Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/TUN/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — SINAH BINTI RIDAN, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DKK
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 525 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 525 K/TUN/2015Propinsi Jawa Barat Cq.
    Putusan Nomor 525 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 525 K/TUN/20156.10.
    Putusan Nomor 525 K/TUN/2015 Apakah tanah yang dimohonkan sertipikat bebas dari sengketaatau tidak;10.
    Putusan Nomor 525 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002 Halaman 58 dari 58 halaman. Putusan Nomor 525 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-02-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — GUBERNUR ACEH vs. SYUKRI IBRAHIM
76 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 153 PK/TUN/2015
    ARTHA NUSA TRADA, Nomor FIN/DIR/03/XII/201 2,tanggal 3 Desember 2012, perihal Peningkatan Modal Saham, yangditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah PembangunanAceh ;Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2015h.
    Konsultan ;=Jasa/Tenaga Kerja dan Pengamanan ;Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/201513.14.s. Pelabuhan dan Dermaga ;alPengadaan Barang dan Jasa ;u. Survey ;v. Jasa Pengiriman Barang ;w. Distributor ;x. Asuransi ;y. Garmen ;Geothermal Panas Bumi ;aa. Travel, dan ;bb.
    TUN Medan sebagaiPengadilan Tingkat Pertama untuk menyelesaikan perkara a quo.Dengan demikian pertimbangan Keputusan PTUN Banda Aceh yang diambilalih oleh PT TUN Medan ini merupakan Keputusan yang melampaui bataskewenangannya karena PTUN Banda Aceh bukan Pengadilan TingkatPertama untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa bandingadministratif.4.
    /2015Peradilan TUN adalah merupakan keputusan yang tidak sesuai danbertentangan dengan hukum acara peradilan TUN sebagaimana telahdiuraikan diatas.Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim PTUN Banda Aceh padahal. 51 dan 52 yang berpendapat bahwa tidak adanya suratpemberhentian sementara dan sidang yang diadakan pada pengawasterhadapa Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan penerbitanobjek sengketa A quo felah cacat prosedur.Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bila dinubungkan dengan PeraturanDaerah
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/TUN/2014
Tanggal 27 Februari 2015 — NY. ROSLAILI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DK
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 112 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-02-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 K/TUN/2009
Tanggal 11 Februari 2010 — PT. ANUGERAH INDAH, ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH,
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 450 K/TUN/2009
    PUTUSANNo. 450 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :PT.
    No. 450 K/TUN/2009m? yang di atas namakan PT. Anugerah Indah (Tergugat III) adalahsah dan berdasar hukum ;.
    No. 450 K/TUN/2009Untuk tanah yang terletak di Desa Madegondo Sertipikat Hak GunaBangunan No.72 dengan luas 128.765 m2: dipecah dibagi untuk di atasnamakan kepada Para Penggugat seluas 38.629, 50 m?
    No. 450 K/TUN/2009kasasi sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang pada tanggal 30 November 2009 No. 52/G/2008/PTUN. Smg.
    No. 450 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — MUHAMMAD ARDY SAID vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
96 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 121 PK/TUN/2014
    /2012, Tanggal20 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali , Ildahulu Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi / Pembanding,Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi, dengan posita gugatansebagai berikut:halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/20141.
    UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 ;Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas haltersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang manamengatakan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanyaSurat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebuthalaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2014menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatanatas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu
    Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam tingkatKasasi sebagaimana diuraiakan dalam putusan perkara ini pada halaman20 dari putusan Nomor : 500 K/TUN/2012.
    TUN/2012/PT.TUN. MKS. Tanggal 11 Juni 2012. Dengankeberatan dan argumentasi hukum pemohon yang cukup faktual untukmenunjukkan kelemahan para termohon akan tetapi tidak dipertimbangkanhal ini menunjukkan adanya suatu kehilafan dan kekeliruan Majelis Hakimdalam tingkat kasasi yang menangani perkara ini.b.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-02-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 K/TUN/2011
Tanggal 22 Februari 2011 — IDA BAGUS GEDE ARTHANA, vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI, dkk
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 10 K/TUN/2011
    PUTUSANNomor 10 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :IDA BAGUS GEDE ARTHANA, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Seniman, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 69, KotaDenpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada : INYOMAN JAYA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/PenasihatHukum, berkantor di Jalan Tukad Yeh Aya Nomor 129 B, Renon, KotaDenpasar
    Nomor 10 K/TUN/20115 Bahwa bila mengacu pada Asas Kepatutan dan rasa keadilan semestinya TergugatI dan Tergugat II seharusnya wajib mengikuti perkembangan perkara sertabagaimana status tanah sengketa dengan Sertipikat Hak Milik (SHM ) Nomor9160/Kelurahan Jimbaran tertanggal 30 Mei 2002, Surat Ukur Nomor2815/2002, tanggal 20 Mei 2002, Luas : 26.240 M?
    Nomor 10 K/TUN/20111414mengadili, serta memutus perkara tersebut.
    Nomor 10 K/TUN/20111616tentang Pendaftaran Tanah, yang telah secara tegas dikatakanbahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukanpendaftaran peralihan hak ataupembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidakdipenuhi : yaitu tanah yang bersangkutan merupakan obyeksengketa di Pengadilan.
    Nomor 10 K/TUN/20112020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-12-2011 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/TUN/2010
Tanggal 7 Desember 2011 — GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI) JAWA TIMUR, BLIMBING, MALANG VS MAS KOESLAN, DKK
54 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 109 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-05-2011 — Upload : 07-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/TUN/2009
Tanggal 11 Mei 2011 — SIKAYAH, S.Pd, ; BUPATI KENDAL,
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 344 K/TUN/2009
    No. 344 K/TUN/2009Duduk Perkara1.Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah No.813.2/10279/1985 tanggal 25 Juni 1985 sebagai Guru Sekolah Dasar NegeriDalam Kabupaten Kendal, dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.
    No. 344 K/TUN/2009melanggar AAUPB yaitu azas kesewenangwenangan tidak cermat, untuk ituputusan Bupati Kendal dibatalkan;8.
    No. 344 K/TUN/20095. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 21 Januari2009 Nomor : 42/G/2008/PTUN.SMG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.
    No. 344 K/TUN/2009UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
    No. 344 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/TUN/2010
Tanggal 23 Agustus 2010 — Dra. SRI KISWATI, vs GUBERNUR JAWA TIMUR,
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 199 K/TUN/2010
    IP UTUSANNOMOR : 199 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :Dra.
    LIMPAT MUSTIARWANTO, SH, Msi., Jabatan KepalaSub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Daerah ProvinsiHalaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN/2010Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor110, Surabaya ;7. NAWANG ARDIANI, SH, Msi., Jabatan Kepala SubBagian Pemajuan HAM, Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur,berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya ;8.
    510 124 726, kemudian mulaitanggal 1 Januari 2007 Penggugat melaksanakan tugas sebagai Staf KomisiPelayanan Publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagaimanaSurat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 812.3/1269/042/2006tanggal 7 Desember 2006 ;Bahwa, selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil, baik pada DinasPertambangan Daerah (yang kemudian berganti nama menjadi Dinas Energidan Sumber Daya Mineral) hingga Sekretariat DPRD Jawa Timur,Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN
    Sri Kiswati, juga adanya saran dan pertimbanganpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN/2010nama Dra.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP : 220000754Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 K/TUN/2011
Tanggal 21 April 2011 — NUR AZIZAH, S.Pd., vs BUPATI KENDAL,
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 74 K/TUN/2011
    No. 74 K/TUN/201116.TZ:18.19.Bahwa Penggugat dalam kebimbangan menghadapi "atasan" yangselalu. menganggap salah, Penggugat menghadap Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (waktu itu BapakMulyadi, S.H.
    No. 74 K/TUN/20113.c. Asas Keterbukaan ;3. d. Asas Proporsionalitas ;3. e. Asas Profesionalitas ;3. f.
    No. 74 K/TUN/201 12.4.4.Pemohon menyadari hal ini setelah berkasberkas masuk diPengadilan, karena setelah pemeriksaan usai, Pemohon tidakdiperbolehkan meminta salinan BAP (Berkas AcaraPemeriksaan) tersebut ;Mengenai persoalan pribadl antara Kepala Sekolah Dra. DiahPraptining Lestari, M.Si. dengan Pemohon adalah benaradanya :Hal ini terbukti sejak Januari 2007 s/d Mei 2008 ibu Dra.
    No. 74 K/TUN/201 1buahnya.
    No. 74 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — SUKANA, DKK vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DK
138 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 354 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 354 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.SUKANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Tambak Osowilangun Gg.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2019Penggugat004, Kelurahan Tambak Osowilangun, KecamatanBenowo, Surabaya, pekerjaan Mengurus RumahTangga;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/20191. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/20192. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara padatingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2019Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/TUN/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — KUWU/KEPALA DESA WARGABINANGUN VS KASDI RIYANTO, DKK
57 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 148 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — PT. SMART EDUTAMA INTERNATIONAL vs. PT. FEDERAL INVESTINDO
97 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 377 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017Centre seluas 20.000 m?
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017b.
    Badan atau Pejabat TUN dengan asas iniharus menghargai hak dan kewajiban warga masyarakat untukHalaman 27 dari 49 halaman.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017Intervensi) berdasarkan izin prinsip nomor: B/2992/KA/2?
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 K/TUN/2010
Tanggal 28 Juli 2010 — SYARIFUDDIN,vs Drs. H.A. THOLlB RASYID,dkk
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 K/TUN/2010
    Nomor 117 K/TUN/201010.11.Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 598/Tanah Mas atasnama Syarifudin.
    Nomor 117 K/TUN/2010yang dikeluarkan oleh Tergugat, sah menurut hukum sampai ada putusanPengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;5.
    Nomor 117 K/TUN/2010bernama Zulfatah yang mengklaim tanah tersebut adalah tanah milikPenggugat, mendengar hal tersebut lalu Sdr.
    Nomor 117 K/TUN/2010T IL Intv.1, dan T Il.
    Nomor 117 K/TUN/2010Tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik tanah gugatanharus diajukan terlebin dahulu ke Peradilan Umum karena merupakansengketa Perdata. Putusan Perkara Nomor 88 K/TUN/1993 tertanggal 7September 1994, terhadap semua sengketa yang obyeknya Sertipikat HakMilik ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/TUN/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — FREDDY vs. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU)
99 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 151 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/20154.
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/201510.11.yang mengutamakan landasan Peraturan Perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Selain itu jugabertentangan dengan asas kecermatan.
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/20156.
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/2015Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengabulkan gugatan PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;8.
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi PK Rp2.489.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama Panitera,Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002 Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2014
Tanggal 6 Januari 2015 — BUSTAMI vs. BAIDAR, DK
83 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 451 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 451 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BUSTAMI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggaldi Jalan Sudirman Nomor 108, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi,Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. 1 Wayan Mudita,SH., 2. I Gusti Ngurah Artana, SH., 3. Deprianda, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-05-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 K/TUN/2008
Tanggal 4 Mei 2010 — Ny. E. RITA KOMARA.dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG.dkk
52 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 319 K/TUN/2008
    No. 319 K/TUN/20083. Suatu hal tertentu;4.
    cetakan kedua MARI tahun 2005 katasambutan Ketua Muda TUN Prof.
    No. 319 K/TUN/2008Pengadilan TUN Bandung dengan Mengadili sendiri mengabulkangugatan Para Penggugat seluruhnya;X. A.
    No. 319 K/TUN/2008Demikian juga dengan pendapat Prof.
    No. 319 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — TRI WIBOWO, S.Mph., VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, DK
105 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 153 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 153 K/TUN/20152.1.3.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/20152.5.3.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/20157.2.yang berlaku;b.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-02-2009 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/TUN/2007
Tanggal 20 Februari 2009 — SUNARDY TEDJA, ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 430 K/TUN/2007
    Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNomor : 430 K / TUN 2007DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :SUNARDY TEDJA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanDirektur Utama PT. Alsama Dipta Lestari, bertempat tinggal diJalan KH.
    No. 430 K /TUN/ 2007Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/KMK.03/2006 tanggal 03 Mei2006 tentang PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAKBEPERGIAN KE LUAR NEGERI ;PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU.Bahwa Penggugat menerima Surat Pencegahan bepergian ke luar negeripada tanggal 20 Mei 2006, sedangkan tanggal penerbitannya adalah tanggal 3Mei 2006, dan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 28 Juli 2006.
    No. 430 K /TUN/ 2007Sari Dua tidak hatihati, apakah sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukanpencegahan terhadap Penggugat ;Dengan demikian Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tidak lebih daribukti kesewenangwenangan. Tergugat serta sama sekali tidak berdasarhukum.
    No. 430 K /TUN/ 2007memvonis seolaholah Pemohon Kasasi mempunyai utang pajak sebesarRp.3.777.483.382 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratusdelapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) ;4.
    No. 430 K /TUN/ 2007Biayabiaya :1.Meteral.......... Rp. 6.000,2.RedakSi.......... Rp. 1.000,3. Administrasi kasasi Rp.489.000.Jumlah : Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,( ASHADI, SH. )NIP. : 220000754 Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 430 K /TUN/ 2007
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/TUN/2010
Tanggal 8 Februari 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, dkk vs AGUS SYOLIHAN,
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 350 K/TUN/2010
    Nomor 350 K/TUN/20107. Bahwa pada tanggal 24 April 2009, Penggugat memenuhi undangan Mediasidari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang jugarencananya dihadiri oleh Tergugat dan Dra. Waty Hansen, namunkenyataannya pada saat Mediasi dilaksanakan ternyata Dra. Waty Hansentidak hadir.
    Nomor 350 K/TUN/20102).Pelaksanaan Pengukuran terhadap tanah Konsolidasi diJalan Mr. Ms. Amin, Tertanggal 23 November 1992 ;5.
    Nomor 350 K/TUN/2010Terbanding/Termohon Kasasi sebagai pemilik tanah di lokasikonsolidasi menolak hasil konsolidasi dan mengacaukanhasil konsolidasi ;4). Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Sdr.
    Nomor 350 K/TUN/2010serta Judex Factie tidak mempertimbangkan kepentingan umum untukpembangunan nasional ;6.
    Nomor 350 K/TUN/2010Hal. 26 dari 25 hal. Put. Nomor 350 K/TUN/2010