M E N G A D I L I - Menyatakan Terdakwa : SUYAMTI Binti LASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan Penjualan Minuman beralkohol Golongan B Tanpa Memiliki Izin Siup M.B - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.200.000 ,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama ( satu ) bulan

uraian singkat kepadanya, oleh karena itu iaharus dipidana ; Mengingat ketentuan pasal 43 ayat (3) Jo Pasal 26 dan Pasal 31Peraturan daerah Kabupaten Semarang No.9 Tahun 2013 tentang Pengawasan DanPengendalian Minuman beralkohol , serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan dengan perkara ini :MENGADILIe Menyatakan Terdakwa: SUYAMTI Binti LASMAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan Penjualan Minuman beralkohol GolonganB Tanpa Memiliki Izin Siup

M E N G A D I L I - Menyatakan Terdakwa DJUWARNO Bin HARJO SUMARTO: telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan Penjualan Minuman beralkohol Golongan B Tanpa Memiliki Izin Siup M.B ----- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000 ,- ( satu juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama

singkat kepadanya, oleh karena itu iaharus dipidana ; Mengingat ketentuan pasal 43 ayat (3) Jo Pasal 26 dan Pasal 31Peraturan daerah Kabupaten Semarang No.9 Tahun 2013 tentang Pengawasan DanPengendalian Minuman beralkohol , serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan dengan perkara ini :MENGADILIe Menyatakan Terdakwa DJUWARNO Bin HARJO SUMARTO:telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Melakukan Kegiatan Penjualan Minuman beralkoholGolongan B Tanpa Memiliki Izin Siup

Menyatakan Terdakwa I ONDEKA SIUP als ANDIK bin ASBI,Terdakwa II RANDY WIJAYA Als ADI Bin M. SALEH dan Terdakwa III RICO WIJAYA Als DONI Bin JAUHARI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan. Sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;3.

ONDEKA SIUP ALS ANDIK BIN ASBI2. RANDY WIJAYA ALS ADI BIN M.SALEH3. RICO WIJAYA ALS DONI BIN JAUHARI

Yani samping toko oleholeh BTS Pangkalpinang timbul niatTerdakwa Ondeka Siup Als Andik Bin Asbi untuk mengambil barangbarangmilik saksi NUR OKTARIA Als TARI Binti M.

Pangkalbalam Pangkalpinang dikarenakanterdakwa bersamasama dengan Terdakwa Ondeka Siup Als Andik Bin Asbi danterdakwa RANDY WIJAYA Als ADI Bin M.

Yani samping toko oleholeh BTS Pangkalpinang timbulniat Terdakwa Ondeka Siup Als Andik Bin Asbi untuk mengambil barangbarangmilik saksi NUR OKTARIA Als TARI Binti M. JUNAIDI yang ada dalam mobil;Bahwa lalu Terdakwa Ondeka Siup Als Andik Bin Asbi turun dari mobil danmengintai isi dalam mobil milik saksi kKoroan kemudian Terdakwa Ondeka SiupAls Andik Bin Asbi memberitahukan kepada terdakwaRANDY WIJAYA Als ADIBin M.

PangkalbalamPangkalpinang dikarenakan terdakwa RICO WIJAYA Als DONI Bin JAUHARIbersamasama dengan Terdakwa Ondeka Siup Als Andik Bin Asbi dan terdakwaRANDY WIJAYA Als ADI Bin M.

Pangkalbalam Pangkalpinangdikarenakan terdakwa RICO WIJAYA Als DONI Bin JAUHARI bersamasamadengan Terdakwa Ondeka Siup Als Andik Bin Asbi dan terdakwa RANDY WIJAYAAls ADI Bin M.

Adi Buana (Karaoke Inul Vista) belum mempunyai ijin SIUP MB (Surat ijin UsahaPerdagangan Minuman Beralkohoi) kemudian terdakwa selaku Manager Operasionalakan melakukan pengurusan SIUP MB tersebut dengan cara melengkapi beberapapersyaratan yaitu mengisi formulir dan termasuk membayar retribusi sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa meminta uang ke bagianAcconting (keuangan) sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puiuh juta rupiah) untukpengurusan ijin SIUP MB yang di lakukan secara

Adi Buana (Karaoke Inul Vista) belum mempunyai ijin SIUP MB (Surat Hin UsahaPerdagangan Minuman Beralkohotykemudian terdakwa selaku Manager Operasionalakan melakukan pengurusan SIUP MB tersebut dengan cara melengkapi beberapapersyaratan yaitu. mengisi formulir dan termasuk membayar retribusi sebesarRp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa meminta uang ke bagianAcconting (keuangan) sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) untukpengurusan ijin SIUP MB yang di iakukan secara

SIUP MB sehingga karena terdakwa sebagal Managermaka Sclr.

MB dan tidak pernah jugamenitip uang ;Bahwa ada kelas/level perijinan minumanberalkohol yaitu untuk A kadar alkohol 05%untuk B kadar alkohol 5%20% dan untuk Ckadar alkohol 20% keatas ;Bahwa ada biaya pengurusan SIUP MBsebesar Rp.35.000.000, (Tiga puluh limajuta rupiah) ;11Bahwa syarat pengurusan SIUP MB adalahKTP,NPWP.

e Bahwa menurut Terdakwa bahwa pengurusan SIUP MB, tidak selesaikarena terkendala sertifikasi Talam Selaka/Talam kencana, yang harusdiurus ke Pemprov.

tahun ;Bahwa untuk melengkapi salah satu persyaratan pembuatan visa tersebut harusada Surat fjin Usaha Perdagangan (SIUP) clan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kemudianterdakwa diminta oleh TRI CAHYO ADI WIBOWO untuk mengurus pembuatan SIUPdan TDP lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)untuk menguruskan SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kemudian terdakwa untukmendapatkan SIUP dan TDP dari kekantor Dinas Perindustrian, Perdagangan danPertambangan (Disperindagtam

dan TDP atas nama TRI CAHYO ADIWIBOWO kemudian berkas tersebut dikirimkan kekantor Pelayanan Perijinan KotaKediri beberapa hari kemudian berkas tersebut bersamaan dengan SIUP clan TDPdikirimkan kembali kepada Disperindagtam Kota Kediri untuk diterbit dan Surat jinUsaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 503.54/358/419.43/2008 tanggal 16 Juni2008 dan TDP UD " NUR HAJAD " Nomor : 13.11.5.52.044360 tanggal 17 Juni 2008atas nama TRI CAHYO ADI WIBOWO ;Bahwa selanjutnya SIUP dan TDP atas nama Tri Cahyo

dengan memberikan SuratKeterangan dari Kelurahan Ngadirejo untuk mengurus kan SIUP dan TDP ke KantorDisperindagtam Kota Kediri dengan biaya Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).Bahwa yang melengkapi persyaratan pengurusan SIUP dan TDP di KantorDisperindagtam adalah terdakwa saksi hanya mengurus Surat Keterangan diKelurahan Ngadirejo ;Bahwa SIUP nomor 503.54/358/419.43/2008 tanggal 16 Juni 2008 dan TDP dengannomor : 13.11.5.52.044360 tanggal 17 Juni 2008 yang berisi nama perusahaan UD "NUR HAJAD

keterangan dari kelurahan.Pas poto berwarna 4 x 6 sejumlah 4 lembar.Biaya sebesar Rp. 450.000. .Bahwa selama terdakwa mengurus SIUP dan TDP milik saksi TRI TJAHJO ADIWIBOWO dikantor DISPERINDAG terdakwa tidak pernah mengisi blanko12permohonan SIUP yang dimaksudkan, namun terdakwa pernah memberikankepada saksi EDI petugas DISPERINDAG selembar kertas yang berisikan antaralainnama UD NUR HAJAD, modal sebesar Rp. 900.000.000, No.

lembar.Biaya sebesar Rp. 450.000. .Bahwa benar selama terdakwa mengurus SIUP dan TDP milik saksi TRI TJAHJOADI WIBOWO dikantor DISPERINDAG terdakwa tidak pernah mengisi blankopermohonan SIUP yang dimaksudkan, namun terdakwa pernah memberikankepada saksi EDI petugas DISPERINDAG selembar kertas yang berisikan antaralain nama UD NUR HAJAD, modal sebesar Rp. 900.000.000, No.

Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (8) Surat KeputusanMenteri Perdagangan No. 1458/Kp/XI/84 tanggal 14 Desember 1984tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yaitu :1. Melakukan kegiatan tidak sesuai dengan Surat Ilzin Usaha Perdagangan(SIUP);2. Melakukan kegiatan penyaluran amanat commodity future trading (CFT)yang dilarang;3. Melanggar pernyataan tertulis yang dibuat untuk tidak menggunakanSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk kegiatan CFT;2.

Tidak mempunyai syaratsyarat untuk melaksanakan kegiatan usahaperdagangan, yaitu : Tidak memenuhi lagi persyaratan untuk memperoleh Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP); Menyalahgunakan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yangmenyimpang dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha yangtercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nya; Melanggar larangan dibidang perdagangan sesuai ketentuan yangberlaku;bahwa apabila berpedoman pada alasan/syarat Pencabutan Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana

yang ditentukan peraturanperundangundangan di atas, maka terhadap Penggugat tidak layak dijatunkansanksi pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sebab :a.

Darimana Tergugat memperoleh kepastianbahwa Penggugat melakukan halhal yang kemudian dijadikan alasanuntuk mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Penggugat itu ?bahwa sesungguhnya halhal yang dijadikan alasan oleh Tergugat untukmencabut SIUP Penggugat itu adalah hanya mengadaada dan tidak benar,sebab pada kenyataannya :a.

dicabut dan perusahaan ditutup;Bahwa secara keliru Majelis Hakim Agung, membenarkanpencabutan SIUP PT.

bahwa terdakwa dalam melakukanusaha perikanan tanpa memiliki SIUP dan Surat Srtifikat KelayakanPengelolaan (SKP), berdasarkan informasi tersebut saksi A.

Saksi Dwi Andariningsih Bin Suparman Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi PelayananPerizinan pada kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Bengkulu; Bahwa setahu saksi perusahaan CV Sinar Mas milikTerdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) danSertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melainkan hanya memilikiSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro, Tanda DaftarPerusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO); Bahwa kewenangan mengeluarkan SIUP dan SKPberada pada Dinas

(SKP) sebagaimanadimaksud UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MikrodanTanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO)yang dimiliki perusahaan Sinar Mas telah mencantumkan usahaTerdakwa mengenai pengolahan ikan dan cold storage, sehinggaTerdakwa menganggap dengan SIUP dan TDP PO demikian telahcukup;Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bg!

(SIUP) Mikro,Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO) danNomor Pokok Wajib Pajak atas nama terdakwa Hok Tong Als AsuiBin Ang Kim Tja;Bahwa terdakwa selama ini tidak mengetahui perusahaanSinar Mas harus dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP) dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebagaimanadimaksud UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MikrodanTanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO)yang dimiliki perusahaan

Yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26ayat (1) ;Ad. 1.

Mutasi dari Denpasar, maka ganti permohonan menjadiSIUP BARU buka siup, upload Surat Mutasi SIUP, SK SIUP TDPterdahulu, Surat Pernyataan kedudukan badan usaha digabungmenjadi 1 file.....

zona s.6 tidak digunakan untuk perkantoranmaka siup tidak dapat terbit.

Putusan Nomor : 5/G/2017/PTUNJKT22.23.24.Bahwa penerbitan perpanjangan Surat Ijin Usaha Pedagangan (SIUP) atasnama PT.

Bukti T8Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Besar(SIUP BESAR) tanggal 7 November 2016 (fotokopi sesuaiprint out).Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT.

Graha Multi MuliaCemerlang yang telah memiliki SIUP menengah dengan masa berlaku sejaktanggal 17 Maret 2016 sampai tanggal 18 Februari 2017.Bahwa, sepengetahuan Saksi, biasanya masa berlaku sampai 3 tahun akantetapi SIUP PT.

ABEL (DPO) dan Sdr.DANIS(DPO) berkata kepada saksi LENNY IDA kalau mereka adalah AnggotaPolisi dan Mabes Polri sambil menunjukan Lencana/Peneng IdentitasKorps Lidik Krimsus, lalu kKemudian terdakwa II menanyakan Surat jinUsaha Perdagangan (SIUP) minuman beralkohol yang dijual di TokoKlontongan saksi LENNY IDA, kemudian saksi LENNY IDA menjawabahwa Tokonya sudah memiliki (Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)untuk Golongan A dan Golongan B sedangkan untuk Golongan C masihdiurus, selanjutnya mendengar

penjelasan saksi LENNY DIA terdakwa IImengancam akan mencabut (Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP)miliknya, lalu Sdr.DENIS (DPO) menelepon temannya yang diakuinyasebagai komandannya kemudian orang tersebut berbicara dengan saksiLENNY DIA agar berkordinasi dengan para terdakwa yang diakuinyasebagai anak buahnya dan apabila tidak ada kesepakatan maka SuratIjin Usaha Perdagangan (SIUP) akan dicabut.

Brt.Sdr.ABEL dan Sdr.DANIS bertemu dengan saksi SABAR SAHATyang pada saat itu sedang menjaga toko, kemudian terdakwa danterdakwa Il bersama dengan Sdr.ABEL dan Sdr.DANIS menanyakanSurat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), namun oleh karena saksiSABAR SAHAT tidak mengetahui, maka saksi SABAR SAHATmenelepon saksi LENNY IDA, kemudian saksi LENNY IDA datang ketoko dan bertemu dengan terdakwa dan terdakwa Il bersamadengan Sdr.ABEL dan Sdr.DANIS, selanjutnya saksi LENNY IDAmenunjukkan SIUP toko miliknya dimana

),namun oleh karena saksi SABAR SAHAT tidak mengetahui, makasaksi SABAR SAHAT menelepon saksi LENNY IDA, kemudian saksiLENNY IDA datang ke toko dan bertemu dengan terdakwa danterdakwa Il bersama dengan Sdr.ABEL dan Sdr.DANIS, selanjutnyasaksi LENNY IDA menunjukkan SIUP toko miliknya dimana tokonyasudah mempunyai SIUP golongan A dan golongan B, namun untukgolongan C masih diurus, sehingga membuat marah terdakwa I danterdakwa Il bersama dengan Sdr.ABEL dan Sdr.DANIS dan paraterdakwa mengancam akan

IDA, kemudian saksiLENNY IDA datang ke toko dan bertemu dengan terdakwa danterdakwa Il bersama dengan Sdr.ABEL dan Sdr.DANIS, selanjutnyasaksi LENNY IDA menunjukkan SIUP toko miliknya dimana tokonyasudah mempunyai SIUP golongan A dan golongan B, namun untukgolongan C masih diurus, sehingga membuat marah terdakwa I danterdakwa Il bersama dengan Sdr.ABEL dan Sdr.DANIS dan paraterdakwa mengancam akan mencabut SIUP miliknya, laluSdr.DANIS menelepon temennya= yang ciakui = sebagaikomandannya, kemudian

Nomor359/MPP/Kep/10/1997 yang bunyinya sebagai berikut :Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usahaperdagangan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memperoleh SIUPdan SIUP MB ;Pasal 5 ayat (2) berbunyi : Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usahaperdagangan minuman beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP dantidak diwajibkan memperoleh SIUP MB;Dari bunyi pasal tersebut mudah dimengerti bahwa bagi siapapun tidakterkecuali termasuk diri Terdakwa dalam perkara

ini yang melakukan usahaperdagangan minuman beralkohol wajib memiliki Surat Jin UsahaPerdagangan (SIUP atau SIUP MB );Bahwa oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini yang terbukti telahmenjual minuman beralkohol di Restoran Hotel Nusantara disamping memiliki Surat Ijin Usaha Hotel juga diwajibkan memiliki Surat Ijin UsahaPerdagangan (SIUP) karena kedua Surat Ijin Usaha tersebut satu sama lainsangat berlainan, didalam SIUP tidak disinggung sama sekali mengenaimasalah perhotelan, sebaliknya didalam

No.359/MPP/Kep/10/1997 yang secara tegasmenentukan bahwa bagi siapa saja yang melakukan usaha perdaganganminuman beralkohol wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)untuk minuman beralkohol golongan A dan SIUP dan SIUP MB untukpenjualan minuman beralkohol golongan B dan C ;Mengingat bahwa Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri kedudukannyalebih tinggi dari pada Keputusan Direktur Jenderal, terlebihlebih lagi dalamPasal 42 Kep. Menperindag R.I.

berpendapat bahwa ketentuanPasal 25 ayat (1) huruf a Keputusan Dirjen Pariwisata tersebut sudah tidakberlaku ;Bahwa oleh karena Pasal 25 ayat (1) huruf a Keputusan Dirjen PariwisataNo.14/U/I/1988 sudah dinyatakan tidak berlaku dengan timbulnya KeputusanPresiden No.3 Tahun 1997 dan Keputusan Menperindag RI.No.359/MPP/Kep/10/1997, dan oleh karena terbukti Terdakwa telahmelakukan usaha perdagangan minuman beralkohol di Restoran HotelNusantara di Cilacap tanpa memiliki Surat Yin usaha Perdagangan (SIUP

No.359/MPP/Kep/10/1997, yang pokoknya menentukan bagisetiap perusahaan melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkoholgolongan B dan C wajib memperoleh SIUP dan SIUP MB, sedangkan bagiperusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkoholgolongan A cukup memiliki SIUP dan diwajibkan memperoleh SIUP MB ;Bahwa in casu ternyata Terdakwa tidak mempunyai SIUP untuk melakukankegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol, karena itu ia harus dinyatakanterbukti dengan sah dan meyakinkan

Menyatakan Terdakwa HERMANTO POPALO alias HERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHA PERIKANAN TANPA MEMILIKI SIUP (SURAT IZIN USAHA PERIKANAN);2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANTO POPALO alias HERI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;3.

Dan butir(22) yaitu : Surat Ilzin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPIadalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukanpenangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;Bahwa sesuai dengan PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang UsahaPerikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia, pemberian kewenangan pemberian ijin adalah kapal perikanandiatas 5 GT (lima gross tone) kapal yang harus memliki dokumen SIUP danSIPI

INKA MINA931wajib memiliki dokumen SIUP dan SIPI;Bahwa pada saat kapal KM.

INKA MINA931diserahkan kepada Kelompok Usaha Karya Bersama, maka kelompokUsaha Karya Bersama melalui Dinas Kelautan dan Perikanan PropinsiGorontalo telah melakukan pengurusan SIUP dan SIPI di KementrianKelautan dan Perikanan, oleh karena kapal tersebut mempunyai berat lebihdari 30 GT (gross tonnage) yaitu 32 GT (gross tonnage);Bahwa kemudian sambil menunggu SIUP dan SIPI yang akan diterbitkan olehdi Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan PerikananPropinsi Gorontalo telah mengeluarkan

INKA MINA931 tidak memilikidokumen kapal yaitu SIUP dan SIPI;Menimbang, bahwa Ahli KADIR U. MENU, S.PI.

Gorontalomelakukan pengurusan dokumen SIUP dan SIPI di Kementrian Kelautan danPerikanan, namun oleh karena desakan kebutuhan hidup sebagai nelayan kecilkarena lama menunggu diterbitkannya SIUP dan SIPI oleh Kementrian Kelautan danPerikanan yang sesuai dengan fakta dipersidangan SIUP dan SIPI nanti diterbitkanpada bulan Juli 2015, maka Terdakwa sebagai ketua kelompok dan anggotakelompok "karya bersama sepakat untuk melakukan penangkapan ikan walaupunusaha perikanan tersebut belum mempunyai SIUP dan

JWN.I.16.00820 tanggal 2 Juni 2016 (tidak berlaku); 3) Surat Keterangan Kecakapan 60 mil Nomor : PK.684 / 06 / 13 / UPP-SKP / 2014 sebagai nahkoda atas nama Muhammad Jonny tertanggal 24 Januari 2014; 4) Pas Besar Nomor : PK.205/14/13/UPP, RBG 2014 tanggal 19 Mei 2014; 5) Surat Ukur Dalam Negeri No. 535/Ia tanggal 24 Agustus 2005; 6) Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 1606 / SIPI / DKP / 06 / 2013 diterbitkan di semarang tanggal 05 Juni 2013; 7) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No

. 1046 / SIUP / DPK / 2007 diterbitkan di semarang tanggal 25 Juni 2007; 8) Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Nomor PK.001/127/11/ UPP.JWN-2016 diterbitkan di Juwana tertanggal 10 Februari 2016 beserta lampiran data perlengkapan untuk sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan; 9) Gross Akta Nomor 6921 tanggal 31 Oktober 2007 ;10) Surat Jual Beli Kapal Penangkap Ikan tertanggal Karanganyar 25 Oktober 2015 yang ditanda tangani SUKARJI (Penjual) dan MOHAMMAD JONNY

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No. 1046 / SIUP / DPK / 2007 diterbitkandi semarang tanggal 25 Juni 2007;.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No. 1046 / SIUP / DPK / 2007diterbitkan di semarang tanggal 25 Juni 2007;8. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan NomorPK.001/127/11/ UPP.JWN2016 diterbitkan di Juwana tertanggal 10Februari 2016 beserta lampiran data perlengkapan untuk sertifikatkelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan;9. Gross Akta Nomor 6921 tanggal 31 Oktober 2007.10.

JWN.1.16.00820 tanggal 2 Juni (tidak berlaku) ,SuratKeterangan Kecakapan 60 mil nomor PK. 684 / 06 / 13 / UPPSKP / 2014sebagai nahkoda atas nama Muhammad Jonny tertanggal 24 Januari2014,Pas Besar Nomor : PK.205/14/13/UPP.RBG2014 tanggal 19 Mei2014,Surat Ukur Dalam Negeri No. 535/la tanggal 24 Agustus 2005,Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI) No. 1606 / SIPI / DKP / 06 / 2013 diterbitkan diSemarang tanggal 05 Juni 2013 ,Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No.1046/SIUP / DPK / 2007 diterbitkan di Semarang

JWN.I.16.00820 tanggal 2 Juni 2016 (tidak berlaku), 1 (satu)lembar Pas Besar Nomor : PK.205/14/13/UPP,RBG 2014 tanggal 19 Mei2014, 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 535/la tanggal 24 Agustus2005, 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) no.1046/SIUP/DPK/2007 diterbitkan di Semarang tanggal 25 Juni 2007, 1 (satu)lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) no. 1606/SIPI/DKP/06/2013diterbitkan di Semarang tanggal 05 Juni 2013, 1 (satu) lembar Surat10Keterangan Kecakapan (SKK) 60 mil

Haji Hasim dikirim dari Surabaya, dikirim bulan Juli, saya yangminta dikirimkan ; Bahwa ada SIUP dari Pemerintah Kota Ambon kepada Terdakwa; Bahwa baru mengurus SIUP karena selama ini tidak tahu kalau berdagangharus ada SIUP (Surat ljin Usaha Perdagangan), SITU (Surat ljin TempatUsaha), disarankan oleh Penyidik dan Disperindag ; Bahwa saya tidak tahu laporan Polisi, saat tanya kepolisi, mereka bilang inilaporan masyarakat ; Bahwa Pengiriman barang antar pulau turun dipelabuhan Pelabuhan besar ;

saya punya Permendag Nomor 46/MDAG/Per/9/2009 ;Bahwa Bunyi Pasal 4, ayat (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan terhadap:a.

(Surat Ijin Usaha Perdagangan), Surat Keterangan AhliWaris ;Bahwa kalau menurut SOP (Standard Operating Procedure) harus tetap turunlokasi;Bahwa waktu itu staf tidak turun ;Bahwa kalau pelaku usaha, selain agen, harus ada SIUP;Bahwa harus ada SITU;Bahwa tidak tahu harus ada ijin reklame ;Bahwa Lupa mengajukan SIUP kemana;Bahwa jin keluar kalau memenuhi syarat (ketentuan/aturan) maka ijin bisakeluar ;Bahwa saya tida tahu Kenapa Pemkot kembali menerbitkan SIUP untukTerdakwa ;Bahwa saya hanya keluarkan

Surat Keterangan saja, untuk proses lainnyasaya tidak tahu, karena Surat Keterangan ini diminta oleh Pelaku Usaha,dimana menurut Permendag Nomor 7/MDAG/Per/2/2017, bahwa SIUP masihberlaku selama perusahaan masih eksis, atau dijalankan oleh keluarga ataumerupakan perwakilan atau cabang, maka itu saya menandatangani ;Bahwa SIUP sudah ada, yang ditunjukan ke saya dan karena sudah diparafmaka saya menandatangani ;Bahwa saya tidak tahu apa dimungkinkan Terdakwa mengurus ataumenerbitkan SIUP ;Bahwa sebelum

DUA PUTRA milik HajiHAS YIM telah memiliki SIUP sejak tahun 1997 dan telah diperbaharui pada tanggal 5Oktober 2017 ( vide SIUP UD.DUA PUTRA terlampir dalam Pledooi);Menimbang, bahwa sedangkan mengenai masa berlaku SIUP telahditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 /MDAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri PerdaganganNomor 36 /MDAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan,dimana menyebutkan SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan

(satu juta rupiah) untuk mengurus Surat Ijin Usaha Perikanan(SIUP) dengan kwitansi tertanggal 6 Februari 2013 uang di terima terdakwaDIDI SOBIRIN Bin MISAN awal bulan Maret 2015, dikarenakan pada tahun2015 sudah tidak bisa lagi mengurus SIUP, pada Kwitansi tertulis Ro550.000,00(lima ratus lima puluh ribu rupiah) selain dari Saksi NANANG SULAEMANterdakwa AA SUMARNA Bin PARMAN (berkas terpisah) Selaku ketua KoperasiMaju Bersama, Selain saksi NANANG ada juga menerima dari petani ikan ARIPMAULANA sebesar

para Petani KJA Jatiluhur yang telah diterima dariTerdakwa EDENG SUKARDI Bin DARSIM (berka terpisah) sebagai sekertarisKoperasi Maju Bersama dari saksi NANANG SULAEMAN sebanyak uangRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengurus Surat Ijin Usaha Perikanan(SIUP) dengan kwitansi tertanggal 6 Februari 2013 uang di terima terdakwaDIDI SOBIRIN Bin MISAN awal bulan Maret 2015, dikarenakan pada tahun2015 sudah tidak bisa lagi mengurus SIUP, pada Kwitansi tertulis Rp550.000,00(lima ratus lima puluh ri

);Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Edeng sukardi dan saksi Aa Sumarnayang mengurus Surat lin Usaha Perikanan (SIUP), tidak dibenarkandalam anggaran dasar Koperasi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan;5.

Edeng Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Terdakwa dan saksi juga saksi Aa Sumarna merupakan pengurusKoperasi Maju Bersama;Bahwa anggota dari koperasi tersebut adalah para petani Kolam JaringApung (KJA) Jatiluhur dan koperasi sudah banyak membantu dalampengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Bahwa saksi pernah menerima uang titipan untuk membuat Surat jjinUsaha Perikanan (SIUP) Kolam Jaring Apung (KJA) Jatiluhur daribeberapa petani kolam yang diantaranya adalah

Aa Sumarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Edeng Sukardi merupakan pengurusKoperasi Maju Bersama;Bahwa anggota dari koperasi tersebut adalah para petani Kolam JaringApung (KJA) Jatiluhur dan koperasi sudah banyak membantu dalampengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Bahwa Terdakwa pernah menerima uang titipan untuk membuat Surat jinUsaha Perikanan (SIUP) Kolam Jaring Apung (KJA) Jatiluhur dari saksiEdeng Sukardi yang diperoleh dari beberapa

ini,dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipuHalaman 2 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN.PwkForm 01/SOP/01.12/2016muslihat atau rangkaian perkataan bohong dan menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang kepadanya atau supaya memberi piutang ataumenghapuskan piutang, terhadap saksi Nanang Sulaeman berupa uang Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) untuk biaya mengurus Surat Ijin Usaha Perikanan(SIUP

) Kolam Jaring Apung (KJA) terdakwa membuat kwitansi penerimaanuang tertanggal 6 Februari 2013, Saksi Nanang di rugikan kurang lebih Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caraantara lain sebagai berikut.Pada awalnya terdakwa Aa Sumarna Bin Parmanmenerima uang darisaksi Nanang Sulaeman sebanyak uang Rp1.000.000, (satu juta rupiah) untukmengurus Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dengan kwitansi tertanggal 6Februari 2013 uang di terima terdakwa Aa Sumarna Bin Parman

);Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Edeng sukardi dan saksi Didi Sobirinyang mengurus Surat ljin Usaha Perikanan (SIUP), tidak dibenarkandalam anggaran dasar Koperasi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan;5.

Edeng Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN.PwkForm 01/SOP/01.12/2016Bahwa Terdakwa dan saksi juga saksi Didi Sobirin merupakan pengurusKoperasi Maju Bersama;Bahwa anggota dari koperasi tersebut adalah para petani Kolam JaringApung (KJA) Jatilunhur dan koperasi sudah banyak membantu dalampengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Bahwa saksi pernah menerima uang titipan untuk membuat Surat IjinUsaha Perikanan (SIUP) Kolam

Didi Sobirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa dan saksi juga saksi Edeng Sukardi merupakanpengurus Koperasi Maju Bersama;Bahwa anggota dari koperasi tersebut adalah para petani Kolam JaringApung (KJA) Jatilunhur dan koperasi sudah banyak membantu dalampengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Bahwa saksi pernah menerima uang titipan untuk membuat Surat IjinUsaha Perikanan (SIUP) Kolam Jaring Apung (KJA) Jatiluhur dari saksiEdeng Sukardi yang diperoleh dari

) minuman beralkohol yang dijual di Toko Klontongan saksi LENNYIDA, kemudian saksi LENNY IDA menjawa bahwa Tokonya sudahmemiliki (Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk Golongan A danGolongan B sedangkan untuk Golongan C masih diurus, selanjutnyamendengar penjelasan saksi LENNY DIA kemudian saksi SOFYAN BinBAMBANG mengancam akan mencabut (Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP) miliknya, lalu Sdr.DENIS (DPO) menelepon temannya yangdiakuinya sebagai komandannya kemudian orang tersebut berbicaradengan

saksi LENNY IDA agar berkordinasi dengan para terdakwa yangdiakuinya sebagai anak buahnya dan apabila tidak ada kesepakatanmaka Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) akan dicabut.

Dikarenakansaksi LENNY DIA takut (Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dicabutkemudian saksi LENNY DIA nego dengan saksi DENNY SUGITO BinJOHAN BINTALIM dan saksi SOFYAN Bin BAMBANG, Bersama denganSdr.

KJA yang tidak jadikarena dari bulan Nopember 2013 sudah ditutup oleh Intansi terkait saksiNANANG SULAEMAN sebanyak uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untukmengurus Surat lin Usaha Perikanan (SIUP) dengan kwitansi tertanggal 6Februari 2013 uang di terima terdakwa EDENG SUKARDI Bin DARSIM awalbulan Maret 2015, dikarenakan pada tahun 2015 sudah tidak bisa lagimengurus SIUP, pada Kwitansi tertulis Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh riburupiah) selain dari Saksi NANANG SULAEMAN Terdakwa EDENG SUKARDIBin

);Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Edeng sukardi dan saksi Aa Sumarnayang mengurus Surat lin Usaha Perikanan (SIUP), tidak dibenarkandalam anggaran dasar Koperasi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan;5.

Didi Sobirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Aa Sumarna merupakan pengurusKoperasi Maju Bersama;Bahwa anggota dari koperasi tersebut adalah para petani Kolam JaringApung (KJA) Jatiluhur dan koperasi sudah banyak membantu dalampengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Bahwa Terdakwa pernah menerima uang titipan untuk membuat Surat jinUsaha Perikanan (SIUP) Kolam Jaring Apung (KJA) Jatiluhur dari saksiEdeng Sukardi yang diperoleh dari beberapa

Aa Sumarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Didi Sobirin merupakan pengurusKoperasi Maju Bersama;Bahwa anggota dari koperasi tersebut adalah para petani Kolam JaringApung (KJA) Jatiluhur dan koperasi sudah banyak membantu dalampengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN.

Kwitansi dibuat sejumlahRp550.000.,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda Tanganioleh saksi Aa Sumarna, dan kwitansi dibuat tertanggal 6 Februari 2013dan sisanya untuk biaya cek fisik;Bahwa pada kwitansi dibuat tanggal penyerahan uang yang tidak sesuaikenyataannya karena sejak bulan Nopember 2013, pengurusan Surat jjinUsaha Perikanan (SIUP) Kolam Jaring Apung (KJA) Jatiluhur sudahHalaman 12 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAWAN Als WAWAN bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak memiliki SIUP

Saksisaksi, dan Terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:e Menyatakan terdakwa JUMAWAN Alias WAWAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilki SIUP

memiliki SIUP bidangperikanan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesianomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi : Setiap orang yangmelakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan diwilayah pengelolaan perikananRI wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) ;e Bahwa terkait dengan kegiatan usaha saudara JUMAWAN Als.

Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) (Setiap orang yang melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan,dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajibmemiliki SIUP)",Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis

Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) (Setiap orang yang melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan,dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajibmemiliki SIUP)",Menimbang,bahwa berdasarkan faktafakta persidangan

Menyatakan Terdakwa JUMAWAN Als WAWAN bersalah melakukan tindakpidana " Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia tidak memiliki SIUP )" ;. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa JUMAWAN Als WAWAN denganpidana penjara selama 1 (stu) Bulan dan 7 (tujuh) hari dengan denda sebesarRp. 1.000.000., (satu juta rupiha) subsidair 1 (satu ) bulan kurungan;3.