Ditemukan 12155 data
1.ROY HUFFINGTON HARAHAP, S.H,. M.H.
2.IKRAR DEMARKASI, S.H., M.H.
3.NANI HERAWATI, SH
Terdakwa:
Budi Sudarmawan
226 — 0
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : NANI HERAWATI, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : ROY HUFFINGTON HARAHAP, S.H,. M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : IKRAR DEMARKASI, S.H., M.H.
82 — 54
620 — 520
Pasal 61 huruf d UndangUndang RI Nomor 26 Tahun2007 Tentang Penataan Ruang ;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum(Vrijspraak) Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaktidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuaiPasal 191 ayat (2) KUHAP ;3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkatdan martabatnya semula;4.
decker oleh korban tersebut terdakwa kemudianmenutup akses jalan tersebut dengan seng sehingga mempengaruhi akses keluardan masuk penghuni pada 8 unit perumahan dimaksud dimana para penghunikemudian tidak dapar beraktifitas karena terhalang oleh penutupan jalan tersebut.Atas perobuatan terdakwa korban kemudian melaporkan terdakwa ke PolresGorontalo untuk ditindaklanjuti.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal72 Jo.Pasal 61 huruf d UU RI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan
pada persidangan hari ini, karena adanyamasalah penutupan/pemagaran akses jalan diatas saluran air yangdilakukan terdakwa ;Bahwa, saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Irigasi pada DinasPU dan Penataan Ruang Pemda Kab.Gorontalo;Bahwasaksi pernah menjabat sebagai Plt.Kepala Dinas PU dan PenataanRuang Pemda Kab.Gorontalo ;Bahwasebagai Plt.
tersebut untuk hal tersebut saat ini,tanah masih dalam proses pengurusan untuk sertifikat;Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :Fotocopy Surat Dinas PU dan Penataan Ruang Nomor655/PUPR/250/X1I/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Status SaluranAir;Fotocopy Surat Dinas PU dan Penataan Ruang Nomor650/PUPR/250/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang pembatalan penetapanstatus saluran umum ;Fotocopy Berita Acara Pengkuran Pengembalian Batas/penetapan batasNomor 19/2017 tanggal 09
Pasal 61 huruf d UndangUndang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 14 (b) KUHP danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAPserta PeraturanPerundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI :1. Menyatakan Terdakwa DJON KADIR alias JON telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memberikanakses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundangundangandinyatakan sebagai milik umum ;2.
83 — 31
PT HUTOMO MANDALA PERKASA vs KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG KABUPATEN SOLOK
145 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
DPW LSM INAKOR INDONESIA TIMUR VS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MIMIKA;;
248 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI VS PT. COMBINA COSTRACO;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan MentawaiNomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020, Perihal PenyampaianTemuan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada angka (2) khususnyamengenai pengembalian kelebihan pembayaran akibat kekuranganmutu pekerjaan Perkerasan Beton Semen sebesar Rp1.728.918.991,54;3.
Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenKepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020,Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI bukan objektata usaha negara;2.
Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten KepulauanMentawai bukan subjek tata usaha negara;Gugatan Penggugat bersifat prematur;Gugatan Penggugat kurang pihak (p/urium litis consortium);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 14/G/2020/PTUN.PDG,Halaman 2 dari 8 halaman.
Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR tanggal 25 Juni2010, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK R sah danberlaku secara sah serta tidak bertentangan dengan hukum;3.
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI;2.
136 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANGERANG VS PERKUMPULAN ANTI KORUPSI & KRIMINALITAS INDONESIA (PAKKSA);
280 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
WALIKOTA TANGERANG SELATAN cq BKPRD (BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH) VS PT. HANA KREASI PERSADA;
PUTUSANNomor 179 PK/FP/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:WALIKOTA TANGERANG SELATAN cq BKPRD (BADANKOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH), tempatkedudukan di Jalan Maruga Raya Nomor 1 SeruaCiputat,Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa BIMA SUPRAYOGA, S.H.
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali WALIKOTA TANGERANG SELATAN cq BKPRD(BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH) ;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor01/P/FP/2019/PTUNSRG, tanggal 4 Maret 2019;MENGADILI KEMBALI:Menyatakan menolak Permohonan Pemohon;2.
129 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, Selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara VS SUTRISNO
100 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI VS SETYO RINI UTAMI, Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI;;
279 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
NAZARUDDIN, SKM, M.Kes VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA BKITTINGGI;
79 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA BARANG BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH VS PT NABILLA UTAMA;;
297 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
CGA) VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK);
118 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022., 2. CV PUTRA MANDIRI;;
124 — 47
INGOT P.SITOMPUL,SE : KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PEMUKIMAN PEMPROVSU
PENGGUGAT;LAWAN Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Dinas Penataan Ruang danPermukiman Provinsi Sumatera UtaraSumber Dana APBD Provinsi Sumatera UtaraTahun Anggaran 2013, berkedudukan di JalanWillem Iskandar No. 9 Medan,Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1. HABIBI LUBIS,ST, Jabatan : Ketua Panitia ;2. RIDWAN,ST, Jabatan : Sekretaris Panitia ;3. SAIFUL ZUHRI,ST, Jabatan Anggota ;4. AGUS SALIM,SE, Jabatan : Anggota ;5. JULIANTO, Jabatan Anggota ;6. NIZAM AMRI LUBIS,ST, Jabatan : Anggota ;7.
222 — 25
SUGENG RIYANTO Dkk Melawan KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG
231 — 26
Jaly vs Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi
49 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN VS PAULINAWATI
85 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOTO SUTARSONO ; KEPALA SUKU DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN (P2B) JAKARTA TIMUR
48 — 1
Penggugat :JALYTergugat :KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI