Ditemukan 11435 data
Sumarna
Tergugat:
1.Ketua Umum DPP PARTAI GERINDRA
2.Ketua DPRD Kabupaten Subang Jawa Barat
3.Indra Dena Putra Lesmana
141 — 47
Penggugat:
Sumarna
Tergugat:
1.Ketua Umum DPP PARTAI GERINDRA
2.Ketua DPRD Kabupaten Subang Jawa Barat
3.Indra Dena Putra Lesmana
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI PERJUANGAN)
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat
Turut Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
2.Gubernur Jawa Barat
3.Bupati Kabupaten Cirebon
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
112 — 0
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI PERJUANGAN)
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat
Turut Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
2.Gubernur Jawa Barat
3.Bupati Kabupaten Cirebon
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
HASNAH.S.SOS
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG
2.dewan pimpinan wilayah partai bulan bintang sulawesi selatan
3.dewan pimpinan cabang partai bulan biontang kabupaten sinjai
Turut Tergugat:
3.dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sinjai
4.Bupati Sinjai
5.gubernur sulawesi selatan
6.Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabuapten Sinjai
255 — 13
Penggugat:
HASNAH.S.SOS
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG
2.dewan pimpinan wilayah partai bulan bintang sulawesi selatan
3.dewan pimpinan cabang partai bulan biontang kabupaten sinjai
Turut Tergugat:
3.dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sinjai
4.Bupati Sinjai
5.gubernur sulawesi selatan
6.Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabuapten Sinjai
PETRUS BATYANAN
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERINGIN BERKARYA PROVINSI MALUKU
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERINGIN BERKARYA
49 — 28
Penggugat:
PETRUS BATYANAN
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERINGIN BERKARYA PROVINSI MALUKU
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERINGIN BERKARYA
Muh Nurhidayat
Tergugat:
1.dewan pimpinan pusat partai Demokrat
2.Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Partai Demokrat
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kota Salatiga
86 — 0
Penggugat:
Muh Nurhidayat
Tergugat:
1.dewan pimpinan pusat partai Demokrat
2.Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Partai Demokrat
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kota Salatiga
4.JENI
Tergugat:
4.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
5.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya
6.MAHKAMAH PARTAI Partai Berkarya
Turut Tergugat:
6.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kota Cilegon
7.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Serang
154 — 0
IING MUDAKIR
4.JENI
Tergugat:
4.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
5.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya
6.MAHKAMAH PARTAI Partai Berkarya
Turut Tergugat:
6.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kota Cilegon
7.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Serang
140 — 65
Mulyanah Anwar sebagai Calon TerpilihAnggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Partai Gerindra DaerahPemilihan Tangerang Selatan 5 Nomor Urut 5 Lampiran 1 Model EB1Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014;4.
Ketua dan Sekretaris Partai Gerindra tingkat Kota TangerangSelatan;5.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 pukul 14.00 WIB, telahditerima perbaikan hasil verifikasi administrasi pengajuan danpersyaratan bakal calon dari Partai Gerindra yang diserahkan olehpetugas penghubung antara partai politik dengan KPU Kabupaten/Kota(LO) atas nama Rahayu Lukitaningsih, SH, termasuk didalamnyaberkas perbaikan milik Sdri.
Politik dimana Tergugat II Intervensi dan Penggugatberasal yakni Partai Gerindra melalui suatu tim yang disebut "TIMPENJARINGAN BACALEG" Dewan Pimpinan Cabang Partai GerindraKota Tangerang SelatanPropinsi Banten melalui Surat KeputusanDewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai(Gerindra) Kota Tangerang Selatan Nomor: 014/Kpts/DPCKTS/XI/2012tanggal 3 November 2012 dimana Penggugat DEWI A. duduk sebagaiTim) Pennjaringain jases22ssane:nancncssmesennninceenmnernrncsameernnnenieemneenntanisBahwa
konsideran/Pertimbangan adanya Tim Penjaringan sebagaimanapada Surat Keputusan DPC Partai Gerindra tersebut menyatakan "bahwademi kelancaran jalannya proses pencalonan anggota Legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, sebagai kesiapan dalamPemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden tahun 2014serta dalam rangka mencapai tujuan Partai maka dipandang perlu untukmembentuk dan sekaligus menetapkan Tim Penjaringan Bakal CalonLagislatif, DPC Partai Gerindra Kota Tangerang Selatan
Fajrul Falaah
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tenggara
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Konawe Kepulauan
Turut Tergugat:
1.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
2.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
139 — 68
Penggugat:
Fajrul Falaah
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tenggara
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Konawe Kepulauan
Turut Tergugat:
1.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
2.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Tergugat:
1.DPP Partai Persatuan Pembangunan
2.DPW Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Sumatera Selatan
83 — 46
., M.M
Tergugat:
1.DPP Partai Persatuan Pembangunan
2.DPW Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Sumatera Selatan
NAZARUDDIN ISMAIL
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (PNA) c.q Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kabupaten Pidie Jaya
305 — 61
Penggugat:
NAZARUDDIN ISMAIL
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (PNA) c.q Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kabupaten Pidie Jaya
AFRIZAL BAKRI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
2.DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA SABANG
239 — 45
Penggugat:
AFRIZAL BAKRI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
2.DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA SABANG
126 — 35
Dara Juanti
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Melawi
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Prov. Kalimantan Barat
3.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo (Persatuan Indonesia)
Turut Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
78 — 54
Penggugat:
Dara Juanti
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Melawi
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Prov. Kalimantan Barat
3.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo (Persatuan Indonesia)
Turut Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
Tergugat:
KETUA PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN TAPIN
140 — 36
MUCHTAR
Tergugat:
KETUA PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN TAPIN
326 — 828
Sulawesi Barat dari Partai Persatuan Pembangunan;3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan yang tidak berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terkait surat-surat yang mendasari pemberhentian keanggotaan Penggugat pada Partai Persatuan Pembangunan;4. Menyatakan surat-surat yang berkaitan dengan rencana pergantian Penggugat sebagai Anggota DPRD Prov. Sulawesi Barat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5.
Mahyaddin Mahdy, in casu Penggugat dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan tetap berlaku;DALAM REKONVENSI- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;DALAM KONVENSI dan REKONVENSI- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi /Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), - 2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
Bahwa Penyelesaian sengketa antar partai politik dapat diselesaikan melaluiproses peradilan setelah melalui proses penyelesaian internal dipartai politiksesuai padal 32 UU No 2 tahun 2008 jo perubahan UU No 2 tahun 2011tentang partai Politik melalui mahkamah Partai Politik yang wajib diselesaikanselama waktu 60 Hari .2.
Bahwa adapun isi Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tersebut adalah sebagaiberikut :Pasal 32(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian..(4)
Partai Partai Persatuan Pembangunan, olehkarena itu seharusnya perkara a quo dikembalikan untuk diselesaikan diMahkamah Partai, Partai Persatuan Pembangunan ;ll PERKARA A QUO BUKAN YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI MAMUJU(KOMPETENSI!
Mahyaddin Mahdy Dari Anggota Partai PersatuanPembangunan, hal mana berarti substansi gugatan Penggugat adalah merupakanperselisihan partai politik yang menurut ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2)UndangUndang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, perselisinan yangdemikian haruslah terlebin dahulu diselesaikan oleh internal Partai Politik melaluisuatu Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik yangbersangkutan.
penyelesaian a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaperselisihan partai politik antara Penggugat dengan Partai PersatuanPembangunan (PPP) menyangkut substansi pemberhentian keanggotaanPenggugat dari Partai Persatuan Pembangunan haruslah dianggap telah melaluiproses penyelesaian Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan;Menimbang, bahwa karena perselisihan pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan harus dianggap telah melaluiproses penyelesaian Mahkamah Partai Persatuan
Ruyanto
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Indramayu
2.Dewa Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Jawa Barat
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
4.Mahkamah Partai NasDem
269 — 20
Penggugat:
Ruyanto
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Indramayu
2.Dewa Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Jawa Barat
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
4.Mahkamah Partai NasDem
SYAMSU RIZAL, S.E, M.Si
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TEBO
117 — 47
Penggugat:
SYAMSU RIZAL, S.E, M.Si
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TEBO
IN SUGIARTO
Tergugat:
1.DPK partai keadilan dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas
2.DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
3.DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
217 — 33
Penggugat:
IN SUGIARTO
Tergugat:
1.DPK partai keadilan dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas
2.DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
3.DPN Partai Keadilan dan Persatuan IndonesiaDpk Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas,bertempat tinggal di Desa Satan Indah Kec.muara beliti kKab.Musirawas , sebagai Tergugat I;2. Dpp Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Provinsi SumateraSelatan, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah Blok F24Kelurahan karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang , sebagaiTergugat II;3.
Dpn Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, bertempat tinggal di Jalanjuraganan Rt.006 Rw.012 Grogol utara Kebayoran lama JakartaSelatan , sebagai Tergugat III;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri LubuklinggauNomor 37/Pdt.SusParpol/2018/PN Llg, tanggal 13 september 2018, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkaraNomor 37/Pdt.SusParpol/2018/PN Llg, tanggal 13 september
Muhamad Najib
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bintan
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
97 — 57
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI
- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat ;
DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara ini sampai penyelesaian internal / mahkamah partai ditempuh terlebih
Penggugat:
Muhamad Najib
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bintan
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
129 — 60
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)2. BADAN SELEKSI NASIONAL BAKAL CALON KEPALA DAERAH DPP PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) PROVINSI SUMATERA BARAT4. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
Daerah Partai Indonesia Raya melalui Dewan Pimpinan PusatPartai Gerakan Indonesia Raya;Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUNPDG3.
bagi DPP PartaiGerakan Indonesia Raya maupun Badan Seleksi Nasional Bakal calonKepala Daerah DPP Partai Gerakan Indonesia Raya sesuai denganmekanisme pencalonan menurut ketentuan yang ditetapkan olehorganisasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai calonResmi Partai pada Komisi Pemilihan Umum Prov Sumatera Barat(Terug (MV) jeer rcerereere tenement ene nine5.
No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 yang langsung ditandatangani olehPembina/Ketum DPP Partai Gerindra H.Prabowo Subianto dan SekjenH.Ahmad Muzani yang diserahkan di Jakarta oleh Ketua DPP PartaiGerakan Indonesia Fadli Zon.SS didampingi oleh dr,H Syuir Syam MKes.MMR Selaku Ketua DPD Partai Gerindra Prov.
Menyatakan Surat Rekomendasi DPP Partai Gerakan Indonesia Rayadengan No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 tertanggal 4 Juli 2015tentang rekomendasi calon kepala Gubernur dan calon Wakil GubernurProv. Sumatera Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;3.
Menyatakan Surat Rekomendasi DPP Partai Gerakan Indonesia Raya4.dengan No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 tetang calon Gubernurdan calon Wakil Gubernur dari partai Gerakan Indonesia Raya periode20152020 tidak sah digunakan sebagai dasar oleh Partai Gerindra untukmendaftar calon Gubernur dan calon Wakil Gubernurnya pada KomisiPemilihan Umum Prov.