Ditemukan 31975 data
Urut Berdasarkan
Putus : 02-04-2009 — Upload : 06-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39K/TUN/2009 Tanggal 2 April 2009 — JOHAN GUNADI ; SANTOKO WIBOWO, Dkk ; KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH KOTA BANDUNG ; KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR BANDUNG,
11 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
11 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
39K/TUN/2009
Putus : 11-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 — IDA ALEIDA SAHERTIAN vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM),
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
320 K/TUN/2010
P UT US ANNo. 320 K/TUN/2010DEM!
No. 320K/TUN/2010Malang ;Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 Rektor UnivesitasNegeri Malang menerbitkan Surat Keputusan Rektor (KeputusanTata Usaha Negara) yaitu : Surat Keputusan RektorUniversitas Negeri Malang No: 0315 029/KEP/H32/PS/2009tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin PenghunianRumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 23 Malang atas namaDrs. P.A. Sahertian.
No. 320K/TUN/2010terkait dengan Rumah Negara ;Bahwa selain tidak dapat berlaku surut (retro. aktif),Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 juga tidak dapatmenyebabkan gugurnya, batalnya maupun tidak berlakunya"oroduk hukum" dari seluruh peraturan yang menyangkutPengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan DepartemenPendidikan Nasional sebelum Peraturan Mendiknas No. 76Tahun 2008 berlaku.
No. 320K/TUN/201012Bahwa Tergugat menolak dan tidak perlu= menanggapiterhadap semua dasar gugatan beserta alasanalasannya dalam surat gugatan pada angka 1 sampaidengan angka 11 yang menyangkut mengenai pokok sengketa;untuk itu). mohon dikesampingkan saja ;Bahwa namun demikian, pertamatama mohon perhatian dandimohon akte, ketentuan esensial Tata Usaha Negara sebagaiperaturan dasar dalam sengketa Tata Usaha Negara, sebagaiberikut1.
No. 320K/TUN/2010
Putus : 24-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/TUN/2008 Tanggal 24 Nopember 2009 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, ; J. FRANS APIK OPOK,
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 PK/TUN/2008
Putus : 22-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 K/TUN/2014 Tanggal 22 Mei 2014 — Menteri Agama Republk Indonesia vs Dr. H. MARWAZI, M.Ag
39 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 K/TUN/2014
Putusan Nomor 49 K/TUN/201412.13.14.15.16.Penggugat merasa harkat dan martabatnya telah direndahkan dengandiberhentikan begitu saja tanpa alasan hukum yang sah dari jabatan terhormatsebagai kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Secaramateril, Penggugat juga telah dirugikan karena dengan diberhentikannya darijabatannya Penggugat telah kehilangan pendapatan yang sah seperti gaji,tunjangan jabatan dan berbagai fasilitas yang melekat pada jabatanPenggugat.
Putusan Nomor 49 K/TUN/2014tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku;17.
Putusan Nomor 49 K/TUN/2014DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :B.1/3/02589, tanggal 23 Mei 2012, tentang pemberhentian dengan hormat Dr.H. Marwazi, M.Ag. NIP 19600 206 199203 1003 Pembina TK.
Putusan Nomor 49 K/TUN/2014kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan serta kelancaran pelaksanaantugas (sebagaimana tercantum dalam konsideran membaca SK a quo).Bahwa mutasi dari suatu jabatan struktural ke jabatan fungsional tidakdapat diajukan ke pengadilan, kecuali dari memegang jabatan ketidakmemegang jabatan (pembebasan dari jabatan). Oleh karena itu upayahukum terhadap pemutasian Termohon Kasasi (dari Kepala KantorWilayah Kementerian Agama Prov.
Putusan Nomor 49 K/TUN/2014
Putus : 23-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/TUN/2014 Tanggal 23 September 2014 — ROBERT HADIDJAJA, DKK vs. LURAH KELAPA INDAH
54 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
339 K/TUN/2014
Putusan Nomor 339 K/TUN/201404 RW 02 Kelurahan Kelapa Indah, adalah bersifat konkrit, individualdan final, dengan alasan sebagai berikut:1.
Putusan Nomor 339 K/TUN/2014IV.
Putusan Nomor 339 K/TUN/201412. Warga meminta kepada Ketua RI 04 RW 02 untuk segeramelaksanakan hasil rapat warga dalam waktu 10 hari dan tidak lagimembuat warga resah dengan pengambilan keputusan sepihak;13.
Putusan Nomor 339 K/TUN/2014Hal ini termuat dalam notulen rapat dan disepakati dan di tandatangani olehketua RW dan RIT lainnya.
Putusan Nomor 339 K/TUN/2014
Putus : 02-03-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 P/HUM/2011.- Tanggal 2 Maret 2011 — ASWIN PANJAITAN,dkk vs MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN REPUBLIK INDONESIA,
106 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-12-2012 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 K/TUN/2012 Tanggal 11 Desember 2012 — GUAN NIO vs. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI & BANGUNAN PRATAMA TIGARAKSA, DKK
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
375 K/TUN/2012
No. 375 K/TUN/201214tidak mewakili ahli waris Tan Seng Wie alias Pungut Suryadiyang seluruhnya berjumlah 13 (tiga belas) orang, olehkarena itu Gugatan Penggugat sudah seharusnya tidak dapatditerima ;.
No. 375 K/TUN/201216Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juli 2006No.57/Pen.Eks/2006/PN.Tng. dan Berita Acara Sita Jaminan No. 193BA/Pdt.G/2001/PN.Tng tanggal 10 Oktober 2001, sejak tahun 2001 ;.
No. 375 K/TUN/201220Hak yang melekat padanya adalah Girik No. 1350, namunpada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap tingkatperadilan Penggugat tidak pernah dapat memajukan/menunjukkan keberadaan Girik No: 1350.
No. 375 K/TUN/201230pecah Tahun 1991 maupun setelah dipecahpecah Tahun2001, tenggang waktu sebagaimana ditentukan UndangUndang tersebut telah lampau waktu (da/luwarsa) olehkarenanya gugatan Penggugat harus secara tegasdinyatakan GUGUR karena lampau waktu (daluwarsa) ;f.
No. 375 K/TUN/2012
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 648 K/TUN/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BERAU VS DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KABUPATEN BERAU
128 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
648 K/TUN/2015
PUTUSANNomor 648 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN' BERAU, tempatkedudukan di APT. Pranoto No. 10, Tanjung Redep, Kabupaten Berau,selanjutnya memberi kuasa kepada:1. H. Zulkifli Azhari, SH;2. Muhammad Said, SH, MH;3.
Negara Samarinda pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:1.Majelis Komisioner menyatakan bahwa informasi yang dimintakan olehPemohon pada butir (2.2) merupakan informasi yang terbuka;Menyatakan bahwa seluruh informasi yang dimintakan oleh Pemohonadalah bagian dari informasi publik yang dihasilkan, disimpan dandikuasai oleh Termohon;Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan seluruh dokumenyang dimintakan Pemohon seperti pada butir (2.2) dalam bentuk hardHalaman 1 dari 5 Putusan Nomor 648 K/TUN
Negara Samarinda berpendapatlain, maka mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor20/G/2015/PTUN.SMD Tanggal 27 Agustus 2015, yang amarnya sebagaiberikut:1.2.Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan ;Menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor :0013/RGPSII/VIII/2014, tanggal 12 Mei 2015 yang dimohonkan keberatantersebut;Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 648 K/TUN
Bahwa Pemohon Kasasi membantah dan menolak pertimbangan MajelisHakim Tinggi dikarenakan Majelis Hakim Tinggi tidak memberikanpertimbangan hukum atau tidak mempertimbangkan buktibukti yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi, selain itu atas 2 (dua) kali pemanggilanHalaman 3 dari 5 Putusan Nomor 648 K/TUN/2015oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kepadaTermohon Kasasi yang tidak dihadiri selama proses persidangan tidakmenjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara
PaniteraJUMIAN oo. ccccecceeeeeseeeeeees Rp500.000,00 Panitera Muda Tata UsahaNegaraASHADI,SH Nip. 220000754Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 648 K/TUN/2015
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — ANDRES,SE vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT, DKK
64 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
451 K/TUN/2015
Putusan Nomor451 K/TUN/20152.
Putusan Nomor451 K/TUN/2015e.
Putusan Nomor451 K/TUN/2015a.
Putusan Nomor451 K/TUN/2015b.
Putusan Nomor451 K/TUN/2015
Putus : 25-01-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 K/TUN/2012 Tanggal 25 Januari 2013 — Ny. INDAH SUGIANTO, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG
57 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
435 K/TUN/2012
PUTUSANNomor 435 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :Ny.
,Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 435 K/TUN/2012TUTI HARYANTI, SH. ;EFFENDI, SH. MH. ;URININGSIH ANGGRAENI, SH. ;ATTY NOVYANTI, SH. MKn. ;RUSMIYANTI, SH. ;WIDIYA ASTUTI, SH. ;AY DN un fF W WNKesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa PengacaraNegara pada Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, beralamat di JalanLL. RE.
AnaSyahroni yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 104 K/TUN/2005 tanggal 20 April 2006 Jo.Putusan Pengadilan TInggi Tata Usaha Negara Nomor : 81/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 25 Agustus 2004, Jo.
DesaBobos, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang, SertifikatHak Milik Nomor : 123/Karangmulya atas nama Rosyid yangtelah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RINomor : 103 K/TUN/2005 tanggal 20 April 2005 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 30 Agustus 2004 Jo.
Dolog WilayahVI Subang, diterbitkan pada tanggal 25 Juni 1984, seluas 22.140 M2, GambarHalaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 435 K/TUN/2012Situasi Nomor : 1554/1984, tanggal 28 Juni 1984, yang terletak di DesaKertajaya, Kecamatan Tambakdahan d/h.
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/TUN/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — SISWONO vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, DK
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 PK/TUN/2016
Putusan Nomor 110 PK/TUN/2016Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan MahkamahAgung Nomor 466 K/TUN/2015, tanggal 17 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang TermohonPeninjauan Kembali I, Il dahulu Termohon Kasasi , II/ Terbanding/Tergugat,Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 04, Gambar Situasi No. 411, tanggal
Putusan Nomor 110 PK/TUN/2016Pengadilan sampai perkara ini memperoleh putusan yang mempunyaikekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.
TUN/2015, tanggal 17 November 2015 diberitahukan kepada PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 15 Maret 2016, kemudianHalaman 9 dari 17 halaman.
Putusan Nomor 110 PK/TUN/2016pada halaman 7 angka 3 dan angka 6 dalam Putusan MAHKAMAHAGUNG RI. Reg. No. 466 K / TUN /2015. tertanggal tanggal 17 Nopember2015).Padahal tulisan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASURUAN, artinyaditerbitkan oleh PENGADILAN NEGERI KOTA PASURUAN.
Putusan Nomor 110 PK/TUN/2016
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/TUN/2014 Tanggal 30 Juni 2014 —
42 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 K/TUN/2014
Putus : 07-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385K/TUN/2015 Tanggal 7 September 2015 — NASIRAH,dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE,DK
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
385K/TUN/2015
PUTUSANNomor 385K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.NASIRAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Takkalao, Nomor 93, RT.001/RW.004, Kelurahan BukitIndah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, pekerjaan IbuRumah Tangga;HADIRAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Takkalao, Nomor 93, RT.001/RW.004, Kelurahan BukitIndah, Kecamatan Soreang
Putusan Nomor 385 K/TUN/2015Pertanahan Kota Parepare, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor76, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor95/600. 73.72/III/2014 tanggal 24 Maret 2014:. JUHRIANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Puskesmas, Nomor 17 A, KM.3, RT.002/RW.006,Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare,pekerjaan lbu Rumah Tangga;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. H. Muh. Talal Achmad, S.H.,M.H.:2. SAID, S.H.;3. MUH. FAISAL SILENANG, S.H.,M.H.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2015Edeng), istri Keduanya bernama Imasita, perempuan Imasita mempunyaisaudara kandung lakilaki yang bernama Palewang yang bekerja sebagaiTentara Nasional Indonesia (TNI);. Bahwa pada tahun 1970 La Edeng meninggal dunia dan meninggalkanseorang anak yang bernama Malik Sahabuddin Bin La Edeng, danmeninggalkan 2 (dua) orang istri, istri pertama bernama Naimang, dan istrikeduanya bernama Imasita;.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2015Ontvankelijke Verklaard);2.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2015
Putus : 24-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/TUN/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 — JANTJE BERTJE NUSA, S.Pd., M.Si. vs. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI, DK
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
327 K/TUN/2015
Putusan Nomor 327 K/TUN/201530.31.32.tuduhan atau putusan tersebut benarbenar diakui dan diterima olehterdakwa karena yang dituduhkan dan yang dihukumkan itu benarbenardilakukan oleh Penggugat atau hanya karena berdasarkan pada pendapatsendiri oleh jaksa ataupun oleh hakim itu sendiri.
Putusan Nomor 327 K/TUN/20154. Gugatan Kabur :a. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dinyatakanbahwa suatau gugatan harus didukung oleh alasanalasan maupun dasaryang menjadi dasar tuntutan, artinya suatu tuntutan seseorang harusdidukung oleh alasanalasan maupun dasar yang jelas yang kemuadianalasanalasan maupun dasar tersebut menjadi tuntutan dalampetitumnya;b.
Putusan Nomor 327 K/TUN/2015pengabdian kepada Negara / Pemerintah melalui tugas kerja sebagaiPegawai di Universitas Negeri Manado;. Bahwa Majelis Hakim Banding sebagai Judex Facti tidakmempertimbangkan pengabdian Pemohon Kasasi, dimana dalampengabdian dalam tugas kerja tersebut Pemohon Kasasi telah mengalamiberbagai suka dan duka demi pengabdian kepada Negara/Pemerintah ;.
Putusan Nomor 327 K/TUN/20157. Bahwa pemeriksaan perkara ini sejak Majelis Hakim Tingkat Pertama danMajelis Hakim Judex Facti belum mencerminkan AsasAsas UmumPeradilan yang Baik ;8.
Putusan Nomor 327 K/TUN/2015Halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 327 K/TUN/2015
Putus : 16-03-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 K/TUN/2011 Tanggal 16 Maret 2011 — I WAYAN RIGEG, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG,. ; PT. CITRATAMA SELARAS
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 K/TUN/2011
Putusan Nomor : 62 /K/TUN/201 12.
Asas ini menghendakiagar pejabat TUN dapat bertindak secara professional, teliti dancermat dalam melaksanakan aktivitas administrasi Negarasehingga tidak merugikan masyarakat. Dalam pengambilansebuah keputusan ini sangat terkait dengan keahlian seorangpejabat TUN dalam menganalisa, mencermati berbagai dampakakibat diterbitkannya sebuah keputusan TUN.
Asas ini sangatterkait erat dengan aspek Kecermatan, ketelitian, khususnyaterkait dengan datadata dan fakta yang relevan sebagai bahanpertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan TUN.
Danyang lebih penting lagi adalah apakah sebelum pejabat TUNmengeluarkan Keputusan TUN tersebut, telah dipertimbangkanbahwa keputusan tersebut tidak akan menimbulkan legal conflicteffect (efek sengketa hukum) yang dapat menimbulkan hilangnyakepastian hukum warga masyarakat atau badan hukum tertentu.Tidak diterapbkanya asas Profesionalitas dan kurangnyakecermatan dan ketelitian dari pejabat TUN dalam mengeluarkanKeputusan TUN dapat merusak tatanan kepastian hukum bagimasyarakat.
Putusan Nomor:62 /K/TUN/201 1
Putus : 18-04-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 K/TUN/2016 Tanggal 18 April 2016 — MARHAMAH B. MARTALI, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN, DK
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 K/TUN/2016
;Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 88K/TUN/2016 Sebelah Selatan: Sungai.;5. Bahwa, untuk mendapatkan kembali tanahtanah/atau persilpersilalmarhum P. BUASAN tersebut, pada tanggal 25 Maret 2008.
Dengan demikian terhitung sejak tanggal 15 OktoberHalaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 88K/TUN/20162012 sebenarnya Para Penggugat sudah mengetahui keberadaan SHMNo. 15/Geger tersebut.;.
Buasan;Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 88K/TUN/2016Barat: Sungai;Selatan: Sungai;Nomor 1141 Persil No. 198, kelas S.III, Luas 0.472 da.
,M.H, Hakim AgungHalaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 88K/TUN/2016yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, IsSudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 88K/TUN/2016
Putus : 28-01-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/TUN/2009 Tanggal 28 Januari 2011 — LlONG TET SIN alias A Sin,; 1. KEPALA ; KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS, SURIJADI dh. LlONG TET. T JHONG,
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
263 K/TUN/2009
Nomor 263 K/TUN/2009ASSOCIATES", berkantor di Jalan Dr.
Nomor 263 K/TUN/2009SURNADI dh. LIONG TET TJHONG, dan kemudian didirikan sebuahbangunan ruko dengan ukuran luas bangunan 68 m? sesuai dengan IzinMendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAHTINGKAT Il SAMBAS pada Tahun 1979 ;c.
Nomor 263 K/TUN/2009Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 ;5. Bahwa demi kepentingan Penggugat yang sangat mendesakberdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 jo.
Nomor 263 K/TUN/2009oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 April 2006 diajukan permohonan kasasi secaratertulis pada tanggal 24 April 2008 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi No.
Nomor 263 K/TUN/2009
Putus : 10-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 K/TUN/2015 Tanggal 10 Maret 2015 — MASJID ASY SAFIâÃÂÃÂIAH GUBUG MAMBEN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM,DK
52 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 K/TUN/2015
PUTUSANNomor 53 K/TUN/2015DEM!
Putusan Nomor 53 K/TUN/20153.
Putusan Nomor 53 K/TUN/201510.Tenggara Barat, luas 8.275 m?
Putusan Nomor 53 K/TUN/2015Bahwa oleh karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidakdapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor 479.K/TUN/205 tanggal 22 Januari 2008 dalam pertimbanganHukum halaman 12 dan 13;2.
Putusan Nomor 53 K/TUN/2015Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7September 1994.
Putus : 03-03-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/TUN/2009 Tanggal 3 Maret 2010 — RINI DWI HARJANTI, ; KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
18 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
446 K/TUN/2009
PUTUSANNomor : 446 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :RINI DWI HARJANTI, bertempat tinggal di JalanSindoro No.15, Manahan, Surakarta ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawan :KEPALA BADAN PERTIMBANGANKEPEGAWAIAN (BAPEK), dahulu berkedudukan diJalan Letjen.
No.446 K/TUN/2009Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2009,sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisesuai dengan Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo UndangUndang No.9 Tahun 2004 ;bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan BandingAdministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jo Pasal 51UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo UndangUndang No.9 Tahun2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus
No.446 K/TUN/2009Polisi Pamong Praja Surakarta Provinsi Jawa Tengah ;bahwa Penggugat telah diperiksa oleh Tim Pemeriksasehubungan dengan kejadian sekira bulan Mei 2008 tentangPemalsuan Tandatangan Kepala Kantor dan Bendahara Kantor SatpolSurakarta tidak pernah terjadi jika Penggugat diberitahu alasan yangsesungguhnya kredit tidak disetujui yang sebenarnya adalahPenggugat telah mengajukan kredir di BPD Surakarta sesuai prosedur,tapi oleh Bendahara Gaji dan Kepala Kantor Satpol Pamong PrajaSurakarta
No.446 K/TUN/2009Penggugat, serta kredit tidak cair/tidak terealisasi ;.
No.446 K/TUN/2009BiayaBiaya :1. Meterai.................... Rp. 6.000, Panitera Pengganti :2. RedakSl...................... Rp. 5.000, ttd./3. Administrasi kasasi ............. Rp.489.000, Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.Jumlah Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP.220000754. Hal.11 dari 11 hal. Put. No.446 K/TUN/2009
Putus : 11-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 PK/TUN/2022 Tanggal 11 Agustus 2022 — PAUL JAN J. SEVENS (SEVENS, PAUL JAN J.) vs. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN, DK
79 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 PK/TUN/2022