Unsur Barang SiapaAd. 2.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalamadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti

Lain halnya di bidang impordimana UndangUndang Nomor 17/2006 memberikan penekanan berimbangantara pelayanan dan pengawasan, sementara di bidang ekspor lebihditekankan adalah sisi pelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2)PMK 214/2008 mengatur untuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhikondisi Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008, dengan memegang prinsip UndangUndang Nomor 17/2006 maka pelayanan tetap diberikan denganpertimbangan hal tersebut tetap tidak menghilangkan kewajiban eksportirdalam membayar

sebagaimana diterangkan oleh saksiDwi Gunarsih, Saksi Susi, Saksi Muhammad Ridwan, dan Saksi Subairi, yaituantara lain: MESIN TEPUNG, MESIN PENGERING dan MESIN PRESTO,Hal 32 dari 35 Putusan No.25/Pid.SusTPK/2018/PT SMG.barangbarang tersebut ada di tempat lokasi kegiatan KUBE dan selama itudimanfaatkan oleh anggota KUBE, tidak dipakai sendiri oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa faktafakta sebagaimana diuraikan diatas adalahmerupakan fakta yang terungkap di persidangan, yang tidak secara spesifikmendapatkan penekanan

Lebam Mayat : terdapat pada seluruh tubuh, warnakemerahan, tidak hilang dengan penekanan.2. Kaku Mayat : terdapat diseluruh tubuh. Tidak dapatdilawan.3. Pembusukan : tampak pembusukan lanjut diseluruhtubuh korban, perut tampak mengembung.4. FAKTA PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR1. Permukaan Kulit Tubuh :a.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA. pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);5 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangattidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalam putusannyahalaman 137138 angka 1317, yang keliru mengartikan pertimbanganhukum

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Halaman 26 dari 126 halaman. Putusan Nomor 1280/B/PK/PJK/20168.

Putusan Nomor 1280/B/PK/PJK/2016Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/P PBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajakdibentuk untuk memutus sengketa perpajakan, sedangkan PengadilanTata Usaha Negara adalah untuk memutus sengketa Tata UsahaNegara.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak pernahmelaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukan nilai pajakterutang.1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pqd)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikanHalaman 98 dari 120 halaman. Putusan Nomor 278/B/PK/PJK/2016(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);2.

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang PP yangmana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) dalammengeluarkan SKPKB hanyalah didasarkan pada putusan pidanaKasasi Nomor 2239K/PID.SUS/2012 atas nama terdakwa Suwir lautyang hanyalah

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Permohonan Banding sebelumnya mengandung sengketa pajakdan nilai sengketa pajak yang belum diketahui kebenaranperhitungannya yang harus diputus oleh Pengadilan Pajak terutamasetelah di

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, Saksi memberitahukan hak hak apa saja yang diperoleh tersangka, termasuk didalamnya tersangkamendapatkan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Bahwa untuk prosedur penyidikan terhadap tersangka sudah dilakukansesuai aturan, yaitu Saksi membuat pertanyaan kemudian jawaban yangkeluar dari muluttersangka diketik dalam BAP; Bahwa Saksi tidak ada memberikan penekanan atau kekerasan kepadatersangka saat diperiksa; Bahwa setelah selesai pemeriksaan Saksi mempersilahkan

digunakan kepada semua tersangka, karena pemeriksaan dilakukansendiri sendiri; Bahwa saat proses pemeriksaan dilakukan dengan cara saksi menyusunpertanyaan, kemudian jawaban dari tersangka diketik saksi dalam BAP; Bahwa selesai pemeriksaan kemudian saksi mempersilahkan BAP untukdibaca oleh tersangka, apabila ada perubahan akan diperbaiki sesuaidengan apa yang disampaikan tersangka; Bahwa setelah tersangka setuju kemudian BAP ditandatangani, dan setiaplembar diparaf; Bahwa Saksi tidak melakukan penekanan

Bahwa terdapat KETIDAKJELASAN dan PENGABURANFAKTA HUKUM dalam uraian Gugatan angka 13 yang dibuatoleh Penggugat dikarenakan tidaklah muncul dengan seketikatanpa adanya bujuk rayu dan penekanan dari pihak Penggugatagar Tergugat , Il, Ill, V, IV, VI, VII, VII, IX, dan X yang berisipenyerahan hak milik dengan sukarela kepada Penggugat.Bahwa hal ini sudah dinyatakan oleh para Tergugat dalam SuratPencabutan Kuasa Menjual yang telah diserahkan kepadaPenggugat.

pembicaranmereka mengenai sertifikat.Bahwa sertifikat tersebut milik pak Suhayono;Bahwa saksi berkunjung ketempat pak Suhayono Kunjungan biasasaja karena kami secara kebetulan dan secara tidak sengaja dankami datang kebetulan ada tamu dirumah pak Suhayono;Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pat.G/2018/PN Tjk Bahwasaksi mengetahui hal tersebutkarna pak Suhayono berceritadan kegunaan sertifikattersebut untuk jaminan kasus Felicia; Bahwa saksi mengetahui Bank Lampung tidak ada pengancamandan penekanan

Desember 2019 saat itu Saksi menjabatsebagai Pasi2/Ops Yonif 611/Awl. dan saat akan berangkatmelaksanakan tugasS pengamanan, Terdakwa melaporkepada Saksi kemudian sesuai protap berkumpul untukdilakukan pengecekan personel, alat perlengkapan dankendaraan di depan Mako Yonif 611/Awl, selanjutnya Saksimemberikan penekanan tentang kegiatan selama di lokasiHalaman 29 dari 60 hal.

KubarTerdakwa bersama anggota lainnya dikumpulkan dan diberiarahan oleh Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan Afandi,adapun isi penekanan dan arahannya adalah dalammelaksanakan tugaS pengamanan aset milik TNI agardilaksanakan sesuai prosedur, jangan ada pelanggaran dantidak ada dukungan logistik, untuk memenuhi kebutuhanlogistik agar pintarpintar atau cari solusi sendiri karenamemang tidak ada dukungan dari Komando atas danjangan ada pelanggaran.Bahwa Terdakwa menerima penyerahan tugas sebagaiDanton

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifatalternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi makaseluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkinuntuk memutus jaringan

Lain halnya dibidang impor dimanaUU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanan danpengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008 mengaturuntuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi Pasal 7 Ayat (5)PMK 214/2008, dengan memegang prinsip UU 17/2006 maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tetap tidak menghilangkankewajiban eksportir dalam membayar Bea Keluar sesuai dengan yangseharusnya

;Tentu imbul pertanyaan dari semua kami, mana lagi uang yang lain, dan Penggugattidak bias memberikan jawaban dan terlihat pucat, sehingga kami mengatakan bahwahari ini juga Penggugat harus mempertanggungjawabkan seluruh uangnya dansekaligus rapat kami tutup agar tidak member malu kepada Pengggugat dihadapanstaff lain, tetapi tetap dengan penekanan bahwa hari ini 23 Juli 2012 uang perusahaanharus dikembalikan oleh Penggugat dan harus disimpan di safety box (brankas).Perlu diingat, mengingat ada staff

YurisprudensiMahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah samadengan terminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksud setiap orangadalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwakarena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (Sebagaimanaketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) dengan demikianorang di sini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh PenuntutUmum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam suratdakwaan, oleh sebab itu penekanan

dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Subsidair : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;ATAUKedua : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan Penuntut Umumtersebut dengan titik berat atau penekanan

padaterdakwa ;Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) dari kakak iparnya untuk pembayaran uang kontrakan selama 2(dua) tahun ;Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatanakan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;Endang Ratnawati Binti Winoto PrayitnoBahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa ;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri saatmemberikan keterangan penyidik tidak ada melakukan penekanan

Dengan demikian dasar pembenaran yang palingutama dari pidana penjara terletak pada sifat atau fungsinya sebagai suatu prosesuntuk mengubah atau memperbaiki tingkah laku terdakwa.Bahwa penekanan pada asas kepastian hukum dalam hal ini jika Majelis mengikutiketentuan minimal pemidanaan yakni selama 5 (lima) tahun maka langkah inicenderung sebagai upaya untuk mempertahankan normanorma hukum tertulis darihukum positif yang ada.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya penekanan dariPanglima TNI yang melarang prajurit terlibat dalam perkaranarkotika dan Terdakwa juga mengetahui sanksi terhadappelanggarnya bisa dipecat dari dinas militer.Berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka PutusanPengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwaberupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2016sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini jelas seperti relkereta api yang memang berjalan beriringan tetapi tidak dapat digabungkandan keputusan tersebut merupakan keputusan yang dapat diajukan bandingatau gugatan.

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function