Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 02-02-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2016
Tanggal 7 April 2016 — NAHDATUL WATHAN VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. 1. DR. TGKH M. ZAINUL MAJDI, MA., 2. TGH. HUDATULLAH MUHIBBUDDIN ABDUL AZIZ;
191 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2016a. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan MasyarakatIslam Kementerian Agama RI No. Dj.ll.3/BA.05/022/ 2010, tanggal 10Januari 2010;b.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/20162) Yang Kedua, Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang barudibuat Tahun 2014.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2016pendirian baru seharusnya MURNI tidak mengambil/ mengutip Aktayang lama;4.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2016menimbulkan akibat hukum/kerugian terhadap Badan Hukum PerkumpulanNW yang dipimpin oleh HJ.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2016Biayabiaya 1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,003. Administrasi....... Rp 49.000,00Jumlah ............... Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754Halaman 37 dari 37 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA vs. FAN SOLIDARMAN DACHI, DKK
103 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 361 K/TUN/2015
    Putusan Nomor. 361/K/TUN/2015Swasta, Bertempat tinggal di Hilizinono, Desa / Kel.Fanayama, Kab.
    Putusan Nomor. 361/K/TUN/2015berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawaakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;.
    Putusan Nomor. 361/K/TUN/201510.4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu. RI untuk mengawasipelaksanaan putusan ini ;.
    TUN Medan bisa berbeda dalam mengambil keputusan dalamperkara yang sama;17.
    Putusan Nomor. 361/K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — KERIAHEN PINEM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
54 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 330 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 330 K/TUN/201414.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2014Penggugat tersebut adalah tidak beralasan.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2014Barus, seluas + 4.435 m?, Surat Ukur Nomor 511/Telaga Sari/2008 tanggal15 Desember 2008;4.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2014Pasal 1793 KUHPerdata dan jual beli diatur dalam undang undang dalamPasal 1457 KUHPerdata.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 K/TUN/2015
Tanggal 21 April 2015 — PT SRI PERLAK vs KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 101 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 101 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 101 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 101 K/TUN/2015h. Kepala Dinas/Badan/Kantor Instansi Teknis Provinsi terkait, sebagaiAnggota;i. Kepala Dinas/Badan/Kantor Kehutanan Provinsi, sebagai Anggota;j.
    Putusan Nomor 101 K/TUN/20153.3.
    Putusan Nomor 101 K/TUN/2015bersangkutan diajukan selambatlambatnya 2 tahun sebelum berakhirnyajangka waktu;Perpanjangan jangka suatu hak tidak mengakibatkan hak tersebut hapusdan terputus.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114/B/PK/PJK/2010
Tanggal 26 Oktober 2011 — PT ORACLE INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — KOPERASI CITRA USAHA MANDIRI VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 34 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Wilayah, sebagaiSekretaris bukan Anggota;5.
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015C. Gugatan Penggugat Telan Lewat Waktu (Daluarsa);1.
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015Di samping itu.
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2011
Tanggal 9 Mei 2011 — PENJABAT BUPATI KONAWE UTARA, vs PT. DUTA INTI PERKASA MINERAL,
129 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 129 K/TUN/2011
    No. 129 K/TUN/201 1Sulaiman. P. Msi) sebagai Tergugat, dan PT.
    No. 129 K/TUN/2011Kecamatan Molawe seluas 2.000 Ha, berdasarkan PutusanKasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 284 K/TUN/2009tertanggal 16 Desember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar No. 10/B.TUN/2009/PT.TUN.MKStanggal 3 Maret 2009 jo.
    No. 129 K/TUN/2011Selain itu. tuduhan Penggugat bahwa tindakan Tergugatmenerbitkan SK No. 04/2010, SK No. 05/2010 dan SK No.06/2010 tanggal 11 Januari 2010 dianggap tidak patuh padaputusan MA RI No. 284 K/TUN/2009 adalah salah besar.
    No. 129 K/TUN/201116 Desember 2009. Untuk itulah, putusan kasasiMahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2009 tidakdapat dijadikan alasan mendesak, hingga sidang harusdilakukan dengan acara cepat ;3.5.3. Penetapan Eksekusi No. 01/PEN.EKS/IV/2010/PTUN.KDI tanggal 22 Februari 2010 cacat hukum,oleh karena didasarkan pertimbangan suratpermohonan pelaksanaan Eksekusi Putusan KasasiMahkamah Agung RI No. 284 K/TUN/2009 dari KuasaHukum PT.
    No. 129 K/TUN/2011Hal. 56 dari 55 hal. Put. No. 129 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301 K/TUN/2009
Tanggal 6 April 2011 — ASTRID JAYENGSARI, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG, dkk
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 301 K/TUN/2009
    Nomor 301 K/TUN/2009Astya Puri ll Nomor C15, Pisangan, Ciputat, Tangerang15419, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. H. BINTANG UTORO, S.H. ;2. RAWAN SUPRIYADI, S.H. ;3. DARSINI, S.H. ;4. ANUGRAH TRINANTO, SH. ;Keempatnya berkantor di Kantor Hukum Bintang & Partners,Jalan Prof. Joko Sutono, S.H.
    Nomor 301 K/TUN/2009dengan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 079/P.3.HP/96/PAJStanggal 15 Mei 1996 ;Bahwa dari halhal yang telah diuraikan di atas, jelas dan nyata gugatanPenggugat telah lewat waktu (verjaard), sehingga sudah seharusnyaditolak atau tidak diterima ;.
    Nomor 301 K/TUN/2009Utjun Djajanegara kemudian beralih terakhir menjadi atas nama Ika Suryanti,dkk ; Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan nama Sertipikat Hak MilikNomor 83/Desa Teluk, tanggal 18 Mei 1991, Gambar Situasi Nomor287/1991 tanggal 18 Mei 1991, luas 26.125 M? terakhir atas nama lkaSuryanti, dkk. kepada atas nama Ir.
    Nomor 301 K/TUN/2009f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha AngkatanBersenjata RI ;g. Keputusan Panitia Pemilinan, baik di pusat maupun di daerah,mengenai hasil pemilihan umum ;3.
    Nomor 301 K/TUN/2009tid. ttd.Dr. H. Imam Soebechi , S.H., M.H. Marina Sidabutar, S.H., M.H.ttd.Prof. Dr. H. Anmad Sukardja, S.H., M.A.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754Hal. 22 dari 21 hal. Put. Nomor 301 K/TUN/2009Hal. 23 dari 21 hal. Put. Nomor 301 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/TUN/2009
Tanggal 13 Nopember 2009 — PT. BATUBARASELARAS SAPTA, ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
84 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 321 K/TUN/2009
    No. 321 K/TUN/2009ff.gg.hh.jj.berkaitan dengan susunan pemegang saham, Direksi dan KomisarisPerseroan ;3.
    No. 321 K/TUN/2009B.
    No. 321 K/TUN/20093.
    No. 321 K/TUN/2009 NY. IYUL SULINAHNY.
    No. 321 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 30-09-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 437 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — TAN A HUAT HARTONO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DK
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 437 K/TUN/2015
    Rosela IV Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Abun Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Rudi alias Akiong Sebelah barat berbatasan dengan > tanah Budi.Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/2015berdasarkan Surat Pemindahan dan Pengoperan Hak tertanggal20 November 2008 antara Amir sebagai Penjual dan Tan AHuat/Hartono sebagai Pembeli;2.
    00000.......ccceeeeeeeeeeeeeeeeees dst.Bahwa untuk menguji kebenaran dalil Penggugat tersebut diatas, sertasiapa pemilik bidang tanah Aquo, karena di atas bidang tanah aquo telahterbit sertipikat Hak Pakai No.618/Jelambar semula atas nama NyonyaLinda Gunawan (Mie Sian), Gambar Situasi No.1/1/1983 tanggalHalaman 6 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/20153 Januuari 1983 seluas 304 M?
    Bukti Identitas Pemohon;Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/2015e. Pernyataan dari Pemohon bahwa dengan perolehan Hak Milik yangdimohon pendaftarannya itu yang bersangkutan akan mempunyaihak milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima)bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 (limaribu) m2 dengan menggunakan contoh sebagaimana lampiran Ilkeputusan ini;.
    Effendi sejak tahun19822001 berdasarkan bukti P9 dan kemudian dikuasai oleh Amirsejak tahun 20012008 berdasarkan bukti P8 dan selanjutnyadikuasai oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sejak tahun2008 sampai dengan saat ini)Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/2015C.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754 Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
125 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 647 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 647 K/TUN/201510.11,12.13.14.15.DR.
    Putusan Nomor 647 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 647 K/TUN/2015Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
    Putusan Nomor 647 K/TUN/2015e.
    Putusan Nomor 647 K/TUN/2015Halaman 26 dari 25 halaman. Putusan Nomor 647 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-12-2009 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310 K/TUN/2009
Tanggal 2 Desember 2009 — IRWAN ZAERA, SE, MM vs MENTERI PENDIDIKAN REPUBLIK INDONESIA
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 310 K/TUN/2009
    No. 310 K/TUN/2009.6.7.
    No. 310 K/TUN/2009.sebagai staff di bagian keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar SekolahDepartemen Pendidikan Nasional.14.
    No. 310 K/TUN/2009.2003 dan bebas KKN.
    No. 310 K/TUN/2009.II.
    No. 310 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 K/TUN/2011
Tanggal 31 Maret 2011 — PT. PUSPITA ALAM KURNIA (PT. PAK), dkk vs BUPATI BARITO TIMUR,
40 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 80 K/TUN/2011
    No. 80 K/TUN/201 17. MURJANI, S.H. ;8. ARIE LESTARIO, S.H. ;9. BERNARDINUS DONI, S.H. ;10.BAYU ANGGORO, S.H. ;11.DEDY WAHYUDI, S.H. ;12.SYAPRUDIN, S.Kom, S.H.
    No. 80 K/TUN/201 1dan telekomunikasi dan PT. Sari Borneo Yufanda adalah suatuperusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan antara lain :penyelenggaraan proyek jalan ;Bahwa Penggugat dan PT.
    No. 80 K/TUN/201 1Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 setelah dikurangi biayaoperasional disetorkan 30% Netto ke Rekening Kas Daerah ;c. Dalam BAB Ill, Pasal 3 ayat (1), dinyatakan mengenai perincian tarifangkutan melewati jalan dan landing site eks Pertamina ;d.
    No. 80 K/TUN/201 1Barito Timur dan menghentikan sementara sampai batas waktu yangtidak ditentukan dan tidak melakukan aktivitas di Jalan Eks.
    No. 80 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — ABDUL MUTALIB AHMAD, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DKK
88 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 407 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 407 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1. ABDUL MUTALIB AHMAD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sopir,bertempat tinggal di Jalan Purnama Gg.
    Putusan Nomor 407 K/TUN/2014Daerah Kota Pontianak No.11/2006 tanggal 25 November 2006 Hak Milik No.509dirubah menjadi Hak Milik No. 52, Kel Akcaya NIB 00055, Surat Ukur No.55tanggal 8 Agustus 2008, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 19, Surat UkurNomor 01021/Akcaya/2011 tanggal 21 Januari 2011 luas 64.030 M2 yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 26 Januari 2011atas nama PT.
    Putusan Nomor 407 K/TUN/2014menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Kelurahan Akcaya dengan SuratUkur Nomor : 55 tanggal 8 Agustus 2008, NIB.00055;2). Sertipikat Hak Pakai Nomor : 941/Parit Tokaya tanggal 06 September 2010dengan Surat Ukur Nomor : 06001/P.Tokaya tanggal 20 Februari 2006 seluas224.270 M? , NIB.14.01.01.04.06789 tercatat atas nama : Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat berkedudukan di Pontianak;3).
    Putusan Nomor 407 K/TUN/20147 TIIntervensiI7 = Foto Copy Sesuai Dengan Asli KeputusanGubernur Kalimantan Barat Nomor : 554/PA/2010, Tanggal 13 Desember2010, Tentang Penunjukan Penggunaan/ Pemanfaatan Tanah Di Atas HakPengelolaan Nomor 5 Tahun 2010/Parit Tokaya Seluas 64.030 M2 MilikPemerintah Propinsi Kalimantan Barat Kepada PT.
    Putusan Nomor 407 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/TUN/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — PT FROGGY EDUTOGRAPHY vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG II, Dk
174 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 101 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/TUN/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.S., DK vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PALOPO, DKK
149 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 83 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 83 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.S.,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanAkhmad Razak Nomor 11, Kelurahan Binturu, KecamatanWara Selatan, Kota Palopo, pekerjaan Mantan WakilWalikota Palopo;BUDI SADA, S.IP., M.M., kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan KH. M.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2020Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, pekerjaanWalikota Palopo;2. IR. H. RAHMAT MASRI BANDASO, M.SI,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanBanawa Nomor 1, RI/RW. 002/003, KelurahanBinturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo,pekerjaan Wakil Walikota Palopo;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irham Amin, S.H.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/20203. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kota Palopo Nomor 146 /PL.03.7KPT//373/KPUKot/VIII/2018 tentang "Penetapan Pasangan Calon Terpilin Walikota danWakil Walikota Palopo Tahun 2018" tertanggal 12 Agustus 2018tersebut;4.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2020memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar tersebut pada tanggal 13 Agustus 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 13 Agustus
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2020Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Ro 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/TUN/2014
Tanggal 9 September 2014 — ARIK WAHYU PRABANDARI, DK vs. HENDRAWAN SUBIANA
99 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 302 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 302 K/TUN/2014b.
    Putusan Nomor 302 K/TUN/2014(algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration) sebagaimanayang diuraikan oleh W.
    Putusan Nomor 302 K/TUN/2014Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009.
    Putusan Nomor 302 K/TUN/20145.
    Putusan Nomor 302 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 05-11-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 K/TUN/2015
Tanggal 5 Nopember 2015 — MAANG bin SAMBLONG, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 485 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 485 K/TUN/20154. JAKPAR, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Landreformdan Konsolidasi Tanah;5. UPI SURASTI, S.H., jabatan Staf Sub Seksi PerkaraPertanahan;6. LISKIMAN, S.H., jabatan Staf Sub Seksi PerkaraPertanahan;7.
    Putusan Nomor 485 K/TUN/2015Nomor 9/Desa Waru GS.501.a tanggal 12 Juli 1973 seluas 14.990 m?
    Putusan Nomor 485 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 485 K/TUN/2015Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa SertipikatPengganti Hak Milik Nomor 9/Desa Waru tanggal 3 Juli 2012, SuratUkur tanggal 1 Juni 2012 Nomor 66/Waru/2006 dengan luas tanah14.945 m?
    Putusan Nomor 485 K/TUN/2015
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 11-09-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 19/G.TUN/2012/PTUN.Mdo
Tanggal 11 September 2012 — Penggugat: JOHNNY F. MATHEOSZ Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
122 — 73
  • Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara tertanggal 11 Mei 2000 No. 570342Perihal Usul Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.5/Mahakeret Barat (sisa)(fotocopy sesuai aslinya) ;Bukti P.23: Surat Keterangan Nomor 1209/K/MB/XI1.85 tertanggal 28nopember 1985 (fotocopy sesuai aslinya) ;Bukti P.24 : Surat Keterangan Nomor 306/MB/ VII /1996 tertanggal 22Juli 1996 (fotocopy sesuai aslinya) ;Bukti P.25 : Kaidah Hukum Hak Hukum = Atas Tanah PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN
    WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara tertanggal 11 Mei 2000 No.570342 Perihal Usul Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.5/Mahakeret Barat(sisa) (fotocopy sesuai aslinya) ;e BuktiP.23 : Surat Keterangan Nomor 1209/K/MB/XI.85 tertanggal 28nopember 1985 (fotocopy sesuai aslinya) ;e BuktiP.24 : Surat Keterangan Nomor 306/MB/ VII /1996 tertanggal 22 Juli1996 (fotocopy sesuai aslinya) ;e =Bukti P.25 : Kaidah Hukum Hak Hukum = Atas Tanah PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA BARAT, DK VS SUPARDI BUJANG
51 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 168 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 168 K/TUN/2015DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKABARAT, tempat kedudukan di Jalan Balai Kp.
    Putusan Nomor 168 K/TUN/2015umum pemerintahannya.
    Putusan Nomor 168 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 168 K/TUN/2015permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam risalahpemeriksaan tanah.
    Putusan Nomor 168 K/TUN/2015