Alm Muhammad Jamil seluas+ 2 (dua) naleh (32) aree bibit sebagaimana dalam batasbatas yangtersebut di poin 1 posita diatas, merupakan wakaf milik Mesjid BaitulFugara Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya(Penggugat);Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum = suratsurat yangberkaitan dengan tanah wakaf milik Mesjid Baitul Fugara Paru, dan/ataubatal demi hukum;:Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah wakaf milikMesjid Fugara Paru (Penggugat ) yang luasnya + 2 (dua) naleh (32

)aree, yang berukuran panjang utara + 152 m dan selatan + 153 m, lebartimur + 31 m dan barat + 31 m tersebut adalah tanpa hak dan melawanhukum:Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah wakaf milik MesjidBaitul Fugara Paru kepada Penggugat selaku Panitia dan Nazhir MesjidHalaman 2 dari 8 hal.

Aiyub Abbas dan Puteh Ismail;merupakan wakaf milik Mesjid Baitul Fugara Paru, Kecamatan BandarBaru, Kabupateb Pidie Jaya (Penggugat);5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum suratsurat yangberkaitan dengan tanah wakaf milik Mesjid Baitul Fugara Paru, dan/ataubatal demi hukum:6.

Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah wakaf milik MesjidBaitul Fugara Paru kepada Penggugat selaku Panitia dan Nazhir MesjidBaitul Fugara Paru dalam keadaan kosong dan baik dengan tanpasyarat:8.

Muhammad dan telah diwakafkan kepada MesjidBaitul Fugara Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya (objeksengketa) pada tahun 1957 dan yang menerima wakaf adalah Khatib Jalildan yang menjadi Nazir wakaf terhadap objek sengketa sekarang ini adalahPenggugat dan hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Nazir dariKepala Desa setempat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan BandarBaru (bukti surat P.1 s/d P.4), maka sudah tepat Judex Facti tanah objeksengketa tersebut adalah tanah wakaf

Selanjutnya, setelah dibuatIkrar Wakaf tersebut, Penggugat membuat Akta Ikrar Wakaf oleh dandihadapan Turut Tergugat VIII selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur,tertanggal 9 September 1999 Bukti(P8). Yang mana sesuai dengan isiAkta Ikrar Wakaf tersebut Penggugat sebagai Wakif dan Drs. H. MustafaAmar/Turut Tergugat VII selaku Nadzir.

Wakaf;Bahwa kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya Surat Ikrar Wakaf,Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir merupakan kewenanganabsolut dari Pengadilan Agama. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timursecara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini;. Penggugat tidak memiliki /egal standing selaku Penggugat (exceptiodominii);Hal. 13 dari 34 hal.

Wakaf;Bahwa kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya Surat Ikrar wakaf,Akta Ikrar wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir merupakan kewenanganabsolut dari Pengadilan Agama. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timursecara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini;.

Wakaf;Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 kK/Pdt/2014Bahwa kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya Surat Ikrar wakaf,Akta Ikrar wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir merupakan kewenanganabsolut dari Pengadilan Agama. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timursecara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini;2.

di Masjid Al Huda, bahkansetiap orang yang hendak mewakafkan harta bendanya maka yangmenerima untuk dan atas nama Mesjid Al Huda adalah BKM AL Hudamelalui ketuanya atau pengurus lain jika ketua berhalangan;Bahwa berdasarkan Pasal 11 UU No. 41 tahun 2004, Nazirmempunyai tugas sebagai berikut:a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;b) Mengelola dan mengambangkan harta benda wakaf sesuaidengan tujuan, fungsi dan peruntukkannya;c) Mengawasi dan melindungi harta wakaf;d) Melaporkan pelaksanaan

dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjangterdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaftersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.4.

Bahwa dari ketentuan pasal 58 angka 1 huruf (c) Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatas, mengamanatkan bahwasanyaharta benda wakaf dapat didaftarkan menjadi wakaf, namun haruslahdisertakan syarat normative, dimana harus adanya kesaksian dari pihakyang mengetahui wakaf tersebut dan harus dikukuhkan denganPenetapan Pengadilan;5.

Bahwa terhadap objek sengketa aquo, dimana Penggugat mendalilkanmerupakan harta wakaf serta perolehan harta benda wakaf tersebut pada13 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Kantor Urusan Agama KecamatanPatumbak Nomor: B.457/KK/02.01.09/BA.01.1/05/2020.

Bahwa sudah seharusnya dimana kedudukan Penggugat adalah sebagaiNazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dandikembangkan sesuai dengan peruntukannya (lihat pasal 1 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2006 TentangPelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf);5.

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang PelaksanaanUndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Menyatakan bahwa Yayasan Al Hidayah (Penggugat) adalah Nadzir daritanah wakaf yang diperoleh dari H. Sutan Husinsyah (almarhum)berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 20 Agustus 1991 No. 53/APAIW/8tahun 1991 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf/KelurahanTebet Barat, Gambar Situasi tanggal 31 Januari 1996 No. 472 (fotocopysesual dengan asli);3.

Kardito tanggal 12 Mei 2006, dan mengembalikannya sebagaimanasemula, baik dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf" maupun dalam bukuturut Tergugat yang khusus mencatat tentang itu;Bahwa yang menjadi pokok perkara, dalam perkara ini adalah perubahanNadzir dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf" bukan masalah wakaf;Bahwa pada posita halaman 4 angka 10 Penggugat dengan tegasmenyatakan bahwa objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 18 "Wakaf";Bahwa perkara ini adalah mengenai keputusan Badan

Pokok perkara adalahpengalinan wakaf yang dicantumkan dalam bukti Sertifikat Hak Milik No. 18"Wakaf dari Yayasan AlHidayah (Pemohon Peninjauan Kembali) kepadaMasjid Jami AlHidayah, atau dari satu badan hukum (rechts person)dialinkan ke perorangan (person) yang bukan badan hukum;Padahal UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 3ayat (3), Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang PelaksanaanUndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dengan tegasmenyatakan:"Pergantian Nadzir

Asnawi Latiefmenjadi salah satu Nadzir tanah wakaf tersebut bersamasama Termohon Peninjauan Kembali pribadi pula. Nadzir tersebut hasil kesepakatanTermohon Peninjauan Kembali dengan Yayasan AlHidayah sebagaipemegang wakaf yang kemudian dituangkan oleh termohon II PeninjauanKembali ke dalam surat pengesahan Nadzir No. 176/NDZ/XII/2005. Dengandemikian pengalihan pemegang wakaf dari Yayasan AlHidayah (PemohonHal. 13 dari 16 hal. Put.

Bahwa sebagaimana tertera dalam Pasal 11 UndangUndang Wakaf, tugasNazhir adalah: 2022220 n nena nn nnn nn nnn nn enna nc nnen nn nenn na nenensnaes4.14.2.4.3.4.4. Melakukan pengadministrasian harta benda wakafMengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengantujuan, fungsi dan peruntukannya ; 20002"Mengawasi dan melindungi harta benda. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. ;.

;Bahwa di atas tanah wakaf tersebut, terdapat asetaset wakaf antara lain TKAl Muawanah, Masjid Al Muawanah, dan Madrasah Dinniyah TakmiliyahAwaliyah (Mdta) Al Muawanah. Sehingga telah menjadi tugas Nazhirsebagai perintah UndangUndang Wakaf untuk mengelola danmengembangkan, serta mengawasi dan melindungi asetaset tersebut.Selanjutnya hal tersebut secara mutatis mutandis juga merupakan tugasPenggugat. ; 299202 n nnn nn enna nnn nnn n nnn n nnn en nnn nn nee.

;Dapat Penggugat jelaskan:Bahwa Sertipikat Hak Milik Wakaf Nomor : 1727/wakaf tersebutmerupakan sertipikat wakaf yang dipergunakan untuk keperluan MasjidJami berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No.K/I/Hk.034/38/1990 tanggal 2121990, dengan para Nadzir (1) AchmadDjamhur (Ketua), (2) Haji Haris (Wakil Ketua), (3) A. Syariffudin(Sekretaris), (4) Haji Abdul Hadip bin Asin (Anggota), dan (5) DedeIsmail bin A. Syarifuddin (Anggota).

Kepala Kantor UrusanAgama/Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahisebagai Turut Tergugat I; 5. Badan Wakaf Indonesia, Perwakilan Jawa Barat,sebagai Turut Tergugat II; 6. Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi, sebagaiTurut Tergugat Ill. ;5.

Bargoer S Hasan, Tismianto Sutisna, ChusnulAwaqib) mengambil alin atas pengelolaan harta wakaf Al Muawanah termasukTK Al Muawanah juga; satu dan lain hal demi keberlangsungan mengalirnyamanfaat dari adanya wakaf yang sudah lama berjalan serta demi tetapberjalannya proses kegiatan ajar mengajar di dalam TK Al Muawanah, makakemudian dibentuklah Yayasan Wakaf dan Pendidikan Al Muawanah, yangberkedudukan, berkantor di JI.

Putusan No. 10302/Pdt.G/2017/PA.Cmimelalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan wakaf terhadap para Tergugatdan Turut Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 29 Juli 1985 dibangun sebuah Masjid Al Muawanahsecara swakelola dengan Kekayaan Panitia Wakaf, dimana pendanaannyaberasal dari sumbangan, infak, shodagoh, zakat, dan hibah;.

Bahwa kekayaan awal Yayasan Al Muawanah berasal dari kekayaan PanitiaPembangunan Masjid Al Muawanah berupa Wakaf yang terdiri dari TanahHal. 3 dari 18 Hal.

Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk memberhentikan danmengganti Para Tergugat sebagai Nadzir Perseorangan yang tidak berhakmengelola Tanah Wakaf milik Yayasan Al Muawanah yang terletak di BlokRanca Bentang RT 01/21 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan,Kota Cimahi;5. Menyatakan Sertifikat nomor 1 nomor 3 dan 7 Wakaf atas nama ParaTergugat yang berada di Blok Ranca Bentang RT 01/21 Kelurahan MelongKecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi batal demi hukum;6.

Bahwa jika PARA TERGUGAT didudukkan sebagai para NAZHIR,maka PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas mengajukangugatan kenazhiran karena PARA PENGGUGAT bukan sebagaimuwaqif atau pemberi wakaf, di mana PARA TERGUGATmerupakan nazhir atas tiga bidang tanah wakaf yang bersertifikatwakaf nomor 1, 3 dan 7, yang masingmasing berbeda pihak yangmewakafkannya.c.

Dengan demikian tersedialah tanah wakaf seluas 97 tumbak dariANIH binti SUKARNA dan D. SUTISNO. Berikutnya pada 1985, dibentuklahpanitia pembangunan mesjid hingga berdiri masjid yang diberinama AlMuawanah atas prakarsa APUD SYARIPUDIN, dan seterusnyaberkembanglah asetaset perwakafan berupa TK Al Muawanah, MadrasahDintyyah Takmiliyah Al Muawanah, berikut penambahan tanah wakaf untuksarana kantor dan lapang parkir.4.

Bahwa sertipikat tanah Wakaf keluar atas nama Tergugat H 1, 2 dan 3,adalah sah secara hukum.

Karena tindakan Tergugat D dan E dalammelakukan proses menerbitkan Sertipikat Wakaf sudah sesuai denganprosedur hukum yang berlaku;Bahwa permasalahan tentang wakaf, bukanlah kewenangan dari PNSolok, tapi merupakan kewenangan Peradilan agama;.

Solokperihal pendaftaran tanah wakaf;4) Bahwa Yuliati, bertindak sebagai Ketua Nadzir Wakaf Yayasan TuangkuSyekh Muhammad Ali Hanafian Arrabbani mengajukan permohonanPendaftaran Tanah Wakaf yang terletak di Jorong Kasik Nagari Koto SaniKecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan melampirkanSuratsurat atau alas hak sebagai berikut:a. Akta Ikrar Wakaf No. 02/Kua.03.02.03/BA.00/10/2016 tanggal 27Oktober 2016;b. Surat Pengesahan Nadzir Badan Hukum No. 02/Tahun 2016;c.

Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrarwakaf;2. Isi dan bentuk Ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama;3. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf, dianggapsah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurangkurangnya 2 (dua) orangsaksi;4.

perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam, di bidang :perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah, dan ekonomisyariah;Bahwa dalam memonri banding ini, juga sangat jelas, bahwa Para pembandingtetap mempermasalahkan perbuatan ikrar wakaf dan sertipikat tanah wakaf,dimana sudah jelas, masalah tanah wakaf adalah kewenangan PeradilanAgama, bukan kewenangan peradilan umum;Halaman 33 dari 40 Putusan No.123/PDT/2019/PT PDGBerdasarkan Pasal 49 UU Peradilan

Tanah Wakaf Pemakaman Keluarga Jesan untukpemakaman Alm.

UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo.

Adanya Wakif (yang memberikan harta benda wakaf), apabila harta bendawakaf adalah Tanah waris maka harus mempunyai Surat Persetujuan danKuasa seluruh ahli waris;2. Adanya Nadzir (yang menerima harta benda wakaf) ;Hal 20 dari 56 Putusan Nomor 455/Padt.G/2015/PN. Tng3. Harta benda wakaf harus jelas kepemilikannya ;4.

Adanya ikrar wakaf yang kemudian dibuatkan Akta ikrar wakaf oleh PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu yang berwenang adalah KepalaKantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat obyek wakaf tersebutdan Nadzir mendaftarkan Tanah wakaf ke Kantor Badan PerTanahanNasional setempat untuk mendapatkan Sertifikat Tanah Wakaf ;5.

Adanya kejelasan peruntukan harta benda wakaf tersebut dalam rangkamencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf (untuk kepentingan peribadatanatau pemakaman), yang tertulis jelas pada Akta ikrar wakaf..

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, jelasdisebutkan bahwa harus ada pernyataan atau ikrar yang menyatakankehendak dari orang yang akan mewakafkan dan pernyataan tersebut harusdihadapan dan dicatat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW),dan pihak PPAIW adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri dan berhakmembuat Akta Wakaf, yang dimaksud menteri disini adalah Menteri Agama(Pasal 1 poin 6 UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf danPasal 1 poin 8 dan 13 Peraturan Pemerintah

atau diperjualbelikan maka menurut peraturan yang adamasalah wakaf ahli tidak ada permasalahan.

Menteri Agama beserta jajarannya di pusat maupun didaerah bertugasdan bertanggung jawab untuk melakukan pendataan dan inventarisasiletak batas tanah wakaf;b. Terhadap bidangbidang tanah wakaf yang telah jelas letak dan batassesuai angka 1 diatas, Menteri Agama beserta jajarannyamempercepat penyelesaian Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti AktaIkrar Wakaf (AIW/APAIW);c. Menteri Agama menyediakan dana untuk pendataan, inventarisasi danpersertifikatan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku;d.

Mengenai Terjadinya Peristiwa Wakaf;.

Bahwa dengan demikian terbukti terjadi peristiwa Wakaf atas Hakeigendom, Verponding 1931 (sekarang Sertifikat Hak Guna Bangunan No.67/Kelurahan Tamansari) kepada Yayasan Alhassan bin OemarBahabdoellah sebagai penerima Wakab atau Wakaf dari Pemberi Wakaf(Waakif) Tuan Alhassan bin Oemar Bahafdoellah sebagaimana disebutkandalam Stichtingsbrief Nummer 1.

Tanah dengan Status wakaf berdasarkan Akta Pengganti AktaIkrar Wakaf Nomor : 01 Tahun 2016 dan Surat Keputusan KomisiFatwa MUI Sumatera Utara Ahad, 19 Muharam 1437 H/O1 November2015 ;2.

, disamping itu terbitnya Akta Ikrar Wakaf lebih dulu terbitpada Tahun 2016, sedangkan terbitnya SK dalam obyek sengketaHalaman 17 Putusan No.126/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMpada Tahun 2017, artinya status wakaf sudah lebih dulu adasebelum SK Obyek Sengketa ; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2),(3) dan (6) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun2004 Tentang Wakaf disebutkan ;(1)Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkandan/atau menyerahkan sebagian harta

benda miliknya untukdimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentusesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadahdan/atau kesejahteraan umum menurut syariah; (2)Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendamiliknya ; (3)lkrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yangdiucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk(6)Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkatPPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan olehMenteri untuk membuat akta ikrar wakaf ; Menimbang

, bahwa dengan adanya Akta Pengganti AktaIkrar Wakaf Nomor : 01 Tahun 2016 dapat disimpulkan bidangtanah seluas 2.400 m2 telah terjadi adanya pendaftaran tanahtersebut oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala KantorHalaman 18 Putusan No.126/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMUrusan Agama Kecamatan MEDAN PETISAH selaku PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW ) ; Bahwa pendaftaran sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 5 ayat (4), Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah RINomor 42 Tahun 2004 tentang

hal ini umat islam yangpermasalahannya kian komplek terutama dalam persoalanharta benda wakaf yang senyatanya tidak diatur secara eksplisitdalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakafmaupun penjelasannya terutama ;a) dalam hal terjadi kekosongan Nazhir (pengelolaharta wakaf) karena nazhirnya membubarkan diri, siapayang akan mengurus tanah /barang wakaf tersebut ;b) Siapa yang berkepentingan dan bertanggung jawabdihadapan hukum bila terjadi persoalan hukum terhadapharta wakaf ; maka oleh

PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) KecamatanLeungbata beralamat di Kantor KUA Leungbata Jalan Angsa Lr SayedHusaini Gampong Leungbata Kecamatan Leungbata Kota Banda Aceh.Selanjurnya disebut TURUT TERGUGAT ;. BADAN WAKAF INDONESIA Perwakilan Provinsi Aceh, beralamatJalan AMD Nomor : Gampong Lamdom Kecamatan Leungbata KotaBanda Aceh atau Gedung MPU Aceh Jl. Soekrno Hatta Lt. IllLampeuneurut, Darul Imarah Banda Aceh. Selanjurnya disebut TURUTTERGUGAT II;.

Gugatan ini tidaklah dimaksudkan untukmenggugat eksistensi lembaga wakaf, dan Para Penggugat tahu persis,harta wakaf adalah harta agama harta ummat yang diperuntukan bagikepentingan ibadah, bagi kemaslahatan ummat dan juga siar Islam jadiadalah kewajiban kita bersama untuk menjaga, memelihara danmemanfaatkannya dan Para Penggugat juga tahu azab pedih dari Allahbagi penyalahguna harta wakaf.Adalah kebanggaan Para Penggugat apabila Nenek/Nek Tu ParaPenggugat mewasiatkan hartanya untuk wakaf, untuk

Mesjid Luengbatadan Meunasah Gampong Batoh.Tapi, Empat puluh tahun Para Penggugat dan Wali Para Penggugatberupaya mencari kejelasan tentang harta wakaf Nenek/Nek Tu ParaPenggugat Almarhum I yang meninggal pada tahun 1976, bukanmasalah wakafnya, tetapi masalah proses pewakafan, karena sesuaiundangundang wakaf, wakaf sah apabila dilaksanakan sesuai syariatIslam.Empat puluh tahun bukanlah waktu yang pendek untuk sebuah pencariankebenaran, kebenaran tentang bagaimana cara Nenek/Nek Tu ParaPenggugat melalui

Perwakafan dalam 223 tentang Tata cara Perwakafan yangmengatur bahwa apabila seseorang atau badan hukum yang inginmewakafkan tanah miliknya mengucapkan ikrar wakaf dihadapanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan selanjutnya PPAIWmengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkanperwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dankelestarian (benda wakaf).23.Bahwa berdasarkan uraian pada angka 22 tersebut diatas, jelaskalau memang benar Surat Wasiat tanggal 09 Agustus 1976 dibuatdengan

Halaman. 19 dari 28 Halaman.mendaftarkan tanah wakaf yang diwasiatkan oleh Almarhum aEE, Clan juga adanya niat baik dan keaktifan dari TurutTergugat dan Turut Tergugat III untuk mendata atau menginvetarisirtanah wakaf yang berada dibawah wilayah hukumnya, sehingga tidakterjadi adanya tanah wakaf yang hilang, dikuasai pihak lain secaramelawan hukum seperti dua bidang yang diwakafkan olehAlmarhunah i iii a.25.Bahwa dengan berlakuknya UndangUndang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf Pasal 69 ayat (1) dan

Saleh, Jalan Gampong, tanah wakaf gampong Pante Tengoh dan tanah Abu Bakar;

Hasan, tanah Moler Polisi, tanah Dr.Wardoyo dan tanah Almarhum Zainabon;

1. Menetapkan tanah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas adalah tanah wakaf dari Habib Abubakar bin Husain bin Umar bin Abubakar bin Ahmad bin Abdurrahman Bilfaqih atau yang biasa dikenal dengan Tengku Dianjong kepada Masyarakat Muslim Kabupaten Pidie dalam hal ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie, cq. Pj.

Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan olen BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.

Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangatkaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut

Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (pbenerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugatterhadap tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November

Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.

Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.

Bachtiar Basir dan Tengku Bahari.Objek tanah wakaf : Tanah yang terletak di Jalan K.L.

Mujerah binti Muchtar bin Tamjidadalah bukan pemilik tanah atas obyek perkara / obyek wakaf, sehinggadengan demikian pernyataan ikrar wakaf dan pembuatan Salinan PenggantiAkta Ikrar Wakaf atas obyek perkara adalah perbuatan yang tidak sah /cacat hukum bertentangan dengan UndangUndang Nomor. 41 Tahun 2004tentang Wakaf Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 42Tahun 2006 Jo.

demikian patut dan beralasan Pengadilan AgamaMedan menyatakan Ikrar wakaf dan Salinan Pengganti Akta Ikrar Wakafatas tanah obyek perkara dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat .Bahwa oleh karena Ikrar wakaf dan penerbitan Salinan Pengganti AktaIkrar Wakaf Nomor .

Menyatakan Tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Ikrar Wakaf yangdinyatakan Hj.

,terbukti gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapatmelumpuhkan kekuatan Salinan Pengganti Ikrar Wakaf danSertifikat Hak Milik Wakaf No. 262 tersebut..

;Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat Wakaf tersebut atas dasarPersekongkolan ikrar wakaf yang tanpa seijin dan tanpa persetujuan pihakPenggugat, padahal keberadaan Tergugat II dan III adalah bukan merupakanorang yang berhak atas tanahtanah sengketa tersebut, disamping itu pulakedudukan Tergugat II dan Ill bukan termasuk ahliwaris dari almarhumH.Abd.

sehingga terbitSertifikat Wakaf Nomor : 12, 14 dan 16 / Paseban adalah merupakanperbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hukum karena tidak sah ;Menyatakan bahwa penguasaan dan penikmatan atas tanahtanah sengketaoleh Tergugat , Il dan Ill baik sendirisendiri maupun secara bersamasamaadalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku segalabentuk suratsurat dan aktaakta maupun sertifikat Wakaf yang telah terbitdan bertitel

Wakaf sehingga terbit Sertifikat Wakaf Nomor : 12.14 dan 16 / Paseban adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;Menyatakan tidak mempunyai. kekuatan berlaku segala bentuk suratsuratdan aktaakta maupun sertifikat Wakaf Nomor : 12, 14 dan 16 / Pasebanyang teluh terbit dan bertitel atas nama Tergugat I, Il dan Ill yang berkaitandengan keberadaan tanahtanah sengketa ;Menyatakan bahwa penguasaan dan penikmatan atas tanahtanah sengketaoleh Tergugat I, Il dan Ill baik sendirisendiri maupun secara bersamasamaadalah

menyerahkansebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untukjangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah ataukesejahteraan umum menurut syari'ah ;" Menimbang, bahwa bukti surat T.9.A, T.9.B dan T.9.0 yaitu SertifikatTanah Wakaf atas Obyek Sengketa semakin terlihat dengan jelas bahwagugatan Pengugat Terbanding adalah tentang Wakaf ;Dalam hubungan tersebut Pasal 49 huruf. e.

Jember halaman : 37 alinea 2 )"Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini terdapat SengketaKepemilikan, maka Majelis Hakim lebih jauh akan mengkaji dasar darikepemilikan Tergugat II dan Ill, sehingga kemudian muncul Sertifikatnomor 11. 13 dan 15 / Paseban sebagai Penunjuk dalam Sertifikat Wakaf"(Mohon ditinjau Putusan PN.

Bahwa pada tanggal 17 Juli 1976 salah satu penerima wakaf yangbernama Fadhal bin Hoesin Bafadhal meninggal dunia, sehingga posisipenerima wakaf dari hasil sewa 4 (empat) pintu toko tersebut diberikankepada anak keturunannya yang bernama: 1. Salim bin Fadhal2.Muhammad Ridwan bin Fadhal , 3. Muhammad Rum bin Fadhal,3.Ainun binti Fadhal, 4. Fadhlun bin Fadhal, 5.Ahmad bin Fadhal ;.

Bahwa pada tanggal 6 November 1986 salah satu penerima wakaf yangbernama Saleh bin Hoesin Bafadhal meninggal dunia, sehingga posisipenerima wakaf dari hasil sewa 4 (empat) pintu toko tersebut diberikankepada anak keturunannya yang bemama: 1. Muhammad Nuh bin Saleh,2. Mukhsin,SH bin Saleh, 3. Sulaiman Mubarak bin Saleh, 4. Abdillah binSaleh, 5. DR.Fahmi,MA bin Saleh, 6. Fauzi bin Saleh 7. Atika binti Saleh,8.Hamidah binti Saleh, 9.Nurhayati binti Saleh;.

Bahwa pada tanggal 23 September 1989 salah satu penerima wakaf yangbernama Hamid bin Hoesin Bafadhal meninggal dunia, sehingga posisipenerima wakaf dari hasil sewa 4 (empat) pintu toko tersebut diberikankepada anak keturunannya yang bernama: 1.Azizah binti Hamid, 2. AbdulAziz bin Hamid, 3. Habibah binti Hamid, 4.Hamamah binti Hamid, 5.

waris yang merupakan cucu dan cicit daripewakif (Syech Hasan bin Achmad Bafadhal) mengadakan rapat untukikrar bersama terhadap Surat Wasiat Wakaf dari Syekh Hasan bin AchmadBafadhal tersebut yang bunyi dari Ikratr bersama tersebut adalah Kamiberikrar untuk kami laksanakan kembali wakaf tersebut sesuai denganbunyi wasiat wakaf yang tertera dalam surat wasiat wakaf Syech Hasan binAchmad Bafadhal yang terdaftar dalam warkah nomor 35/1971 (tidak dibagidengan sistem waris atau dibagi 6), akan tetapi

wakaf.Bahwa penerima dana pendidikan bagi keturunan nasab bersambung dari6 orang penerima wakaf awal hasil sewa 4 (empat) pintu toko yangterletak di Jalan Veteran Kel.Pasar Jambi dan Jalan Damar Kel.

C.5384/IMBPB81 atas dasar kuasa membangundari Achmad Al Wahdi pengurus Yayasan Wakaf Al Wahdi dengan demikianuntuk dapatnya Penggugat mengajukan gugatan pembongkaran rumahsengketa, maka Penggugat wajib menggugat Yayasan Wakaf Al Wabhdi,berkedudukan di Mekkah Arab Saudi selaku pemberi kuasa yangHal. 4 dari 12 hal. Put.

No. 1127 K/Pdt/2005Bahwa bukti TI,ll3a sampai TI,lI3r tentang kwitansi pembayaran sewa daritahun 1971 sampai tahun 1992 kepada Yayasan Wakaf Al Wahdi.Dari bukti TI,Il3a sampai TI,II3r tersebut diakui oleh Yayasan Wakaf AlWahdi bahwa rumah sengketa miliknya Yayasan Wakaf Al Wahdi, danbukan miliknya sdr.

No. 1127 K/Pdt/2005membayar sewa tanah tempat bangunan tersebut berdiri kepada pemiliknyaYayasan Wakaf Al Wahdi.

seperti halnya wakafyang dilakukan Pewakif atas harta bendanya/harya miliknya yaitu obyeksengketa poin 1, 2 dan 3 kepada Mesjid Mujahidin MuhammadiyahTadangpalie.Bahwa penerima wakaf adalah Mesjid Mujahidin MuhammadiyahTadangpalie, dimana wakaf tersebut tujuannya untuk kelangsunganpembangunan Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie knususnyadan untuk pembinaan umat Islam pada umumnya, dan diserahi tugas untukmemelihara dan memanfaatkan wakaf tersebut adalah panitia Mesjid,sehingga dengan adanya

No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.Bahwa sehubungan dengan gugatan wakaf Penggugat, maka harusmemenuhi syaratsyarat wakaf/oenda wakaf sebagaimana dimaksud padapasal 215 (4) yakni harus merupakan benda milik yang bebas segalapembebanan dalam hal ini Ikatan Sitaan dan Sengketa.

Sedangkan obyeksengketa 3 adalah harta bersama Tergugat dengan Isteri Tergugat.Bahwa hal tersebut telah diuraikan Tergugat dalam Eksepsinyamengenai syaratsyarat wakaf maupun pelaksanaannya yakni PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf dan Nadzir yang mengurus harta wakaf. Dimanauntuk satu unit sekurangkurangnya 3 orang dan sebanyakbanyaknya 10Orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atassaran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.Bahwa status hukum Drs.

alaihi, adalah tujuan wakaf.4) Shigat, yakni ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak wakif yangdiucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakfkanharta benda miliknya.5) Nadzir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.Hal.38 dari 41 hal. Put.

No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.Menimbang, bahwa pelaksanaan wakaf yang telah dilakukan olehPewakif pada dasarnya telah memenuhi rukun wakaf dalam konteks syariahyakni adanya wakif (Pewakif), ada benda wakaf (harta benda Pewakif) danada yang menerima wakaf (Nadzir) dalam hal ini panitia Mesjid Mujahidin ,namun pelaksanaan tersebut hanya secara tersirat saja bukan tersuratdengan kata lain tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku karena tidak terdapat bukti secaraformal

Syarat wakaf harus ada ikrar wakaf.> krar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkanbenda miliknya. lkrar wakaf dilaksanakan oleh wakil kepada nadzir dihadapan PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) dengan disaksikanoleh 2 orang saksi, ikrar tersebut tidak pernah dinyatakan oleh Pengugatbaik secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrarwakaf oleh PPAIW.> Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atautidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar

/PA.Dpkperuntukan Wakaf a quo sesuai dengan kehendak para wakif yakni untuksarana dan kegiatan pendidikan.Adapun Pasal 3 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara Tegasmenyebutkan Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.Bahwa ikrar wakaf yang telah diucapkan para Wakif i.c.

Menurut saksi yang wajib mengurus sertifikat wakafnya adalah Nadhir,sementara menurut Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf secarategas disebutkan bahwa PPAIW yang wajib mendaftarkan pengurusansertifikat wakafnya. Menurut saksi wakaf hanya sah apabila ada AlWnya, sementara saksi tidakfaham ketentuan Pasal 19 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf perihalsyarat untuk dapat dilaksanakannya ikrar wakaf adalah penyerahan seketikaobjek wakaf.

Pasal 19 mana sejalan dan diproteksi oleh Pasal 3 UU No. 41Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi wakaf yang telah diikrarkan tidakdapat dibatalkan.

Analisis Yuridis :Tentang Wakaf Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,menyebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untukmemisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untukdimanfaatkan selamanya...

setelah Terdakwa diamankan dan tidak lama kemudiandatang anggota dari kepolisian datang untuk mengamankan Terdakwa;Bahwa setelah diamankan kemudian Terdakwa digeledah oleh anggotakepolisian dan disaksikan oleh masyarakat termasuk saksi disaku celananyatersebut ditemukan uang dan satu buah obeng yang digunakan untukmencongkel kotak wakaf / amal tersebut;Bahwa pada saat Terdakwa mencongkel kotak wakaf tersebut saksi tidakmelihatnya namun saksi Murjani yang melihat langsung pada saat Terdakwamencongkel

kotak wakaf / amal mesjid tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi selaku kaum mesjid, hilangnya uang wakaf atauamal tersebut sangat sering hanya belum pernah tertangkap dan baru kali inibisa ditangkap oleh masyarakat;Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari wakaf / amal masjid sebesar Rp58.000, dengan rincian uang pecahan Rp 10.000, sebanyak 1 lembar, uangpecahan Rp 5.000, sebanyak 7 lembar, uang pecahan 2.000, sebanyak 5lembar dan uang pecahan 1.000, sebanyak 3 lembar;Bahwa dalam mengambil uang kotak wakaf

;Bahwa saksi melihat Terdakwa pada saat mencongkel kotak wakaf atau amaltersebut dengan menggunakan alat yang mirip dengan sebilah obeng dandengan penerangan cahaya pada saat itu sangat terang jadi terlihat jelassipelaku pada saat mencongkel kotak wakaf atau amal dan mengambil uangyang ada dikotak amal tersebut;Bahwa pada saat mengambil uang yang berada dikotak wakaf atau amalhanya sendirian;Bahwa kemudian setelah Terdakwa diamankan dan tidak lama kemudiandatang anggota dari kepolisian datang untuk

Kalsel;Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil uang wakaf atauamal tersebut dari pemilik atau pengurus mesjid tersebut;Bahwa selain mengambil uang wakaf di mesjid nurul taqwa Desa mangkupumRt.01 kec. Muara Uya Terdakwa juga ada mengambil uang di kotak amal ditempat lain di mosholla Muara Uya, yaitu di mosholla Simpang Empat MuaraUya, dan di mosholla Pasar Jaro Kec. Jaro;Bahwa mengambil uang kotak amal di mesjid nurul tagqwa Desa mangkupumRt.01 kec.

Kalsel;Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil uang wakaf atauamal tersebut dari pemilik atau pengurus mesjid tersebut;11Bahwa selain mengambil uang wakaf di mesjid nurul tagwa Desa mangkupumRt.01 kec. Muara Uya Terdakwa juga ada mengambil uang di kotak amal ditempat lain di mosholla Muara Uya, yaitu di mosholla Simpang Empat MuaraUya, dan di mosholla Pasar Jaro Kec. Jaro;Bahwa mengambil uang kotak amal di mesjid nurul tagqwa Desa mangkupumRt.01 kec.