Ditemukan 51522 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-02-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1712/Pdt.G/2012/PA.Bdw.
Tanggal 14 Februari 2013 —
71
  • UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    KompilasiHukum Islam ; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan orang tua masingmasingbernama SAKSI I, paman Penggugat dan SAKSI TERGUGAT, kakak Tergugat untukmelakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapi upayatersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI PENGGUGAT dan SAKSI PENGGUGAT, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
Register : 25-09-2012 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 06-12-2012
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 388/Pdt.G/2012/PA.Prob
Tanggal 12 Nopember 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
121
  • Karenanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan sebagai berikut:e Bahwa Termohon sudah mengetahui dan mengerti akan maksud dari permohonanPemohon tersebut;e Bahwa, atas permohonan Pemohon pada dasarnya Termohon tidak keberatan namunalasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon, Termohon akan menjawabsecara
    Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalahantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Pemohon cemburu karena hubungan Termohon, anakanak Termohon sangat dekatdengan ayah kandungnya (mantan suami Termohon);Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan
Register : 25-06-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 18-12-2017
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 971/Pdt.G/2013/PA.Bdw.
Tanggal 1 Oktober 2013 —
160
  • UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    RAHMAN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatanPenggugat tersebut bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagidan sudah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil, sekarang antara Penggugat dan Tergugattelah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;o Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat yang telah didukung dengan keterangan para saksitersebut dapat
Register : 26-10-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 970/PID.SUS/2018/PT MDN
Tanggal 5 Desember 2018 — SUMITRO
2413
  • pemeriksaan dalam tingkat banding olehPenasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan caraserta syaratsyarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaanbanding tersebut secara formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatankeberatan yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas cukup beralasan atautidak maka Majelis hakim tingkat banding akan mencermati pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
    denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasehat HukumTerdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 3 Oktober 2018 Nomor595/Pid.Sus//2018/PN Stb, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwaKeberatan keberatan Penasihat hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan olehMajelis hakim tingkat pertama sebelum menjatuhkan putusan ini;Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama yang mendasari
Putus : 25-10-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 25 Oktober 2012 — PT. YOUNG TREE INDUSTRIES vs SURACHMAN PRASETYA
41149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1 Bahwa, Tergugat MENOLAK KERAS seluruh dalilPenggugat dan satupun tidak dibenarkan kecuali secara tegasdiakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalildalilTergugat dibawah ini;2 Bahwa, gugatan Penggugat sudah sepatutnya DITOLAK atausetidaktidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA(Niet Onvankelijke verklaard), oleh karena TIDAKJELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN : Bahwa dasar hukum (Rechtelijke grond) yang mendasari
    pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar I (satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4),sedangkan peristiwa (Feitelijke grond) yang mendasari
Register : 15-05-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 09 -K/ PM.III-15 /AD/ V/ 2013
Tanggal 19 Juni 2013 — Serda Oktovian Cimaria Lukman
8424
  • Oditur Militer sebanyak 3(tiga) kali dengan surat panggilan sebagai berikut :1 Nomor : B/192a/V/2013 tanggal 16 Mei 20132 Nomor : B/196/V/2013 tanggal 23 Mei 20133 Nomor : B/205/V/2013 tanggal 31 Mei 2013Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 744/Syb Nomor : B/267/VI/2013tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama SerdaOktavian Chimaria Lukman NRP 21090186691089 Ba Yonif 744/Syb belumkembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadirdipersidangan.Bahwa dengan mendasari
    Serda OktavianChimaria Lukman NRP 21090186691089, Danru 3 Ton II Kipan B Yonif 744/SYB, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada OdituratMiliter I15 Kupang Nomor : Dak/12/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 telahdidakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan ditempattempat tersebut dibawah ini, yaitu
    Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanamenurut Pasal 87 ayat (1) ke2 yo ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat(1) ke1 KUHPM.Bahwa para saksi yang tidak hadir telah memberikan keterangan dibawahsumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggilsecara sah dan patut sebanyak tiga kali namun tidak hadir di sidang karena adatugas khusus dari satuannya yang tidak dapat ditinggalkan dan tidakmemungkinkan untuk hadir, dengan mendasari
Register : 15-01-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trk
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
Ko Andi Setiawan
Tergugat:
PT Bank Rakyat Indonesia, Cq Kepala Kantor Wilayah BRI Malang, Cq Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Trenggalek
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Keuangan, Cq Direktorat jenderal kekayaan negara, Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Malang
11419
  • Bahwa dasar hukum gugatan (rechtelijke ground) Peristiwa hukumyang mendasari gugatan tidak jelas.Hal 11 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021//PN TrkBahwa esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenaiTindakan Turut Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalildalilPenggugat yang menunjukan adanya unsurunsur perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Turut Tergugat
    Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yangtidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.Dengan demikian sangat jelas peristiwa yang mendasari gugatan tidak jelas(Obscuur libel). Dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalgugatan.
    Bahwa dasar hukum gugatan (rechtelijke ground) Peristiwa hukumyang mendasari gugatan tidak jelas.Bahwa esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenaiTindakan Turut Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalildalilPenggugat yang menunjukan adanya unsurunsur perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Turut Tergugat.
    Obscuur Libel / Gugatan Kabur (tidak jelas);1. 2 Bahwa dasar hukum gugatan (rechtelijike ground) Peristiwahukum yang mendasari gugatan tidak jelas.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah menguraikan secarajelas dan detail mengenai peristiwa yang terjadi (kronologisnya) sertaadanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan TurutTergugat sebagaimana gugatan Penggugat dalam point 16 tentangketerlipbatan dan perbuatan Turut Tergugat, terlepas dari benar atau tidaknyadalildalil yang diuraikan
Register : 03-10-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 26-08-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 0925/Pdt.P/2017/PA.Cbn
Tanggal 2 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
2528
  • yang beralamat , yang selanjutnya disebutPemohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, buktibukti,serta keterangan saksiSaksi;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong Nomor 925/Pdt.P/2017/PA.Cbon mengemukakan halhal sebagaiberikut:Dengan ini para pemohon hendak mengajukan penetapan permohonanahli waris Alm Sukaria bin Saleh adapun halhal dan alasanalasanyang mendasari
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/P/FP/2017/PTUN-JKT
Tanggal 14 Nopember 2017 — YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
190100
  • AHU116.AH.01.07.tahun 2011 Tertanggal 28 Juli 2011 tentangPerubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Siang Boe Berkedudukan Di KotaSemarang;ALASAN PERMOHONAN :Adapun yang mendasari permohonan tersebut diatas adalah sebagai berikut :1.
    Siang Boe,terletak di jalan Gang Tengah Nomor 73 Semarang, telah menjalankankegiatan sosialnya yaitu berupa balai pengobatan sejak tahun 1995 hinggasekarang dengan dilengkapi ijin operasional yang syah nomorYM.00.01.3.21.215BP, tertanggal 11 September 1995, yang dikeluarkanHalaman 6 dari29 halaman Putusan Nomor :15/P/FP/2017/PTUNJKToleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah,sehingga berkepentingan terhadap eksitensi tentang status hukum dariperkumpulan Siang Boe;Bahwa mendasari
    , maka sejak tahun 1937perkumpulan Siang Boe kehilangan status badan hukumnya, yangmengakibatkan penunjukan barang tetap atas tanah eigendoum Verpoundingnomor 2577 dan 2578 atas tanah yang terletak di jalan Gang Tengah nomor73 Semarang menjadi hapus dan selanjutnya berubah menjadi eigendoumverpounding nomor 2723 dan 2724 tercatat atas nama Perkumpulan TiongHwa Hwee Kwan ( sekarang Yayasan Tunas Harum Harapan Kita /Pemohon);Halaman 7 dari29 halaman Putusan Nomor :15/P/FP/2017/PTUNJKTBahwa selain mendasari
    NotarisSuniyanto Putro, SH; Surat jin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, KantorWilayah Propinsi Jawa Tengah nomor : YM.00.01.3.2.1.215BP,tertanggal 11 September 1995; Surat ijin Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Semarang No.11/445/BP/11.4/VV2002 tertanggal 25 Juni 2002;Bahwa batas waktu kewajiban Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan danatau tindakan atas permohonan dari Pemohon tersebut belum diatur dalamperaturan perundangundangan, maka mendasari
Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 876 K/Pdt/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — DAVID M. L. TOBING, S.H., M.Kn vs Dr. H. MARZUKI ALIE, S.E. M.M
300201 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaipertimbangan sendiri didalam memutus perkara ini serta menjadi bagiandari dan telah termasuk dalam putusan ini";Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa tindakan yangdilakukan oleh Termohon Kasasi sebagai wujud pelaksanaan hakmenyampaikan pendapat adalah tepat, namun Judex Facti telahmelakukan kekeliruan dengan menyatakan bahwa dalam melaksanakanhak tersebut Termohon Kasasi bebas dari pertanggungjawaban terlepasdari benar atau tidaknya pendapat tersebut dan/atau benar atau tidaknyafakta yang mendasari
    Sangattidak patut apabila Termohon Kasasi mengucapkan katakatatersebut didasarkan pada pengamatannya sendiri danmengenyampingkan kebenarannya, sedangkan Termohon Kasasimengucapkan pernyataan tersebut di depan dan di tempat orangorang yang berpendidikan atau akademisi serta khalayak umum;Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang sangat nyatadengan mengabaikan benar atau tidaknya pendapat dan/ataukatakata yang disampaikan oleh Termohon Kasasi danmengabaikan fakta yang mendasari dikeluarkannya
    Hal in dapat dibuktikan dengan komentarkomentarmasyarakat yang Termohon Kasasi lampirkan saat pemeriksaan tingkatbanding;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang mengesampingkankebenaran dari pendapat atau fakta yang mendasari pendapat yangdisampaikan Termohon Kasasi serta mengesampingkan benar atautidaknya pendapat Termohon Kasasi telah nyata membuktikan Judex Factitelah melakukan kekeliruan yang nyata.
    Hal ini mengakibatkan jatuhnya kerhormatan, harkat danmartabat Pemohon Kasasi sebagai salah satu lulusan UI;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang mengesampingkankebenaran dari pendapat atau fakta yang mendasari pendapat yangdisampaikan Termohon Kasasi serta mengesampingkan benar atautidaknya pendapat Termohon Kasasi telah nyata membuktikan Judex Factitelah melakukan kekeliruan yang nyata.
Register : 15-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN MALANG Nomor 290/Pid.B/2020/PN Mlg
Tanggal 2 September 2020 — Penuntut Umum:
MAHARANI INDRIANINGTYAS,SH
Terdakwa:
NAFIAN
14016
  • Harjo Sunyoto tanggal 31 Desember 1983
  • 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan riwayat tanah atas nama pemohon Marlikah tanggal 15 Desember 1933 mendasari buku letter C nomor 1031 Persil 80 d.III luas 2360 m2 atas nama Darip P Sunarsih
  • 2 (dua) lembar Peta Blok 010 Kelurahan Temas Kec, Batu, Kota Batu

Tetap terlampir dalam berkas perkara

  • 1 (satu) unit Excavator warna ungu
  • 1 (satu) buah anak kunci Excavator
    SUNARSIH mendasari Petok D No. 1031 Persil80, sehingga sejak saksi LIEM LINAWATI membeli tanah tersebut, tanahdikuasai oleh saksi LIEM LINAWATI.
    Bahwa sesuai dengan buku leter C nomor 1031 Persil 80 Kelas d.IIIdenan luas 2.360 m2 tersebut tercatat atas nama DARIP, sedangkanhingga saksi menerbitkan surat keterangan riwayat tanah yangmenyatakan fisiknya dikuasai oleh Ahli warisnya DARIP dikuasai sejaktahun 2000 hingga sekarang ini mendasari keterangan dari Saksi HERISUSIYO dan mendasari surat pernyataan menguasai fisik tanah yangditandatangani oleh semua ahli waris DARIP, sedangkan di dalam buku Cdesa maupun kerawangan tidak tercatat kalau
    Bahwa hal tersebut diatas dapatterjadi karena saksi Sunarko baru melakukan pengajuan penerbitan SPPTPBB atas obyek pajak mendasari kelengkapan surat tanah yang diterbitkanoleh pihak desa dimana salah satunya yang menjadi pertimbangan suratpernyataan tanah tidak sengketa, penguasaan fisik mendasari alas hakberupa letter C desa nomor 1031 persil 80 D III dengan luas 2.360m2terletak di kel. Temas kec.
    Bahwa mendasari lokasi yang di tunjuk nomor 181.0 sudah terbit SPPTatas nama LIEM LINAWATI, akan tetapi juga diklaim oleh pihaknyaSUNARKO atas wajib pajak DARIP mendasari surat yang di terbitkan olehkelurahan Temas Kec. Batu Kota Batu sehingga dari pihak Dispenda tidakdapat menolak walaupun atas fisiknya sama karena masingmasingmemiliki bukti kKepemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan yangdidaftarkan.
Putus : 19-08-2013 — Upload : 21-04-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 185-K/PM II-08/AU/VIII/2013
Tanggal 19 Agustus 2013 — MINGGUS SETIA PUTRA, PRATU
3425
  • perNO sesuai FBahymelakukanK/PM II0810 (sepuluhberkekuatanBahyPenggelapKUHP atauidangan karena melarikan dint maka terutus Nomor : 42K/PM II08/AU/II/201wa selanjutnya Terdakwa juga telahAU/2012 tanggal 29 Januari 2013 dengbulan, pidana tambahan dipecat dari dhukum tetap.an atau Penipuan, sebagai mana diatu karena TerBah pasal 378 KUHP dan pada persidangakwa karena tidak berada di satuan.a menurut keterangan Oditur MiliteOditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat 1persidangan berikutnya, dengan mendasari
Register : 04-03-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Blk
Tanggal 13 Juli 2020 — Penggugat:
H. ABDUL RAJAB JULA
Tergugat:
ASDAR ANDI BENNU, SP, SE atas nama PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
9443
  • Tidak jelasnya dasar hukum dan dasar fakta dalil gugatanCc.Bahwa surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk) dan tidak jelas dan tegas, karena tidak menguraikan dasarfakta peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan, serta pokok pokokgugatan tidak di sertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (eenduiddelijk en bepaalde conclusie);Hal mana seharusnya penggugat menyatakan dengan jelas dan tegassejak kapan tergugat menguasai tanah objek sengketa aquo, lalukemudian mendirikan
    dalildalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali halhal yang di akuisecara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan tergugat;Bahwa apa yang telah kami kemukakan dalam eksepsi secara mutatis danmutandis di anggap merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yangtak terpisahkan dalam pokok perkara;Bahwa setelah membaca dan memahami serta menganalisa formulasi Suratgugatan yang diajukan oleh penggugat, kami kesulitan untuk memahamidan menganalisa mengenai alasan alasan yang mendasari
    Gugatan Obscuur Libel dengan alasan :Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk), Karena tidak menguraikan dasar fakta peristiwa ataukejadian yang mendasari gugatan, serta pokok pokok gugatan tidak disertal dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duiddelijk enbepaalde conclusie);Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelasdan tegas mengenai batas batas, letak, dan luas tanah objek sengketaaquo yang di kuasai oleh Tergugat;Bahwa dalam posita
Register : 18-12-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PTA SEMARANG Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg
Tanggal 7 Februari 2019 — PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes Semula Tergugat sekarang Pembanding ; MELAWAN TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, semula Penggugat selarang Terbanding ;
12252
  • Mediator kepada Penggugat dengan Tergugatagar perkara harta bersama in casu diselesaikan secara damai ataukekeluargaan namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud PERMANomor 1 Tahun 2016 ;Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan materipokok perkara, Majelis memandang perlu mempertimbangkan apakah gugatanPenggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebuah gugatan atau tidak ;Menimbang, bahwa setelah memeriksa gugatan Penggugat, telahdiuraikan dasar hukum dan fakta kejadian yang mendasari
    Bukti P. 2 adalah bukti yang mendasari diajukannyagugatan harta bersama. Bukti P.3 tidak memiliki kaitan hukum langsung dengangugatan harta bersama, namun lebih berkaitan dengan faktor penyebabperceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebutharus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti bahwa benar adanyaharta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi objek sengketaantara Penggugat dan Tergugat.
    Bukti 1.5 dan 1.6merupakan bukti yang mendasari diajukannya gugatan harta bersama ;Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugatbahwa tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli setelah Penggugat danTergugat melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Majelis menilai bahwaketerangan saksisaksi dari Penggugat tersebut cukup sebagai bukti bahwatanah dengan rumahnya~ atau objek sengketa sebagai harta bersamaPenggugat dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaansetempat
Putus : 09-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1502 K/Pdt/2016
Tanggal 9 Agustus 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KANTOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI ACEH, DK VS Drs. H. M. HASYIM DAUD, M.M., DK
6841 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam Tahun Anggaran 2005 Tergugat telah melakukanpemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 padaPemerintan Kabupaten Aceh Besar dengan mendasari objek pemeriksaannya(obrik) pada bahan, data dan dokumen pengeluaran uang kas daerahKabupaten Aceh Besar yang diberikan oleh Tergugat II dan III:Bahwa dengan mendasari pada bahan, data dan dokumen yangdisampaikan Tergugat II dan Ill tersebut, maka Tergugat telah melakukanpemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
    Hasyim Daud, M.M.) yang merugikan daerah sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan melaporkan hasilnya kepadaTergugat I, yang dibuktikan dengan bukti kode P5;10.Bahwa dengan mendasari pada kesimpulan dan saran dalam RHP dan LHP11.Tergugat tersebut, lalu Tergugat II telan menerbitkan Keputusan Nomor3/77 Tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011, tentang pembebanan gantirugi kepada Penggugat untuk mengganti kerugian kasbon Rp1.000.000.000,00(satu. miliar rupiah) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
    Bahwa demikian juga halnya tindakan Tergugat II membebankan Penggugatwajib membayar kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus jutarupiah) dalam waktu 1 tahun atas Kasbon Pemerintah Kabupaten AcehBesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan mendasari padapernyataan, kesimpulan dan saran yang terdapat dalam RHP dan LHPTergugat adalah juga sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukanoleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dan paradoksal, cacat hukumdan tidak mempunyai akibat hukum
    dengan keputusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti; Dilinat dalam konsideran mengingat dari Keputusan Nomor 377 Tahun2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembebanan Ganti rugi tersebut,dapat disimpulkan tujuan Tergugat Il menerbitkan keputusan itu memanguntuk merusak karakter, nama baik, kedudukan, harkat, martabat, reputasi,kredibilitas serta hak keperdataan (privasi) Penggugat disebabkan salahsatu dasar konsideran diterbitkannya keputusan itu, yaitu pada angka 13Tergugat Il juga mendasari
Register : 11-02-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 16-K/PM.III-16/AD/II/2019
Tanggal 11 Maret 2019 — - Oditur Militer : S. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279 - Terdakwa : Nama lengkap : ROBI ANWAR. Pangkat/NRP : Prada/31150504620196. Jabatan : Tabanjutatra Sikom Kima. Kesatuan : Yonzipur 8/SMG.
6430
  • perkara yang diajukanoleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadirdan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan kepersidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa oleh karena Terdakwa Prada Robi Anwar NRP31150514620196 telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namunsejak semula tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjaminbisa menghadirkan Terdakwa Prada Robi Anwar NRP31150514620196 ke persidangan Pengadilan Militer IIIl16Makassar oleh karena itu dengan mendasari
Register : 13-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 134/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penggugat I : SOFLI Diwakili Oleh : HASWANDI, SH
Terbanding/Tergugat II : Notaris HUSNA MISBAH, SH
Terbanding/Tergugat V : BPN Kota Bukittinggi
Terbanding/Tergugat III : Hj. MIMI MURNI
Terbanding/Tergugat I : BRI CABANG BUKITTINGGI
Terbanding/Tergugat VI : KPKNL KOTA BUKITTINGGI
Terbanding/Tergugat IV : H. DODI ALFAYETH
Turut Terbanding/Penggugat II : FATMI
Turut Terbanding/Penggugat V : EVA ISMAIL
Turut Terbanding/Penggugat III : TRI PUTRA KATAMSO
Turut Terbanding/Penggugat IV : KOSTREDI
5228
  • Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pelawan mengajukangugatan perlawanan bertanggal 17 Desember 2018, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang diterima pada tanggal20 Desember 2018, yang kemudian diberi nomor register perkara29/Pdt.Plw/2018/PN Bkt, dengan dalildalil gugatan perlawanan, sebagaiberikut:Latar Belakang dan Fakta Yang Mendasari Perlawanan:.
    Pelawan untukitu, dikarenakan yang dapat memohonkan untuk penjadwalan tersebuthanya pihak Debitur dan kreditur.Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 134/PDT/2019/PT PDG4.Bahwan perlu diketahui juga bahwa pinjaman Terlawan 3 dan Terlawan4 kepada Terlawan 1 saat ini berda dalam kolektibilas MACET, danterhadapsalah satu agunan pinjaman tersebut telah dilakukan lelang.Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan tersebut TerlawanIll mengajukan eksepsi sebagai berikut:1.00Mengenai latar belakang dan fakta yang mendasari
    salinan akta perjanjian tersebut.Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukan tersebut diatas,dengan ini terlawan 3 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini secara seksama karna kami sebagai rakyat yang awamterhadap hukum.Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor4/Pdt.Eks/2018/PN.BKT berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut,Terlawan IV mengajukan eksepsi sebagai berikut:Mengenai latar belakang dan fakta yang mendasari
    Bahwa, Para Pembanding menyatakan menolak putusanMajelis Hakim tersebut berikut segala pertimbangan hukumyang mendasari putusan a quo perkara. Menurut ParaPembanding, Majelis Hakim secara umum salahmempertimbangkan dalam memutus perkara a quo dansekaligus tidak cukup mempertimbangkan segala sesuatu faktahukum dan hukum itu sendiri dalam memberikan putusannya..
    Bahwa, secara khusus yang mendasari Para Pembandingmengajukan atau menyatakan banding atas perkara yakniadalah dalam hal mempertimbangan tidak dengan secukupnya.Kurang cukup mempertimbangkan keseluruhan fakta dan faktahukum yang ada selama persidangan berlangsung.. Bahwa, Majelis Hakim tersebut juga sama sekali tidakmempertimbangkan Bukti Surat dan Keterangan Para Saksi dipersidangan.
Putus : 19-07-2017 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/PDT/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — H. MUHAMMAD YUSUF ISMAIL VS Hj. RODIYAH, DKK
8253 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan aquo pada pokoknya; adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan olehPara Termohon Kasasi karena tidak bersedia menyerahkan danmeninggalkan objek sengketa secara sukarela dan tetap bertahan di objeksengketa tanpa alasan yang jelas, sedangkan perbuatan hukum jual belidan segala hal yang mendasari peralihan hak atas objek sengketa secarahukum sudah selesai dan sesuai dengan ketentuan hukum.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan JudexFacti (Pengadilan Tinggi) harus dibatalkan
    Nomor 501 K/Pdt/2017dengan Para Termohon Kasasi adalah hubungan hukum jual beli yangdidasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akta Nomor 103 tanggal 29Januari 2014 (BUKTIP1) yang dalam Putusan Pengadilan Negeri SidoarjoNomor 159/Pdt.G/2015/PN.Sda, tanggal 19 Januari 2016 dinyatakan sah danmengikat.Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertamamenyatakan batal demi hukum Surat Kuasa Menjual Akta Nomor 104 tanggal 29Januari 2014 yang mendasari pengalihan objek sengketa
    perlu untuk mengajukan Bandingtanggal 1 Februari 2016 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salahmenerapkan hukum mengenai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagaimana telahdiuraikan dalam Memori Banding tanggal 15 Februari 2015 dan karenanyaPemohon Kasasi mohon kiranya memori banding tersebut dijadikan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini.Bahwa Pemohon Kasasi akan menguraikan kembali alasan memori bandingyang mendasari
Register : 10-01-2011 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 7/G.TUN/2011/PTUN.JPR
Tanggal 20 April 2011 — Drs. CELCIUS MESET; Drs. H. PURNOMO; VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI,
8936
  • 25 Januari 2011tentang Penetapan Hari Sidang; Telah memeriksa surat surat yang bersangkutan denganperkara ini dan mendengarkan keterangan para pihakdipersidangan; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 10 Januari 2011 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 10Januari 2011 dalam Register Perkara No.07/G.TUN/2011/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 25Januari 2011, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut:Adapun hal hal yang mendasari
Register : 03-07-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 03-07-2015
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1029/Pdt.G/2013/PA.Bdw.
Tanggal 18 Februari 2014 —
111
  • Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :hal als ale p ra. x2w Leoll>Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;4d VMbLII UI JI J Yel pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari