Ditemukan 51511 data
27 — 18
perludipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa danmempelajari secara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriLubuk Pakam nomor : 40/Pid.C/2015/PN.Lbp tanggal 9 Nopember 2015, memoribanding yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya danbuktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
98 — 45
Tanggapan terhadap jawaban Tergugat pada point 2. (2.1),(2,2), point 3 dan point 4, bahwa berdasarkan jawabanTergugat pada point 3 (tiga) ternyata baru diketahui ParaPenggugat jika objek sengketa ke2 telah diperbaiki sehinggaberalasan bagi Para Penggugat jika objek sengketa ke2dalam gugatan Para Penggugat dirubah berdasarkanketentuan pasal 75 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Junto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, disebutkan, Penggugat dapatmengubah alasan yang mendasari
Jayapura periode 20082013,tertanggal 28 April 2012, jadi objek sengketa ke1 keluar 14(empat belas) hari sebelum Mathius Awoitauw, SE, M.Simengajukan surat pengunduran diri, selanjutnya terhadapobjek sengketa ke2 yang dilakukan perbaikan menjadi Surat30PoinKeputusan Nomor: 12 A Tahun 2012, tanggal 23 April 2012,Sangat diragukan keabsahannya karena perbaikan suratkeputusan tersebut baru dimunculkan ketika proses sengketaTata Usaha Negara ini sedang berjalan di Pengadilan TataUsaha Negara, hal yang mendasari
09 Agustus 2012, yang isinya padapokoknya sama dengan dalildalil dalam gugatannya namun denganperubahan beberapa dalil gugatan yang mana dalil yang berubah tersebut adalah sebagai berikut : Poin5: =Tanggapan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Il Intervensi 2, pada point 5 dan point 6, bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UndangUndang No.5 Tahun 1986 Junto UndangUndang No. 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan, Penggugatdapat mengubah alasan yang mendasari
Jayapura periode 20082013,tertanggal 28 April 2012, jadi objek sengketa ke1 keluar 14(empat belas) hari sebelum Mathius Awoitouw, SE, M.Simengajukan surat pengunduran diri, selanjutnya terhadapobjek sengketa ke2 yang dilakukan perbaikan menjadi SuratKeputusan Nomor: 12 A Tahun 2012, tanggal 23 April 2012,Sangat diragukan keabsahannya karena perbaikan suratkeputusan tersebut baru dimunculkan ketika proses sengketaTata Usaha Negara ini sedang berjalan di Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura, hal yang mendasari
12 A Tahun 2012 Tanggal 23April 2012 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 Tanggal 08 Juli 2011Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya telahmengubah dalildalil gugatannya khususnya berkaitan dengan perubahan terhadap objek sengketa ke2 a quo; Bahwa Pasal 75 Ayat (1) menyebutkan sebagai berikut :Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari
69 — 66
Bahwa dalil pemohon tidak jelas, kabur karena tidak menguraikansecara jelas dengan apa yang mendasari sehingga terjadinyapertengkaran dengan termohon dan hanya menguraikan secara umumHal 3 dari 27 hal.Put.
No. 1139/Pdt.G/2013/Pa Mks.1:Mengenai eksepsinya butir 1, termohon mengatakan dalil permohonanpemohon tidak jelas, dengan memakai alasan, tidak terurai denganjelas apa yang mendasari sehingga terjadinya pertengkaran.
No. 1139/Pdt.G/2013/Pa Mks.TENTANG HUKUMNYADalam konpensiDalam eksepsiMenimbang, bahwatermohon di dalam jawabannya telah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalildalil pemohon didalam permohonannya tidak jelas, kabur karena tidak menguraikan secarajelas apa yang mendasari terjadinya pertengkaran dan tidak menguraikanhubungan kejadian di dalam posita dan petitum, oleh karena itu permohonanpemohon harus dinyatakan tiak dapat diterima.Menimbang, bahwa pemohon di dalam repliknya menolak
103 — 47
Pol : Kep/307/VIII/2011, tanggal 10Agustus 2011, tidak mendasari Pasal 35 ayat (1)dan ayat (2) Undang Undang No.2 tahun 2002, denganalasan dan fakta hukum Tergugat tidak melaksanakanketentuan prosedur yang telah diatur dalamb.8.Peraturan Kapolri No.8 tahun 2006, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Komisi Kode EtikPolri 5 Bahwa Tergugat datam menerbitkan surat keputusan No.Pol : Kep/307/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, telahbertindak sewenang wenang dan telah mengabaikanketentuan yang diatur dalam
PolKep/307/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, yangditerbitkan oleh Tergugat dalam proseduradministrasi tidak mendasari dan bertentangandengan angka 3 huruf a surat keputusan Kapolri No.Pol : SKEP/993/XII/2004, karena tidak melaluiprosedur tentang pedoman administrasi pengakhirandinas anggota Polri, sehingga bertentangan denganketentuan hukum yang bersifat melawan hukum sertabertindak sewenangwenang ; Berdasarkan dalil dalil gugatan serta fakta hukum diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim
Pol : Kep/ 307/VIII/2011tanggal 10 Agustus 2011 tentang PTDH Bripka M.HADY RAHMAD tidak ~~ mendasari dan bertentangandengan Skep/993/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004adalah alasan yang tidak benar dan keliru, karenaTergugat menerbitkan Keputusan telah mendasari14Hal.8 dari 20 hal. Put. No. 57/ GTUN 2011/ PTUN MMs.Surat Keputusan Kapolri Nomor : Skep/993/XII/2004tanggal 31 Desember 2004 tersebut.
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas nama Surya Adi Guna/Penggugat ada/pernah dijadikan objekjaminan hutang, oleh Penggugat (vide gugatan dalil angka 6 (enam) dan8 (delapan);Bahwa berkaitan dengan dalil/oengakuan Penggugat tersebutdibandingkan dengan dalil eksepsi ini jelas bahwa ada perbuatan perdatayang mendasari dan mendahului dalam proses TUN dimaksud, olehnyatidak tepat dan sangat keliru Penggugat mengajukan Gugatan a quopada Pengadilan TUN, sebab ada hubungan hukum/perbuatan perdatayang mendasari proses TUN dimaksud atas
(objek gugatan angka 3); ada/pernahdijadikan objek jaminan hutang, oleh Penggugat (vide gugatan dalil angka6 (enam) dan 8 (delapan);Bahwa berkaitan dengan dalil/oengakuan Penggugat tersebutdibandingkan dengan dalil eksepsi ini jelas bahwa ada perbuatan perdatayang mendasari dan mendahului dalam proses TUN dimaksud, olehnyatidak tepat dan sangat keliru Penggugat mengajukan gugatan a quo padaPengadilan TUN, sebab ada hubungan hukum/perbuatan perdata yangmendasari proses TUN dimaksud atas objek gugatan
73 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesuaidengan uruturutan persidangannya ;Terhadap keberadaan Ad 5 ;Bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam fakta dan pertimbanganoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;Terhadap keberadaan Ad 6 ;Bahwa oleh karena terhadap uraian faktafakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan keberatankeberatanPenasihat Hukum Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini sekaligus mempertimbangkan tentang keterbuktian unsurunsurtindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mendasari
mungkinketerangan seorang Saksi saja yang melihat lalu serta merta menjadisebuah fakta perbuatan tindak pidana di persidangkan ;Bahwa Oditur Militer dalam membuktikan dakwaannya tidak memenuhipersyaratan yang diharuskan oleh UndangUndang yaitu harus denganminimal dua alat bukti yang sah, dan keterangan seorang Saksi sajabelum memenuhi syarat untuk menjadikan alat bukti Saksi karena satuSaksi bukan Saksi (unus testis nullus testis) ;Bahwa apapun yang akan dipersalahkan kepada Terdakwa tidak bolehhanya mendasari
keterangan seorang Saksi saja yang kemudiandijadikan suatu fakta perbuatan sebagaimana yang diinginkan oleh SuratDakwaan ;Bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapatdengan Oditur Militer yang dalam hal ini mendukung apa yang dituangkanoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yangmembuktikan perkara Terdakwa hanya mengandalkan keteranganseorang Saksi, bukan mendasari dari adanya alat bukti yang sah yangterungkap di persidangan, oleh karena itu tanggapan/kontra memoribanding
lawan KALSUMI dkk
84 — 29
SbyTanggal 20 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI perkara No. 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010, mendasari :YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RINOMOR REGISTER : 393 K/Sip/1975;TANGGAL PUTUSAN : 24 Januari 1980;KAIDAH HUKUM : Sanggahan oleh pihak ketiga di luar pihak pihak dalam perkara yang keputusannya telahselesai dilaksanakan, menurut praktek hukumacara yang berlaku di Indonesia, pada asasnyaharus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidakdalam bentuk bantahan/sanggahan .2 Bahwa, adapun yang
Soepardi), umur 85tahun, tertanggal 30 April 2015, diketahui pada tanggal 30 April2015.2 Surat Pernyataan Imam Asngari, Sekretaris Desa Kedak, KecamatanSemen,Kabupaten Kediri, tertanggal 09 Maret 2011, diketahui padatanggal 09 Maret 2011.3 Surat Keterangan Sunarti, Kepala Desa Kedak, Kecamatan Semen,Kabupaten Kediri, tertanggal 09 Maret 2011, diketahui pada tanggal09 Maret 2011.mendasari alasan ditemukan bukti baru, menunjukan bahwa Para Pelawankapasitasnya sebagai pihak ketiga jelasjelas tidak mempunyai
Soepardi), umur 85tahun, tertanggal 30 April 2015, diketahui pada tanggal 30 April2015.Halaman 19 Dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Kdr2 Surat Pernyataan Imam Asngari, Sekretaris Desa Kedak, KecamatanSemen,Kabupaten Kediri, tertanggal 09 Maret 2011, diketahui padatanggal 09 Maret 2011.3 Surat Keterangan Sunarti, Kepala Desa Kedak, Kecamatan Semen,Kabupaten Kediri, tertanggal 09 Maret 2011, diketahui pada tanggal09 Maret 2011.mendasari alasan ditemukan bukti baru, menunjukan
6 — 0
perceraian; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang perceraian,dipertimbangkan terlebih dahulu, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentangtelah terjadinya perkawinan sebagaimana didalikan Penggugat, hal mana sesuai puladengan bukti surat (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yangsempuma, sehingga dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa antaraPenggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sejak tanggal 18 Maret 2002; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
yangwilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinanPenggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telahdisediakan untuk itu; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat yang petitum selengkapnya berbunyi : Menetapkan Penggugat sebagaipemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat yang bernama XXXX, lahir 29 Agustus 2002 ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Dian Fitriansyah, SH
Terdakwa:
Wandi Saputra
49 — 31
memberikan jawaban surat sebanyak 2 (dua)kali, yaitu Surat jawaban dari Komandan Kodim 0506/TangerangHal 2 dari 13 hal Putusan Nomor :112K/PM II08/AD/V/2017MenimbangMenimbangNomor : B/1050/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017, yaitu surat jawabanyang ke2 dari Komandan Kodim 0506/Tangerang NomorB/1453/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, yang dari semuajawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Serka WandiSaputra, NRP 2102000482048 1tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer IlO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari
operasi militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwatersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yangtercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama PeldaSugimin dan Saksi atas nama Serka Kasdono telah dipanggil secarasah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangankarena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisaditinggalkan, maka dengan mendasari
72 — 17
menentukanmengenai PERMOHONAN TALAK (Cerai Talak) dan/atau GUGATANCERAI (Cerai Gugat) yang diajukan di Pengadilan Agama yangmembawahi domisili wilayah hukum dimana tempat tinggal isteri berada.Sedangkan ketentuan tatacara dalam hal pengajuan SELAIN dariPERMOHONAN TALAK (Cerai Talak) atau GUGATAN CERAI (CeraiGugat), secara inplisit TIDAK DIATUR;Bahwa, jika dicermati gugatan PENGGUGAT pada intinya adalahGUGATAN HARTA BERSAMA, dan ini secara hukum adalah berbedadengan GUGATAN PERCERAIAN;Sedangkan peraturan yang mendasari
Sedangkan eksepsi TERGUGAT ini BUKANmengenai hal dimaksud PENGGUGAT, akan tetapi berkaitan dengankewenangan Pengadilan Agama (Kompetensi Relatip) mana yangberhak memeriksa dan mengadili dalam kaitannya dengan ketentuantatacara pengajuan Permohonan ataupun Gugatan;Bahwa, dalam peraturan yang secara khusus mendasari PeradilanAgama (ic. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991,tentang : Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia JO.
PERMOHONAN TALAK (Cerai Talak) dan/atau GUGATANCERAI (Cerai Gugat) yang diajukan di Pengadilan Agama yangmembawahi domisili wilayah hukum dimana tempat tinggal isteri berada.2324Sedangkan ketentuan tatacara dalam hal pengajuan SELAIN dariPERMOHONAN TALAK (Cerai Talak) atau GUGATAN CERAI (CeraiGugat), secara inplisit TIDAK DIATUR;Bahwa, jika dicermati gugatan PENGGUGAT pada intinya adalahGUGATAN HARTA BERSAMA, dan ini secara hukum adalah berbedadengan GUGATAN PERCERAIAN;Sedangkan peraturan yang mendasari
67 — 47
dalamposita surat gugatannya, sebagaimana terurai pada posita angka (5), angka (6)dan angka (7) telah jelas dapat diketahui bahwa persoalan pokok dalam perkaraini telah diselesaikan dan tuntas melalui kesepakatan/persetujuan antaraPenggugat dengan Tergugat; Bahwa segala hal yang berkaitan dengan pemberian/pelaksanaan hak dankewajibannya pun telah juga dilaksanakan dan diterima dengan segalakeikhlasan dan itikad baik dari para pihak (Penggugat dan Tergugat), sehinggadengan demikian tidak ada alas hak yang mendasari
angka 3 tidak ada alasan hukumnya dan petitum angka 4tidak diberikan penjelasan kepada siapa pembayaran sejumlah uang itu harusdibayarkan sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur; 3 Eksepsi Gugatan bersifat nebis in idem dan tidak memiliki alas hak yakni positaangka (5), angka (6) dan angka (7) telah jelas dapat diketahui bahwa persoalan18pokok dalam perkara ini telah diselesaikan dan tuntas melalui kesepakatan/persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada alas hakyang mendasari
Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidaklengkap dan tidak memenuhi = syarat formal dinyatakan ditolak;2 Gugatan Penggugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja sesuaiketentuan pasal 166 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 karena pekerja/buruh Almarhum Sholehuddin meninggal dunia sedangkan eksepsi Tergugatbahwa persoalan pokok pembayaran hak pekerja/buruh Almarhum Sholehuddintelah diselesaikan dan tuntas melalui kesepakatan/persetujuan antara Penggugatdengan Tergugat sehingga tidak ada alas hak yang mendasari
34 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.27) yang mendasari kepada :Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1538/Kecamatan Bandung Wetan,lamanya Hak berlaku 20 tahun, berakhir tanggal 2691993, Surat Ukurtanggal 3101973 No.412/1973 Luas 1300 M?, Nama Pemegang Hak :Yayasan Budaya Mukti, berkedudukan di Bandung yang diterbitkan padatanggal 141985 ;Bahwa terhadap obyek tersebut di atas oleh Penggugat (Yayasan BudayaMukti) telah diajukan 3 (tiga kali gugatan kepada Tergugat (YayasanPendidikan Merdeka) di Pengadilan Negeri Kls.
Bahwa Posita / Fundamentum Petendi dalam gugatan Penggugatterhadap Tergugat Il kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond), kejadian / peristiwa hukumserta dasar fakta (feiteliike grond) yang mendasari gugatannyaterhadap Tergugat Il melakukan ingkar janji / wanprestasi karenadalam fundamentum petendi tidak dijelaskan dasar hukum (rechtsgrond) perobuatan apa yang telah dilakukan Tergugat Il yang dapatdikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi terhadap Penggugattersebut
Nomor 656/2007,Nomor DI 306.65225/2007, Nomor Berkas 65637/2007, Daftar Isian305.65117/2007 F 404.5642007 dapat dilanjutkan dan diproses olehKantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Tergugat dalam Konvensi) karenatelah memenuhi seluruh syaratsyarat yang ditentukan perundangundangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Surat petunjuk dari BadanPertanahan Nasional tanggal 11 Nopember 2005, No.570.322791D.1 ;Berkaitan dengan dasar awal gugatan Tergugat dalam Rekonvensi /Pengguggat dalam Konvensi yang mendasari
Merdeka No. 33 Bandung(d/h No. 27) yang mendasari kepada Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1538 / Kecamatan Bandung Wetan, lamanya Hak berlaku 20 tahun,berakhir tanggal 2691993, Surat Ukur tanggal 3101973 No. 412/1973Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 383 K/Pdt/2011Luas 1300 M?
No. 383 K/Pdt/2011 Berkaitan dengan dasar awal gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang mendasari kepada Akta Jual Beli Bangunanberikut Pelepasan Hak Atas Tanah No. 35 tanggal 23 Maret 1973 yangdibuat di hadapan Widyanto Pranamiharja, SH.
HERI SUPRIYANTO, SH., MH
Terdakwa:
EFRIYANTI Binti SLAMET A
93 — 19
NYAIHARJO PAWIRO mendapatkan sawah seperenam bagian;Bahwa isi dari Keputusan Desa tahun 1942 tersebut mendasari dari registertahun 1922 yang didalamnya memuat putusan Desa.Dikarenakan RAKIMAN pergi keluar Jawa dan tidak kembali maka menurutkesepakatan ahli waris HARJO SETOMO warisan yang menjadi haknyaRAKIMAN menjadi milik NGATMOREJO, dengan demikian tanahpekarangan yang asalnya dari HARJO SETOMO tersebut semua menjadimilik NGATMOREJO, demikian pula tanah sawah 2/3 (dua pertiga) bagiandari HARJO
Klero Sumberharjo PrambananSleman, asalmuasalnya yaitu dari Leter C 283 atas nama Ngatmo Rejo, haltersebut mendasari adanya Putusan Desa nomor 10 tanggal 22 Februaritahun 1958 dan Papriksaan nomor 84 tanggal 8 Juni 1957;Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN SmnBahwa Leter C 283 yang terdiri dari persil terjadi pemecahan indunggandok ke C 1005 an Reban/Siswandi, C 1069 an.Kromo Dimejo , C 1070an. Tomo Wijoyo, C 1071 an. Karyo Sentono, C 1072 an.
hal tersebut dicatat dalam putusandesa;Bahwa BPN dalam hal pensertipikan tanah hanya bersifat pasif menerimadata dari pihak desa apapun bentuknya terlepas ada kesalahan atau tidakdalam administrasi desa, dan jika ada pihak yang merasa keberatan dapatmengajukan ke BPN selama dalam masa tenggang waktu yang ditentukansebelum diterbitkan sertipikat tanah;Bahwa dalam pengukuran tanah terhadap obyek tanah pihak BPN hanyamendasarkan dari pemilik tanahn terhadap batasbatas patok yangditunjukkan dan tidak mendasari
NYAI HARJO PAWIRO mendapatkan sawah seperenam bagian;Bahwa isi dari Keputusan Desa tahun 1942 tersebut mendasari dari registertahun 1922 yang didalamnya memuat putusan Desa.Dikarenakan RAKIMAN pergi keluar Jawa dan tidak kembali maka menurutkesepakatan ahli waris HARJO SETOMO warisan yang menjadi haknyaRAKIMAN menjadi milik NGATMOREJO, dengan demikian tanahpekarangan yang asalnya dari HARJO SETOMO tersebut semua menjadimilik NGATMOREJO, demikian pula tanah sawah 2/3 (duapertiga) bagiandari HARJO
NYA TOMO WIJOYO mendapatkan sawah seperenam bagian;NYAI HARJO PAWIRO mendapatkan sawah seperenam bagian;SeMenimbang, bahwa berdasarkan isi dari Keputusan Desa tahun 1942tersebut mendasari dari register tahun 1922 yang didalamnya memuat putusanDesa.Menimbang, bahwa dikarenakan RAKIMAN pergi keluar Jawa dan tidakkembali maka menurut kesepakatan ahli waris HARJO SETOMO warisan yangmenjadi haknya RAKIMAN menjadi milik NGATMOREJO, dengan demikiantanah pekarangan yang asalnya dari HARJO SETOMO tersebut
60 — 3
Bahwa yang dimaksuddengan sengaja, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sadar, adapun menurutteori memory van toelichting, ada 2 (dua) teori yang mendasari, yaitu :Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN. Lht.1. Wettens, yaitu pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya ;2. Wellens, yaitu pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya ;Dan menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Pidanabahwa Secara tradisional, dikenal 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :1.
Bahwa yang dimaksuddengan sengaja, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sadar, adapun menurutteori memory van toelichting, ada 2 (dua) teori yang mendasari, yaitu :1. Wettens, yaitu pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya ;2. Wellens, yaitu pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya ;Dan menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Pidanabahwa Secara tradisional, dikenal 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);2.
25 — 17
Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dancara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaanbanding tersebut secara formil dapat diterima ;Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2018/PTMdnMenimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatankeberatan yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas cukup beralasan atautidak maka Majelis hakim tingkat banding akan mencermati pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum , yangterdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 20 September 2018 Nomor521/Pid.Sus//2018/PN Stb, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwaKeberatan keberatan Penasihat hukum terdakwa sudah dipertimbangkan olehMajelis hakim tingkat pertama sebelum menjatukan putusan ini;Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama yang mendasari
93 — 22
Gugatan Kabur dan Tidak Jelas ( Obscuur libel ) dengan alasan dalam posita ataufundamentumpetendi gugatan aquo tidak dijelaskan mengenai dasar hukum( rechts grond ) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terlawan danTerlawan Ill tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa terhadap eksipsi Terlawan dan Ill pada angka 1 yangmenyatakan bahwa Perlawanan Pelawan ( Chen Xiang Ping ) tidak mempunyai itikadbaik
dari Kapal KM Pas Surabaya tersebut, apakah milikHalaman 42 Putusan No. 187/Pat.BTH/2016/PN.Sby.Pelawan atau bukan, oleh karena itu eksepsi Terlawan Il pada angka 4 harusCIIAVEALE CEG CLIT NEA Ki ~~ ~~~ === mmm nn ct nnn notMenimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan Il pada angka 5 yangmenyatakan bahwa Gugatan Kabur dan Tidak Jelas ( Obscuur libel ) dengan alasandalam posita atau fundamentumpetendi gugatan aquo tidak dijelaskan mengenaidasar hukum ( rechts grond ) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari
gugatan,setelah Majelis membaca dengan seksama perlawanan Pelawan, Majelis menilaitentang peristiwa yang mendasari perlawanan telah jelas diuraikan dalam positaperlawanan Pelawan pada posita angka 4, 5, 6, 7, 12, 13 dan 15, yang padapokoknya mendalilkan bahwa Kapal KM Pas Surabaya yang telah disita berdasarkanPenetapan Sita Eksekusi Nomor: 182 / Pdt.G / 2015 / PN.Sby Jo Nomor: 66 / EKS /2015 / PN.Sby adalah milik Pelawan, sehingga dilakukan perlawanan ( DerdenVerzet ) oleh Pelawan terhadap Penetapan
Sita tersebut; Menimbang, bahwa tentang dasar hukum yang mendasari gugatan /perlawanan jelas adalah kewenangan Majelis untuk mempertimbangkan apakahhukum positif yang mendasarinya atau Yurisprudensi tanoa harus dijelaskan dalamgugatan / perlawanan; 5 25 222 on none nen nen nee nen ee neeMenimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan tentang kejadian atauperistiwa yang mendasari perlawanan Pelawan, maka alasan eksepsi Terlawan Ilpada angka 5 tidaklah beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak
22 — 8
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugatdatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dantidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan,walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, danketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dimukapersidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;Menimbang, bahwa yang mendasari
No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blpuntuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapatditerima;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dansekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana teruraidalam duduk perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat sesuai dengan Pasal 82 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
32 — 4
Semarang Barat Kota Semarang;Saksi menerangkan yang mendasari barang tersebut milk saksi adalah buktikepemilkan berupa Doz Book dari Handphone tersebut;Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui 1 (satu) Buah HandphoneBlackberry Type Z 10 warna Hitam nomor Pin 24DFD9E3 nomor IMEI354697052360360 dan 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Type Dakota 9900warna Putih nomor PIN 28176FC nomor IMEI 354279058012271 telahditemukan didaerah solo dari penyidikBahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang ditujukkan
Semarang Barat Kota SemarangSaksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone BlackberryType Z 10 warna Hitam nomor Pin 24DFD9E3 nomor IMEI 354697052360360dan 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Type Dakota 9900 warna Putih nomorPIN 28176FC nomor IMEI 354279058012271 yang ditunjukan di depanpersidanganSaksi menerangkan yang mendasari barang tersebut milk keluarganya adalahdengan mempunyaibukti kepemilikan berupa Doz Book dari Handphonetersebut3.
78 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Singkat katanya eksepsi berujuan untuk menghentikan prosespersidangan dari awal sebab gugatan Penggugat banyak sekali kekaburan,kerancuan dan kontradiktif satu dengan lainnya baik dasar hukum dan faktafakta hukum yang mendasari gugatannya ;Substansi Gugatan Kontradiktif, kabur karena bukan kewenangan PHI ;Bahwa Tergugat sadar maksud dan tujuan gugatan yang diajukan Penggugatadalah ingin melakukan PHK terhadap Tergugat.
Bahwa jelas sekalikerancuan / kaburnya gugatan tersebut yaitu nampak pada akhir kalimat dalilposita gugatannya No. 1 dan petitum gugatan No. 4, No. 5, No. 6, No. 7 dan No.8 yang jelas adalah hanya dapat di mohon pada Peradilan Umum bukan di PHI ;Bahwa lebih kabur lagi hal mana antara banyak petitum (Vide : petitum No, 4,No. 5, No. 6, No. 7 dan No. 8 tersebut di atas adalah petitum yang tanpadidasari oleh posita yang jelas mendasari petitumpetitum tersebut di atas.Bahwa selanjutnya sebagaimana di
14 — 1
Kota Pasuruan pada tanggal 24Februari 2003 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 089/76/II/2003 tanggal 24Februari 2003 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi