(satu) rangkap fotokopi Keputusan Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 160.12 tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2016 Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tanggal 1 April 2016;

Darurat Bencana Alam Banjir Bandang, dan Longsor di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gulugur, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman pada tanggal 10 Februari 2016;

Rao, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman Bupati Pasaman pada tanggal 10 Februari 2016;

Bupati Pasaman Nomor 188.45/189/ BUP-PAS/2016 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Bandang dan Longsor di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gulugur, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman Bupati Pasaman pada tanggal 25 Februari 2016;

Badan Ruas Pangian-Tombang-Rumah Batu Dan Sopan, lokasi Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2016;

Bupati Pasaman menetapkan Status Tanggap Daruratbencana alam banjir bandang, dan longsor di Kecamatan Lubuk Sikaping,Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Rao, KecamatanRao Selatan, Kecamatan Mapat Tunggul dan Mapat Tunggul SelatanKabupaten Pasaman terhitung mulai tanggal 8 Februari 2016 s.d 21 Februari2016. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2016 terjadi peralihankepemimpinan dari Pj. Bupati Pasaman atas nama H.

pemeriksaan fisik item pekerjaan galian batu tidakdilakukan secara detail sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen FinalQuantity (per STA) namun hanya diukur sekali ukur saja serta saatpemeriksaan fisik itu masih terdapat pekerjaan galian tanah yang belumselesai.Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 penandatanganan Berita Acara SerahTerima Sementara Pekerjaan (PHO) Nomor: 06/06/BAPHO/DSPBNPB/BPBDPAS/2016 antara Panitia Serah Terima Sementara (PHO) danSerah Terima Akhir (FHO) Pelaksanaan Kegiatan Tanggap

Bupati Pasamanmenetapkan Status Tanggap Darurat bencana alam banjir bandang, danlongsor di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan PadangGelugur, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Mapat Tungguldan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman terhitung mulai tanggal 8Februari 2016 s.d 21 Februari 2016. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2016terjadi peralihan kepemimpinan dari Pj. Bupati Pasaman (H.

Syofyan, S.H)kepada Bupati terpilih atas nama Yusuf Lubis, sehingga pada tanggal 25Februari 2016 Bupati Pasaman menerbitkan Surat Keputusan Nomor:188.45/189/BUPPAS/2016 yang ditandatangani Bupati Pasaman Yusuf Lubis(periode tahun 2016 s/d tahun 2021) tentang Perpanjangan WaktuPelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Bandang, danLongsor di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan PadangGelugur, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Mapat Tungguldan Mapat Tunggul

Selanjutnya padatanggal 29 April 2016 adanyaMemorandum Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Nomor : M.2763/DII/BNPB/04/2016 kepada Sekretaris Utama/Kuasa Pengguna Anggaran BNPBberisikan persetujuan permohonan bantuan Dana Siap Pakai (DSP)Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang dan Longsor / transisipemulihan Kabupaten Pasaman sebesar Rp6.103.410.500,00 (enam milyarseratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Tergugat sangat kurang perhatian terhadap Penggugat, misalnya pada saatPenggugat sakit, Tergugat tidak cepat tanggap (diam) bila tidak diberi tahukalau Penggugat sedang sakit ;d. Tergugat telah berselingkuh dengan tetangganya sendiri yang bernama. Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatakhirnya keduanya sudah pisah ranjang hingga sekarang sudah berlangsung + 9tahun lamanya dan selama itu pula sudah tidak pernah melakukan hubunganlayaknya suamiistri ;6.

Tergugat sangat kurang perhatian terhadap Penggugat, misalnya pada saatPenggugat sakit, Tergugat tidak cepat tanggap (diam) bila tidak diberi tahukalau Penggugat sedang sakit ;d.

Akan tetapi dalam kenyataannya pihakTerbanding/Penggugat melakukan pekerjaan yang sifatnya permanen, halini bukan termasuk dalam penanganan yang bersifat tanggap darurat.Sehingga tidak ada kaitannya antara pekerjaan yang dilaksanakan denganIzin prinsip yang Pembanding/T ergugat II terbitkan;Pertimbangan hukum dalam pokok perkara:1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan di dalam perkara ini adalahapakah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Il telah melakukanperbuatan melawan hukum;2.

Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dalam menerapkanhukum terhadap pekerjaan tanggap darurat:a.

Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukumdalam kaitannya dengan tanggungjawab para pihak dalam perkara;Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi BandaAceh telah tidak menilai bukti T.Il.1 yang diajukan oleh PemohonKasasi/Pembanding/T ergugat II yang pada intinya pada bukti T.II.1 yaituizin prinsip dari Gubernur Aceh hanya menyetujui dilakukannyapelaksanaan pekerjaan tanggap darurat berdasarkan ketentuan hukumyang berlaku, yang mana pelaksanaan dan pengawasannya

Nomor 1453 K/Pdt/2016Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 pada Dinas Pengairan Acehberdasarkan LHPK Nomor 029.121IALHPKI2013 tanggal 23 Agustus 2013menyatakan bahwa: Pernyataan bencana alam tidak menyebutkan status, tingkatan bencanaserta masa tanggap darurat; Penerbitan SPMK pada 11 Januari 2010 melebihi masa tanggap daruratmaksimal 3 bulan setelah bencana alam (bencana alam tanggal 3Agustus 2009), seharusnya dilakukan melalui pelelangan umum; Pekerjaan merupakan konstruksi permanen bukan untuk

penangananmasa tanggap darurat.2.

Waktu pelaksanaaan Pembangunan Di Aceh, khususnya Pembuatanjalan di wilayah kecamatan Meuraxa atau khususnya di tanah lokasiobjek sengketa, dilakukan pada saat Pasca Bencana alam tahun 2004oleh BRR (dari Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009) denganmenggunankan aturan hukum PERPU No. 2 Tahun 2005 Jo PerPresNomor : 34 Tahun 2005 dan dengan keadaan Masa Tanggap Daruratdan Asas mendahulukan Kepentingan Umum (Pasal 6 dan Pasal 25 Pasal 26 PERPU No. 2 Tahun 2005);Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan

Masa Tanggap Darurat, Pemerintah Kota Banda Aceh tidak dapatmenjalankan Tata Pemerintahan Kota dengan sempurna sehinggasetelah masa tanggap darurat berakhir, selanjut dilakukan kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi yang dikelola oleh Badan Pelaksana atauBRR, hal ini sangat jelas dan tegas diatur dalam Pasal 25 PERPUNo. 2 Tahun 2005;e.

Bahwa pembuatan objek jalan kepentingan umum ditanah sengketadilakukan oleh BRR dalam masa tanggap darurat bencana alam bukan olehPara Tergugat;8. Bahwa olehnya karena persoalan hak ganti rugi objek sengketa dibuat dandilaksanakan pada masa BRR, maka secara hak dan kewenangan padaPemerintah Pusat Cq Kementrian Keuangan yang berhak melakukanpembayaran hak ganti rugi tanah pasca bencana alam tahun 2004 dibawahbadan BRR Aceh Nias bukan tanggung jawab Para Tergugat;9.

Waktu pelaksanaaan Pembangunan Di Aceh, khususnya Pembuatan jalandi wilayah kecamatan Meuraxa atau khususnya di tanah lokasi objeksengketa, dilakukan pada saat Pasca Bencana alam tahun 2004 oleh BRR(dari Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009) dengan menggunankanaturan hukum PERPU No. 2 Tahun 2005 Jo PerPres Nomor : 34 Tahun2005 dan dengan keadaan Masa Tanggap Darurat dan Asasmendahulukan Kepentingan Umum (Pasal 6 dan Pasal 25 Pasal 26PERPU No. 2 Tahun 2005);b.

Bagaimana Proses Pelaksanaan Pembuatan dan Pembangunan saranaprasarana jalan di objek sengketa pada wilayah Hukum Kota Banda Aceh (Para Tergugat) tidak ada campur tangan Para Tergugat, karena langsungdilakukan oleh BRR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal17 PERPU No. 2 Tahun 2005 tersebut;Masa Tanggap Darurat, Pemerintah Kota Banda Aceh tidak dapatmenjalankan Tata Pemerintahan Kota dengan sempurna sehingga setelahmasa tanggap darurat berakhir, selanjut dilakukan kegiatan rehabilitasi

Mtr Bahwa anak yang dimohonkan perbahan nama tersebut adalah anakpertama karena Pemohon baru mempunyai satu orang anak ; Bahwa alasan para Pemohon mau menambah nama anaknya karena anaktersebut jika tidak dipanggil dengan nama VANDAMME tidak cepatnyahut/ tanggap kalu dipanggil;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Pemohonmenyatakan benar dan tidak keberatan;2.

Bahwa anak tersebut sudah mempunyai akta kelahiran sehingga untukmengganti/menambah namanya diperlukan penetapan dari Pengadilan ; Bahwa anak yang dimohonkan perbahan nama tersebut adalah anakpertama karena Pemohon baru mempunyai satu orang anak ; Bahwa alasan para Pemohon mau menambah nama anaknya karena anaktersebut jika tidak dipanggil dengan nama VANDAMME tidak cepatnyahut/ tanggap kalu dipanggil ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, para Pemohonmenyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukumsebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa UCOK JUMADIBIN KARATE dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokan dengan identitas sebagaimanasurat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehinggadalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke mukaPersidangan;Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyataTerdakwa tanggap

Samsu Cawek danmelaporkannya kepada pihak kepolisian.Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyataTerdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelisberkeyakinan unsur Kedua ini telah terpenuhi.Ad.3. Unsur Dengan maksud memilikinya secara melawan Hukum.

Samsu Cawek danmelaporkannya kepada pihak kepolisian.Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyataTerdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelisberkeyakinan unsur Ketiga ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakaan pada ataukedua telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatansebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP, sehingga oleh karena

(Objek Ini telah dijual oleh Tergugat kepada Syarifuddin tanpasepengetahuan para Penggugat)9.18.Tanah kebun yang memiliki luas + 10.000 M yang terletak di GleRumpuen, Gampong Cot Dulang, Kecamatan Jaya, Kabupaten Acehjaya dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah utara berbatasan dengan kuburan Lamdurian/babah Krueng:+ 100 M.Sebelah timur berbatasan dengan Jalan tanggap darurat : + 100 M.Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan tanggap darurat : + 100 M.Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ibrahim

(Objek ini di kuasai oleh tergugat , T.Syahrial.)h) Objek Nomor 9.18 yaitu Tanah kebun yang memiliki luas + 10.0007Myang terletak di Gle Rumpuen, Gampong Cot Dulang, Kecamatan Jaya,Kabupaten Aceh jaya dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah utara berbatasan dengan kuburan Lamdurian/babah Krueng:+ 100 M.Sebelah timur berbatasan dengan Jalan tanggap darurat : + 100 M.Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan tanggap darurat : + 100 M.Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ibrahim : + 100 M.

dahulu cukupuntuk membiayai anakanak sekolah dan Tergugat Kuliah S2 sebanyak 2kali, dan selama itu Tergugat masih aktif dalam mencari penghasilantambahan di luar kantor, akan tetapi setelah Tergugat memaksakan dirimeninggalkan rumah untuk kuliah S3 di UNDIP Semarang selama 3 (Tiga)tahun sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 maka Tergugat terpaksameninggalkan pekerjaan di luar rumah dengan alasan cukup dari gajiPenggugat dan Beasiswa S.3 nya ;Bahwa untuk dalil Gugatan Penggugat angka 6 akan Tergugat tanggap

sebagai berikut, bahwa untuk dalil Gugatan Penggugat ini tidak perluTergugat tanggapi lagi, karena terhitung sejak tanggal 13 Juli 2020perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perceraianberadasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu) Nomor499/Pdt.G/2020/PA.Bn., dan sudah berkekuatan hukum tetap, sedangkanmengenai Nafkah Anakanak, Tergugat tetap akan memberikan sesualdengan kemampuan keuangan dari Tergugat;Bahwa untuk dalil Gugatan Penggugat angka 9 akan Tergugat tanggap!

memindahkan gaji Tergugatmelalui bendaharawan Gaji agar langsung ditransfer ke rekening atas namaPenggugat baik melalui atasan ataupun melalui Surat Kuasa denganmemalsukan tanda tangan Tergugat dan Instansi Tergugat bekerja melaluimediasi menolak permohonan dari Penggugat untuk melakukanpemotongan gaji dengan nalasan perceraian tanpa diketahui ataupun izindari atasan Tergugat;Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor : 1028/Pdt.G/2020/PA.Bn.Bahwa untuk dalil Gugatan Penggugat angka 10 akan Tergugat tanggap

Biaya makan, minum dan transport perbulan Rp. 2.000.000, (Dua jutarupiah);Dilihat dari biaya yang dikeluarkan tiap bulan oleh Tergugat maka gajiTergugat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan seharihari Tergugat dankeluarga saja;Bahwa untuk dalil Replik Penggugat angka 1 huruf b akan Tergugat tanggap!

sepenuh hati bahwa, betapa tidak berartinyaTergugat di hadapat keluarga besar Penggugat sehingga dengan mudahtanpa adanya diskusi dan penjelasan dikeluarkan dari grup keluarga besarPenggugat olen Penggugat dan setelah dikeluarkan dari gruppun tidak adapenjelasan maupun diskusi dalam rangka menenengahi perselisihan yangterjadi antara Penggugat dengan Tergugat kecuali Seemuanya ikutmenyalahkan dan menyepelekan Tergugat (acuh tak acuh);Bahwa untuk dalil Replik Penggugat angka 1 huruf e akan Tergugat tanggap

punungdulu, setelah itu terdakwa YULIANTO Bin JAMAN bersama terdakwaWAHYUDI meninggalkan warung makan tersebut kearah jalan Wonogiri dantidak kembali lagi;Yang mempunyai ide untuk mengambil uang dan dompet tersebut adalahWAHYUDI dan terdakwa YULIANTO Bin JAMAN membayar makan danminum kepada pemilik warung, melihat dompet pemilik warung tersebut adauangnya, kemudian terdakwa YULIANTO Bin JAMAN memberitahu kepadaterdakwa WAHYUDI bahwa dompet pemilik warung ada uangnya, kemudianterdakwa WAHYUDI langsung tanggap

pasar punungdulu, setelah itu terdakwa YULIANTO Bin JAMAN bersamaterdakwameninggalkan warung makan tersebut kearah jalan Wonogiri dan tidak kembalilagi;Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil uang dan dompet tersebut adalahpara terdakwa karena pada waktu terdakwa YULIANTO membayar makan danminum kepada pemilik warung melihat dompet pemilik warung tersebut adauangnya, kemudian terdakwa YULIANTO Bin JAMAN memberitahu kepadaterdakwa bahwa dompet pemilik warung ada uangnya, kemudian terdakwalangsung tanggap

denganalasan mau ke pasar punung dulu, setelah itu terdakwa bersama terdakwaWAHYUDI meninggalkan warung makan tersebut kearah jalan Wonogiri dantidak kembali lagi;e Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil uang dan dompet tersebut adalahpara terdakwa secara bersama karena pada waktu terdakwa membayar makandan minum kepada pemilik warung melihat HP, dompet pemilik warung tersebutada uangnya, kemudian terdakwa memberitahu kepada terdakwa bahwa dompetpemilik warung ada uangnya, kemudian terdakwa langsung tanggap

Bahwa benar menurut Ahli, syarat untuk memperoleh izin perdaganganB2 untuk memperoleh SIUP B2, DTB2 mengajukan permohonan secaraelektronik melalui laman hittp://sipt.kemendag.go.id dengan mengunggahdokumen berupa : NIB ; Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Propinsi ; Surat Penunjukkan dari PB2 dan/atau perusahaan yang memiliki NIByang berlaku sebagai APIU (Angka Pengenal Importir Umum); SuratPernyataan yang ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaanmenyatakan telah memiliki Sistem Tanggap

Darurat yang dilengkapi dengannama tenaga ahli di bidang B2 yang dibuktikan dengan ijazah.Untukmemperoleh SIUPB2, PTB2 harus mengajukan permohonan kepada Gubernurdengan melampirkan dokumen : NIB ; Berita Acara Perusahaan oleh Tim Pemeriksa Kabupaten / Kota ;Memiliki Surat Penunjukkan dan DTB2 ; Surat Keterangan memiliki Sistem Tanggap Darurat dan tenaga ahli dibidang B2 (Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47 Tahun2019 tanggal 19 Juni 2019) Bahwa benar menurut Ahli, Sodium Cyanide

benar menurut Ahli, syarat untuk memperoleh izin perdaganganB2 untuk memperoleh SIUP B2, DTB2 mengajukan permohonan secaraelektronik melalui laman hittp://sipt.kemendag.go.id dengan mengunggahdokumen berupa : NIB ; Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Propinsi ; Surat Penunjukkan dan PB2 dan/atau perusahaan yang memiliki NIByang berlaku sebagai APIU (Angka Pengenal Importir Umum) ; Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh penanggungjawabperusahaan menyatakan telah memiliki Sistem Tanggap

Darurat yangdilengkapi dengan nama tenaga ahli di bidang B2 yang dibuktikandengan ijazah.Untuk memperoleh SIUPB2, PTB2 harus mengajukan permohonan kepadaGubernur dengan melampirkan dokumen :NIB ;Berita Acara Perusahaan oleh Tim Pemeriksa Kabupaten / Kota ; Memiliki Surat Penunjukkan dan DTB2 ; Surat Keterangan memiliki Sistem Tanggap Darurat dan tenaga ahli dibidang B2 (Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47 Tahun2019tanggal 19 Juni 2019) Bahwa benar menurut Ahli, Sodium Cyanide

Ahda Mutia, SE Pgl Mul selaku rekananPengadaan AlatAlat SAR berdasarkan Kontrak No. 04 / KPATDR / DSTK /SAR / X2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Kegiatan Penanganan MasalahMasalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian LuarBiasa pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Panjang, padapekerjaan pengadaan peralatan alatalat SAR yang padanya melekat tugas dantanggung jawab untuk menjadi penyedia peralatan alatalat SAR, baik secarasendirisendiri atau bersamasama dengan Terdakwa

Bustami selaku Kepala Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Padang Panjang mengeluarkan Surat Keputusan Kepala DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Panjang No. 15 Tahun 2009 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Kegiatan PenangananMasalahMasalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Daruratdan Kejadian Luar Biasa pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaPadang Panjang Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 April 2009, denganberanggotakan :1.

Mesrizal, SE Pgl Aldo selaku tenagapelaksana dengan membuat Surat Kuasa untuk melaksanakan KegiatanPenanganan MasalahMasalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap CepatDarurat dan Kejadian Luar Biasa Pekerjaan Pengadaan SAR dengan03 (tiga) buah Surat Kuasa, yaitu Surat Kuasa tanggal 05 Oktober 2009,tanggal 15 Oktober 2009 dan Surat Kuasa tanggal 30 Oktober 2009, yangditindaklanjuti pada tanggal 28 Oktober 2009 dengan penandatanganankontrak kegiatan penanganan masalahmasalah strategis oleh Terdakwa I.Ahda

Menetapkan barang bukti berupa :1.oO DN oases wo DN11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.2/.28.29.30.31.32.33.Gudang Penyimpanan Peralatan Tanggap Darurat Dinas Sosial danTenaga Kerja Jalan Sutan Syahrir.

Gudang Penyimpanan Peralatan Tanggap Darurat Dinas Sosial danTenaga Kerja Jalan Sutan Syahrir.

Batara Harahap di depan kantor Kejaksaan Negeri Bangka Selatan;- 1 (satu) buah surat pemberitahuan aksi unjuk rasa damai dari Aliansi Pemuda Tanggap Korupsi (Apatar) Kab. Bangka Selatan No. 07/APT/I/2019 tertanggal 9 Januai 2019;Dirampas untuk dimusnahkan;5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Deputi Bidang Penanganan Darurat, Direktur Tanggap Darurat Drs. Junjungan Tambunan,SH.

Pembayaran Form A.28 No. 900/265/BAP/PJJP/BPBD/IV-2016 tanggal 22 Juli 2016;

Masa Transsisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamtan Sanggir, Kecamatan Sanggir Jujuan dan Kecamatan Sanggir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang berlaku dari tanggal 24 Agustus s/d 24 November 2016;

Debuti Bidang Penanganan Darurat Diretktur tanggap Darurat Drs. Junjung Tambunan, ME.

Lapangan Tim Kajian Bencana AlamKabupaten Solok Selatan Nomor : 360/01/BAPL/BPEDI/II2016 tanggal 8 Februari 2016dan laporan Bencana Alam Nomor : 360/02/BAPL/BPBDI/II2016 tanggal 09 Februari 2016,berdasarkan hal tersebut Bupati Solok Selatan mengeluarkan Pernyataan Bencana AlamNomor : 01/PBA/II2016 tanggal 09 Februari 2016 kemudian dilanjutkan denganmenerbitkan Keputusan Bupati nomor : 360.47/2016 tanggal 09 Februan 2016 tentangHal 2 dari 101 Putusan Nomor 1/TIPIKOR /2020/PT PDGPenetapan Status Tanggap

Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.SUBSIDAIR Bahwa Terdakwa IRDAHENDRI selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 360.4 2016 tanggal6 Januari 2016 Tentang Penetapan PPK, PPTK dan Bendahara pengeluaran pembantukegiatan tanggap darurat akibat bencana alam Tahun 2016 di lingkungan BPBD (BadanPenanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 sebagai yangmelakukan atau yang turut serta melakukan dengan saksi ITO MARLIZA, Dkk

Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.ATAUKEDUAHal 40 dari 101 Putusan Nomor 1/TIPIKOR /2020/PT PDGBahwa Terdakwa IRDAHENDRI selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 360.4 2016 tanggal6 Januari 2016 Tentang Penetapan PPK, PPTK dan Bendahara pengeluaran pembantukegiatan tanggap darurat akibat bencana alam Tahun 2016 di lingkungan BPBD (BadanPenanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016, pada waktu antaratanggal 11 Mei

Deputi Bidang Penanganan Darurat, Direktur Tanggap Darurat Drs.

Debuti BidangPenanganan Darurat Diretktur tanggap Darurat Drs. Junjung Tambunan, ME.60) 1(satu) Bendel fotocopy lembar pertama P.05 Pasangan Batu Kosong (1m8) , P.06Pasangan Batu Beronjong Kawat (SNI 0300091999) halaman 100 dari 679 sampaihalaman 110 dan 679.61) 1(Satu) bundel Foto Dokumentasi Kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PLPem.Drrt/V2016 tanggal 11 Mei 2016 pekerjaan perbaikan darurat tebing sungai batangbangko lokasi Kecamatan Pauh Duo tahun anggaran 2016 pelaksana PT.

dansetelah menikah mereka tinggal bersama membina rumah tanggal diALAMAT , dan selama pernikahan belum dikaruniai keturunan, dan padaawalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun setahu saksisejak dua tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun selaluribut penyebab utamanya karena tidak punya anak, dan saksi pernahmelihat mereka ribut dan Pemohon juga telah mengajak Termohon untukberobat secara medis maupun non medis akan tetapi Termohon kurangtanggap, dan karena Termohon kurang tanggap

Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan tersebut, maka antaraPenggugat dengan Tergugat membuat ikatan Perjanjian Untuk Melaksanakan PekerjaanKonstruksi Penanggulangan Bencana Alam Jalan Bireuen Takengon, yaitu :Tahap Ie Pekerjaan : Penanggulangan Bencana Alam Jalan Bireuen Takengon (Tahape Lokasi : Bireuen ;e Nomor Kontrak : 73/SPPK/PBJ/DBC/APBA/X/2011 ;e Tanggal Kontrak : 07 Oktober 2011 ;e Biaya Kontrak : Rp. 24.823.932.000, ;e Sumber Dana : APBA ;e Tahun Anggaran : 2011 ;Tahap IIe Pekerjaan : Tanggap

hukum terhadapperintah lisan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukanpembayaran, karena itu dalil Penggugat tersebut di samping tidak benar jugabertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang ada ;Bahwa apabila dilihat dari hubungan hukum yang dibangun sejak awal antaraPenggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak sesuaian antara ketentuankebencanaan dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah (Perpers Nomor2854 Tahun 2010) khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan tanggap

darurat, hal initerjadi karena : Tidak ada Keputusan Penetapan Status Bencana dari Pejabat yang berwenang, yangada hanya pernyataan bencana yang dikeluarkan oleh Bupati Bireuen Nomor620/018/2011 tanggal 4 Januari 2011, yaitu menyatakan bahwa bencana alamyang terjadi bulan Desember 2010 di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen iniadalah merupakan bencana alam tingkat kabupaten, namun tidak ada penetapanbatas waktu tanggap darurat ; Waktu pelaksanaan pekerjaan telah melampaui masa tanggapdarurat ; Jenis

pekerjaan bukan lagi tanggap darurat ; Nilai Pekerjaan telah melampaui nilai pekerjaan penunjukanlangsung ;Sehingga oleh karena hubungan hukum tersebut terjadi diluar ketentuan kebencanaan danketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya dalam pelaksanaan pekerjaantanggap darurat, maka terhadap pembayaran yang dilakukan harus dilakukan perhitungan yangsesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dari hasil perhitungan tim teknis makadidapatkan bahwa terhadap pekerjaan tersebut yang

Daruratyang ditujukan kepada Gubernur Aceh, terhadap surat bukti tersebut sesuai denganaslinya dan bermaterai cukup serta sudah dileges sesuai dengan ketentuannya, yangdiberi tanda T4 ;Foto copy Surat Gubernur Aceh Nomor : 620/21606 tanggal 4 Juli 2011 PerihalPermohonan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat, terhadap surat bukti tersebutsesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta sudah dileges sesuai denganketentuannya, yang diberi tanda T5 ;Foto copy Surat Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta

namun +sejak bulan Agustus 2007 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yangpenyebabnya adalah : e Masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak pernah memperhatikankebutuhankebutuhan rumah tangga dan selalu mengurusi kepentingan dirisendiri tanpa memperhatikan apakah keluarganya bisa makan atau bisamencukupi kebutuhankebutuhan yang lainnya atau tidak dan Tergugatselalu mengandalkan kepada penghasilan Penggugat yang bekerja sebagaipembantu rumah tang ga; e Tergugat orangnya egois dan tidak tanggap

terhadapTergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2007 mulai timbul perselisihan danpertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak pernahmemperhatikan kebutuhankebutuhan rumah tangga dan selalu mengurusi kepentingan dirisendiri tanpa memperhatikan apakah keluarganya bisa makan atau bisa mencukupikebutuhankebutuhan yang lainnya atau tidak dan Tergugat selalu mengandalkan kepadapenghasilan Penggugat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan Tergugat egoisdan tidak tanggap

LALU RUKMAN; 2 (dua) lembar surat asli Pernyataan Tanggap Gadai yang terbit diDesa Lendang Ara pada tanggal 5 Maret 2009 yang berisi pernyataandari LALU RUMANSYAH menggadaikan tanah sawah kepada saudaraNASIP sebesar Re26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ditambahuang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tahun 2010, danpada tahun 2011 berupa barang/gabah panen sebanyak 600 kg dangabah kering lumbung sebanyak 235 kg;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. NASIP;4.

Putusan No. 225 K/PID/2016 2 (dua) lembar surat asli Pernyataan Tanggap Gadai yang terbit diDesa Lendang Ara pada tanggal 05 Maret 2009 yang berisi pernyataandari LALU RUMANSYAH menggadaikan tanah sawah kepada saudaraNASIP sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ditambahuang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tahun 2010, danpada tahun 2011 berupa barang/gabah panen sebanyak 600 kg dangabah kering lumbung sebanyak 235 kg;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr.

Putusan No. 225 K/PID/2016 2 (dua) lembar surat asli Pernyataan Tanggap Gadai yang terbit diDesa Lendang Ara pada tanggal 5 Maret 2009 yang berisi pernyataandari LALU RUMANSYAH menggadaikan tanah sawah kepada saudaraNASIP sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)ditambah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tahun2010, dan pada tahun 2011 berupa barang/gabah panen sebanyak 600kg dan gabah kering lumbung sebanyak 235 kg;Dikembalikan kepada yang berhak yakni NASIP;5.

Bahwatkhwalsrancu~ dimunculkannya nama Yuangga Rizkionosebagaimana data yang tertera pada ijazah pemohon ini adalah dikarenakankekeliruan proses administrasi yang tidak dengan maksud untuk disengajaterjadi oleh pihak dinas pendidikan pada saat itu, tanoa pemohon benarbenar tanggap dan sadari sebelumnya akan dampak hukum yang bakalterjadi untuk ke depannya.. Bahwa selanjutnya, pemohon tanggap / menyadari kejanggalan tersebutdan bermaksud untuk mengurus penyesuaian.

PLM tersebut, knususnya mengenai kesanggupan untukmenyediakan sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat yangmemadai untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahandan gangguan kabut asap yang diatur dalam UKLUPL itu, maka atas dasarIUP PT.

PLM untuk menyanggupi penyediaan sarana dan prasarana dansistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinyakebakaran yang merupakan bagian dari Dokumen UKLUPL yang harusdilaksanakan olehnya itu, berikut kesediaan menanggung segala akibatnyaHal. 20 dari 87 hal. Put.

PLM untuk menyanggupi penyediaan sarana dan prasarana dansistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinyakebakaran yang merupakan bagian dari Dokumen UKLUPL yang harusdilaksanakan olehnya itu, berikut kesediaan menanggung segala akibatnyajika tidak mematuhi Surat Pernyataan dimaksud.

PLM tidakdapat dikendalikan sejak dini dalam waktu yang singkat oleh pihak PT.PLM;Sampai dengan halaman 215 yang kami kutip yaitu:Menimbang bahwa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dansistem tanggap darurat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinyakebakaran lahan dan gangguan kabut asap yang dimiliki PT.

No. 411 K/PID.SUS.LH/2017dalam melakukan kegiatan perkebunan dan menjaga lahan arealnya darikemungkinan terjadinya kebakaran lahan telah lalai menyediakan saranadan prasarana dan sistem tanggap darurat untuk mencegah danmenanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap,karena fakta hukum yang diperoleh di persidangan menyatakan bahwabenar sarana dan prasarana dan sistem tanggap darurat untuk mencegahdan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asapyang dimiliki PT