Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — KOPERASI CITRA USAHA MANDIRI VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 34 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Wilayah, sebagaiSekretaris bukan Anggota;5.
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015C. Gugatan Penggugat Telan Lewat Waktu (Daluarsa);1.
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015Di samping itu.
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2011
Tanggal 9 Mei 2011 — PENJABAT BUPATI KONAWE UTARA, vs PT. DUTA INTI PERKASA MINERAL,
129 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 129 K/TUN/2011
    No. 129 K/TUN/201 1Sulaiman. P. Msi) sebagai Tergugat, dan PT.
    No. 129 K/TUN/2011Kecamatan Molawe seluas 2.000 Ha, berdasarkan PutusanKasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 284 K/TUN/2009tertanggal 16 Desember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar No. 10/B.TUN/2009/PT.TUN.MKStanggal 3 Maret 2009 jo.
    No. 129 K/TUN/2011Selain itu. tuduhan Penggugat bahwa tindakan Tergugatmenerbitkan SK No. 04/2010, SK No. 05/2010 dan SK No.06/2010 tanggal 11 Januari 2010 dianggap tidak patuh padaputusan MA RI No. 284 K/TUN/2009 adalah salah besar.
    No. 129 K/TUN/201116 Desember 2009. Untuk itulah, putusan kasasiMahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2009 tidakdapat dijadikan alasan mendesak, hingga sidang harusdilakukan dengan acara cepat ;3.5.3. Penetapan Eksekusi No. 01/PEN.EKS/IV/2010/PTUN.KDI tanggal 22 Februari 2010 cacat hukum,oleh karena didasarkan pertimbangan suratpermohonan pelaksanaan Eksekusi Putusan KasasiMahkamah Agung RI No. 284 K/TUN/2009 dari KuasaHukum PT.
    No. 129 K/TUN/2011Hal. 56 dari 55 hal. Put. No. 129 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301 K/TUN/2009
Tanggal 6 April 2011 — ASTRID JAYENGSARI, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG, dkk
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 301 K/TUN/2009
    Nomor 301 K/TUN/2009Astya Puri ll Nomor C15, Pisangan, Ciputat, Tangerang15419, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. H. BINTANG UTORO, S.H. ;2. RAWAN SUPRIYADI, S.H. ;3. DARSINI, S.H. ;4. ANUGRAH TRINANTO, SH. ;Keempatnya berkantor di Kantor Hukum Bintang & Partners,Jalan Prof. Joko Sutono, S.H.
    Nomor 301 K/TUN/2009dengan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 079/P.3.HP/96/PAJStanggal 15 Mei 1996 ;Bahwa dari halhal yang telah diuraikan di atas, jelas dan nyata gugatanPenggugat telah lewat waktu (verjaard), sehingga sudah seharusnyaditolak atau tidak diterima ;.
    Nomor 301 K/TUN/2009Utjun Djajanegara kemudian beralih terakhir menjadi atas nama Ika Suryanti,dkk ; Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan nama Sertipikat Hak MilikNomor 83/Desa Teluk, tanggal 18 Mei 1991, Gambar Situasi Nomor287/1991 tanggal 18 Mei 1991, luas 26.125 M? terakhir atas nama lkaSuryanti, dkk. kepada atas nama Ir.
    Nomor 301 K/TUN/2009f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha AngkatanBersenjata RI ;g. Keputusan Panitia Pemilinan, baik di pusat maupun di daerah,mengenai hasil pemilihan umum ;3.
    Nomor 301 K/TUN/2009tid. ttd.Dr. H. Imam Soebechi , S.H., M.H. Marina Sidabutar, S.H., M.H.ttd.Prof. Dr. H. Anmad Sukardja, S.H., M.A.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754Hal. 22 dari 21 hal. Put. Nomor 301 K/TUN/2009Hal. 23 dari 21 hal. Put. Nomor 301 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/TUN/2009
Tanggal 13 Nopember 2009 — PT. BATUBARASELARAS SAPTA, ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
84 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 321 K/TUN/2009
    No. 321 K/TUN/2009ff.gg.hh.jj.berkaitan dengan susunan pemegang saham, Direksi dan KomisarisPerseroan ;3.
    No. 321 K/TUN/2009B.
    No. 321 K/TUN/20093.
    No. 321 K/TUN/2009 NY. IYUL SULINAHNY.
    No. 321 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 30-09-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 437 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — TAN A HUAT HARTONO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DK
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 437 K/TUN/2015
    Rosela IV Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Abun Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Rudi alias Akiong Sebelah barat berbatasan dengan > tanah Budi.Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/2015berdasarkan Surat Pemindahan dan Pengoperan Hak tertanggal20 November 2008 antara Amir sebagai Penjual dan Tan AHuat/Hartono sebagai Pembeli;2.
    00000.......ccceeeeeeeeeeeeeeeeees dst.Bahwa untuk menguji kebenaran dalil Penggugat tersebut diatas, sertasiapa pemilik bidang tanah Aquo, karena di atas bidang tanah aquo telahterbit sertipikat Hak Pakai No.618/Jelambar semula atas nama NyonyaLinda Gunawan (Mie Sian), Gambar Situasi No.1/1/1983 tanggalHalaman 6 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/20153 Januuari 1983 seluas 304 M?
    Bukti Identitas Pemohon;Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/2015e. Pernyataan dari Pemohon bahwa dengan perolehan Hak Milik yangdimohon pendaftarannya itu yang bersangkutan akan mempunyaihak milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima)bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 (limaribu) m2 dengan menggunakan contoh sebagaimana lampiran Ilkeputusan ini;.
    Effendi sejak tahun19822001 berdasarkan bukti P9 dan kemudian dikuasai oleh Amirsejak tahun 20012008 berdasarkan bukti P8 dan selanjutnyadikuasai oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sejak tahun2008 sampai dengan saat ini)Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/2015C.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754 Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
125 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 647 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 647 K/TUN/201510.11,12.13.14.15.DR.
    Putusan Nomor 647 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 647 K/TUN/2015Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
    Putusan Nomor 647 K/TUN/2015e.
    Putusan Nomor 647 K/TUN/2015Halaman 26 dari 25 halaman. Putusan Nomor 647 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-12-2009 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310 K/TUN/2009
Tanggal 2 Desember 2009 — IRWAN ZAERA, SE, MM vs MENTERI PENDIDIKAN REPUBLIK INDONESIA
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 310 K/TUN/2009
    No. 310 K/TUN/2009.6.7.
    No. 310 K/TUN/2009.sebagai staff di bagian keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar SekolahDepartemen Pendidikan Nasional.14.
    No. 310 K/TUN/2009.2003 dan bebas KKN.
    No. 310 K/TUN/2009.II.
    No. 310 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 K/TUN/2011
Tanggal 31 Maret 2011 — PT. PUSPITA ALAM KURNIA (PT. PAK), dkk vs BUPATI BARITO TIMUR,
40 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 80 K/TUN/2011
    No. 80 K/TUN/201 17. MURJANI, S.H. ;8. ARIE LESTARIO, S.H. ;9. BERNARDINUS DONI, S.H. ;10.BAYU ANGGORO, S.H. ;11.DEDY WAHYUDI, S.H. ;12.SYAPRUDIN, S.Kom, S.H.
    No. 80 K/TUN/201 1dan telekomunikasi dan PT. Sari Borneo Yufanda adalah suatuperusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan antara lain :penyelenggaraan proyek jalan ;Bahwa Penggugat dan PT.
    No. 80 K/TUN/201 1Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 setelah dikurangi biayaoperasional disetorkan 30% Netto ke Rekening Kas Daerah ;c. Dalam BAB Ill, Pasal 3 ayat (1), dinyatakan mengenai perincian tarifangkutan melewati jalan dan landing site eks Pertamina ;d.
    No. 80 K/TUN/201 1Barito Timur dan menghentikan sementara sampai batas waktu yangtidak ditentukan dan tidak melakukan aktivitas di Jalan Eks.
    No. 80 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — ABDUL MUTALIB AHMAD, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DKK
88 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 407 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 407 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1. ABDUL MUTALIB AHMAD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sopir,bertempat tinggal di Jalan Purnama Gg.
    Putusan Nomor 407 K/TUN/2014Daerah Kota Pontianak No.11/2006 tanggal 25 November 2006 Hak Milik No.509dirubah menjadi Hak Milik No. 52, Kel Akcaya NIB 00055, Surat Ukur No.55tanggal 8 Agustus 2008, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 19, Surat UkurNomor 01021/Akcaya/2011 tanggal 21 Januari 2011 luas 64.030 M2 yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 26 Januari 2011atas nama PT.
    Putusan Nomor 407 K/TUN/2014menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Kelurahan Akcaya dengan SuratUkur Nomor : 55 tanggal 8 Agustus 2008, NIB.00055;2). Sertipikat Hak Pakai Nomor : 941/Parit Tokaya tanggal 06 September 2010dengan Surat Ukur Nomor : 06001/P.Tokaya tanggal 20 Februari 2006 seluas224.270 M? , NIB.14.01.01.04.06789 tercatat atas nama : Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat berkedudukan di Pontianak;3).
    Putusan Nomor 407 K/TUN/20147 TIIntervensiI7 = Foto Copy Sesuai Dengan Asli KeputusanGubernur Kalimantan Barat Nomor : 554/PA/2010, Tanggal 13 Desember2010, Tentang Penunjukan Penggunaan/ Pemanfaatan Tanah Di Atas HakPengelolaan Nomor 5 Tahun 2010/Parit Tokaya Seluas 64.030 M2 MilikPemerintah Propinsi Kalimantan Barat Kepada PT.
    Putusan Nomor 407 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/TUN/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — PT FROGGY EDUTOGRAPHY vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG II, Dk
174 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 101 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/TUN/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.S., DK vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PALOPO, DKK
149 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 83 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 83 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.S.,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanAkhmad Razak Nomor 11, Kelurahan Binturu, KecamatanWara Selatan, Kota Palopo, pekerjaan Mantan WakilWalikota Palopo;BUDI SADA, S.IP., M.M., kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan KH. M.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2020Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, pekerjaanWalikota Palopo;2. IR. H. RAHMAT MASRI BANDASO, M.SI,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanBanawa Nomor 1, RI/RW. 002/003, KelurahanBinturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo,pekerjaan Wakil Walikota Palopo;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irham Amin, S.H.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/20203. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kota Palopo Nomor 146 /PL.03.7KPT//373/KPUKot/VIII/2018 tentang "Penetapan Pasangan Calon Terpilin Walikota danWakil Walikota Palopo Tahun 2018" tertanggal 12 Agustus 2018tersebut;4.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2020memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar tersebut pada tanggal 13 Agustus 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 13 Agustus
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2020Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Ro 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/TUN/2014
Tanggal 9 September 2014 — ARIK WAHYU PRABANDARI, DK vs. HENDRAWAN SUBIANA
99 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 302 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 302 K/TUN/2014b.
    Putusan Nomor 302 K/TUN/2014(algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration) sebagaimanayang diuraikan oleh W.
    Putusan Nomor 302 K/TUN/2014Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009.
    Putusan Nomor 302 K/TUN/20145.
    Putusan Nomor 302 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 05-11-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 K/TUN/2015
Tanggal 5 Nopember 2015 — MAANG bin SAMBLONG, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 485 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 485 K/TUN/20154. JAKPAR, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Landreformdan Konsolidasi Tanah;5. UPI SURASTI, S.H., jabatan Staf Sub Seksi PerkaraPertanahan;6. LISKIMAN, S.H., jabatan Staf Sub Seksi PerkaraPertanahan;7.
    Putusan Nomor 485 K/TUN/2015Nomor 9/Desa Waru GS.501.a tanggal 12 Juli 1973 seluas 14.990 m?
    Putusan Nomor 485 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 485 K/TUN/2015Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa SertipikatPengganti Hak Milik Nomor 9/Desa Waru tanggal 3 Juli 2012, SuratUkur tanggal 1 Juni 2012 Nomor 66/Waru/2006 dengan luas tanah14.945 m?
    Putusan Nomor 485 K/TUN/2015
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 11-09-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 19/G.TUN/2012/PTUN.Mdo
Tanggal 11 September 2012 — Penggugat: JOHNNY F. MATHEOSZ Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
122 — 73
  • Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara tertanggal 11 Mei 2000 No. 570342Perihal Usul Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.5/Mahakeret Barat (sisa)(fotocopy sesuai aslinya) ;Bukti P.23: Surat Keterangan Nomor 1209/K/MB/XI1.85 tertanggal 28nopember 1985 (fotocopy sesuai aslinya) ;Bukti P.24 : Surat Keterangan Nomor 306/MB/ VII /1996 tertanggal 22Juli 1996 (fotocopy sesuai aslinya) ;Bukti P.25 : Kaidah Hukum Hak Hukum = Atas Tanah PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN
    WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara tertanggal 11 Mei 2000 No.570342 Perihal Usul Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.5/Mahakeret Barat(sisa) (fotocopy sesuai aslinya) ;e BuktiP.23 : Surat Keterangan Nomor 1209/K/MB/XI.85 tertanggal 28nopember 1985 (fotocopy sesuai aslinya) ;e BuktiP.24 : Surat Keterangan Nomor 306/MB/ VII /1996 tertanggal 22 Juli1996 (fotocopy sesuai aslinya) ;e =Bukti P.25 : Kaidah Hukum Hak Hukum = Atas Tanah PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA BARAT, DK VS SUPARDI BUJANG
51 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 168 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 168 K/TUN/2015DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKABARAT, tempat kedudukan di Jalan Balai Kp.
    Putusan Nomor 168 K/TUN/2015umum pemerintahannya.
    Putusan Nomor 168 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 168 K/TUN/2015permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam risalahpemeriksaan tanah.
    Putusan Nomor 168 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 K/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — Drs. H. ABDUL RACHMAN HA.vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM),
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 318 K/TUN/2010
    No. 318 K/TUN/2010hukum dan tidak berlaku adalah bertentangan dengan prosedurpencabutan KeputusanKeputusan Rektor sebelumnya.
    No. 318 K/TUN/201010.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
    No. 318 K/TUN/2010untuk membayar biaya perkara.
    No. 318 K/TUN/2010Rumah Negara di Lingkungan Universitas Negeri Malang, telahdilakukan secara prosedural formal ;2.3.
    No. 318 K/TUN/2010Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 318 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. UPAYA EXPORT vs. GENERAL MANAGER PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero) CABANG TANJUNG PERAK
74 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 116 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/20162.
    Artinya,Penggugat sendiri tidak yakin bahwa Tergugat adalah Subyek Hukum TataUsaha Negara (TUN) atau bukan;3.
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2016ElemenElemen KTUN Menurut Philipus M. HadjonMenurut Paulus E. LotulungMenurut B, Lopa & A.
    HamzahMenurut IndrohartoMenurut Wicipto Setiadi Penetapan Tertulis;Penetapan Tertulis;Berupa penetapan (bukanperbuatan);Bentuk penetapan itu harustertulis;Penetapan tertulis; Oleh Badan atau Pejabat Dikeluarkan oleh Badan atauTertulis (yang lisan tidak la dikeluarkan oleh Badan Badan atau Pejabat TUN;Tata Usaha Negara; Pejabat TUN; menjadi obyek); atau Jabatan TUN;Tindakan Hukum Tata Usaha Berisi tindakan hukum TUN Yang mengeluarkan harus Berdasarkan peraturan Tindakan hukum TUN;Negara;berdasarkan
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2016Halaman 30 dari 29 halaman. Putusan Nomor 116 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2009 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296 K/TUN/2009
Tanggal 22 Desember 2009 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. NUSANTARA PLYWOOD (UNIT IX) (dahulu PT.PURUK CAHU JAYA)
75 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 296 K/TUN/2009
    P U T U S A NNomor. 296 K/TUN/2009.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah mengambil putusan sebagai berikutMENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti BlokI Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto,Jakarta 10270. Dalam hal ini memberikan kuasakepada1. Suparno, SH. Kewarganegaraan Indonesia.2. Krisna Rya, SH, MH. KewarganegaraanIndonesia3. Hari Budianto, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2014
M. NAJMI BIN A. KAHAR, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, DK
94 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 141 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 141 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1M. NAJMI BIN A. KAHAR,kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan KH. A. Qodir IbrahimRT 03, Kelurahan Olak Kemang,Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi,pekerjaan Wiraswasta;HALIMAHTUSSAKDIYAH BINTIA.
    Putusan Nomor 141 K/TUN/201410Kelurahan Olak Kemang, KecamatanDanau Teluk, Kota Jambi, pekerjaanSwasta;FARIDA BINTI A. KAHAR,kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di RT 07, Kelurahan OlakKemang, Kecamatan Danau Teluk,Kota Jambi, pekerjaan Urus RumahTangga;AHMAD ZARKASIH BIN M.HEFZI, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan KH.
    Putusan Nomor 141 K/TUN/2014k Rini binti M. Rivai (ahli waris pengganti);1 Rudi bin M. Rivai (ahli waris pengganti);3 Bahwa setelah Rogaya binti H.
    Putusan Nomor 141 K/TUN/201410b Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor92 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Agustus1987 dan Surat Ukur tertanggal 11 Agustus 1987 danGambar Situasi Nomor 2211/1986 seluas 60.000 M?
    Putusan Nomor 141 K/TUN/2014141987 atas nama Syukur Laman, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima;7. Bahwa pengakuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah atas sebidang tanahdengan luas + 60.000 M?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114/B/PK/PJK/2010
Tanggal 26 Oktober 2011 — PT ORACLE INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap