PN Bir sejak tanggal 17Desember 2015 s/d tanggal 14 Februari 2016 ;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh PenasihatHukum 1. MUHAMMAD HUSIN, SH, 2.

Nomor 195 / Pen.Pid.

Sus /2015 / PN Bir tanggal 17 November 2015 tentang penunjukan MajelisHakim ; Penetapan Hakim tanggal 14 November 2015 Nomor 195/ Pen.Pid. Sus/2015/PN Bir tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas ;Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN Bir3.

MUCHTAR,S.H.2.IRWANTO, SH.Panitera PenggantiFADHILAHHalaman 23 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN BirHalaman 24 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN BirHalaman 25 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN Bir

195/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Pbr.1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1998 telah dilangsungkan perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dansesuail dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telahdicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan,Kabupaten/Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No491/10/1/1998 tertanggal 27 Desember 1998;2.

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Pbr.Pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangansecara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipunberdasarkan relaas panggilan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang dibacakandi persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasanyang dibenarkan undangundang;Tergugat tidak hadir

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Pbr.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugatdatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dantidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipunberdasarkan relaas panggilan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Pbr, yang dibacakanHakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatualasan yang dibenarkan undangundang

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Pbr.dan Dra. Zulhana, M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,dibantu. oleh Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiriPenggugat tanpa hadirnya Tergugat.Hakim Ketua Majelisttd.Drs. Ali Amran, S.H.Hakim Anggota Majelis Hakim Anggota Majelisttd. ttd.Drs. Asfawi, M.H. Dra. Zulhana, M.H.Panitera Penggantittd.Akhyar, S.H.Rincian Biaya Perkara:1.

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Pbr.H1m. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

195/Pdt.P/2020/PA.Dgl

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2020/PA. Pa!

Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Dgl.7.

Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Dgl.2. Proses Rp50.000,003. Redaksi Rp10.000,004. Meterai Rp6.000,00Jumlah Rp96.000,00(sembilan puluh enam ribu rupiah)Donggala, 20 Maret 2020Salinan sesuai dengan aslinyaPaniteraUsman Abu, S.Ag.halaman 15 darif 15. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

195/Pdt.P/2018/PA.ME

No. 195/Pdt.P/2018/PA.ME.Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Muara Enim untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:12.Mengabulkan Permohonan para Pemohon;Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon !)

No. 195/Pdt.P/2018/PA.ME.Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak laindari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebutmemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalahsebagai ayah kandung Pemohon Il;Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sahyang menikah di Kecamatan, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 29Nopember 2012;Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah saksi sendiriBahwa

No. 195/Pdt.P/2018/PA.ME.Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohontersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, maka alat buktisurat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiiltelah memenuhi unsurunsur layaknya sebuah akta autentik.

No. 195/Pdt.P/2018/PA.ME.

No. 195/Pdt.P/2018/PA.ME.Hal.11 dari 11 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2018/PA.ME.

MitraUtama GT.195 dengan 12 (dua belas ) orang ABK, pada hari Sabtu tanggal 27Februari 2016 Jam 02.45 WIB, di Perairan Belawan pada posisi 52 900 U 9847 800"T, dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh kapal Patroli Polisi KP.ZAITUN3014, ketika sedang melakukan Pengangkutan Ikan. Bahwa terdakwa ARDIAL SIANIPAR Bin ABDUL LATIF selaku Nakhoda KM MitraUtama GT.195 , setelah diperiksa petugas Kapal Patroli Polisi KP.

Mitra Utama GT.195 , telahmengoperasikan Kapal yang mengangkut Ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen SuratIjin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan Surat Laik Operasi (SLO)Menimbang , bahwa KM Mitra Utama GT.195 adalah jenis Kapal Cargo (Muatanbarang ) yang dimiliki oleh bukan Perusahaan Perikanan tetapi apabila digunakan untukmelakukan pengangkutan ikan maka wajib memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan(SIKPI) ,sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 30/PERMENKP/2012.Menimbang

Mitra Utama GT.195, kapalyang mengangkut ikan yang ditangkap oleh oleh Kapal Patroli Polisi KP.

, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap dan ahli bahwa KMMitra Utama GT.195 yang dinakhodai oleh ARDIAL SIANIPAR Bin ABDUL LATIFditangkap oleh Kapal Patroli Polisi KP.

ZAITUN 3014 , terdakwa ARDIALSIANIPAR Bin ABDUL LATIF sebagai Nakhoda KM Mitra Utama GT,195, beserta 12 (duabelas) orang ABKnya, saat kapal tersebut ditangkap dan periksa oleh Kapal Patroli PolisiKP.

195/PDT/2016/PT-MDN

PUTUSANNOMOR :195/PDT/2016/PT MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara : 222 nnn annem nnn nnn nen nnn nnn oc cen nec nesGARUDA SURBAKTI, beralamat di Desa Merdeka, KecMerdeka.Kab.Karo, disebut sebagai TERGUGAT Isekarang PEMBANDING ;2.

Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Imat Karokaro ;Halaman 4 dari 15 Halaman PUTUSAN Nomor: 195/PDT/2016/PTMDN2. Sebidang tanah pertanian yang dikenal disebut Juma Gudang yangterletak di Desa Merdeka Kec.Merdeka Kab.Karo seluas + 2500 M?dengan batasbatas : Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Besar. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ngesah Surbakti. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sangga Sebelah Timur berbatas dengan Jurang.3.

Nimbang Surbakti danAlmarhumah Ngikut Br Ginting;Halaman 10 dari 15 Halaman PUTUSAN Nomor: 195/PDT/2016/PTMDNd. Menyatakan Tergugat 8 dan Tergugat 9 sebagai ahliwaris Alm. Murni BrSurbakti dan oleh karenanya menjadi ahli waris pengganti dari Alm.Nimbang Surbakti dan Almarhumah Ngikut Br Ginting;4. Menyatakan :a. Sebidang Tanah pertapakan berikut bangunan Rumah berlantai 2 (dua)terletak di Desa Merdeka (Rumah Keling) Kec.Merdeka Kab.Karoberukuran +10 mx 20m:b.

MH Hakim PengadilanTinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL FATTAH,SH.MH danHalaman 14 dari 15 Halaman PUTUSAN Nomor: 195/PDT/2016/PTMDNDALIUN SAILAN,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan,masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat bandingberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Mei 2016Nomor : 195/PDT/2016/PTMDN, Putusan tersebut telah diucapkan dalamsidang terobuka untuk

Rp. 150.000,Halaman 15 dari 15 Halaman PUTUSAN Nomor: 195/PDT/2016/PTMDN

PT Hargas IndustriesIndonesia sekarang sebagai Penggugat dan PT Kawasan Berikat Nusantara(Persero) sekarang adalah Tergugat terikat dengan Perjanjian PengalihanHak Nomor 195, tanggal 30 Januari 1989;.

Bahwa secara tegas di dalam Pasal 20 ayat (6) Perjanjian Nomor 195, tertanggal30 Januari 1989 tentang Pengalihan Hak terdapat klausul persetujuan untukmemperpanjang HGB, yaitu satu tahun sebelum HGB berakhir;Pasal 20 ayat (6) Perjanjian Nomor 195, tertanggal 30 Januari 1989;Hal. 6 dari 67 hal. Put.

Permohonan PersetujuanPerpanjangan tersebut di ajukan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sebelumberakhirnya perjanjian tanggal 30 Januari 2013 atau 1 (satu) tahun 4 (empat)bulan sebelum HGB berakhir dan oleh karena itu permohonan persetujuan yangdiajukan Penggugat adalah sesuai masuk dalam lingkup waktu yang diaturdalam Pasal 20 ayat (8) Perjanjian Nomor 195, tanggal 30 Januari 1989;28.Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor 195, tertanggal 30 Januari 1989tentang Pengalihan Hak dengan diajukannya surat persetujuan

Nomor 2425 K/Pdt/201541tidak wajar dan sewenangwenang;.Bahwa kemudian mengenai berakhirnya Perjanjian Nomor 195, tanggal30 Januari 1989 saat ini, tidak menjadikan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dapat lari dari kewajibannya untuk melaksanakanapa yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Nomor 195.

Bahwa berdasarkan keterangan satusatunya saksi yang mengetahuiperistiwa hukum ketika Perjanjian Nomor 195 dibuat dan ditandatangani,H.

Judex Facti Pengadilan Negeri telah salah dan keliru dalam menafsirkanketentuan Pasal 207 ayat (1) H.R. dan ketentuan Pasal 195 ayat (6) H.R.1.

Bahwa selanjutnya Judex Facti Pengadilan Negeri juga lebih tidak cermatlagi membaca dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)H.R, yaitu mengenai siapa yang dapat mengajukan perlawanan, dimanamenurut pendapat Judex Facti Pengadilan Negeri, Perlawanansebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) H.I.R. merupakan perlawananyang hanya dapat diajukan oleh Pihak Ketiga saja.

Bahwa secara yuridisketentuan Pasal 195 ayat (6) H.LR. tidak hanya/terbatas padaperlawanan yang diajukan oleh Pihak Ketiga saja, melainkan perlawananyang dimaksud (berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) H.R.) jugadapat diajukan terhadap hal menjalankan keputusan, yang notabenetentunya pihak yang menjalankan keputusan adalah pihak tereksekusi/tersita, in casu Pemohon Kasasi;.

Bahwa antara ketentuan Pasal 195 ayat (6) H.LR. dan ketentuan Pasal207 ayat (1) H.R. merupakan ketentuan yang saling terkait satu samalain, dimana Pasal 195 ayat (6) HIR mengatur mengenai siapa yangmengajukan perlawanan sedangkan Pasal 207 ayat (1) HIR mengaturmengenai tata cara mengajukan perlawanan. Dalam hal ini, kekeliruanJudex Facti Pengadilan Negeri menjadi sangat nyata, yakni seolaholahkedua pasal tersebut merupakan pasal yang tidak berkaitan, dimanaHal. 16 dari 20 hal. Put.

No. 1736 K/Pdt/2008pasal 195 ayat (6) HIR mengatur mengenai perlawanan pihak ketiga,sedangkan Pasal 207 ayat (1) HIR mengatur mengenai perlawananorang yang berhutang.9. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas terbukti Judex FactiPengadilan Negeri telah memberikan pertimbangan yang keliru danmenyesatkan tentang penerapan ketentuan Pasal 207 ayat (1) HIR danPasal 195 ayat (6) HIR, oleh karenanya secara yuridis pertimbanganhukum serta putusan Judex Facti haruslah dibatalkan.Ill.

195/Pdt.P/2018/PN Thn

PENETAPANNomor : 195/PDT.P/2018/PN.THNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perkaraPerdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:Nama : NOVITA MARIANA MADUNDANGTempat Tanggal Lahir : Kupang, 21 November 1994Agama : KristenJenis Kelamin : PerempuanPekerjaan : TiadaStatus Kewarganegaraan : WNIBertempat Tinggal : Kelurahan Tapuang Kecamatan

Tahuna TimurKabupaten Kepulauan SangiheSelanjutnya, Cisebut SCAG aves 2s: sxcmemecen 2 a2 sss emcee 22254 < emmeamammememmeromemaes saxeen Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan:Telah mendengar keterangan saksisaksi di persidangan; Telah membaca dan mempelajari buktibukti Surat yang diajukan Pemohon di persidangan;Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No : 195/Pdt.P/2018/PN.THN.TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang

, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 02 Oktober2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 02Oktober 2018 di bawah register perkara nomor : 195/Pdt.P/2018/PN.THN, telahmengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut :1)2)3)4)5)6)Bahwa kelahiran pemohon telah diterbitkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor :82/1994 tanggal 26 November 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;Bahwa dalam Kutiapan Akte Kelahiran tersebut

pencabutan tersebut.5) Membebankan biaya perkara menurut hukum.Mohon keadilanDAN / ATAU : Jika Bapak berpendapat lain, mohon Putusan / Penetapanberdasarkan hukum dan keadilan; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksaperkara ini, Pemohon hadir sendiri dipersidangan; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan Permohonannyadan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan tetap pada Permohonannya;Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. 195

Perincian Biaya Perkara: Biaya pendaftaran Rp.30.000, Biaya panggilan Rp.60.000, Biaya meterai Rp. 6.000, Biaya redaksi Rp. 5.000,Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No. 195/Pdt.P/2018/PN.THN. Biaya proses (ATK) Rp. 50.000, +Rp.151.000, (seratus lima puluh satu ribu rupiah)Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No. 195/Pdt.P/2018/PN. THN.

195/Pdt.P/2019/PN Lbo

PENETAPANNOMOR : 195/Pdt.P/2019/PN LboDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAn Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal,telah menjatuhkan penetapan dalam Perkara Permohonan Pemohondibawah ini :1. Nama : Iskandar Bilondatu;2. Tempat/Tgl. Lahir : Gorontalo, 23 Desember 1997 ;3. JenisKelamin : Lakilaki;4. Alamat : Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru,Kabupaten Gorontalo;5. Agama : Islam;6.

Pendidikan : SMA/ Tamat ;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; Pengadilan Negeri Tersebut Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriLimboto Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Lbo tanggal 13 November 2019tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadiliperkara ini; Setelah Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara;won Setelah Memperhatikan dan Meneliti Suratsurat yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keteranganPemohon di persidangan;won Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan

surat permohonantertanggal 12 November 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraanPengadilan Negeri Limboto dibawah register Nomor 195/Pdt.P/2019/PNPenetapan Permohonan Nomor 195/Pat.P/2019/PN Lbo 1Lbo tanggal 12 November 2019 telah mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa pemohon merupakan anak Laki laki dari pasangan suamiistri, Ayah ALI BILONDATU dan Ibu NENI YUNUS KOLI ;.Bahwa pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas(Nama Ibu ) Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon

Mengabulkan permohonan Pemohon;Penetapan Permohonan Nomor 195/Pat.P/2019/PN Lbo 62.

Rb cs svcnersseenssien seaensanzewen sues cen ewonnen 10.000.tL OD ete eerste camer sermrerrsemememace anu Rp.191.000,( Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah )Penetapan Permohonan Nomor 195/Pat.P/2019/PN Lbo 7SALINAN PUTUSAN INISESUSAI DENGAN ASLINYAPlh. PANITERASUARDI ADAM, SH. Penetapan Permohonan Nomor 195/Pat.P/2019/PN Lbo 8

195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Dan pada saat saudara ( BM )Him 11 dari 42 hlm Putusan No. 195/Padt.G/2021/PA. Mb!sedang menunggu di ruang tamu, datanglah adik penggugat khulu.Dan pada saat adik penggugat khulu datang saya sedang berada diruang TV bukan berduaan dengan saudara ( BM ).

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.Him 12 dari 42 hlm Putusan No. 195/Padt.G/2021/PA. Mb!2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak saturaj' terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara BulianXXXXXXXXX XXXXXX XXXX.DALAM REKONVENSI :1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.2.

Bukti SaksiHim 13 dari 42 hlm Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl1.

Pasal 73UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danHim 25 dari 42 hlm Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA. Mb!

Tetapi, suaminya tidak boleh meminta kepadaHim 31 dari 42 hlm Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA. Mb!istrinya. Karena, pemberian ini didasarkan atas keridhaan istrinya dan bukanatas tekanan dari suami.

195/Pid.B/2016/PN.Png

PUTUSANNomor : 195/Pid.B/2016/PN.PngDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana padatingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa :Perintah / Penetapan Penahanan :1.

merah hitam No Pol AE 2827 W NOKA MH8BG41FAFJ127664NOSIN G4821ID127442 atas nama LASMINI; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor SUZUKI / FU 150 SCD3 ; Dikembalikan kepada pemiliknya saksi LASMINI ; Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (Tigaribu rupiah) ; Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknyamohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah, menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; Halaman 2Putusan No. 195

menunggu bus lewat terdakwa melihat banyak warga sekitaryang berdatangan untuk menghadiri resepsi pernikahan sedang memarkirsepeda motornya di pinggir jalan yang tidak jauh dari Pos Kamling yangterdakwa tempati tersebut dan selang 30 menit kemudian timbul niat terdakwauntuk mengambil sepeda motor SUZUKI / FU 150 SCD3 No Pol AE 2827 Wmilik saksi LASMINI Binti RASUN yang diparkir berjejer dengan sekitar 20Unit sepeda motor lainnya yang pada saat itu sepeda motor SUZUKI / FU 150Halaman 3Putusan No. 195

Menetapkan barang bukti berupa:Halaman 14Putusan No. 195/Pid.B/2016/PN.Png. 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI / FU 150 SCD3 warna merah hitamNo Pol AE 2827 W NOKA MH8BG41FAFJ127664 NOSIN G482ID127442 ; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor SUZUKI / FU 150 SCD3 Tahun 2015warna merah hitam No Pol AE 2827 W NOKA MH8BG41FAFJ127664NOSIN G4821ID127442 atas nama LASMINI ; 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor SUZUKI / FU 150 SCD3; Dikembalikan kepada saksi LASMINI ; 6.

Halaman 15Putusan No. 195/Pid.B/2016/PN.Png.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Wahyu Suparto bin Sumiyanto) terhadap Penggugat (Wulandari binti Kedi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195 000,00 ( seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

M E N G A D I L I- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Lwk tanggal 18 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut ;- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

,Advokat/Pengacara berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor:195/Pid.Sus/2016/PN Lwk., tertanggal 30 Agustus 2016;Halaman 17 dari 10 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PT PALPengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,tanggal 8 Desermber 2016 Nomor 157/Pid Sus/2016/PT PAL tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwatersebut ;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor195/Pid.Sus/2016/PN Lwk tanggal 18 Oktober

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,(dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkanputusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Lwk tanggal 18 Oktober 2016 yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Mira Umaira Alias Mira tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanprimair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UndangundangNomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;2.

ini dibuktikan dengan jumlah shabushabu yang ditemukanberjumlah 0,00471 gram ;Menimbang, bahwa dasar keberatan Jaksa Penuntut Umum dalammemori banding tersebut diatas adalah hanyalah pengulangan halhal yangtelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak adahalhal baru, maka oleh karena itu memori banding yang demikian itu harusditolak ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri LuwukNomor 195

bandingyang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapatbahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepatdan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaPutusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 195

195 K/TUN/2021

PUTUSANNomor 195 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:IKRA S.

Putusan Nomor 195 K/TUN/2021Khairun di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan JurusanKewarganegaraan pada semester V;5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi sebagai berikut:1. Gugatan Salah Objek (Error in Objecto);2. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 10 G/2020/PTUN.ABN.

Putusan Nomor 195 K/TUN/2021seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Rektor UniversitasKhairun Nomor 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (PutusStudi/Drop Out) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Ikra S.Alkatiri, tanggal 12 Desember 2019;3.

Putusan Nomor 195 K/TUN/2021Undang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI:1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IKRA S.ALKATIRI;2.

Putusan Nomor 195 K/TUN/2021

195/Pdt.G/2019/PA.Botg

PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2019/PA.BotgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tententu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cera Gugat yang diajukan oleh :Lismawati Asdar binti Asdar Tahir (Alm), umur 25 tahun, agama islam,Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempatkediaman di Jalan Kutai Hop 6 RT.22 No.45 Kelurahan GunungElai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang,

/Pdt.G/2019/PA.Botg Halaman 1 dari 18Bontang , dengan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Botg, tanggal 10 April 2019 ,telah mengajukan halhal sebagai berikut:1.Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah diMalang pada tanggal 16 September 2011, yang tercatat pada KantorUrusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Propinsi JawaTimur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 333/18/XI/2011 tanggal 16September 2011;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukunsebagaimana layaknya

Pasal 27 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975,Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Botg Halaman 7 dari 18karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohondapat diputus dengan Verstek;Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan HaditsNabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 :alSa Cys aSla coll 03 Go: DE aber cule att!

Bahwa puncak perselesihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugatterjadi pada bulan Oktober 2015, ahirnya Tergugat pergi tanpa seizin dansepengetahuan Penggugat, hingga sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga)tahun lebih 7 (tujuh) bulan, dan selama Tergugat pergi hingga sekarangTergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahuikeberadaannya;Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Botg Halaman 10 dari 185.

,M.H.Panitera PenggantiHaerul Aslam,S.H.Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Botg Halaman 17 dari 18Perincian biaya perkara:Biaya PendaftaranBiaya PanggilanBiaya ProsesBiaya RedaksiBiaya MateralOP WNPRp 30.000,00Rp 360.000,00Rp 50.000,00Rp 10.000,00Rp 6.000,00 Rp. 456.000,00(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Botg Halaman 18 dari 18

195/Pdt.G/2020/PA.Tgr

PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2020/PA. Tor.ZZaNCzN zSEsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugatantara :urs 24 tahun, agama Islam, pekerjaanKaryawan PT.

mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr. 24Januari 2020 mengajukan dalildalil sebagai berikut :1.

Tergugat memiliki sifat keras kepala yang tidak maun mendengarkannasehat dan pendapat dari Penggugat;Halaman 2 dari 15, Pututusan No 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr.c. Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat yaitumendorong hingga terluka dan berkatakata kasar, bahkan Tergugatpun merusak barang ketika Sedang marah;5.

Pasal 19 huruf (f)Halaman 12 dari 15, Pututusan No 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Ahmad SyaukaniHalaman 14 dari 15, Pututusan No 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr.Panitera PenggantiMahyani, S.Ag.Perincian biaya perkara :Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 50.000,00Biaya ProsesBiaya PanggilanRedaksiMeteraiJumlahRp. 50.000,00Rp. 300.000,00Rp. 10.000,00Rp. 6.000,00Rp. 416.000,00(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)Halaman 15 dari 15, Pututusan No 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr.