Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — PT. SMART EDUTAMA INTERNATIONAL vs. PT. FEDERAL INVESTINDO
97 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 377 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017Centre seluas 20.000 m?
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017b.
    Badan atau Pejabat TUN dengan asas iniharus menghargai hak dan kewajiban warga masyarakat untukHalaman 27 dari 49 halaman.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017Intervensi) berdasarkan izin prinsip nomor: B/2992/KA/2?
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 K/TUN/2010
Tanggal 28 Juli 2010 — SYARIFUDDIN,vs Drs. H.A. THOLlB RASYID,dkk
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 K/TUN/2010
    Nomor 117 K/TUN/201010.11.Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 598/Tanah Mas atasnama Syarifudin.
    Nomor 117 K/TUN/2010yang dikeluarkan oleh Tergugat, sah menurut hukum sampai ada putusanPengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;5.
    Nomor 117 K/TUN/2010bernama Zulfatah yang mengklaim tanah tersebut adalah tanah milikPenggugat, mendengar hal tersebut lalu Sdr.
    Nomor 117 K/TUN/2010T IL Intv.1, dan T Il.
    Nomor 117 K/TUN/2010Tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik tanah gugatanharus diajukan terlebin dahulu ke Peradilan Umum karena merupakansengketa Perdata. Putusan Perkara Nomor 88 K/TUN/1993 tertanggal 7September 1994, terhadap semua sengketa yang obyeknya Sertipikat HakMilik ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/TUN/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — FREDDY vs. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU)
99 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 151 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/20154.
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/201510.11.yang mengutamakan landasan Peraturan Perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Selain itu jugabertentangan dengan asas kecermatan.
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/20156.
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/2015Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengabulkan gugatan PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;8.
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi PK Rp2.489.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama Panitera,Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002 Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2014
Tanggal 6 Januari 2015 — BUSTAMI vs. BAIDAR, DK
83 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 451 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 451 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BUSTAMI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggaldi Jalan Sudirman Nomor 108, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi,Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. 1 Wayan Mudita,SH., 2. I Gusti Ngurah Artana, SH., 3. Deprianda, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA RI ; MENTERI AGAMA RI, ; ALMA’ARIF SETAF, SH.,MH,
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 61 K/TUN/2009
    No. 61 K /TUN/ 2009dan subyektif, telah memutarbalikkan fakta, bahkan telah sama sekalimelampaui kewajaran akal sehat dan sekaligus bertentangan dengan prinsipkeadilan dalam sistem negara hukum pancasila.
    No. 61 K /TUN/ 2009Adhoc Penyusunan Program Studi Ekonomi dan PerbankanSyariah pada Fakultas Agama Islam (FAI) UniversitasMuhammadiyah Lampung (UML) .
    No. 61 K /TUN/ 2009d.
    No. 61 K /TUN/ 2009PHP.
    No. 61 K /TUN/ 2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 K/TUN/2015
Tanggal 4 Juni 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, DK VS AMRI
93 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 176 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015lll. TENTANG DUDUK PERSOALAN (POSITA):1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas17.300 m7?
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015Pengembalian Batas (Rekonstruksi Batas), sehingga belum diketahuiluas yang tumpang tindih.
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015d.
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015karena gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari(sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 juncto YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994juncto Yurisprudensi Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002,maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang
    Putusan Nomor 176 K/TUN/20154.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/TUN/2014
Tanggal 4 September 2014 — ABDUL GANI, SH., MH VS KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI BENGKULU
63 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 292 K/TUN/2014
    Baru Curup9 24 Minarsyah Lakilaki Wiraswasta Pagar Dewa Kota Bengkulu Halaman 5 dari 23 halaman.Putusan Nomor 292 K/TUN/2014 10 28 Akhmad Yuniardis.S.Sos Lakilaki Dosen Jl. Provi Kota Bengkulu11 31 Eko Sugianto Lakilaki Anggota KPU Kab Argamakmur BU12 32 M.Alim, MS, S.Sos Lakilaki PNS Pagar Dewa Bengkulu13 34 M. Azhari, SE.M.Si Lakilaki PNS Muara Aman Lebong14 36 Hafid Saifullah, SH.,MH Lakilaki Ketua KPU Kab.RL Jl. Pramuka Nomor 7815 38 Drs.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014 9 40 Iwan Saputra Lakilaki Anggota KPU Kab Kepahiang10 65 Juli Hartono Lakilaki Anggota KPU Kab Manna11 112 Ledyawati Perempuan Dosen JL. Jati 8 Kota Bengkulu12 148 M.Teguh A.Roni Lakilaki PNS Perumahan CempakaPermai Kota Bengkulu13 66 Dra.Hj. Nurul Perempuan Dosen Kebun Tebeng BengkuluFadilah, M.Pd14 12 Okti Fitriani Perempuan Anggota KPU Prov Jl.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014 1 2 3 4 5 65 2 Emilda Perempuan Guru Jl. Timur Indah 48 Rt. 01Sulasmi.M.Pd.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014e Bahwa Pengugat sangat keliru menafsirkan pengumuman hasil seleksitertulis, tes kesehatan dan tes psikologi Nomor 24/TimselKPUBKL/IV/2013 tanggal 6 April 2013 sebagai surat keputusan dan dijadikansebagai objek gugatan Penggugat. Pengumuman tersebut bukanlahtermasuk sebagai suatu ketetapan tertulis sebagaimana yang dimaksuddalam keputusan TUN, karena pengumuman hanya bersifatpemberitahuan;e Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suratkeputusan.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 K/TUN/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — ARIFIN DJALIDIN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, DKK
118 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 209 K/TUN/2016
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanyabertempat tinggal didaerah tersebut ;c.
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/201620.diterbitkan serta terdaftar di Kantor Lurah Anjungan Melancardengan Reg.
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016sistem negaiz:f, tetapi yang men gandung unsur positif.
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016Nomor 42/G/2014/PTUNPTK, Tanggal 4 Maret 2015 tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — TRI WIBOWO, S.Mph., VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, DK
104 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 153 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 153 K/TUN/20152.1.3.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/20152.5.3.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/20157.2.yang berlaku;b.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — H. AHMAD MARYANI bin H. HARIRI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
62 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 355 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-08-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/TUN/2014
Tanggal 20 Agustus 2014 — RUSTANDI JUSUF vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI, DK
205 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 285 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 285 K/TUN/201410.dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Wayan Sugitha,S.H.
    Putusan Nomor 285 K/TUN/201414.15.tidak dilakukan pendaftaran peralihan hak maupun pembebanan hakterhadap ketiga sertifikat Hak milik Nomor 1201, 1202, 1981/Benoa,sampai dengan adanya penjelasan penyelesaian permasalahan di atas, sertatidak ada perkara lain di atasnya;5.
    Putusan Nomor 285 K/TUN/20141018.19.20.c. Fakta yang dipertimbangkan tidak cukup dan/atau tidak cermat, tidak hatihatikarena Tergugat I mengabaikan Surat Kantor Badan PertanahanNasional, ditandatangani oleh Drs.
    Putusan Nomor 285 K/TUN/201448 Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;Il.
    Putusan Nomor 285 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2007
Tanggal 1 September 2009 — HJ. SYARIFAH FADLUN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI,
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 97 PK/TUN/2007
    No. 97 PK/TUN/2007.14. Bahwa dikarenakan Sertipikat Hak Milk Nomor. 472, dengan Surat Ukur Nomor.993/1985 tanggal 21 Jum 2002 atas nama Albert Nainggolan, seluas 2295 M2 danSertipikat Hak Milk Nomor. 449 atas nama Hermanto dengan luas 9790 M2 yangmenjadi objek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah maka beralasan hukumTergugat diperintahkan untuk mencabut Sertipikat Hak Milk yang menjadi objeksengketa ;15.
    No. 97 PK/TUN/2007.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutanggal 2 September 2004 Nomor. 03/G.TUN/2004/PTUNPBR tersebut adalah sebagaiberikut :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    I tanggal 22 Maret2006 Nomor. 162 K/TUN/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000, (lima ratusribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai hukum tetap ic.putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2006 Nomor. 162 K/TUN/2005Hal. 7 dari 12 hal. Put.
    No. 97 PK/TUN/2007.suatu keputusan atau tentang suatu kecermatan formal dengan dasar asasasas umumpemerintah yang baik ;. Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini adalah sangatkeliru dan bertentangan dengan ketentuan dan makna yang diatur dalam Pasal 53Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 juncto Undangundang Nomor. 9 Tahun 2004tentang perubahan atas Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 ;.
    No. 97 PK/TUN/2007.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2010 — Upload : 06-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/TUN/2009
Tanggal 6 Desember 2010 — BUDI SANTOSO, ;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI,
17 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — JAKARIA IDRIS vs. BUPATI BIMA
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 273 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 273 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:JAKARIA IDRIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Dusun Ndora RT. 013 RW. 007, Desa Kalampa, KecamatanWoha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:BUPATI BIMA, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 11, KelurahanJatiwangi
    Putusan Nomor 273 K/TUN/2013Kecamatan Woha, Kabupaten Bima tanggal 21 Februari 2012 yang diterbitkan olehTergugat.Dasar/Alasan Gugatan sebagai berikut:1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2011 Panitia Pelaksana Pilkades Kalampamengeluarkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kalampa,Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Periode 20122018;2.
    Putusan Nomor 273 K/TUN/201311.12.13.14.Bahwa tepat Jam 16.00 Wita pemungutan suara ditutup dan dilanjutkandengan penghitungan suara yang ditetapkan mulai Jam 16.00 Wita sampaidengan Jam: 22.30 Wita, pada waktu penghitungan suara Panitia Pemilihan jugatetap melakukan kecurangan yaitu:a. Mengacak perhitungan suara yang seharusnya diambil satu persatu dankemudian diperlihatkan pada saksisaksi, tetapi tidak dilakukan sehinggamenyebabkan kartu suara tercecer;b.
    Putusan Nomor 273 K/TUN/2013yang dilakukan oleh dua lembaga yang berwenang tersebut, oleh karena itu gugatanPenggugat harus ditolak;3.
    Putusan Nomor 273 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-02-2009 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/TUN/2007
Tanggal 20 Februari 2009 — SUNARDY TEDJA, ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 430 K/TUN/2007
    Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNomor : 430 K / TUN 2007DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :SUNARDY TEDJA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanDirektur Utama PT. Alsama Dipta Lestari, bertempat tinggal diJalan KH.
    No. 430 K /TUN/ 2007Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/KMK.03/2006 tanggal 03 Mei2006 tentang PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAKBEPERGIAN KE LUAR NEGERI ;PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU.Bahwa Penggugat menerima Surat Pencegahan bepergian ke luar negeripada tanggal 20 Mei 2006, sedangkan tanggal penerbitannya adalah tanggal 3Mei 2006, dan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 28 Juli 2006.
    No. 430 K /TUN/ 2007Sari Dua tidak hatihati, apakah sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukanpencegahan terhadap Penggugat ;Dengan demikian Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tidak lebih daribukti kesewenangwenangan. Tergugat serta sama sekali tidak berdasarhukum.
    No. 430 K /TUN/ 2007memvonis seolaholah Pemohon Kasasi mempunyai utang pajak sebesarRp.3.777.483.382 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratusdelapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) ;4.
    No. 430 K /TUN/ 2007Biayabiaya :1.Meteral.......... Rp. 6.000,2.RedakSi.......... Rp. 1.000,3. Administrasi kasasi Rp.489.000.Jumlah : Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,( ASHADI, SH. )NIP. : 220000754 Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 430 K /TUN/ 2007
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/TUN/2010
Tanggal 8 Februari 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, dkk vs AGUS SYOLIHAN,
59 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 350 K/TUN/2010
    Nomor 350 K/TUN/20107. Bahwa pada tanggal 24 April 2009, Penggugat memenuhi undangan Mediasidari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang jugarencananya dihadiri oleh Tergugat dan Dra. Waty Hansen, namunkenyataannya pada saat Mediasi dilaksanakan ternyata Dra. Waty Hansentidak hadir.
    Nomor 350 K/TUN/20102).Pelaksanaan Pengukuran terhadap tanah Konsolidasi diJalan Mr. Ms. Amin, Tertanggal 23 November 1992 ;5.
    Nomor 350 K/TUN/2010Terbanding/Termohon Kasasi sebagai pemilik tanah di lokasikonsolidasi menolak hasil konsolidasi dan mengacaukanhasil konsolidasi ;4). Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Sdr.
    Nomor 350 K/TUN/2010serta Judex Factie tidak mempertimbangkan kepentingan umum untukpembangunan nasional ;6.
    Nomor 350 K/TUN/2010Hal. 26 dari 25 hal. Put. Nomor 350 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/TUN/2011.-
Tanggal 21 Juni 2011 — AGUNG PAMBUDI, dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, dkk
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 133 K/TUN/2011.-
    No. 133 K/TUN/2011.hukum tindakan Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat 2 hurup(a) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo.
    No. 133 K/TUN/2011.Bahwa oleh karena sengketa a quo merupakan kompetensi PengadilanNegeri, maka sudah selayaknya dan berdasar pada hukum gugatanPenggugat dan Il harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;3.
    No. 133 K/TUN/2011.dan 2 UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria jo. Pasal 3 ayat 2 PP. No. 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah.
    No. 88 K/TUN/1993 tanggal 991994 dan No. 93 K/TUN/1996 tanggal 2421998 yang menjadi dasar PT.TUN Surabaya tersebut adalah tidak tepat dan tidak relevan untuk dijadikandasar dalam pertimbangan memutus perkara a quo.
    No. 133 K/TUN/2011.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-05-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 K/TUN/2008
Tanggal 4 Mei 2010 — Ny. E. RITA KOMARA.dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG.dkk
52 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 319 K/TUN/2008
    No. 319 K/TUN/20083. Suatu hal tertentu;4.
    cetakan kedua MARI tahun 2005 katasambutan Ketua Muda TUN Prof.
    No. 319 K/TUN/2008Pengadilan TUN Bandung dengan Mengadili sendiri mengabulkangugatan Para Penggugat seluruhnya;X. A.
    No. 319 K/TUN/2008Demikian juga dengan pendapat Prof.
    No. 319 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Dr. RUDI HENDRAWIDJAJA, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
69 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 470 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015(ic. dr. Rudi Hendrawidjaja) ke dalam Sertipikat Hak Milik No.165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M?
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015Mewajibkan Tergugat untuk mencatat kembali di dalam Sertipikat Hak MilikNo. 165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M?
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan penggantian namadarl Drs. Achmad Latief menjadi dr.
    menyangkut situasi batin dari Penggugat, apakah Penggugattelahmerasa ataubelummerasadirugikan dengan terbitnya suatu keputusan TUN.
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — ANISAH MUNTHE vs. BUPATI PAKPAK BHARAT
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 364 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 364 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ANISAH MUNTHE, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Raya Kelurahan Besar, Kecamatan MedanLabuhan, Kota Medan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andilo Sinaga, S.H.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2019Dalam Penundaan;1.Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanBupati Pakpak Bharat Nomor 188.45/12.15/132/24/2018 tertanggal 9April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2019Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Rusman Solin yang dimohonkanPemohon Kasasi, dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;2. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugatuntuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Pakpak BharatNomor 188.45/12.15/132/24/2018 tertanggal 9 April 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilAtas Nama Ir.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2019UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturanperundangundangan lain yang terkait;MENGADILI:1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ANISAH MUNTHE;2.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2019Panitera Pengganti,ttd.Michael Renaldy Zein, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2019