Ditemukan 32351 data
132 — 103
35 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
400 K/TUN/2010
PUTUSANNo. 400 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, berkedudukan di JalanMerdeka No. 6, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikuasa kepada1. Leonardo H. Simanjuntak, SH., M.Hum, jabatan KepalaBagian Hukum dan Perundangundangan Setda KotaPematangsiantar;2. Betty N.T.
No. 400 K/TUN/2010Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Gurusebagai Kepala Sekolah ;12.
No. 400 K/TUN/2010dan Pengangkatan Penggugat, RISBON SINAGA, S.Pd., sebagaiPengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran Kimia pada Dinas PendidikanKota Pematangsiantar dan ;Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 820/1379/VIVWWK Tahun 2009Tanggal 9 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala SMA Negeri diLingkungan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar sepanjang mengenaiPengangkatan Drs.
No. 400 K/TUN/2010Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.
No. 400 K/TUN/2010Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010
60 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
389 K/TUN/2011
No.389 K/TUN/201 118.19.20.dukungan bersama pasangan Fransisca M. Tuwaidan dan Ir.
No.389 K/TUN/201 12.
No.389 K/TUN/201 1b.
No.389 K/TUN/201 1Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga penetapanpasangan Drs.
No.389 K/TUN/201 1
136 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
559 K/TUN/2014
Putusan Nomor 559 K/TUN/201418.
Putusan Nomor 559 K/TUN/2014persidangan lapangan.
Putusan Nomor 559 K/TUN/2014.
116 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 K/TUN/2015
Putusan Nomor 63 K/TUN/2015c.
Putusan Nomor 63 K/TUN/20156.
Putusan Nomor 63 K/TUN/2015.
Putusan Nomor 63 K/TUN/20152.
Putusan Nomor 63 K/TUN/2015
141 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 PK/TUN/2015
Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Februari 2000 Nomor 98K/TUN/1998;DALAM PENUNDAAN;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaanobjek gugatan agar diputus lebih dahulu dari pokok perkara selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanyaputusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap.
Putusan Nomor 94 PK/TUN/20152011 seluas 3.421 m2, Nomor 00319 tanggal 04 Mei 2011 seluas 1.083 m?,Nomor 00320 tanggal 04 Mei 2011 seluas 215 m?, dan Nomor 00321tanggal 04 Mei 2011 seluas, 15.322 m?
Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Gunawan, Antonius Adrian, Linda Tjandra, Kristina Tjandra, StellaLatina Tjandra, Ir.
Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 2.489.000,00Jumlah Rp 2.500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002 Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015
66 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
375 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 375 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Il.H. DJUNAIDI, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, tempattinggal di PalapaVilla Dago Tol Rt. 03 Rw. 18 No. 67, Serua, CiputatTangerang Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada:Hj. Herlina, SH;Gabriel, SH;Keduanya warganegara Indonesia, advokat pada Kantor H.
Kembeng;Sebelah Selatan : Tanah Milik Kali Cikuya;Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/2014Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. H. Djunaedi, SH;q. Akta Jual Beli No. 335/2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang dibuatdihadapan Drs. H. MAMAN WIRAKUSUMAH. MSi. PPAT WilayahParung Bogor untuk tanah seluas 1.000 M2 Persil Blok 001, dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tanah Milik Bpk. H. Kembeng;Sebelah Timur : Tanah Milik Bpk. H.
Bahwa diketahui ternyata Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak MilikNo.11/Desa Cogreg tanggal 1 Maret 1977 Gambar Situasi No. 421/1977Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/201411.tanggal 7 Februari 1977 luas 9.535 M?
atas nama IE KIANTJOAN;Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/20143.b. Sertipikat Hak Milik No. 15/Desa Cogreg tanggal 1 Maret 1977 Gambar SituasiNo. 419/1977 tanggal 7 Februari 1977 Tuas 9.320 M? atas nama IE KIANTJOAN;Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Cogreg tanggal 20 Agustus 1979 GambarSituasi No. 4008/1977 tanggal 2 September 1977 Tuas 23.200 M?
,M.S.Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/2014Panitera Penggantittd./Elly Tri Pangestuti, S.H..M.Hum. Biayabiaya1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp489.000.00Jumlah Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754
48 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 PK/TUN/2016
Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016Petugas Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang di dalam PetaDasar Pertanahan;15.
Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan TataUsaha Negara.
Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016dihadapan Drs. K.
Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016SH.
Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016
71 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
319 K/TUN/2009
PUTUSANNomor : 319 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DANPERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARUADJAK), dalam hal ini diwakili oleh : DJODYSUBIANTORO, Direktur Utama P.T.
No.319 K/TUN/2009melanggar Pasal 10 ayat (8) jo 28 UndangUndang No.40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ;18.
No.319 K/TUN/2009akta/suratdokumen tersebut terbukti dari pengakuan pelakunyasendiri di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung, yaituNoormansyah dalam perkara pidana No.332/Pid/B/1998/PN.Bdg.
No.319 K/TUN/2009Akta Pernyataan No.1 tanggal 1 Agustus 2001 ;(selanjutnya disebut sebagai SuratSurat) ;26.
No.319 K/TUN/2009
102 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
542 K/TUN/2014
Putusan Nomor 542 /K/TUN/2014PT. Alam Sutera Realty Tbk kepada PT.
Putusan Nomor 542 /K/TUN/20145.
Putusan Nomor 542 /K/TUN/201410.11.PT. Alam Sutera Realty, Tbk., dan hingga saat ini masih dalamproses pemeriksaan oleh Majelis Hakim dalam perkara gugatanperdata di Pengadilan Negeri Tangerang.
Putusan Nomor 542 /K/TUN/20144.
Putusan Nomor 542 /K/TUN/2014
107 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
298 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 298 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:JAMILA binti JAMAWIYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Buran RT. 05, RW. 01, KelurahanBabat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Susilo, SH., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan: Advokat, beralamat kantor di Jalan Tenggilis
Putusan Nomor 298 K/TUN/2014e Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Kelurahan TambakosoWilangun tanggal 4 Juni 1988, Seluas 11.770 m?
Putusan Nomor 298 K/TUN/2014tanggal 4 Juni 1988, Seluas: 11.770 m?
Putusan Nomor 298 K/TUN/20142004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalamMemori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Mengenai Eksepsi :IIBahwa, setelah diteliti secara seksama pertimbangan hukum hakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Surabaya dalamputusannya Nomor 16/B/2014/PT.TUN.SBY.
Putusan Nomor 298 K/TUN/2014Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa, tanggal 09 September 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., KetuaMuda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH.dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
84 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 PK/TUN/2015
Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Lontar Baru, Luasnya 1205 m2,pecahan dari SHM dari Nomor 106, akan tetapi dalam Sertifikat Induktidak ada Luasnya;Bahwa dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 106/Kagungan, DalamKolom Pendaftaran Pertama nama Pemegang Hak H.
Putusan Nomor 113 PK/TUN/20158. Bahwa berdasarkan Warkah yang terdapat di Kantor PertanahanKabupaten Serang, SHM Nomor 461, SHM Nomor 462 dan SHM Nomor463 sebelum diterbitkan, terlebih dahulu dilengkapi dengan suratsuratyaitu:a).
Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015+ 423 m? terletak di Desa Lontar, Kecamatan Serang, tanahtersebut adalah kepunyaan H.
Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015danMENGADILI SENDIRI: Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yangtimbul pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 K/TUN/2011 tanggal 31 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi
Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015
82 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
402 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 402 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT. MULTI HARAPAN UTAMA, suatu Perseroan Terbatas yang anggarandasarnya dimuat dalam Akta tanggal 30 Desember 1986 Nomor 60 dibuatdihadapan Nyonya Soenardi Adisasmito, Notaris di Jakarta dan telah mendapatpengesahan Menteri Kehakiman RI sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 2Mei 1987 Nomor C23464HT.01.01.
Putusan Nomor 402 K/TUN/2014Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Devy Yanuar, S.H., M.H., 2. RudyMuliadi, S.H., dan 3. Simon Sinambela, S.H., masingmasing kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Gedung Citylofts SudirmanLantai 18 Ruang 1805, Jalan K.H.
Putusan Nomor 402 K/TUN/2014antara Syaiful Anwar, S.Sos., dan Reza Pribadi dengan Aji Indrawati, sehingga untukmenyelesaikannya bukanlah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindatelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 27/G/2013/PTUNSMD.
Putusan Nomor 402 K/TUN/2014KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KECAMATAN LOA KULU.alamat kantor Jl. Mulyopranoto Telp. (0541) 661689 Kode Pos 75571;2 Bahwa surat dimaksud, bertanggal, Tenggarong 8 Mei 2013,bernomor593.8 1/630/CLK/V/2013, serta maksud dari surat dimaksud, perihal: pencabutansekaligus Pembatalan Tanda tangan atas Surat Pernyataan Pemilikan/penguasaantanah atas nama Syaiful Anwar,S.Sos tertanggal 27 Desember 2010 dan SuratPernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Syaiful Anwar,S.Sos.
Putusan Nomor 402 K/TUN/2014Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 20 November 2014 oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. IrfanFachruddin, SH., CN. dan Dr. H.M.
103 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
304 K/TUN/2015
Putusan Nomor 304 K/TUN/2015Provinsi Riau;8. ANDERINA SEPTIANI, S.H., Staf Sub bagian Bantuan HukumSekda Provinsi Riau;9. M.
Putusan Nomor 304 K/TUN/2015Pasal 11 ..Gubernur dapat Menetapkan Upah Minimum Sektor Provinsidan/ atau Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota atas kesepakatanorganisasi perusahaan dengan Serikat Pekerja di sektor yangbersangkutan..
Putusan Nomor 304 K/TUN/2015Dalam Konpensi:Dalam Pokok Perkara:1.Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, diMedan tentang Kuasa Khusus semana mestinya tidak menyampingkan Butirke 3 adanya pemberian Kuasa Khusus Kepada Penerima Kuasa melakukanBanding.
Putusan Nomor 304 K/TUN/20157.
Putusan Nomor 304 K/TUN/2015
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
323 K/TUN/2010
No. 323K/TUN/2010Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya pada pokoknya atas dalil dalil1.Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri MalangtentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di JalanSimpang Bogor Nomor 27 Kota Malang diterima olehPenggugat pada tanggal 12 Mei 2009.
No. 323K/TUN/2010menyebabkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasionaltersebut menggugurkan semua Keputusan Tata Usaha Negaradi tingkat lebih bawah (Keputusan Rektor) yang telahditerbitkan sebelumnya.
No. 323K/TUN/2010Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sejak 3Desember 2008 = dan setelahnya.
No. 323K/TUN/2010Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;Dalam Pokok Perkara1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
No. 323K/TUN/2010Hal. 21 dari 15 hal. Put. No. 323K/TUN/2010
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 PK/TUN/2013
84 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
351 K/TUN/2022
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 K/TUN/2015
Putusan Nomor 196 K/TUN/2015Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;9.
Putusan Nomor 196 K/TUN/2015tanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 206/Karanggan/2013 tanggal13 Februari 2012, luas 1.208 m? atas nama Suliana N.
Putusan Nomor 196 K/TUN/2015karenanya permohonan Penundaan tersebut patut untuk ditolak;4.
Putusan Nomor 196 K/TUN/2015 Bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat telah membeli tanahseluas kurang lebih 1.200 m?
Putusan Nomor 196 K/TUN/2015
110 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
551 K/TUN/2015
Putusan Nomor 551 K/TUN/2015Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014, Para Penggugat telahdiadukan oleh Drs. Abd.
Putusan Nomor 551 K/TUN/201513.14.15.16.17.
Putusan Nomor 551 K/TUN/201522.23.24.29.pembatalan calon terpilin karena Pengadu (Drs. Abd.
Putusan Nomor 551 K/TUN/201532.pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37).
Putusan Nomor 551 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H. Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. : 19540827 198303 1 002 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 551 K/TUN/2015