Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 437 K/TUN/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — BENNY DANIEL AGUSTINUS LOKOLLO, DKK vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI MALUKU, DK
53 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 437 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 437 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:I.Il.IIL.IV.VI.VIL.Vill.BENNY DANIEL AGUSTINUS LOKOLLO, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Passo, Jalan Laksdya.Leo Wattimena, (belakang Ina Kaka) RT. 031 / RW. 07, KecamatanBaguala, Kota Ambon;WELLEM JOHANIS LOKOLLO, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal
    Putusan Nomor 437 K/TUN/2014IX. MARTHEN STEVANUS MUSKITA, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Passo, Jalan Laksdya. LeoWattimena, RT. 26 / RW. 06, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;HAROLD MARYO HENDRIK MUSKITA, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Listrik Negara(tanah bekas Hotel Anggrek) RT. 01/RW. 01, Kelurahan Batu Gajah,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;Selanjutnya masingmasing memberi kuasa kepada: 1. Margaretha de Queljoe,SH.,dan 2.
    Putusan Nomor 437 K/TUN/20143 Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di atas olehTergugat adalah jelas telah memenuhi ketentuan Pasal angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitubersifat Konkrit, Individual dan Final yang dapat menimbulkan akibat hukum;4 Bahwa kalau dihitung sejak diketahuinya obyek sengketa, sampai dengandidaftarkannya gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Tata
    Putusan Nomor 437 K/TUN/2014MARTHEN STEVANUS MUSKITA, X.
    Putusan Nomor 437 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 PK/TUN/2008
Tanggal 27 Oktober 2009 — Ir. M. ANDI MUHAMMAD SAID, ; DIREKSI PT. PUPUK SRIWIDJAJA,
60 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 102 PK/TUN/2008
    Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id danbukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.PU TU SANNomor: 102 PK/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAH KAMAH AGUNGMemeriksa permohonan Peninjauankembali telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :Ir. M. ANDI MUHAMMAD SAID, Warga Negara Indonesia,beralamat di Jalan H.
    No. 102PK/TUN/2008BAKHTANIZAR RANGKUTI, SH, keenamnya Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum padakantor HANDRA DARWIN & REKAN, beralamat di DwimaPlaza , Lantai 4, room 407, Jalan Jend.
    No. 102PK/TUN/2008(satu) orang yang memangku jabatan sebagai Direktur sesuai denganbidang tugasnya masingmasing. Oleh karena gugatan ditujukankepada Direksi, maka semakin tidak jelas (kabur) Direktur yang manayang hendak digugat (yang menjadi subyek gugatan). Berdasarkanalasan tersebut, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepadaDireksi PT.
    No. 102PK/TUN/2008tetap adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. M.
    No. 102PK/TUN/2008Penggugat telan melakukan Kesalahan Berat dan biladicermati pembuktian dipersidangan, tidak memenuhisubstansi amanat Pasal 158 ayat (2) Undangundang Nomor13.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — TJIPTO SETIADIHARDJA (dh. THIO HAN HIEN) vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
77 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 414 K/TUN/2015
    Sigmaeltra Propertindo, berkedudukan di Jakartatelah diterbitkan pada tanggal 25 Juli 1998, maka gugatan yang diajukanHalaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015oleh Penggugat telah melebihi batas waktu yang ditentukan atau telahdaluwarsa / lewat waktu.
    Sigmaeltra Propertindo, berkedudukan di Jakarta, sejakadanya surat dari kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat yaitu sejakHalaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015tanggal 15 Januari 2014.
    ;Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015Bahwa gugatan Penggugat tidak secara rinci menyebutkan prosedur manadalam proses penerbitan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak GunaBangunan No. 14/ Kadumangu, tanggal 25 Juli 1998, Surat Ukur No.15/Kadumangu, tanggal 18 Juli 1998, luas 13.764 M2 (tiga belas ribu tujuhratus enam puluh empat meter persegi), atas nama PT.
    UndangUndangHalaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015Nomor : 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor : 2Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. ;Dengan demikian jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalamperkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, harus ditolakatau setidaktidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet onvantkelijkverklaard).
    Imam Soebechi, S.H., M.H.Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015Biayabiaya Panitera Pengganti,1. Meterai .................. Rp. 6.000,00 Ttd./2. Redaksi ................... Rp. 5.000,00 Sumartanto, S.H., M.H.3. Administrasi Kasasi ... Ro489.000,00Jumlah ......................Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP.: 220000754Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — PT. INDO CHINA YUKHUANG VS BUPATI PENAJAM PASER UTARA, DK
98 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 340 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 340 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:nan FF WwW WNPT.
    Putusan Nomor 340 K/TUN/20145 NEHEMIA TOTAS PANGGABEAN, S.H.;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantordi Jl.
    Putusan Nomor 340 K/TUN/201417. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUPEksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangandihentikan.
    Putusan Nomor 340 K/TUN/2014maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT.
    Putusan Nomor 340 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360 K/TUN/KI/2022
Tanggal 4 Juli 2022 — TREESWATY LANNY SUSATYA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR,
49 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 360 K/TUN/KI/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404 K/TUN/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — WAHYUDI SLAMET, DKK vs. LURAH KEDUNGDORO KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA, DK
75 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 404 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 404 K/TUN/201510.11.12.13.14.Bahwa, Tergugat selaku Lurah Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, KotaSurabaya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 PeraturanPemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang berbunyisebagai berikut;Pasal 15.
    Putusan Nomor 404 K/TUN/2015karenanya dalil keberatan Memori Kasasi a quo patut menurut hukumdikabulkan;Bahwa, Para Pemohon Kasasi juga sangat tidak sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara (TUN) Surabaya dalam putusannya pada halaman 19 paragraf 3sampai dengan halaman 20 paragraf 1, yang berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukanTergugat/Pembanding sebelum Penggugat/Terbanding mengajukanpermohonan untuk mendapat
    Usaha Negara (TUN)Surabaya untuk membenarkan tindakan Tergugat/Pembanding karenadalam hukum administrasi untuk segala sesuatu harus dibuktikansecara tertulis dengan kelengkapan administrasinya pula, dengandemikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan TinggiTata Usaha Negara (TUN) Surabaya dalam putusannya di atas adalahsangat tidak tepat dan tidak benar, sehingga oleh karenanya sudahsepatutnya menurut hukum dalil keberatan Memori Kasasi a quo harusdikabulkan;7.
    Putusan Nomor 404 K/TUN/20159.
    Putusan Nomor 404 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337 K/TUN/2014
Tanggal 23 September 2014 — NUNUNG NURHAYATI VS GUBERNUR BANK INDONESIA, DK
52 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 337 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 337 K/TUN/2014710Bahwa dengan adanya temuan indikasi praktekpraktek yang melanggar prinsipkehatihatian di bidang perbankan di PD. BPR Sumber, hal itu dijadikan dasaroleh Tergugat I untuk melakukan penilaian dalam proses Penilaian Kemampuandan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Penggugat selaku Direktur UtamaPD. BPR Sumber.
    Putusan Nomor 337 K/TUN/20141 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Bank IndonesiaNomor 14/28/Kep.GBI/DpG/2012/Rahasia, tentang Hasil Penilaian Kemampuandan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. Nunung Nurhayati Selaku DirekturUtama PD.
    Putusan Nomor 337 K/TUN/2014Bahwa terhadap gugatan ini seharusnya, dilakukan pemisahan gugatan atas masingmasing objek gugatan, karena secara substansi kedua objek gugatan tersebutberbeda. Bahwa gugatan terhadap Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor14/28/KEP.GBI/DpG/2012/RAHASIA, tanggal 27 April 2012 tentang HasilPenilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. NunungNurhayati selaku Direktur Utama PD.
    Putusan Nomor 337 K/TUN/2014Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
    Putusan Nomor 337 K/TUN/2014dilakukan perbaikan surat kuasa, dimana selanjutnya Kuasa Penggugat telah pulamempersiapkan perbaikan Surat Kuasa Khusus untuk itu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/TUN/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG ,DK vs. HENDRA SUTANTO TAN, DKK
61 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 264 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 264 K/TUN/2017 Selatan : Tanah Kosong, sorong;. Penggugat IX berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanahgarapan tanggal 23 Januari 2015 seluas + 180 m?
    Putusan Nomor 264 K/TUN/2017. Penggugat XIll berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanahgarapan 23 April 2015 seluas + 10.000 m?
    Putusan Nomor 264 K/TUN/2017b.
    Putusan Nomor 264 K/TUN/20175.
    Putusan Nomor 264 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 K/TUN/2013
Tanggal 24 September 2013 — RAIS ABIN VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
87 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 307 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 307 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :RAIS ABIN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua Umum DewanPimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, alamat di Gedung VeteranRepublik Indonesia Graha Purna Yudha Lantai XI, Jalan Jenderal SudirmanKaveling 50 Jakarta 12930, selanjutnya memberi kuasa kepada :1.
    Putusan Nomor 307 K/TUN/2013.10.11.12.13.Drs. Suparno, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub Direktorat PendaftaranFidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum ;Agus Riyanto, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub Direktorat Badan HukumDirektorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;Nur Ali, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Subdit Notariat Direktorat PerdataDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;. Mohamad Fajar, S.H.
    Putusan Nomor 307 K/TUN/2013.Veteran Republik Indonesia yaitu satusatunya Lembaga yang diberikankewenangan oleh UndangUndang untuk menggunakan nama "Karya Dharma ;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia, dalamPasal 18 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :a. Dengan Keputusan Presiden dibentuk organisasi massa Veteran yang disebutLegiun Veteran Republik Indonesia sebagai satusatunya OrganisasiPenghimpunan Massa Veteran ;b.
    Putusan Nomor 307 K/TUN/2013.16sematamata memperjeias konteks masalah yang menjadi dasar gugatan agarhubungan hukum dan hak Penggugat menunjukkan dasar tuntutan yang logis.
    Putusan Nomor 307 K/TUN/2013.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 26-01-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/TUN/2009
Tanggal 26 Januari 2011 — BASTIANA PANGUMBALERANG, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG, DKK
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 256 K/TUN/2009
    P UTUS ANNomor. 256 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut :1.10.BASTIANA PANGUMBALERANG, Warga NegaraIndonesia, beralamat di Kelurahan Bitung Tengah, Kec.Maesa, Kota Bitung.EMMA PANGUMBALERANG, Warga Negara Indonesia,beralamat di Kelurahan Bitung Barat Il, Kec.
    No. 256 K/TUN/2009Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembandingtelah menggugat sekarang Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IlIntervensi/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Manado pada pokoknya atas dalildalil:1.
    No. 256 K/TUN/2009Wangi, Yanti Wangi, Jani Wangi, beserta segala Sertifikat HakMilik pemisahannya sudah sepatutnya Batal dan tidak sahbeserta segala akibat hukumnya;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Para Penggugatmohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapatmemutuskan yang amarnya :1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.2.
    No. 256 K/TUN/2009ALBERT PANGUMBALERANG, 6. DIANA PANGUMBALERANG, 7.FELIKS PANGUMBALERANG, 8. ROMMY PANGUMBALERANG, 9.SURIATI PANGUMBALERANG, 10. NOVIAT PANGUMBALERANG, 11.JOICE PANGUMBALERANG, 12.
    No. 256 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-12-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2011
Tanggal 29 Desember 2011 — HINDHARTO BUDIMAN, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DK
83 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 369 K/TUN/2011
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20111Akta Surat Kuasa No. 5 tertanggal 18 Juni 1979, yang dibuat oleh dandihadapan Samsul Hadi, S.H.
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20112009, perihal Mohon Penjelasan SHM No. 98/Tjipinang Besara/n Erna Emanbhudi, tetapi sampai dengan saat diajukannyagugatan TUN ini, Tergugatpun tidak pernah menjawab ataumenjelaskannya ;Bahwa, baru pada saat acara jawaban dalam Perkara Perdata No. 177/ Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tepatnya pada tanggal 19 Mei 2010(Jawaban Tergugat I/Budi Purnama) Para Penggugat mengetahui bahwa benar telahditerbitkan sertifikat hak yang tercatat dengan SHGB
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20111212diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara. dan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 330 K/TUN/2001,tertanggal 10 Mei 2001, yang berbunyi : Bahwa oleh karenaobyek gugatan tersebut rata rata sekitar tahun 1987, sedangkangugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtanggal 26 Januari 2000.
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20112626Hal mana telah disebutkan di Halaman 39 alinea (1) dalam Pertimbangan Hukumoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara perdata No.304/Pdt.Plw/2000/PN.JKT.TIM tanggal 13 Juni 2001, yang berbunyi :Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi Syachroni, Ayay Rusmala,Moch.
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20113838
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — MUHAMMAD YANI VS WALI KOTA PALEMBANG, DK
82 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 356 K/TUN/2014
    Oleh karena itu,Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 356 K/TUN/2014berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Nomor : 88.K/TUN/1993tanggal 7 September 1994 yang berbunyi terhadap masalah pengujian keabsahansurat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan atau proseduraladalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi jikadalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata, maka harusdiselesaikan lebih dahulu oleh peradilan umum, jelas
    Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidahhukum dalam perkara Nomor : 88,K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 darihimpunan putusa Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kewenanganmengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai kewenangan mengadiliantara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 356 K/TUN/2014meskipun sengketa terjadi akibat surat keputusan pejabat, tetapi perkaramenyangkut pembuktian hak
    /2014Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi TUN Medan dalam mengabulkan eksepsikewenangan Absolut Pengadilan adalah salah penerapannya bahwa pemohon kasasidalam gugatannya sudah jelas yang menjadi objek Tun adalah :e Surat Izin Walikota Palembang No.787/1MB/KPPT2013.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 356 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — PT. BUMI MANSYUR PERMAI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK
88 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 91 PK/TUN/2014
    Putusan Mahkamah Agung Nomor192 K/TUN/2013.
    VII bertentangan dengan hukum danperaturan yang berlaku sehingga mutlak harus dinyatakan tidak sah danbatal.halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 91 PK/TUN/2014TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANGNYATA (Pasal 67 huruf (f) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung).Putusan Mahkamah Agung RI No.192 K/TUN/2013 tanggal 10 Juni 2013mutlak harus dibatalkan oleh karena dalam putusan Majelis Hakim Kasasitersebut terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sekali,dengan
    Bahwa putusan Mahkamah Agung No.192 K/TUN/2013 tanggal 10Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usahahalaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 91 PK/TUN/2014Negara Medan No.181/B/2012/PTTUNMdn tanggal 19 Desember2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan No.49/G/2012/PTUNMdn tanggal 19 September 2012 harusdibatalkan di tingkat Peninjauan Kembali oleh karena putusan judexfactie dan judek jurich mutlak mengandung kekhilafan dan kekeliruanyang nyata dengan alasan
    /1996 tanggal 24 Februari 1998 menggariskankaidah hukum bahwa gugatan mengenai fisik tanahsengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dariPengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.Selanjutnya melalui Putusan Nomor : 22 K/TUN/1998halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 91 PK/TUN/2014tanggal 27 Juli 2001 digariskan kaidah hukum bahwaKeputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan denganmasalah kepemilikan tidak termasuk wewenang PeradilanTata Usaha Negara untuk memeriksanya.Dari uraian poin D.1
    /Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 91 PK/TUN/2014Biayabiaya : Panitera Pengganti,1. Meterai Rp 6.000,00 ttd./2. Redaksi = Rp 5.000,00 Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.3. Administrasi Rp2.489.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.220000754 halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 91 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 PK/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA VS DIMAS PRABOWO SULISTIO, DKK
132 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 26 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014disiplin, tidak mengalami masalah kesehatan serta tidak melanggar batasprosentasi akademik baik teori maupun praktek;.
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor371/K/TUN/2012, tanggal 09 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. DIMASPRABOWO SULISTIO, 2.
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014b. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum halaman 16berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Anggota!
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/20147.
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — H. ADLAN ADNAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR, DKK
72 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 143 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-11-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/TUN/2010
Tanggal 25 Nopember 2010 — JOSEPHUS SARIMANELLA, dkk vs GUBERNUR MALUKU, dk
66 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 366 K/TUN/2010
    PUTUSANNo. 366 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :1. JOSEPHUS SARIMANELLA, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di JalanRaya Baru, RT/RW 020/040 Negeri Passo,Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon ;2. JOSEF B. SARIMANELLA ;3.
    No. 366 K/TUN/201010il.
    No. 366 K/TUN/201014mempraktekkan caracara orde baru, yang menghalalkan segala cara untukmencapai tujuan keji mereka.
    No. 366 K/TUN/201016seluas 5,5 Hektar di desa Passo kepada Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi Maluku yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKota Ambon ( Tergugat Ill ), atas dasar Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Maluku (Tergugat II) No.25/530.2.25/Tahun 2000 tanggal 16 Juli 2001 ;.
    No. 366 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-05-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 299 K/TUN/2008
Tanggal 4 Mei 2010 — PT. HOTEL INDONESIA NATOUR, ; KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA, GUNTUR AGUNG ARDIANSAH,.AGUS SUPARMAN, S.Kom, dkk.
51 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 299 K/TUN/2008
    No.299 K/TUN/200810.1992 yang berhak atas manfaat pensiun dan Modal Pensiun.
    No.299 K/TUN/200816.
    No.299 K/TUN/2008f.
    No.299 K/TUN/2008yang dapat melemahkan atau merubah putusan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Jakarta tersebut.
    No.299 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 K/TUN/2015
Tanggal 22 September 2015 — PT. BANGKA GADING VICTORY vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA, DKK
66 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 405 K/TUN/2015
    Putusan Nomor. 405 K/TUN/20152.3.
    Putusan Nomor. 405 K/TUN/20152.8 Bahwa Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II untukkepentingan PT.
    Putusan Nomor. 405 K/TUN/20151.
    Bangun Makmur Sejati oleh Tergugat I, maka ObjekSengketa Il sebagai Keputusan TUN tidak memenuhi unsur sebagaiKeputusan TUN yang bersifat final dan dapat menimbulkan akibat hukumlangsung terhadap kehilangan hak kepemilikan Penggugat atas SHGB aquo.
    Putusan Nomor. 405 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2011
Tanggal 10 September 2012 — SUPARJO, DKK. VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK.
90 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 409 K/TUN/2011
    Nomor 409 K/TUN/2011HARAHAP, Direktur Utama PT. Perkebunan IV(Persero);Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. SOFWAN TAMBUNAN, S.H.;2. ZULISRAK, S.H.;3. HUSNI, S.H.;4. THEMIS SIMAREMARE, S.H.
    Nomor 409 K/TUN/2011Negara Medan menyatakan dirinya tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara a quo;B.
    Nomor 409 K/TUN/2011EKSEPSI TERGUGAT II:1. Bahwa Tergugat Il menolak seluruh dalildalil yang diajukan olehPenggugat kecuali terhadap halhal secara tegas diakui oleh Tergugat II;2. Tentang Kewenangan Absolute:a.
    Nomor 409 K/TUN/2011menentukan bila tidak jelas batasbatas tanah sengketa maka gugatantidak dapat diterima.
    Nomor 409 K/TUN/2011Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754Hal. 27 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. SENTIKA MITRA PERSADA vs. PT. KALTIM JAYA MINERAL
229 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016802 Jalan Jend.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016seluas 4.111 Ha, terletak di desa (i) Rintik, (ii) Labangka, (ili) BabuluDarat, (iv) Gn. Intan, dan (v) Gn.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016Penggugat sejak awal mulanya, yakni sejak tahun 2005, sebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016Produksi.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016 Garis BujurGaris LIntang No. (Bujur Timur (BT (Lintang Selaten