Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari 2014, Nomor 00327/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016,sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0O,00,atau ex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain,maka mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal

Pengadilan Pajak NomorPUT116944.99/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas penerbitanKeputusan Tergugat Nomor KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 8September 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00327/107/14/057

Putusan Nomor 108/B/PK/Pjk/2019dan Jasa Nomor 00327/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016 MasaPajak Januari 2014 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor116942.99/2013/PP, atas nama PT Cheil Jedang Superfeed,NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 38, MampangPrapatan, Jakarta Selatan, 12710, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 8September 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00327/107/14/057

a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 8 September 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00327/107/14/057

Putusan Nomor 16/B/PK/Pjk/2019Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak;Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakApril 2014 Nomor 00326/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116841.99/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02402/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00326/107/14/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02402/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 24 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak Nomor 00326/107/14/057/16tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak April 2014 yang terdaftar dalamberkas sengketa Nomor 116841.99/2014/PP, atas nama PT CheilJedang Superfeed, NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat diMenara Jamsostek Lantai 21

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor : KEP02402/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00326/107/14/057

Putusan Nomor 16/B/PK/Pjk/2019Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00326/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak April 2014 olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan

Bahwa tidak seharusnya terdapat koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp21.508.940.790,00, sehinggaKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02137/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, yang merupakanpenetapan Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2015, Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, dimohonkanPemohon Banding untuk dapat dibatalkan, dengan rincian perhitunganpajak berdasarkan

Banding tanggal 31 Oktober 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008091.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02137/KEB/WPJ.07/2019,tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2015, Nomor 00003/407/15/057

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02137/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2015, Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 19 Maret 2018, atasnama PT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015,Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 19 Maret 2018, atas namaPT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 2192/B/PK/Pjk/2021mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02137/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015,Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 19 Maret 2018, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.071.001.0057.000; sehingga perhitungan PPN yanglebih dibayar sebesar Rp36.956.995.102,00; adalah sudah tepat dan tidakbertentangan

Alunalun,Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi berpakaian dinas, kemudian terdakwadiserahkan ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut ;Bahwa terdakwa, saksi Mari Als Imar Bin Muhammad dan Saudara Udinmelakukan pemukulan terhadap saksi korban Yasil Azmi dilapangan tamanalunalun dimana tempat tersebut merupakan tempat keramaian masyarakatumum ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yasil Azmi mengalami lukasesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Ratu Zalekha MartapuraNomor : 353/057

Alunalun,Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi berpakaian dinas, kemudian terdakwadiserahkan ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut ;Bahwa terdakwa, saksi Mari Als Imar Bin Muhammad dan Saudara Udinmelakukan pemukulan terhadap saksi korban Yasil Azmi dilapangan tamanalunalun dimana tempat tersebut merupakan tempat keramaian masyarakatumum ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yasil Azmi mengalami lukasesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Ratu Zalekha MartapuraNomor : 353/057

memukul saksi korban Yasil Azmi sebanyak 2 (dua)kali dengan menggunakan tangan kosong ke arah pipi, kemudian saksi Marimenendang sebanyak (satu) kali kearah kaki saksi korban Yasil Azmi ;Bahwa saksi Yasil Azmi sempat lari ketengah lapangan, akan tetapi dikejar olehsaksi Mari, terdakwa dan saudara udin, kemudian secara bersamasama memukuldan menendang saksi korban Yasil Azmi ;Bahwa saksi Yasil Azmi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dariRumah Sakit Ratu Zalekha Martapura Nomor : 353/057

Bahwa saksi Yasil Azmi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dariRumah Sakit Ratu Zalekha Martapura Nomor : 353/057/MR/V/2012 tanggal 29Mei 2012 an. Yasil Azmi Bin Feriansyah yang ditandatangani oleh dr.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korbanYasil Azmi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit RatuZalekha Martapura Nomor : 353/057/MR/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 an. Yasil Azmi BinFeriansyah yang ditandatangani oleh dr.

salinan Keputusan yangdibanding ;Bahwa selain dari persyaratan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadapbesarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabilajumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) ;Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor KEP871/WPJ.07/BD.06/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang berisi tentang Penolakan PermohonanKeberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor 00183/207/04/057

Dengan demikian pengajuanSurat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 bulan sejakditerimanya Surat Keputusan yang diajukan banding dan dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku ;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yangterutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Februaridan Keputusan Terbanding Nomor KEP871/WP/07/BD.05/

Jumlah yang masih harus dibayar 116.393.070,00 tanggal 2 Agustus 2007 melaluiBahwa pada tanggal 29 Oktober 2007, Pemohon Banding mengajukanpermohonan keberatan atas SKPKB PPN Nomor 00183/207/04/057/07surat Nomor 0O66/PT.JICM/FN/X/2007tanggal 29 Oktober 2007 kepada KPP PMA IV dengan jumlah pajakterutang menurut Pemohon Banding adalah Nihil ;Hal. 5 dari 30 hal. Put.

Pada kenyataannya permohonan restitusi PPNyang juga meliputi kelebihan pajak Masa Pajak Februari 2004diselesaikan melewati jangka waktu 12 bulan sejak surat permohonanditerima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPN Nomor 00183/207/04/057/07tanggal 2 Agustus 2007. Sebagai bahan pertimbangan Majelis, perlu PemohonHal. 9 dari 30 hal. Put.

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwapenerbitan SKPKBPPN Nomor 00183/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus2007 tersebutseharusnya batal demi hukum karena diterbitkanmelebihi jangkawaktu yang telah ditetapbkan dalam Pasal 17BUndangUndang KUPmaupun Keputusan Terbanding Nomor KEP160/PJ./2001 tanggal 19Februari 2001 ;2.

Putusan Nomor 2495/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Penggugat1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 02 Telah dibayar3 Kurang dibayar4 Sanksi administrasi a. Denda Pasal 7 KUPb. Bunga Pasal 8 (2) KUPc. Bunga Pasal 8 (2a) KUP d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP e. Denda Pasal 14 (3) KUP f. Denda Pasal 14 (4) KUPg. Bunga Pasal 14 (5) KUP h.

tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116747.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02459/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057

Putusan Nomor 2495/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02459/NKEB/ WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak, atas nama

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02459/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis

PUTUSANNomor : 057/Pdt.G/2013/PA.

disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut di atas; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksisaksi dimuka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYASalinan Putusan No: 94/Pdt.G/2011/Msy.TTN. hal. dari .11 hal.Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadapTergugat, dengan surat gugatan bertanggal 18 Maret 2013, surat gugat tersebutsudah didaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabakdengan Nomor Register: 057

S Bin T, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugatadalah adik ipar Saksi, yaitu adik dari istri Saksi, sedangkan Tergugatadalah suami dari Penggugat yang bernama Siswanto; Salinan Putusan No: 057/Pdt.G/2013/PA.

Selain itu Saksi juga mendengar cerita dari tetangga danPenggugat sendiri bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugatdan Tergugat sampai mengakibatkan Penggugat diusir oleh Tergugat:;e Bahwa, Tergugat bekerja sebagai nelayan tetapi Tergugat memangmalas bekerja dan Saksi mendengar kabar bahwa sudah minggu iniTergugat bekerja di Jambi;Salinan Putusan No: 057/Pdt.G/2013/PA.

BARMAWI, MH sebagai Ketua Majelis, DONIDERMAWAN, S.Ag, MHI dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH,Salinan Putusan No: 057/Pdt.G/2013/PA. MS. hal. 11 dari 13 hal.12masingmasing sebagai Hakim Anggota.

057/Pdt.G/2006/PA.Pbg

057/Pdt.G/2011/PA.Ttb

PUTUSANNomor : 057/Pdt.G/2011/PA.TtbBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung yang memeriksa danmengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertamadalam persidangan Majelis' telah menjatuhkan putusansebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yangdiajukan olehHALIMAH binti SALMAN, umur 31. tahun, Agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PTATA, bertempat tinggal di KomplekPerumahan PT Charli Desa = Kasiau RayaKecamatan Murung Pudak Kabupaten

tinggal di Komplek Perumahan PTCharli Desa Kasiau Raya Kecamatan MurungPudak Kabupaten Tabalong, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara dan surat suratbukti;Telah mendengar keterangan kedua belah pihakberperkara dan saksi saksi/saksi keluarga dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwas Penggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 02 Maret 2011 yang didaftarkandiMaretKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung tanggal 022011 dengan Nomor =: 057

Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor:057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan JenisHukuman Disiplin Atas Nama M.

Menyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat)Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 adalah Keputusansah dan benar serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masingmasing pihak.c.

Menyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat)Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 adalah keputusan sahdan benar serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masingmasing pihak ;3.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian( BAPEK ) Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 TentangPerubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama M Agus MaulanaNIP.19740817199402 1 O01 dari Pemberhentian Tidak dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil ;3.

Memerintahkan kepada Tergugat ( BAPEK ) untuk mencabut SuratKeputusan Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 TentangPerubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama M. Agus Maulana NIP.19740817199402 1 001 dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil ;4.

anak Pemohon bernama Viktoriaman Telaumbanua yang menimbulkanadanya perbedaan Penulisan Tempat Lahir anak Pemohon sendiri yangberhubungan dengan suratsurat anak Pemohon yakni di Surat Kartu KeluargaNo. 1204010801080004; di Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278LT211120120023, dimana Tempat Lahir anak Pemohon sendiri tertulis Hiligara;Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Gst3)4)))6)7)8)9)Bahwa selanjutnya di ljazan Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di SuratKeterangan Baptis Nomor : 057

yang berkaitan dengansuratSsurat anak Pemohon;Bahwa untuk memberikan koreksi (perbaikan) dalam identitas knususnya TempatLahir anak pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yangbenar (sah/legal), maka tentunya secara yuridis diperlukan PenetapanPengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa TempatLahir anak pemohon yang sebenarnya dan sah adalah di Onowaembo, sepertiyang tertulis di ljazan Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di Surat KeteranganBaptis Nomor : 057

demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunyasecara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi danlegalisasi formal sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon untuk menetapkan tempat kelahiranPemohon adalah di Onowaembo, seperti yang tertulis di Ijazan Sekolah DasarNo DN07 Dd 0192419; di Surat Keterangan Baptis Nomor : 057

Menetapkan tempat kelahiran anak Pemohon adalah di Onowaembo, sepertiyang tertulis di ljazah Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di SuratKeterangan Baptis Nomor : 057/J.HD/R.49/20182.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278LT211120120023 atas namaViktoriaman Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 21 November 2012,selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;3, Fotocopy Surat Keterangan Babtis Nomor 057/J.HD/R.49/2018 atas namaViktoriaman Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP Desa HiliduhoTanoseo pada tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;4.

ACHOI saksi danrekan tim lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap sdr.ACHOI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di halaman Pekong Jalan K.STubun Gunung Roban RT/RW 057/012 Kelurahan Roban, KecamatanSingkawang Tengah, Kota Singkawang dan yang kedua di rumah sdr.ACHOI yang beralamat di jalan R.A Kartini Gg.Durian RT/RW 013/005,Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, KotaSingkawang;Bahwa pada saat penggeledahan terhadap sdr. ACHOI!

APIN.Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wibsaksi dan rekan tim lainya mendapat informasi bahwa Di halaman PekongJalan K.S Tubun Gunung Roban RT/RW 057/012 Kelurahan Roban,Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, akan berlangsungtransaksi narkotika jenis sabu antara Sdr.

ACHOI saksitangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib dihalaman Pekong Jalan K.S Tubun Gunung Roban RT/RW 057/012Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota SingkawangHalaman 13 dari 43 Putusan Nomor :150/Pid.Sus/2021/PN.Skwsedangkan sdr.

mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114079.15/2011/PP/M.IVB Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut:Menerima seluruh permohonan banding dan membatalkan KeputusanTerbanding Nomor: KEP00461/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017yang menolak keberatan Pemohon Banding atas SKPN PPh Badan TahunPajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114079.15/2011/PP/M.IVB Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00461/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00461/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057/16tanggal 6 Januari 2016, atas nama: PT Palliser Indonesia, NPVWP01.882.688.3057.000, beralamat di JI.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057/16 tanggal 6Januari 2016, atas nama: PT Palliser Indonesia, NPWP01.882.688.3057.000, beralamat di JI. Gebangsari Raya No.10,Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50114, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukumtetap;3. 4.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00461/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00001/506/11/057

Putusan Nomor 2509/B/PK/Pjk/2019tanggal 14 September 2017, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor00275/107/14/057/16, tanggal 9 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Hogy Indonesia;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117120.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal

25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02550/NKEB/WPVJ.07/2017, tanggal 14 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor 00275/107/14/057/16,tanggal 9 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Hogy Indonesia, NPWP01.084.734.1057.000, beralamat di Blok

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP02550/NKEB/WP4J.07/2017, tanggal 14 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor 00275/107/14/057

Putusan Nomor 2509/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02550/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 14 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor00275/107/14/057/16, tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena

No. 1843 K/Pdt/2012Kecamatan Tangerang, Desa / kelurahan Cimone, atas nama HOORUSDYAN DHARMAWAN HOMARWIDJAMA tersebut.Bahwa kesepakatan untuk menjual asset PELAWAN tersebut bertujuanmengurangi beban hutang PELAWAN kepada TERLAWAN dan atas sisakewajiban PELAWAN kepada TERLAWAN tersebut telah dibuatperjanjian baru dengan nama / judul: PERUBAHAN, No. 057/PRPK/PB/MGD/XII/98, tanggal 1Desember 1998.Untuk menjamin hutang PELAWAN tersebut maka sebagai jaminanadalah asset PELAWAN berupa sebidang tanah Sertipikat

Hak GunaBangunan No. 3713/Situterate, Desa Siturate, Kecamatan Cikande,Kabupaten Serang.Bahwa oleh karena atas' sisa hutang PELAWAN sejumlahRp.639.000.000, (enam ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah ) telahdibuat kesepakatan yang baru, yaitu akta PERUBAHAN, No. 057/PRPK/PB/MGD/XII/98, tanggal 1 Desember 1998, maka semua perjanjianhutang pihutang sebelumnya berupa:Akta Nomor: 14 tanggal 16 Juli 1997, Notaris JENNY JACINTA LUKAS,SH, TENTANG PENGAKUAN HUTANG UNTUK FASILITAS KREDITPINJAMAN REKENING

Bahwa atas perjanjian hutang pihutang yang baru yaitu: aktaPERUBAHAN, No. 057/PRPK/PB/MGD/XII/98, tanggal 1 Desember 1998tersebut, sama sekali belum pemah dilakukan Peletakan HakTanggungan, maka secara otomatis dengan sendirinya apabilaTERLAWAN hendak menuntut hak pihutang kepada PELAWAN harusdilakukan melalui gugatan perdata biasa di pengadilan dan bukannyamempergunakan Titel Hak Tanggungan dan atau Penetapan SitaEksekusi dan atau anmaning berdasarkan Titel Hak Tanggungan yangtelah gugur atau batal

PK.51 PK/PRK/MGD/ VII/97) tanpa melihat Akta bukti T6A yang berupasurat Perubahan No.: 057/PRPK/PB/MGD/XII/98, tanggal 1 Desember1998, maka perjanjian kredit antara PELAWAN dengan TERLAWANadalah sudah sesuai ketentuan Pasal 13820 KUHPerdata dan tidakmengandung dwaling (kekhilafan), dwang (paksaan) dan bedrog(penipuan).Bahwa namun titik persoalan di dalam perkara ini adalah apaka buktiT6A yang berupa surat Perubahan No.: 057/PRPK/PB/MGD/XII/98,tanggal 1 Desember 1998, dimana Akte Perubahan tersebut

Pada saat menandatangani Perjanjian Perubahan No.: 057/PRPK/PB/ MGD/XII/98, tanggal 1 Desember 1998, PEMOHONKASASI berada dalam situasi lemah secara ekonomi, dimanasebagai akibat kondisi ekonomi nasional yang sulit makaPEMOHON terpaksa menyerahkan aset jaminan kepadaTERMOHON KASASI dan menadatangani Akta Perubahan,walaupun bunga yang dikenakan kepada PEMOHON KASASIadalah sangat tinggi yaitu sebesar 45 % setahun dan setiapsaat TERMOHON KASASI dapat menambah besaran bungatersebut ditambah denda 2 %

Putusan Nomor 3254/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapatditerima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPKB Nomor:00026/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 Masa Pajak Februari 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut65987/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 24 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan

selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP25/77/WPJ.07/2014 tanggal 25September 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2010 Nomor 00026/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013, yangterdaftar dalam berkas perkara Nomor 160858032010 atas nama PT.Agronusa Investama, NPWP 02.275.541.7057.000, beralamat di MultivisionTower Lt. 15 JI.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2577/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2010 Nomor: 00026/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 yangterdaftar dalam berkas perkara Nomor: 160858032010 atas namaPT.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP2577/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010Nomor: 00026/207/10/057

Putusan Nomor 2501/B/PK/Pjk/2018Put.87031/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunnya dan memerintahkanTergugat untuk menindaklanjuti serta memproses pengajuan keberatanPenggugat atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun2011 Nomor 00001/207/11/057/16;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat

Tanggapan tanggal 12 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87031/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S195/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00001/207/11/057/16 tanggal

Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali NomorS195/WPJ.07/2017 + tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak MemenuhiPersyaratan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00001/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Januari 2011, atasnama PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamatHalaman 3 dari 9 halaman.

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S195/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00001/207/11/057

Putusan Nomor 2501/B/PK/Pjk/2018Termohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor S195/WPJ.07/2017tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yangTidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2011 Nomor 00001/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016, oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji

Putusan Nomor 1034/B/PK/Pjk/2020PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/057/15 tanggal 19 Maret2015.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT106963. 15/2009/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 30 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00831/KEB/

WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 Suite 26.01,Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00831/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14 Juni 2016tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor:00001/206/09/057/15 tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT CargillIndonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46Kota BNI Lt.26 Suite 26.01, Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 SuiteHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1034/B/PK/Pjk/202026.01, Jalan Jend.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00831/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormatagar mengabulkan gugatan ini dan memerintahkan Tergugat untukmenindaklanjuti dan memproses pengajuan keberatan Penggugat atasSKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2011 Nomor00004/207/1 1/057/16:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 6 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87034/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S418/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00004/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untukMasa Pajak Mei 2011, atas nama: PTI Khrisna Duta, NPWP02.193.094.6057.000, beralamat di Jalan Gunung Agung Nomor 123B,Denpasar (alamat korespondensi

Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali NomorS418/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahnuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00004/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Mei 2011, atas nama:PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamat di JalanGunung Agung Nomor 123B, Denpasar (alamat korespondensiJalan Raya Negara Nomor 100, Batuan, Sukawati, Denpasar

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor : S418/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor : 00004/207/11/057

dan benar dengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor : S418/ WPJ.07/2017tanggal 25 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yangTidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2011 Nomor : 00004/207/11/057

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak April 2014 Nomor 00361/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono:Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Desember 2017;Menimbang, bahwa

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117354.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00361/107/14/057/16 tanggal

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihnan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00361/107/14/057/16,tanggal 21 Juli 2016, karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3450 /B/PK/Pjk/2018Nomor KEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00361/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa Pajak April 2014,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon

Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatan Penggugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Tergugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00361/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa