Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para TergugatRekonvensi tidak dapat diterima (nietontvankelijke Verklaard) ;Dalam Pokok Perkara :1.Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para TergugatRekonvensi untuk seluruhnya ;Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum Lelang Eksekusi yangtelah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong melaluiperantara KPKNL Bogor (Tergugat IV) pada tanggal 3 Februari 2017di Pengadilan Negeri Cibinong di Pengadilan Negeri Cibinong atasObjek Lelang berupa satu

surat gugatan ParaPenggugat menjadi tidak sempurna dikarenakan ParaPenggugat yang membuat gugatan dalam perkara a quo telahmelanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga serta bertentangan dengan Keputusan yang Sah dariMajelis Luhur yang merupakan lembaga tertinggi padaPersaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun sebagaimanatertuang dalam Laporan Prapatan Luhuru 2016 di Jakarta 10 12 Maret 2016, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tanggga2016 dan juga Kesepakatan Majelis Luhur tanggal 26 Mei 2017di

Nias Selatan nama Sukhinaso Giawa SH dengan isimeninggal tertanggal 02 Desember 2017 dan dikebumikan tanggal 04Desember 2017 dan Transfer ATM BCA tertanggal 23 November 2017di alfamidi kaptern Muslim sebanyak 1 (Satu) lembar serta dilampirkanDokumen buku polis Asuransi yang asli, fotokopi buku tabungan nomorrekening 804001002888539 bernama Sonida Giawa sebanyak 1(Satu) lembar; Bahwa saksi Vidya Indira yang merupakan Head of Individual Life klaimPT Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta melakukan

Putusan Nomor 259 K/TUN/2017di Kecamatan Lubuklinggau Utara 1, Kota Lubuklinggau, berakhir 31Desember 2017 (Bukti P10) :Menimbang, bahwa pemberian hak guna usaha kepada Penggugatberakhir 31 Desember 2017 (Bukti P10) mensyaratkan pemegang hak untukmendaftarkan Hak Guna Usaha (HGU) pada Kantor Pertanahan yangberwenang :Menimbang, bahwa meskipun pemberian hak guna usaha PT Cikencrengbelum didaftarkan oleh Kantor Pertanahan yang berwenang, tetapi tidaklahmenghapus hak guna usaha Penggugat atas bidang

Perkara : PDS07/MANOK/Ft.1/10/2017di persidangan padatanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. YANUARIUS RENWARIN, MS, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2Jo Pasal 18ayat 1 huruf b,ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir.

Putusan Nomor 2102/B/PK/PJK/2017di sini dapat dikatakan adalah Presiden selaku yang berwenangdalam penetapan PP tersebut.Bahwa dalam vernietigbaar, salah satu unsurnya adalah exnunc, yang secara harfiah diterjemahkan sejak saat sekarang.Dalam konteks ini, ex nunc berarti perbuatan dan akibatnyadianggap ada sampai saat pembatalannya.Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas berarti bahwasebelum ada terbit putusan yang memperbarui ataumembatalkan peraturan yang lama, maka peraturan tersebut,dalam hal

Purna Arena Yudhapada sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017di Rumah Makan Sate Utami di daerahWay Halim Kota Bandar Lampung, di JI.

tidak pernah menangani masalah disiplinPenggugat ;Bahwa tugas auditor menunggu terlebin dahulu' perintah dariInspektur ;Bahwa seandainya Sekretaris Inspektorat melakukan pelanggaran, yangberwenang menangani masalah disiplinnya adalah pimpinan atau atasanlangsung, dalam hal ini Inspektur ;"Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal07 Juni 2017 melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 06 Juni 2017di

Nomor 1914 K/Pdt/2017Di Lingkungan Perusahaan Umum Listrik Negara tertanggal 11 April 1992(selanjutnya cukup disebut SK 037.K/7850/DIR/1992)Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Para Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan ketentuanketentuan dalam Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN Nomor084/IX/Sek/D.Jabar/81 tertanggal 14 Oktober 1981, adapun terhadap suratsebagaimana dimaksud secara hukum sudah tidak berlaku lagi karena DireksiPLN melalui SK 037

Jika patah rahang pada bulan Mei 2017 memang adaseharusnya ditemukan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan. hal iniberbeda dengan surat permintaan visum pada tanggal 18 desember 2017di Rumah Sakit Santa Maria permintaan visum tersebut berdasarkan hasilrekam medis pada bulan Mei bukan dari pemeriksaan fisik pasien Bahwa menurut Ahli yang merupakan satusatunya Ahli Forensik di RiauVisum yang relevan dipergunakan dalam perkara ini adalah: Visum etRepertum Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru no.VER/866

ABDUL ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian danmembenarkannya serta menandatanganinya;Bahwa Saksi pernah bertemu dengan saudara SALIM pada tahun 2017di sawah;Bahwa benar saat itu saudara SALIM membicarakan sesuatu kepadaSaksi menawarkan tanah milik saudara TUKIDJO;Bahwa setelah itu Saksi bersama saudara SALIM melihat lokasi tanahmilik saudara TUKIDJO di Desa Jokarto kecamatan Tempeh KabupatenLumajang;Bahwa benar Saksi

, (1miliar rupiah) tersebut tetapi Terdakwa menjawab tidak ada ;Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar Terdakwa mengatakan kepadasaksi bahwa saudara saksi korban suka bermain Togel dan saksi juga sempatmendengar informasi bahwa Terdakwa juga mengatakan jika saksi korbanjuga sudah memakai uang jemaat untuk main Togel dan saksi korban jugaadalah homoseksual ;Bahwa saksi sudah lupa pasti tanggal dan bulan berapa saat itu dan yangsaksi ingat pada saat itu Terdakwa mengatakan kalimat itu pada tahun 2017di

BogorSelatan Kota Bogor;Bahwa Saksi Wawan Sumarna bertemu dengan Terdakwa untukmenandatangi surat pernyataan tersebut sekitar bulan bulan AprilJuni 2017di rumah Terdakwa dan saksi Wawan Sumarna diundang oleh Terdakwauntuk datang ke rumahnya;Bahwa Saksi H. M Hari Supriyadi Als. H. Tari memang pernah datangbertemu dengan saksi Wawan Sumarna di kantor saksi di Unitex Tajur untukmenebus gadai, tetapi saat itu saksi Wawan Sumarna mengatakan untukberhubungan dulu dengan Saksi Haryanto Als.

2017, tetapi setelahditunggu sampai tanggal 1 Nopember 2017, saudara Satriyo Agung Nugrohotidak juga mengembalikan uang tersebut dan setelah lewat dari kKesepakatantersebut saudara Satriyo Agung Nugroho pernah mendatangi inginmengembalikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut,tetapi berkasberkas sudah bukan merupakan kewenangan saksi, berkassudah ada dipihak Management, sehingga saksi sudah tidak berwenang lagi;Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017di

;Bahwa Terdakwa bersama Saksi Irpan Aritonang dan Saksi Frengky FiktorSirait tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli,menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai, mengangkutataupun menggunakan Narkotika jenis Sabu;Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindakpidana Penyalahguna Narkotika Golongan bagi diri sendiri pada tahun 2017di Pengadilan Negeri Rokan Hilir;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidakmengajukan Saksi yang

Putusan Nomor 01K / PM.101 / AD / 1/2018MendengarMemperhatikan1.Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/175K/AD/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017di depan persidangan yang dijadikan dasarpemeriksaan perkara ini.Halhal yang diterangkan oleh Terdakwadipersidangan dan keterangan para Saksi dibawahsumpah serta keteranganketerangan Saksi yangdibacakan.Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yangdiajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknyaOditur Militer berpendapat bahwa :a.

Putusan Nomor 01 P/HUM/2017di atasnya (UndangUndang) atau yang lebih tinggi kKedudukannya,maka demi hukum, norma dibawah UndangUndang tidak bisa diberikapasitas untuk mengesampingkan, atau menangguhkan ataumenghilangkan atau bertentangan, baik secara tegas maupun samarsamar, dengan norma yang terdapat dalam UndangUndang;. Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Repuiblik IndonesiaTahun 1945 (UUD 1945) berisi ketentuan: Negara Indonesia adalahnegara hukum.

Nomor 449 K/Pid.Sus/2017di Sanggau, tanggal 14112005 oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Sanggau, diberi tanda Tdw35;36.Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha No.: 01, Surat ukur tanggal 03Oktober 2007 No. 01/Menyabo/2007 dengan luas 65,716 Ha, Diterbitkandi Sanggau, November 2007, oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenSanggau, diberi tanda Tdw36;:37.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3175074201380002 atasnama Nurmala Sidabutar, Surat ukur tanggal 28 Oktober 2005 No.06/Sanggau/2005 dengan

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 01 / K / I/2017 tanggali1 Januari 2017di depan sidang yang dijadikandasar pemeriksaan perkara ini.Halhal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang sertaketeranganketerangan para Saksi dibawah sumpah.Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada MajelisHakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :a.

Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017di Rutan Polres;2. Diperpanjang penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2017sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal O01 Mei2017;4. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengantanggal 31 Mei 2017, di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan NegeriJakarta Selatan;5.