Ditemukan 11602 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 20-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 488/Pdt.P/2017/PA.Skg
Tanggal 8 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
20 — 11
  • karena nasab,semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukumIslam serta anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 344/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
25 — 8
  • bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 26-08-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 1663/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tanggal 20 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 5
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;3. Bahwa setelan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah bersama hingga akhirnya berpisah;4.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 11-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
TEGUH AMRI bin APENDI als AMBON
33 — 17
  • setiap orang menurut Yurisprudensi MA RI No1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan Terminologi barangsiapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusiasebagai subjek hukum yang menjadi Terdakwa, karena dituntut, diperiksa, dandiadili di Sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan yang dituangkan pada Pasal1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah orang yang didakwakan oleh PenuntutUmum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan,sebab itu penekanan
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 16-04-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 42/Pid.Sus/2012/PN.Slw
Tanggal 16 April 2012 — NURKHOLIS bin WAHADI RIYANTO bin SURITNO
51 — 3
  • Dengan demikian penekanan Unsursetiap orang bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untukbertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanNurkholis bin Wahadi dan Riyanto bin Suritno selaku. para Terdakwa mengingat peranannyadalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupunketerangan para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini,
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 31-03-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 24-08-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 69/Pdt.P/2017/MS.Lsk
Tanggal 2 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 5
  • persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;HalHal. 9 dari 13 hal Penetapan No. 69/Pdt.P/2017/MS.LskMenimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 26-08-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/MIL/2016
Tanggal 26 Agustus 2016 — SYAKBAN
28 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun faktafakta yang memberatkan yang sepatutnyaTerdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan Pemohon Kasasi antara lain sebagaiberikut :a.Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Setiappenyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri" sehingga dipandangbahwa Terdakwa telah melakukan salah satu pelanggaran berat yangmenjadi penekanan Komando atas mengenai penyalahgunaan narkotikayang ancamannya adalah dipecat dari Dinas Militer dimana dengan tegas STPanglima TNI Nomor : STR/398/2009
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 27-05-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 16-06-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 971/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 11
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) anakyang diberinama :NAMA ANAK (Umur 8 Tahun)5.
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 07-01-2022 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PA Sukadana Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 30
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah milik anak, hingga akhirnya berpisah;4.
Pengadilan PN DOMPU Pidana Umum Penganiayaan
Register : 16-05-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 25-03-2013
Putusan PN DOMPU Nomor 58/PID.B/2012/PN.DOM
Tanggal 11 Juni 2012 — - SITI HAJRAH ALS WA'I
66 — 26
  • UnsurBarangsiapa; = Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalamperkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telahmelakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanyasubyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telahmelakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangatbergantung pada unsurunsur' materiil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan orang yang bernama SITI HAJRAH
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 361/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
16 — 12
  • bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 367/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
18 — 15
  • bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyail halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-06-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 02-09-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 713/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTR.
Tanggal 9 Agustus 2016 — BAGAS Bin ABDURRAHMAN
45 — 19
  • Orang menurut Yurisprudensi MahkamahAgung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama denganterminology kata *Barang Siapa, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (Sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Dispensasi Nikah
Register : 01-07-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Mrs
Tanggal 4 Agustus 2016 — perdata - pemohon
78 — 22
  • wanita bernama Calon pengantin wanita tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-02-2017 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.
Tanggal 15 Maret 2016 — SUJARONI alias RONI bin M. JEN
31 — 18
  • menurutYurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985adalah sama dengan terminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksudsetiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadiTerdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan(sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadiorang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan,oleh sebab itu penekanan
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 25-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1501/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 7
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya berpisah.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai satu anak bernamanama anak, umur 6 Tahun;5.
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 02-02-2022 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PA Sukadana Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 30
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari phak manapun,Penggugat bestatus Janda dan Tergugat Bestatus Jejaka;3. Bahwa Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggalbersama dirumah penggugat Yang Beralamat Desa Rejo Agung RT/RW013/002 Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, hinggaakhirnya berpisah;4.
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 27-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 25-06-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 424/Pdt.P/2017/MS.Lsk
Tanggal 18 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
18 — 7
  • persyaratan yang ditentukan dalam pasalHal Hal. 9 dari 13 hal Penetapan No 424/Pdt.P/2017/MS.Lskpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan MS SABANG Perdata Agama
Register : 18-09-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan MS SABANG Nomor 21/Pdt.P/2018/MS.Sab
Tanggal 10 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
31 — 9
  • perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon IIyang dilakukan pada tanggal tanggal 28 Maret 1994, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 24-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 10
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah.4. Bahwa selama perikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) oranganak yang bernama:a.