Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — PT. HANSOLL INDO vs. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), DKK
119 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 398 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 398 K/TUN/20141.15,1.16.1.17,1.18.1.19.a.
    Putusan Nomor 398 K/TUN/20147.
    Putusan Nomor 398 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 398 K/TUN/2014a.
    Putusan Nomor 398 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — M. MININ BIN SAHI BIN UMUN BIN SINAN, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI yang dahulu KEPALA KANTOR AGRARIA KABUPATEN BEKASI
95 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 361 K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 361 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:M. MININ BIN SAHI BIN UMUN BIN SINAN, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Pedurenan, RT004 RW 005, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, KotaBekasi, selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Sulasmo Sakuri, S.H., M.H.2.
    , atas namaHalaman 10 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016Saeful Anwar, yang berlokasi menurut Sertipikat di Desa Duren jaya,Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;2.
    Minin Bin Sahi Bin Umum Bin Sinan sebagaiPenggugat Intervensi dalam Perkara ini, terlihat dengan jelas bahwaHalaman 12 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016gugatan yang diajukan adalah gugatan mengenai kepemilikan yang manaPenggugat Asal Mawan, dkk dan Penggugat Intervensi M.
    Menghukum Penggugat/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalamdua tingkat peradilan yang untukHalaman 15 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/TUN/2015
Tanggal 23 April 2015 — SUHATI BIN JALI, DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, DK
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 116 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 116 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1. SUHATI BIN JALI, kKewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Kampung Caplek RT.03 RW.01 Desa Karang SinomKecamatan Tirta Mulya Kabupaten Karawang, pekerjaan IbuRumah Tangga;2.
    Putusan Nomor 116 K/TUN/2015Terhutang (SPPT) Pajak bumi dan Bangunan tertanggal 22 Maret tahun2013 dengan luas 1.889 Ha (18.890 m?)
    Putusan Nomor 116 K/TUN/201512.5.12.6.12.7;Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/Cikampek Timur GambarSituasi Nomor 2570 tertanggal 23 Desember 1991 luas 1.870 m?,atas nama Naamlooze Vennootschap Maatschppij Tot ExploitatieVan Vastigheden Thoeng Jin berkedudukan di Jatinegara.
    Putusan Nomor 116 K/TUN/2015Undang 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;16.
    Putusan Nomor 116 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — SRI SUPARTINI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
58 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 330 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2015Nomor 1349, terletak pada Persil 6 D IV, luas + 25.700 m?
    Putusan Nomor 330 K/TUN/20158.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/20155.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2015dasar terbitnya objek sengketa baru ditanda tangani oleh RM. Soekirnopada tahun 1983 yang nota bene sudah tidak menjabat lagi selakuCamat/PPAT Ciputat (vide: Bukti P8);13.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 PK/TUN/2014
Tanggal 19 Maret 2015 — MOH. ZEIN MUSTAFA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, DKK
93 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 141 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 141 PK/TUN/20143.
    Putusan Nomor 141 PK/TUN/2014suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang harus membayar pajakatas tanah dimaksud.
    Putusan Nomor 141 PK/TUN/2014f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;2.
    Putusan Nomor 141 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 K/TUN/2014
Tanggal 19 Juni 2014 — ASMADI Bin KASIM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, DK
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 169 K/TUN/2014
    tersebut adalah memenuhi kwalifikasi sebagai objeksengketa TUN ;ll.
    Putusan Nomor 169 K/TUN/2014tanah dengan empat bagian dalam satu hamparan dengan luaskeselurunan 19.863,5 m? (sembilan belas ribu delapan ratus enampuluh tiga meter koma lima) dari sdr.
    Putusan Nomor 169 K/TUN/2014Perumahan Nasuional (PERUM PERUMNAS), tertanggal 27 Desember1994 GS No : 4734/1994, Tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisaluas 1.012.076 M?
    Putusan Nomor 169 K/TUN/2014Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidak tidaknyagugatan penggugat dinyatakan tidak diterima.3.
    Putusan Nomor 169 K/TUN/2014NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — ANI HARYANI BINTI M. AINI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PRABUMULIH
45 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 135 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 135 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:ANI HARYANI BINTI M. AINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanlou Rumah Tangga, tempat tinggal Jl.
    Putusan Nomor 135 K/TUN/2014c. Point 1 didapati keterangan bahwa SHM Penggugat telah dialihkan/peralihan hak menjadi atas nama Drs.
    Putusan Nomor 135 K/TUN/2014Bahwa dalam proses pembuatan Pengalihan Sertifikat Nomor 575 atas namaAni Heryani binti M Aini ke Drs.
    Putusan Nomor 135 K/TUN/2014Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan JudexFacti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objeksengketa, karena Penggugat sudah mengalihkan haknya melalui jual belikepada Drs.
    Putusan Nomor 135 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 21-04-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 45 P/HUM/2010.-
Tanggal 21 April 2011 — I WAYAN SUKAJA, S.sos, vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-05-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203/B/PK/PJK/2008.-
Tanggal 24 Mei 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs CV. VENDIMI PUTRA INTERNASIONAL,
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — Drh. HERBONO vs. GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 324 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 324 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Drh.
    Putusan Nomor 324 K/TUN/2014Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, PemerintahProvinsi Jawa Timur;7 HARYO BIMO BRAMANTYO, S.H., M.Kn.
    Putusan Nomor 324 K/TUN/2014Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Bab VPemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana, (poin 2 ayat (b))Tindak Pidana yang diancam pidana 4 tahun atau diamcam pidana yang lebihberat adalah tindak pidana kejahatan yang berat.
    Putusan Nomor 324 K/TUN/2014123/G/2013/PTSbadalahKeputusaTergugattan&&alJun2013mo880/1352/212.Tahu2013tentanPemberhentianTidakDenganHormatSebagaiPegawaNegeriSipil(atHalaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 324 K/TUN/2014asnamaPenggugatBahwTergugatmenolakdan/atamenyangkalsemudalildalilyangdikemukakaolePenggugatdalamsuratgugatanDYtangsal15Juli2013yangdiajukanHalaman 11 dari 23 halaman.
    Putusan Nomor 324 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/TUN/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — RAMBU KATRINA ANANGGIA vs. KEPALA SMAN 2 WAINGAPU
77 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 114 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 114 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:RAMBU KATRINA ANANGGIA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanlbu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl.
    Putusan Nomor 114 K/TUN/2014Il.1.DASAR GUGATANBahwa sehubungan dengan perkara ini Penggugat mengetahui adanyaSurat Keputusan Kepala SMAN 2 Waingapu No. : 422/42/SMA.2/1I/2013pada tanggal 23 Februari 2013 yang diantar langsung ke rumahPenggugat.
    Putusan Nomor 114 K/TUN/201410.11.12.13.14.Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 pihak SMAN 2 Waingapu memintadilengkapi surat keterangan Dokter. Hal ini disampaikan lisan oleh pihakSMAN 2 Waingapu lewat siswi kelas XII IPA Il an.
    Putusan Nomor 114 K/TUN/201420.21.22;23.24.c.
    Putusan Nomor 114 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-02-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2010
Tanggal 23 Februari 2011 —
33 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 295 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 295 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :Ir. H. HAMULIAN, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAnggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, bertempat tinggal di JalanDiponegoro, RT. 01/RW. 02, Pasir Pangaraian, Kabupaten RokanHulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. WENDY BACHTIAR, S.H. ;2. ACHMAD ZAHRI T., S.H.
    No. 295 K/TUN/201013.14.15.Saudara H.
    No. 295 K/TUN/2010"Dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu, peresmianpemberhentiannya terhitung sejak anggota pengganti antar waktumengucapkan Sumpah/Janji. Anggota pengganti antar waktu menyelesaikanmasa jabatan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang digantikan" ;.
    No. 295 K/TUN/2010Pemohon Kasasi menerima surat dari Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 970/DPPKA/VV/2009/203 tanggal 5 Juni 2009, perihal pengembalian gaji dantunjangan serta penerimaan lainnya atas nama H.
    No. 295 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-10-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/TUN/2014
Tanggal 2 Oktober 2014 — PT. ENERGI BARA UTAMA VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK
104 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 67 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/20149.
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/201413.14.
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/20141.
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/2014tahun tersebut.
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 27-03-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496 K/TUN/2013
Tanggal 27 Maret 2013 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs HARRY INDRIATI, ST
74 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 496 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 496 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan diGedung Perinis Kemerdekaan, JI. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. ANIE RATNA SANTOSA, SH., Msi, Asisten Sekretaris BadanPertimbangan Kepegawaian, beralamat di Gedung PerinisKemerdekaan, JI.
    Sesuai Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan KoordinasiKeamanan Laut RI Nomor: SKEP012/KALAKHAR/BAKORKAMLA/I/2010tanggal 25 Januari 2010 Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipildi lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut RI terhitung mulai tanggal(TMT) 1 Februari 2010, Golongan Illa, dengan tugas jabatan sebagaiHalaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013Pengendali Alat Komunikasi/Satelit pada Badan Koordinasi Keamanan LautRl;Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan
    dapat ditanggapi bahwa Penggugat tidakpernah menerima Skep yang dimaksud sehingga tidak dapat mengajukankeberatan administratif sebagaimana mestinya;Butir e (1) sub bagian MENIMBANG, dimana disebutkan mengenai absensiterbukti tidak masuk kerja tanopa keterangan / alasan yang sah selama 73hari kerja, dapat ditanggapi bahwa sebagaimana Penggugat telah uraikanpada angka 3 tersebut diatas bahwa adanya rekayasa terhadap Penggugatdengan bukti sebagai berikut;Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN
    Telah diklarifikasi, KasubbagKepegawaian Sutarso, SH, atasan langsung dari PNS HarryHalaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013(xiii)(xiv)Indriati, mengetahui bahwa PNS Harry Indriati, ST, memang telahmengikuti Diksar Angkatan Tahun 2010 dan telah memilikisertifikat sehingga perlu pertimbangan pimpinan untuk perlunyamengulang kembali Diksar tersebut.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. 220.000.754 Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-09-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/TUN/2013
Tanggal 23 September 2013 — Budi Darmawan Wibowo vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH, dkk
65 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 325 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 325 K/TUN/2013Selain itu berdasarkan Pasal 105,124,140 KUHPerdata pengurusan hartabersama (gonogini) seharusnya dilakukan oleh suami (SUKENDI RUSLI)sebagai Kepala Persatuan SuamiIsteri.
    Putusan Nomor 325 K/TUN/2013Penggugat tidak diterima. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang No. 63/G/2008/PTUN.SMG Tanggal 23 Juli 2012 telahmempunyai kekuatan hukum tetap.
    Putusan Nomor 325 K/TUN/20137.2.kewenangan membuat Surat Keputusan Perubahan Data Pendaftaran Tanah(Peralihan Hak) ;Surat Keputusan yang diterbitkan Kakanwil BPN Prov.
    Putusan Nomor 325 K/TUN/201310.11.Dalam Konsideran Keputusan ( Membaca ) yang mengajukan permohonanpembatalan adalah :9.1. Ny. Sukris Hadi Harjono al. Ngadirah dkk 5 orang tanggal 29Nopember 2000, yaitu orangorang yang sama sekali tidak memilikihubungan hukum dengan tanah dimaksud ;9.2.
    Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan Tergugat merupakan bentuk peralihan hak (sertipikat tetap/tidak dimatikan) walaupun secara fisik berupa surat keputusan TUN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA VS PT. YEKAPE SURABAYA
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 91 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015IMB/UPTSAT/2013;5.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015Surabaya; Medayu Indah Regency VI/1 (alamat lama Taman Rivera Regency K8)Surabaya;3.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang;f.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturanperundangundangan; dang.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 K/TUN/2010
Tanggal 10 Nopember 2010 — Dra. ATIFA HASYIM, vs KEPALA KANTOR WlLAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA, dkk
29 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 209 K/TUN/2010
    Nomor 209 K/TUN/2010Surat Keputusan No.
    Nomor 209 K/TUN/20101:Bahwa Kepala Madrasah adalah merupakan tugas tambahan bagiseorang guru PNS dan bukan sebagai Jabatan struktural ataupunfungsional.
    Nomor 209 K/TUN/2010tersebut tidak pernah sampai kepada Pemohon Kasasi, dan tidak diketahuisiapa yang membawanya dan mengapa tidak sampai ;5.
    Nomor 209 K/TUN/2010masa tugas kedua sesuai dengan Pasal Pasal 5 ayat (2).
    Nomor 209 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — H. IRVAN KHAIRUL ANANDA, S.E., M.Si. vs.GUBERNUR SUMATERA BARAT
108 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 397 K/TUN/2017
    PUTUSANNomor 397 K/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:H.
    Putusan Nomor 397 K/TUN/2017Pembuktian (BuktiBukti) Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi;1.
    Putusan Nomor 397 K/TUN/2017Selain itu Judex Facti Tingkat Banding telah melanggar azas hukum yangsangat mendasar yaitu Azas Presumption of Innocent atau Azas PradugaTak Bersalah.
    Putusan Nomor 397 K/TUN/2017Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yaitu mentaati segalaketentuan peraturan perundangundangan dapat dijatuhi hukuman disiplinringan sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 4 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010.
    Putusan Nomor 397 K/TUN/2017Panitera Pengganti,Ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.Biayabiaya :1.Meterai........... Rp 6.000,002.RedakSi.......... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah : Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraH. Ashadi, SH.NIP. : 19540827 198303 1 002Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/TUN/2014
Tanggal 27 Februari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK vs. TAN WIE AN
96 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 107 PK/TUN/2014
    Putusan Mahkamah Agung RI tanggalHalaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 107 PK/TUN/20148 Agustus 2002 No. 2122 K/Pdt/2001 jo.
    Citra Agung Prima;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 107 PK/TUN/20141.
    ;B Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/TUN/2013 tanggal 27 Pebruari2014 terdapat kekeliruan dan kekilafan yang nyata dimana Putusan MahkamahAgung RI hanya meneruskan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan, padahal Putusan Putusan tersebut tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.C Bahwa seharusnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 38 K/TUN/2013tanggal 27 Pebruari 2014 haruslah bersifat produktif dalam memeriksa perkara aquo dan bukan
    Putusan Mahkamah Agung RI No. 136 K/TUN/2013 tanggal2 Mei 2013 Pasal 7 pada pokoknya menyebutkan : Pihak kedua dengan ini menyatakan mencabut segala gugatan terhadap SertipikatHak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia seluas kurang lebih 9.123 M2 yangterletak di Jalan Alumunium Raya sudut Jalan Perbatasan, Kelurahan TanjungMulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atas nama Perseroan Terbatas PT.
    bahwa tanah seluas kurang lebih 9.123 M2 tersebutHalaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 107 PK/TUN/2014adalah milik Perseroan Terbatas PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K/TUN/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — MUADDIN Als. MUAD Bin Alm. H. ABDUL AZIZ vs. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
54 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 448 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 448 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MUADDIN Als. MUAD Bin Alm. H. ABDUL AZIZ,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan MIS MiftahulUlum RT. 001, RW. 001 Ds.
    Putusan Nomor. 448K/TUN/2014gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin,masih aktif.Bahwa Pada tanggal 18 Juli 2013 penggugat menerima SURATKEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJAR Nomor175/80/SETDPRD/2013 Perihal : PEMBERHENTIAN HAKHAK ANGGOTADPRD KABUPATEN BANJAR,AN : MUADDIN.
    Putusan Nomor. 448K/TUN/20145.
    Putusan Nomor. 448K/TUN/2014Partai Politik sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
    Putusan Nomor. 448K/TUN/2014Biayabiaya : Panitera Pengganti : 1. Meteral............ Rp 6.000,00 ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum2. Redaksi .................. Rp 5.000,00Bs AGMINISUASH ss cick ves cis Rp489.000,00Jumlah ............ Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor. 448K/TUN/2014