ditemukan di gudang kayu milikterdakwa akan tetapi terdakwa tidak sengaja untuk memiliki hasil hutanberupa kayu tersebut dimana terdakwa selaku pemilik tidak selalu orangyang menerima dan memeriksa dokumen kayukayu yang akan masukke gudang dan toko bangunan STR milik terdakwa dan dalam hal initidak ada unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa sebagaimanapengertian kata kesengajaan dalam Memorie van Toelichting (MemoriPenjelasan) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki danmengetahui dimana penekanan

budidaya maka SKAU yang disebut ahli tidak berdasarhukum;6) Bahwa masalah olahan Sinso harus memakai dokumen SKAU tidakditemukan dalam UndangUndang;7) Bahwa terdakwa dalam membeli kayu berasal dari berbagai industrikayu sebagaimana FAKO yang diajukan oleh Penasihat hukumterdakwa sehingga sangat sulit ditentukan kayu tersebut berasal dariindustri mana;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihathukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquomemberikan argumentasi yuridis bahwa penekanan

menjadi barang bukti dalam perkara aquodimana secara hukum dari segi aspek legalitasnya dokumen milikterdakwa tersebut bukanlah dokumen yang benar dalam memiliki danmengguasai kayu tersebut dan oleh karena dokumen tersebut bukanlahdokumen yang benar untuk kayu tersebut (bukan peruntukannya) makasecara hukum juga harus dinyatakan bahwa terdakwa dalam memilikidan mengguasai kayu tersebut dinyatakan ilegal dan mengenai namadokumen yang seharusnya dimiliki oleh terdakwa apakah SKAU atauSKSKB itu bukanlah penekanan

Bahwa benar Terdakwa, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi6 mengetahuiadanya penekanan dari Pangdam IV/Diponegoro melalui ST agar setiap prajurit tidakterlibat atau melibatkan diri dalam percaloan penerimaan calon siswa prjurit TNI,mengetahui dan menyadari dan selalui ditekankan oleh Komandan satuan bahwasetiap penerimaan calon siswa tidak dipungut biaya berdasarkan Surat TelegramPangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/327/2015 tanggal 29 September 2015 namunTerdakwa dan para Saksi tetap lakukan karena tergiur

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan harapanPanglim TNI dimana dalam setiap penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya dankemudian pada setiap penerimaan prajurit selalu ada penekanan dan arahan dariKakesdam /Diponegoro agar tidak menerima sesuatu dari para calon ataukeluarganya.3.

Bagi masyarakat umum dapat menimbulkan image negatif bahwapenerimaan prajurit TNI di lingkungan TNI AD harus menyediakan sejumlah uangapabila mau lulus, padahal dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AD tanpadipungut biaya sebagaimana penekanan ST Panglima TNI maupun ST PangdamlV/Diponegoro.5.

Luzelia Marta SequeiraSaldanha, Saksi3 pada pemerksaan fisik ditemukan lukamemar disertai nyeri tekan pada pipi kiri akibat persentuhanbenda tumpul dan nyen pada penekanan perut regio kin atas.Kelainan tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankanpekerjaan untuk sementara waktu.Berpendapat, bahwa perouatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana sesuai Pertama Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RINomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Luzelia Marta Sequeira Saldanha, Saksi2 pada pemeriksaan fisik ditemukan Iluka memar disertai nyeritekan pada pipi kin akibat persentuhan benda tumpul dan nyenpada penekanan perut regio kif atas. Kelainan tersebutmenimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuksementara waktu.Bahwa benar sesuai dengan Kartu. Keluarga Nomor5303030603080135 dengan atas nama kepala keluarga Sdr.Michael Naisau dan kutipan Surat Serani dari buku Permandian,Saksi2 Sdr.

Luzelia MartaSequeira Saldanha, Saksi2 pada pemeriksaan fisik ditemukanluka memar disertai nyen tekan pada pipi kiri akibat persentuhanbenda tumpul dan nyen pada penekanan perut regio kin atas.Kelainan tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankanpekerjaan untuk sementara waktlu.k. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul20.30 Wita Saksi1 a.n. Sdr. Mikhael Jafentus Ukat dan Saksi2Sdr.

.: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Telegram Danrem 102/PjgNomor STR/151/2014 tanggal 25 November 2014, telah diperlihatkan kepadaTerdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa hal tersebutmerupakan penekanan dari komando atas tentang bahaya penyalahgunaannarkotika akan tetapi Terdakwa tetap mengabaikannya, menurut penilaianMajelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapatmemperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.: Bahwa

persidangan Majelis tidak menemukan adanyaalasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelisingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat danperbuatan Terdakwa serta halhal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :1 Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taatterhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinanyang sering memberikan pengarahan dan penekanan

Bahwa Komandan Satuan pada saat selesai melaksanakan apel pagisering memberikan arahan dan penekanan tentang larangan dan ancamanhukuman menggunakan dan mengedarkan Narkotika.5.

Bahwa benar satuan Terdakwayaitu Yonif 123/RW sudahmengingatkan dan memberi penekanan tentang bahaya Narkotika dansanksinya serta perintah untuk menghindarinya.9. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengerti tentang bahaya dan sanksiterhadap penyalahgunaan Narkotika serta sudah sering mendapatkanpenekanan dan perintah untuk menjauhi Narkotika.10.

tiga) sebagaimana disepakati dalamklausul Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) kewajiban yangharus dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 2.700.000, (dua juta tujuhratus ribu rupiah), yang kemudian kewajiban pembayaran BulanAgustus 2016 tersebut baru dibayakan oleh Tergugat pada tanggal 8(delapan) September 2016 secara tunai kepada Penggugat, akibatketerlambatan pembayaran Tergugat tersebut Penggugat tidak dapatmembayar angsuran kredit kepada Bank Swamitra sehinggamenyebabkan Penggugat mendapatkan penekanan

karyawankolektornya dan melakukan investigasi untuk mendapatkan informasi yangtepat, yang akhirnya pihak Bank Swamitra mengetahui bahwa objeksengketa yang menjadi agunan kredit Bank Swamitra atas namaPenggugat telah di alinhkan/dijual Penggugat kepada Tergugat, olehkarena itu pihak Bank Swamitra melalui Kuasa Hukumnya memintakepada Penggugat sebagai debitur Bank Swamitra untuk melunasi HutangKreditnya atau akan membuat laporan kepolisian atas tindakanpengalihan agunan Bank Swamitra yang akhirnya atas penekanan

Pengikat Jual Beli (PPJB) kewajiban yangharus dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 2.700.000, (dua juta tujuhratus ribu rupiah), yang kemudian kewajiban pembayaran BulanAgustus 2016 tersebut baru dibayakan oleh Tergugat pada tanggal 8(delapan) September 2016 secara tunai kepada Penggugat, akibatketerlambatan pembayaran Tergugat tersebut Penggugat tidak dapatHalaman 40 dari 57 Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2017/PN Dpkmembayar angsuran kredit kepada Bank Swamitra sehinggamenyebabkan Penggugat mendapatkan penekanan

melaluikaryawan kolektornya dan melakukan investigasi untuk mendapatkaninformasi yang tepat, yang akhirnya pihak Bank Swamitra mengetahuibahwa objek sengketa yang menjadi agunan kredit Bank Swamitra atasnama Penggugat telah di alihkan/dijual Penggugat kepada Tergugat,oleh karenaitu pihak Bank Swamitra melalui Kuasa Hukumnya memintakepada Penggugat sebagai debitur Bank Swamitra untuk melunasiHutang Kreditnya atau akan membuat laporan kepolisian atas tindakanpengalihan agunan Bank Swamitra yang akhirnya atas penekanan

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi oerkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu jugaHalaman 1 dari 13, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sdndengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan halhalsebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 4 April 1999 , sesuai akta nikah yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung, dengan Nomor: xxx,tertanggal 12 April 1999.Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anakyaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun;5.

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugat , hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan di karuniai satu anak yaitunama anak, umur 1,5 (Satu setengah) tahun;5.

kantor banyak yang tidak buka, maka tindakan Para Pemohondapat dibenarkan dan secara agama perkawinannya adalah sah, maka bolehditetapkan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan

Unsur barang siapa:Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksadan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa olehPenuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, olehsebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebutyang identitasnya sesuai

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 1832/Padt.G/2020/PA.Sdn3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah bersama, hingga akhirnya berpisah;4.

perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan

Tentang unsur Setiap orang :Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini biasadisebut juga dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukumyang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilansebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disiniadalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatanyang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalahkehadiran

IsbatNo.846/Pdt.P/2020/Ms.Sgibahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadipenetapan itsbat nikah serampangan, sehingga terjadi penetapanitsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dimana sebelumadanya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, belum mengaturtentang tatacara untuk berpoligami, sehingga sering terjadi poligamiliar, karena tidak ada izin dari Pengadilan.

berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan

bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2022/PA.Sdn3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik saudara Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;5.

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik Saudara Tergugat, hingga akhirnya berpisah;Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Sdn4.