Ditemukan 7007 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 07-03-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 19/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 7 Maret 2017 — R E B I Y A T I melawan PT.BankDanamon Indonesia (Pesero) Tbk, Kantor Cabang Solo Sudirman
2416
  • Bahwa namun demikian Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat,yakni Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret2016perihal Surat Peringatan Ill, yang pada intinya Tergugat memintaPenggugat selambatlambatnya tanggal 8 April 2016 harusmenyelesaikan kewajiban sebesar Rp 2.378.099.011,09, untukmenghindari tuntutan hukum dari Tergugat ;.
    Bahwa perbuatan Tergugat melalui Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 tersebut, oleh karenaPenggugat merasa tidak nyaman atau ketakutan dan diancam terkait kataguna menghindari tuntutan hukum apabila pada tanggal 8 April 2016 tidakmenyelesaikan seluruh kewajiban, sehingga merugikan Penggugat selakukonsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c, dan gUndangUndang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan ;.
    Bahwa oleh karena perobuatan Tergugat adalah melanggar Undangundang dan asas kepatutan sebagaimana tersebut pada alasan gugatanpada angka 6, maka mohon perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksuddalam Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret2016, dinyatakan sebagai perobuatan melawan hukum dan segalaperbuatan atas dasarnya batal demi hukum ;.
    Bahwa dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Sragen melalui Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa danmemutus perkara ini untuk menyatakan Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 adalah cacat hukum dan tidaksah, sehingga batal demi hukum, serta perouatan atas dasar surattersebut batal demi hukum .
    Menyatakan Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal31 Maret 2016, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dansegala perbuatan atas dasarnya batal demi hukum ;4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagai pelakuusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c dan g UndangUndang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan, dan peraturan di bidang perbankan dalammenyelesaikan kewajiban debitur ;5.
Register : 21-01-2014 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PA PINRANG Nomor 57/Pdt.G/2014/PA.Prg.
Tanggal 10 Februari 2014 — A.Suhartini binti A. Arisin Taufik Ismail, S.H bin Amang
85
  • No.057 /Pdt.G/ 2014 /PA.PrgBahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai dua orangorang anak bernama :a.
    No.057 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxx berumur9 tahun; xxx berumur 5 tahun lebih.; Dan kedua anak tersebut berada dalampemeliharaan penggugat. yang sekarang ikut bersama penggugat .
    No.057 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prganak 2 orang yang sekarang ikut bersama penggugat dan telah pisah tempat sudahberjalan 3 bulan disebabakan karena sering terjadi perselisiha dan pertengkarang karenatergugat menuduh penggugat selngkuh dengan lakilaki lain .Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukanbukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat,sehingga
    No.057 /Pdt.G/ 2014 /PA.PrgDra.Hj.St.Sabiha,MH. masingmasing hakim anggota, dengan didampingi olehDrs.H.Hasan, SH. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri olehtergugat.Hakim Anggota,Dra.Hj.Mihara,SH.Dra.Hj.St.Sabiha,MH.Perincian biaya perkara:Ketua Majelis,Dra.Nurmiati,M.HI..Panitera Pengganti,Drs.H.Hasan, SH.
    No.057 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg
Register : 30-01-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.RHL
Tanggal 19 Juni 2014 — - YENI SATRIA OYON alias OYON Bin SABIRAN
165
  • PUTUSANNomor: 057 / Pid.
    Pol: SPHan/145/TX/2013/Reskrim, tertanggal 26 September 2013, sejak tanggal 26 September 2013sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013; e Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapiberdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP273/TPUL/N.4.19/ Halaman dari 24 Halaman Putusan Pidana No. 057/Pid.Sus/2014/PN.RHL Epp.2/10/2013, tertanggal 09 Oktober 2013, sejak tanggal 16 Oktober 2013sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013;e Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri
    menerangkan telah melakukan penimbangan, pembungkusan, danpenyegelan barang bukti berupa (satu) bungkus plastik bening kecil berisikanserbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabushabu dengan berat kotor 0,42(nol koma empat puluh dua) gram termasuk pembungkusnya dan berat bersih0,13 (nol koma tiga belas) gram; 1 (satu) buah botol obat keramik warna putih; 1 (satu) unit handphone merk Samsung; (satu) helai jaket kulit;1Anern2=caSc2aQa=osfoas32=>=25 Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Pidana No. 057
    Si , Apt Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Pidana No. 057/Pid.Sus/2014/PN.RHL Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagaiberikut :Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulanbahwa barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama YENI SATRIA OYONalias OYON Bin SABIRAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia
    Halaman 27 dari 24 Halaman Putusan Pidana No. 057/Pid.Sus/2014/PN.RHL) 28 ANDRY ESWIN S.O, SH., MH. Panitera Pengganti,RUSTAM, SH.
Register : 14-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2611 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KHRISNA DUTA;
189 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2611/B/PK/Pjk/2018Put.87035/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat selurunnya dan memerintahkan Tergugatuntuk menindaklanjuti serta memproses pengajuan keberatan Penggugatatas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2011 Nomor00007/207/1 1/057/16;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan
    tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87035/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00007/207/11/057/16 tanggal 20 Januari
    Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali NomorS419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00007/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Agustus 2011, atasnama PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamatdi Jalan Gunung Agung Nomor 123B, Denpasar (alamatkorespondensi Jalan Raya Negara, Nomor 100, Batuan,Halaman 3 dari 9
    alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor 00007/207/11/057
    Putusan Nomor 2611/B/PK/Pjk/2018Pemohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor S419/ WPJ.07/2017tanggal 25 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yangTidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 Nomor 00007/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji
Register : 11-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CARGIL INDONESIA;
5430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 433/B/PK/Pjk/202100287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp36.041.262,00 danmengeluarkan putusan dengan seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 3 Februari 2007;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86760/PP/M.IVA1/99/2017, tanggal 19 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal
    Pajak Nomor KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 Masa PajakJanuari 2014, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, JI.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 MasaPajak Januari 2014, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, RT 010 RW 009,Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00287/107/14/057
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor : KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 15 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni2015 Masa Pajak Januari 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak
Register : 02-05-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 06-09-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1128/Pdt.G/2017/PA.Mr
Tanggal 5 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
60
  • PUTUSANNomor 1128/Pdt.G/2017/PA.Mr.Sea a aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat. antara :XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di DusunWonokerto RT.057 RW. 017 Desa Sekargadung KecamatanPungging Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebutPenggugat
    ;melawanXXXXXX, umMur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun WonokertoRT.057 RW. 017 Desa Sekargadung Kecamatan PunggingKabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei2017 telah mengajukan
    Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama di Dusun Wonokerto RT.057 RW. 017 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto selama 31 tahun 10 bulan ;4.
    SAKSI , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,tempat tinggal di Dusun Wonokerto RT.057 RW. 017 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksimempunyai hubungan sebagai Saudara ipar Penggugat ; Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah bersama diDusun Wonokerto RT.057
    SAKSI Il, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempattinggal di Dusun Kebonsari RT. 033 RW. 009 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksimempunyai hubungan sebagai Teman Penggugat ; Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah bersama diDusun Wonokerto RT.057 RW. 017
Putus : 25-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441/B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Juni 2013 — PT. KL YUNHYUN INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maret 2007 No.00235/207/07/057/09 tanggal 6 Mei 2009;Bahwa Surat Keberatan tersebut diajukan terhadap satu Surat Ketetapan yaituSKPKB PPN Masa Pajak Maret s.d.
    Maret 2007, tetapi terdapat kekeliruan penulisan dalam Nomor SKPKB yaituNomor : 00235/207/06/057/09 tanggal 6 Mei 2009 yang seharusnya Nomor :00235/207/07/057/09 tanggal 6 Mei 2009;Bahwa Surat Keberatan Tergugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 25 UU KUPbaik ketentuan ayat (1), ketentuan ayat (2) dan ketentuan ayat (3).
    Put. 25790/PP/M.III/99/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut :Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: S00227/WPJ.07/KP.0503/09 tanggal O5 Agustus 2009 PerihalPemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas SuratPenggugat Nomor: 071/KOBY/YY/VII/09 tanggal 28 Juli 2009 Perihal PermohonanKeberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Maret s.d Maret 2007 No. 00235/207/06/057/09tanggal 06 Mei 2009 atas nama
Putus : 14-08-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2898/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — PT SHINTA BUDHRANI INDUSTRIES vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
17275 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon' Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01661/KEB/WPJ.07/2016,tanggal 6 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00076/406/13/057
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September 2015,untuk Tahun Pajak 2013 yang diterbitkan oleh Termohon PeninjauanKembali merupakan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar karenatidak sesual dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, sehinggaseharusnya dibatalkan;Halaman 3 dari 10 halaman.
    Putusan Nomor 2898/B/PK/Pjk/20205.Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 01661/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 6 Desember 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2013 Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September2015, yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakankeputusan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dantidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku
    , sehingga seharusnya dibatalkan;Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, yangdimohonkan peninjauan kembali adalah batal: Mengadili sendiri:1.Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Nomor 000/6/406/13/057/15, tanggal 11September 2015, Tahun Pajak 2013:Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01661/KEB/WPJ.07/2016,tanggal 6 Desember 2016, tentang Keberatan
    Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September 2015;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019,sehingga perhitungan Penghasilan Netto (Rugi) adalah sebesar(Rp69.245.893.110,00) dan jumlah Pajak Yang Lebih Dibayar untukTahun Pajak 2013 adalah Rp1.969.756.000,00 dengan perhitungansebagai berikut:Halaman 4 dari 10 halaman.
Putus : 22-12-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2942 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — REBIYATI VS PT BANK DANAMON INDONESIA (Pesero) Tbk, Kantor Cabang Solo Sudirman
7049 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa namun demikian Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat,yakni Surat Nomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31Maret2016 perihal Surat Peringatan II, yang pada intinya Tergugat memintaPenggugat selambatlambatnya tanggal 8 April 2016 harus menyelesaikankewajiban sebesar Rp 2.378.099.011,09, untuk menghindari tuntutan hukumdari Tergugat:.
    Bahwa perbuatan Tergugat melalui Surat Nomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 tersebut, oleh karena Penggugatmerasa tidak nyaman atau ketakutan dan diancam terkait kata gunamenghindari tuntutan hkum apabila pada tanggal 8 April 2016 tidakmenyelesaikan selurunh kewajiban, sehingga merugikan Penggugat selakukonsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c, dan g UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan;.
    Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah melanggar Undangundangdan asas kepatutan sebagaimana tersebut pada alasan gugatan pada angka6, maka mohon perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam SuratNomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016,dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan segala perbuatan atasdasarnya batal demi hukum;.
    Nomor 2942 K/Pdt/2017perkara ini untuk menyatakan Surat Nomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316tertanggal 31 Maret 2016 adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga bataldemi hukum, serta perbuatan atas dasar surat tersebut batal demi hukum;Bahwa mohon Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajiban sebagaipelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c dan gUndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan dan peraturan di bidang perbankan dalammenyelesaikan
    Bahwa mohon menyatakan perbuatan Terbanding adalah bertentangandengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen dan asas kepatutan, maka mohon perbuatan Terbandingsebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 8B. 057/SP/RECSARMW/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016, dinyatakan sebagai perbuatanmelawan hukum dan segala perbuatan atas dasarnya batal demi hukum;5.
Register : 21-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2191 B/PK/PJK/2021
Tanggal 29 Juli 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MONDELEZ INDONESIA MANUFACTURING ;
4132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tidak seharusnya terdapat koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp20.258.336.969,00, sehinggaKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, yang merupakanpenetapan Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2015, Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, dimohonkanPemohon Banding untuk dapat dibatalkan, dengan rincian perhitunganpajak berdasarkan
    tanggal 14 Oktober 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008090.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02134/KEB/WPJ.07/2019,tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2015, Nomor 00039/207/15/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2015, Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atasnama PT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahHalaman 4 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015,Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
    Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015,Nomor 00039/207/15/057
Register : 21-10-2016 — Putus : 25-11-2016 — Upload : 03-09-2019
Putusan MS PROP NAD Nomor 104/Pdt.G/2016/MS.Aceh
Tanggal 25 Nopember 2016 — Pembanding/Tergugat : Nazaruddin Diwakili Oleh : Nazaruddin
Terbanding/Penggugat : Nilarasmi
1613
    • Menerima permohonan banding Pembanding ;
    • Menguatkan putusan Mahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor 057/Pdt.G/2016/MS-Lsk, tanggal 18 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H.
    • Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
    tanggal 17 Februari2016, dahulu Tergugat sekarang Pembanding.melawanNilarasmi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai NegeriSipil, Pendidikan S.1 tempat kediaman di GampongMeunasah Reudeup, Kecamatan Lhoksukon,Kabupaten Aceh Utara, dahulu Penggugat sekarangTerbanding.Mahkamah Syariyah Aceh tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan denganperkara int ;DUDUK PERKARAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamputusan Mahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor 057
    karena permohonan banding dalamperkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata carayang ditentukan oleh peraturan perundangundangan, maka permohonanbanding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang bahwa kuasa Tergugat/Pembanding dalam memoribandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara aquo antara lainsebagai berikut:Bahwa terhadap Putusan Judex Factie Tingkat Pertama MahkamahSyariyah Lhoksukon dalam Pertimbangan dan Putusannya tanggal 18 Juli2016 Nomor : 057
    No 104 /Pdt.G/2016/MSAcehmemori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quoterhadap alatalat bukti dan saksisaksi di tingkat pertama, Majelis HakimTingkat Banding Mahkamah Syariyah Aceh akan menyampaikanpendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh MajelisHakim Tingkat Pertama Mahkamah Syariyah Lhoksukon sebagaimana yangtertuang di dalam putusannya Nomor 057/Pdt.G/2015/MSLsk. tanggal 18Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H ;Menimbang, bahwa dalam
    Pasal 134 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syariyah Acehmenilai bahwa dalildalil gugatan Penggugat/Terbanding setentangperceraian sudah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya putusan Majelis HakimMahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor 057/Pdt.G/2016/MSLsk, tanggal 18Juli 2016
    No 104 /Pdt.G/2016/MSAcehMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut di atas, maka putusan Mahkamah SyariyahLhoksukon Nomor 057/Pdt.G/2016/MSLsk, tanggal 18 Juli 2016 M.bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H. dapat dipertahankan untukdikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkansalinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputitempat kediaman Penggugat/
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2492/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15825 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2492/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057/16tanggal 11 April 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.
    tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 15 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117116.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02593/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057
    Putusan Nomor 2492/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02593/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02593/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh
Register : 30-07-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 240/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Januari 2021 — Penggugat:
1.RIDHA SUHENDRA TANJUNG
2.THAMRIN
Tergugat:
PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Gunung Melayu Estate
4819
  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI

    Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

    DALAM KONVENSI

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
    2. Menyatakan sah surat Nomor 056/GME/SE/III/2020 dan Nomor 057
    Ridha Suhendra Tanjung)dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 untuk Penggugat II(i.c.
    RidhaSuhendra Tanjung) dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020untuk Penggugat II (i.c. Thamrin);Bahwa oleh karena Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan ParaPenggugat sejak tanggal 01 April 2020 sesuai dengan Surat Tergugat No.056/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 untuk Penggugat (i.c. RidhaSuhendra Tanjung) dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020untuk Penggugat II (i.c.
    RidnaSuhendra Tanjung) dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020untuk Penggugat II (i.c. Thamrin) sah secara hukum;Bahwa oleh karena Surat Tergugat No. 056/GME/SE/III/2020 tanggal 06Maret 2020 untuk Penggugat (i.c.
    Ridha Suhendra Tanjung)dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 untuk Penggugat II(i.c. Thamrin) sah secara hukum;Bahwa oleh karena Surat Tergugat No. 056/GME/SE/III/2020 tanggal 06Maret 2020 untuk Penggugat (i.c.
    Ridha Suhendra Tanjung) sebesar Rp. 105.803.034, (Seratus lima jutadelapan ratus tiga ribu tiga puluh empat rupiah);Bahwa oleh karena Surat Penggugat dr/Tergugat dk No.057/GME/SE/III/2020 tanggal O6 Maret 2020 untuk Tergugat Ildr/Penggugat II dk (i.c.
Register : 19-01-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 B/PK/PJK/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Terbanding Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1082/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Keberatan atasSurat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilaibarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00015/207/09/057/12tanggal 20 Maret 2012;Halaman 1 dari 4 halaman.
    XIIA/16/2015,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:tanggal 30 NovemberMenolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : KEP1082/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00015/207/09/057/12 tanggal20 Maret 2012, atas nama PT NPWP02.076.488.2057.001, beralamat di Jalan Cumi Raya Nomor 3, Muara Baru,Penjaringanh, Jakarta Utara 14440, sehingga
    Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00015/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012 atas nama PT Indoboga JayaMakmur, NPWP. 02.076.488.2057.000, adalah tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semuabiaya dalam perkara a quo;Halaman 3 dari 4 halaman.
    Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:24Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan meolakseluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1082/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00015/207/09/057
Register : 21-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2192 B/PK/PJK/2021
Tanggal 29 Juli 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MONDELEZ INDONESIA MANUFACTURING ;
4921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tidak seharusnya terdapat koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp21.508.940.790,00, sehinggaKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02137/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, yang merupakanpenetapan Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2015, Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, dimohonkanPemohon Banding untuk dapat dibatalkan, dengan rincian perhitunganpajak berdasarkan
    Banding tanggal 31 Oktober 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008091.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02137/KEB/WPJ.07/2019,tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2015, Nomor 00003/407/15/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02137/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2015, Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 19 Maret 2018, atasnama PT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015,Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 19 Maret 2018, atas namaPT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 2192/B/PK/Pjk/2021mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02137/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015,Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 19 Maret 2018, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.071.001.0057.000; sehingga perhitungan PPN yanglebih dibayar sebesar Rp36.956.995.102,00; adalah sudah tepat dan tidakbertentangan
Putus : 16-10-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN DUMAI Nomor 12/ Pdt. G/ 2014/ PN. Dum
Tanggal 16 Oktober 2014 — YUSNETTY Penggugat Vs Pimpinan PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tergugat
4414
  • tersebut Penggugat tidak pernahmenunggak atau terlambat setiap bulannya ;7 Bahwa sebelum mendapatkan pinjaman kredit dari Tergugat, Penggugat telah menjadinasabah Tergugat selama + 8 tahun, dan telah mendepositokan uang sebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupian) dengan mendapatkan keuntungan bagi hasil setiapbulannya special rate atau Priority, yang terdiri dari 3 Deposito yaitu :Deposito Syariah Mandiri pertama sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah), atasnama Penggugat dengan No Seri 057
    /D280218/333/092009, Penggugat mendapatkanBunga/Nisbah Nasabah sebesar 56% dan Nisbah Bank sebesar 44% ;Deposito Syariah Mandiri kedua sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah), atasnama Penggugat dengan No Seri 057/D280363/333/122009,ZPenggugat mendapatkan Bunga/Nisbah Nasabah sebesar 56% dan Nisbah Bank sebesar 44%;4 Deposito Syariah Mandiri ketiga sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), atas namaPenggugat dengan No Seri 057/D334105/331/082011,5 Penggugat mendaptkan Bunga/Nisbah
    Selama pembayaran angsuran kredit tersebutPENGGUGAT tidak pernah menunggak atau terlambat setiap bulannya.3 Bahwa penolakan TERGUGAT terhadap dalil posita gugatan PENGGUGAT butir 5 karenahalhal sebagai berikut :a Bahwa berdasarkan surat No.12/951SP3/057 tanggal 2 Agustus 2010 Perihal SuratPenegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Yusnetty dan akad pembiayaan almurabahah No. 12/873/AlMurabahah/057, TERGUGAT memberikan fasilitaspembiayaan Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (MMOB) kepadaPENGGUGAT
    Yusnetty, Tanggal 02Agustus 2011, sebesar Rp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah), telah dicairkan tanggal 05Maret 2014.Selanjutnya diberi tanda Bukti P4.Fotocopy printout rekening Koran a/n Yusnetty selama 6 Bulan dari tanggal 31 Juli 2010s/d 17 Januari 2011.Selanjutnya diberi tanda Bukti P5.Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupafotocopy suratsurat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, masingmasingberupa:1Fotocopy Surat Tergugat No. 12/951SP3/057
    Yusnetty(Penggugat).Selanjutnya diberi tanda Bukti T1.Fotocopy Akad Pembiayaan alMurabahah No. 12/873/AlMurabahah/057, tanggal 2Agustus 2010.Selanjutnya diberi tanda Bukti T2.Fotocopy Surat Perjanjian & Kuasa Hakhak Atas Investasi Terikat Syariah Mandiritanggal 02 Agustus 2010.Selanjutnya diberi tanda Bukti T3.Fotocopy Surat Pernyataan an Yusnetty tertanggal 02 Agustus 2010, terkait PersetujuanPenggugat kepada Tergugat untuk mencairkan jaminan Penggugat apabila menunggakmelakukan pembayaran angsuran
Register : 15-07-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526 B/PK/PJK/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BILLABONG INDONESIA;
3220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bayar tersebut, KPP PMA IVmenerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor : PRINPL011/WPJ.07/KP.0505/2009 tanggal 02 Februari 2009 dengan tujuanpemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakanMasa Pajak JanuariJuni 2006 (untuk semua jenis pajak termasuk PPhPasal 26);4) Bahwa sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, KPP PMA IVmenerbitkan surat ketetapan atas semua jenis pajak;Bahwa salah satu dari ketetapan tersebut adalah SKPKB PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor : 00026/204/06/057
    Sebagai tindak lanjut,Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat Nomor :00113/BI/II/2010 tertanggal 22 Februari 2010 yang diterima oleh KPPPMA IV pada tanggal yang sama (fotokopi terlampir);Bahwa sebagai tanggapan atas surat keberatan yang diajukan olehPemohon Banding di atas, Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor :KEP1244/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 Tentang KeberatanAtas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor : 00026/204/06/057/09 tanggal 25 November
    Dasar pengajuan banding atas Keputusan Terbanding Nomor :KEP1244/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 Tentang Keberatan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor :00026/204/06/057/09 tanggal 25 November 2009 Masa Pajak Januari Junihalaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014 2006 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor :KEP00033/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 04 Maret 2010 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor
    diterima oleh Pemohon Bandingtersebut maka Pemohon Banding telah kehilangan haknya untuk hadirguna memberikan keterangan dan penjelasan atas permohonankeberatan Pemohon Banding;bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Bandingberpendapat bahwa atas penerbitan Keputusan Terbanding Nomor :KEP1244/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 TentangKeberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajakhalaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00026/204/06/057
    Patih Jelantik, Kuta, Bali 80361,menjadi sebagai berikut:bahwa pada halaman 1 (satu) paragraf pertama baris keempat, halaman 2(dua) pragraf kedua baris kedua, halaman 2 (dua) paragraf keenam bariskedua, halaman 22 paragraf kelima baris ketiga, halaman 22 paragraf ke10baris kedua, halaman 22 paragraf ke15 baris kedua, dan halaman 28 paragrafpertama baris keempat, dengan rincian :tertulis :000206/204/06/057/09seharusnya :00026/204/06/057/09halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014Menimbang
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGRONUSA INVESTAMA
5635 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.095267.16/2012/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 6 Maret 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapatditerima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPLB Nomor00097/407/12/057
    Uraian Banding tanggal 24 November 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.095267.16/2012/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 6 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1749/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00097/407/12/057
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1749/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00097/407/12/057/14 tanggal 17 Maret 2014 atas nama PTAgronusa Investama, NPWP 02.275.541.7057.000, beralamat diMultivison Tower, Lt. 15 Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari
    Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1749/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei 2015, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor00097/407/12/057
Register : 08-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1389 B/PK/PJK/2021
Tanggal 6 Mei 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SENG FONG MOULDING PERKASA;
6219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1389 B/PK/Pjk/20212019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakDesember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal 17 Nopember 2017,atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 April 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001777.16/2019/PP
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00380/KEB/WPUJ.07/2019tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01910/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 20Agustus 2019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakDesember 2016 Nomor 00012/277/16/057
    Putusan Nomor 1389 B/PK/Pjk/20213.2.3.3.3.4.Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00380/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Januari 2019sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01910/NKEBIWPJ.07/2019 tanggal 20 Agustus2019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaatas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak Desember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal17
    Dr.Nurcholis Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Desember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal 17November 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa,NPWP 01.069.327.3057.000
    Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00380/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01910/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang keberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariLuar Daerah Pabean Masa Pajak Desember 2016 Nomor00012/277/16/057
Register : 27-10-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 05-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5229 B/PK/PJK/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KERRY SAWIT INDONESIA;
10660 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 5229/B/PK/Pjk/2020Pajak, Nomor 00394/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 Masa PajakJanuari 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP//7/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22Desember 2015, atas nama: PT.
    Tanggapan tanggal 11 Agustus 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.77803/PP/M.XVIB/99/2016, tanggal 24 November 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00608/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal29 Februari 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Nomor 00394/107/14/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00608/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, Nomor 00394/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 MasaPajak Januari 2014 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP77INWPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22 Desember 2015, atas nama:PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, beralamatdi
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dengan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00608/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Nomor00394/107/14/057