Menyatakan Terdakwa SAMSOL ARIFIN bin MISTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;2.

Menyatakan terdakwa SAMSOL ARIFIN bin MISTO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanoa hak dan tanpakeahlian mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar,khasiat dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimanadakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ;2.

Lumajang atau setidaktidaknya di suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriLumajang, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perouatantersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa seringmembeli sediaan farmasi berupa pil putih berlogo Yyang diduga pilTrinexypenidy

Lumajang atau setidaktidaknya di suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriLumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1), perobuatan tersebut terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut :Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa seringmembeli sediaan farmasi berupa pil putih berlogoTrinexypenidy! dari Sdr.

, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah ;Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatifdan apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhiHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor.404/Pid.Sus/2014/PN.Lmj14maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan yang dimaksudkan dengan sengajaadalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telahmengetahui

Menyatakan Terdakwa SAMSOL ARIFIN bin MISTO telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarddan/atau persyaratan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan ayat (3) dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;2.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUFIT EFENDI Als PENDIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar pidana denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar

Menyatakan Terdakwa MUFIT EFENDI Als PENDIK bersalahmelakukan TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI TANPA IJIN EDAR sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,dalam dakwaan Pertama;2.

berikut :PERTAMABahwa ia Terdakwa MUFIT EFENDI ALIAS PENDIK, pada Hari Senintanggal 22 Oktober 2018 sekira Jam 21.00 WIB atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak diJalan Sriwijaya Nomor 37 RT 02 RW 03 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo KotaBatu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

Junrejo Kota Batu Kota Batu, Terdakwa benarbenarmenghendaki untuk menjual 2 (dua) boks yang berisi 200 butir pil double Lwarna putih tersebut kepada Dian Efendi Als Bikang dengan harga Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan mendapatkan keuntunganberupa uang.Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan"telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Ad. 3.

Unsur tidak memiliki Ijin edar.Dalam Pasal 106 ayat (1) disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izig edar.

Menyatakan Terdakwa MUFIT EFENDI Als PENDIK tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa Ijin edar ";2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan membayar pidana denda sebesarRp.1.000.000,(Satu juta rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar olehterdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa KURNAIN alias NAIN bin SYAHRANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;2.

Menyatakan terdakwa KURNAIN alias NAIN bin SYAHRANI bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertamayaitu pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan seperti dalam dakwaan kami;2.

terjadi ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3(tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yangdimaksud dengan sengaja adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukanperbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaktidaknya dapat membahayakanakibat dari perbuatannya tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan produksi adalah kegiatan atauproses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/ ataumengubah bentuk sediaan farmasi

dan alat kesehatan, sedangkan dimaksudperedaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan atau pemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan,dimana yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat tradisionaldan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan

adalah bahan,instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakanuntuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawatorang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk strukturdan memperbaiki fungsi tubuh dan didalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan PemerintahHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2017/PN MtpRepublik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi danalat kesehatan dinyatakan sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa KURNAIN alias NAIN bin SYAHRANI tersebut diatas,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;2.

YENNY TJONG danmenemukan pekerja yang bernama ERNI NOPIDA dan SAIFAN MULYADIsedang mengemas sediaan farmasi berupa jamujamu yang berbagaimerek yang tanpa memiliki izin edar atau tidak terdaftar di BPOM RI ; Bahwa yang ditemukan saksi didalam rumah di Komplek Cemara HijauBlok R No. 6 Kab.

Deli Serdangdan sediaan farmasi (jamujamu) yang ada didalamnya tersebut danmesinmesin pengemasan dan molen adalah milik terdakwa ; Bahwa saksi mengetahui adanya pembuatan jamujamu tersebut dariadanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa diKomplek Cemara Hijau Blok R No. 6 Kab.

YENNY TJONG danmenemukan pekerja yang bernama ERNI NOPIDA dan SAIFAN MULYADIsedang mengemas sediaan farmasi berupa jamujamu yang berbagaimerek yang tanoa memiliki izin edar atau tidak terdaftar di BPOM RI ; Bahwa yang ditemukan saksi didalam rumah di Komplek Cemara HijauBlok R No. 6 Kab.

YENNY TJONG terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 Ayat (1) ;2. Menghukum Terdakwa Dra. YENNY TJONG tersebut, dengan pidanapenjara selama : 6 (enam) bulan ;3.

1. Menyatakan Terdakwa Aang Mustofa Bin Ayub Firmanto tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Aang Mustofa Bin Ayub Firmanto dari dakwaan Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aang Mustofa Bin Ayub Firmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak

, Terdakwa menyatakan benar sertatidak mengajukan keberatan.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaituMasduki, M.Kes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa ahli merupakan Kepala Farmasi Puskesmas Tunggangsari tahun1992 sampai dengan tahun 1996.

Ari Irawan;Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah SakitBhayangkara Tulungagung Nomor: SKET/ 10/V/2019 tanggal 17 Mei2019 yang ditandatangani oleh dr.YUYUN WIDYAWATI, dari hasilpemeriksaan urine terhadap Aang Mustofa didapatkan hasil urineterhadap: Gol AMPHETAMINE: Positif (+) dan Gol METAMPHETAMINE:Positif (+);Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkansediaan farmasi berupa Pil LL serta Terdakwa juga bukanlah seorangpetugas farmasi yang berwenang untuk mengedarkan sediaan

dan sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini dan didalamketentuan Pasal 39 (2) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dansarana penyimpanan sedian farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,diakses melalui website: www.bahasa.kemdiknas.go.id, bahwa

Ari Irawan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata bahwaTerdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa PilLL serta Terdakwa juga bukanlah seorang petugas farmasi yang berwenanguntuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan dengan caramenjual Pil LL yang termasuk dalam daftar obat keras, tanpa izin dari pihakyang berwenang dengan maksud untuk

Menyatakan Terdakwa Aang Mustofa Bin Ayub Firmanto telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:Penyalahgunaan Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri dan DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar,sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider dan Kedua Primer;4.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WALDI BIN TARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan

ataupun alat Kesehatan;Menimbang, bahwa mengedarkan dalam Undangundang ini jugatidak dijelaskan secara gamblang , namun dalam Pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dijelaskan mengenai pengertianHalaman 30dari38PutusanNomor122/Pid.Sus/2020/PN Bbsperedaran yaitu : Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatanbaik dalam rangka perdagangan

, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;Menimbang, bahwa sama seperti halnya unsure memproduksibahwa unsure mengedarkan disini melekat pada obyek yang akan diedarkanyaitu berupa sediaan farmasi atau alat kesehatan.

Mengedarkan disinimerupakan suatu perbuatan aktif seseorang, berupa melakukan penyaluransesuatu barang baik melalui proses perdagangan ataupun tidak, namunyang dimaksud barang (bezit) dalam ilmu hokum adalah sesuatu yangberwujud.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanmemberikan pengertian mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan,antara lain : Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat

/kemanfaatan, dan untuk memenuhi persyaratan keamananHalaman 31idari38PutusanNomor122/Pid.Sus/2020/PN Bbsmaka berdasarkan ketentuan dari Pasal 106 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan :Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar.Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkanbahwa: Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus = aman,berkhasiat

Dalam ayat (2) Jjelasmenyebutkan bahwa: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.Dalam ayat (3) jelasmenyebutkan bahwa: Ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan bahwaberawal

Indrokilo Desa BulukandangKecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidakbisa menunjukan resep dari dokter, dan terdakwa berkerjadibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan;Saksi II. DEDI APRIANTO :Halaman 5 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN.

Indrokilo Desa BulukandangKecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidakbisa menunjukan resep dari dokter, dan terdakwa berkerjadibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 12April 2018

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi,pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanFarmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undangundang ini;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib memiliki ijin kKnusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta dariketerangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwaterdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatuzat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasukjenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yangmendeteksi suatu zat/bahan/benda

yang disita atau ditentukan olehpihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, danterdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentuyang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milikNegara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembagapendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yangmemiliki ijin, dan terdakwa membeli Shabushabu bukan dari lembagayang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian MajelisHakim berpendapat bahwa menjual

Menyatakan Terdakwa FAHRONI alias RONI bin ANANG AINI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;2.

Menyatakan terdakwa FAHRONI alias RONI bin ANANG AINI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam dakwaan pertama yang diatur dalam Pasal 197 joPasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor:36 Tahun 2009 tentangKesehatan;2.

Martapura Lama Rt.4 Rw.3 Desa Pekauman UluKecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar atau setidaktidaknya padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1) yaitu berupa obat jenis Carnophen (zenith), yangdilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagaiberikut:Berawal pada wakitu sebagaimana tersebut diatas

dimaksud serta Terdakwatidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian; Bahwa sediaan farmasi berupa obat carnophen yang disimpan dandiedarkan oleh Terdakwa tersebut merupakan obat keras dan sudahditarik ijin beredar berdasarkan Surat Keputusan Badan PengawasObat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.07.13.3856tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tentangPembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Karisoprodol

Martapura Lama Rt4 Rw.3 Desa Pekauman UluKecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar atau setidaktidaknya padaHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Mtpsuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, telahmencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dariadanya permulaan pelaksanan dan tidak selesainya pelaksanaan itu,bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana

Menyatakan Terdakwa FAHRONI alias RONI bin ANANG AINI tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki lzin Edarsebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;2.

DANU PRADANA Alias GRANDONG Bin SUHARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa pada saat penangkapan Tersebut para Terdakwa dan Terdakwa IItelah secara bersamasama mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat obatan jenis TRIHEXYPENIDILyang termasuk golongan obat keras dengan kategori obatobat tertentu(OOT) tanpa memiliki keahlian dan kewenangan menurut standarpelayanan farmasi.

izin edar atau dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau. persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu;Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sgn Bahwa awalnya Saksi sedang menunaikan sholat Ashar kemudian adapetugas kepolisian dating kerumah dan ditemui oleh istri Saksi.

Pengelolaan Obatobat Tertentu yang sering disalangunakan;Bahwa yang diperbolehkan untuk menyimpan, membawa, menjual,mengedarkan obat jenis TRIHEXYPENIDIL hanya boleh disalurkan melaluiapotek yang mempunyai ijin khusus, instalasi farmasi rumah sakit daninstalasi farmasi klinik dengan menggunakan resep dokter sertapenyimpanan obat dengan kategori Obatobat Tertentu (OOT) disimpan ditempat yang aman berdasarkan analisis risiko masingmasing sarana dantidak boleh diperjual belikan secara bebas;Bahwa penggunaan

obat yang mengandung TRIHEXYPENIDIL tidak dapatdiperjualbelikan secara perorangan dan hanya boleh disalurkan melaluiapotek yang mempunyai ijin khusus, instalasi rumah sakit dan instalasifarmasi klinik dengan menggunakan resep dokter dan diserahkan kepadaapoteker dan hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atauilmu pengetahuan;Bahwa mekanisme distribusi Sediaan obat atau sediaan farmasi diproduksioleh industry farmasi dengan penyaluran melalui pedagang besar farmasisebagai rantai distribusi

pertama selanjutnya akan didistribusikan melaluisarana pelayanan farmasi antara lain apotek, instalasi farmasi rumah sakit,instalasi farmasi klinik, toko obat yang disebut juga saryanfar yang dapatlangsung sampai ke tangan pasien;Bahwa akibat dari penggunaan obat yang mengandung TRIHEXYPENIDILyang bukan pada kegunaannya dapat mempengaruhi ketergantunganseseorang terhadap obat dimaksud serta menyebabkan efek samping nyeridada, penurunan denyut jantung, pingsan serta gangguan memori dankesadaran;Bahwa

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andik Duwi Susanto Alias Plekenthuk Bin Yanto Hadi Supatmo telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu

Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetik.b.

, Apotek atau Rumah sakit dan cara penyalurannya harusdengan memenuhi persyaratan administrasi Sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu kalau Pedagang Besar Farmasi harusHalaman 15 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.

YARINDO yang mengandung trihexyphenidyl HCL sudah dicabutjin edarnya oleh BADAN POM sehingga termasuk sediaan farmasiyang tidak memiliki ijin edar;Bahwa mekanisme tentang peredaran Obat atau sediaan Farmasi dariprodusen sampai kepada tangan pasien sesuai dengan aturan dalamUndang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalahmekanisme distribusi atau proses penyaluran obat khusus obat kerassebagai berikut : Sarana produksi obat atau industri farmasi yangmemproduksi obat keras akan menyalurkan

Sus/2018/PN.SgnPedagang Besar Farmasi (PBF) baik PBF tersebut sebagai distributortunggal atau sub distributor. Dari PBF obat disalurkan ke Apotek dan atauRumah sakit.

Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkanapakah sediaan Farmasi tersebut telah memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)?

PDM458/MKERTO/Ep.1/09/2010 tanggal 01Oktober 2010 sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa SUPIANUR Bin ACHMAD, pada hari Rabu tanggal 21 Juli2010 sekira jam 11.30 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun2010, bertempat di Jalan umun dekat simpang empat masuk Desa Jetis Kecamatan JetisKabupaten Mojokerto, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hokum Pengadilan Negeri Mojokerto, setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

bersalahatau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya, maka haruslah dibuktikan terlebihdahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari pasal pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa denganDakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 197 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1 Unsur barang siapa ;2 Unsur dengan sengaja menyalurkan atau mengedarkan sediaan farmasi

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat Kesehatan tanpa ijin edar ;Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganberupa keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang buktiyang diajukan di persidangan serta lampiran dalam berkas perkara telah ternyata bahwaTerdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 sekira jam 11.30 Wib di Jalan umun dekatsimpang empat masuk Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto terdakwaSUPIANUR

tanggal 28 Juli 2010 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengankesimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3499/2010/KNF, berupa 65 butir tabletwarna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar kaplet yang mengandung bahan aktiftriheksipenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk DaftarObat Keras);Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , Majelis menilaidan berpendapat bahwa unsur Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

putusan dibawah ini telah sepadan dengan kesalahan yangdilakukan oleh terdakwa ;Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 197 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan mengingat UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa bernama SUPIANUR Bin ACHMAD teah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi

-dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan

Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksudpasal 98 ayat (2), (3);Unsur ke satu : Setiap orang.

diri sendiri dan sebagian lagi untuk dijual yaituseharga Rp.4.000, per 10 butir untuk obat dextro, obat carnophen sehargaRp.4.000, perbutirnya;Menimbang, bahwa terdakwa mengadakan transaksi jual beli obatobatantersebut ada sesuatu barang berupa obatobatan yang disampaikan dari satuorang yaitu terdakwa selaku penjual kepada orang lain selaku pembeli, olehkarena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalamperbuatan mengedarkan obatobatan dan obat termasuk dalam pengertiansediaan farmasi

sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatanmengedarkan sediaan farmasi selanjutnya akan dipertimbangkan apakahterdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut telah memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) atau tidak akanMajelis dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) UndangUndang

No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat selanjutnya dalam Ayat(3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Meneimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata terdakwamemperoleh

Menyatakan terdakwa Riski Dwi Pratama Alias Riski telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Menyatakan terdakwa RISKI DWI PRATAMA alias RISKI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAKMENGEDARKAN SEDIAN FARMASI " sebagaimana diatur dan diancampidana pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam suratDakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Jmr2.

Jember atau pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak tidakmemiliki jin edar, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempata tersebut diatas ketika terdakwa RISKIDWI PRATAMA Alias RISKI sedang main Game Online ditangkap oleh saksiFARIZ RAHMATTULLAH, SH, saksi BAYUWIBISONO, dan saksi EKOBUDIONO yang ketiganya merupakan

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat/pil jenis trex warna putih yangberloga Y tersebut diatas tidak memiliki ejin edar dan terdakwa adalah bukanseorang apoteker atau pedagang besar farmasi, atau seorang ahli atau tenagakesehatan yang diberi wewenang oleh Undangundang untuk mengedarkansediaan farmasi tersebut hanya bertujuan untuk memperoleh keuntunganbelaka Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor :440/13790/311/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatanganioleh

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98Ayat (2) dan (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepadaterdakwa bersifat alternatif yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3), hal mana untuk membuktikan cukupsatu alternatif perbuatan saja dan

1. Menyatakan terdakwa EVENDI KURNIAWAN Bin SODIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

Menyatakan Terdakwa EVENDI KURNIAWAN Bin SODIKINpersalahmelakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan Farmasi tanpa dan ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratankeamanan ,khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa Pil dobel Lsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196, UU NO. 36TAHUN 2009 tentang Kesehatandalam surat dakwaan Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EVENDI KURNIAWAN Bin2.SODIKIN berupa Pidana Penjara selama : .7.

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemafaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemafaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternativ, jika salah satuelemen dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap sudahterbukti dan terpenuhi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemafaatan dan

Selanjutnya di dalam pasal 98 ayat (3)Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN JbgUndangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskanbahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan denganPeraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Menyatakan terdakwa EVENDI KURNIAWAN Bin SODIKIN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak MemenuhiStandart Keamanan Dan Mutu " ;Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Jbg2.

1. Menyatakan Terdakwa DWIYONO alias BOGANG Bin SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediian farmasi tanpa memiliki ijin edar
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

Menyatakan Terdakwa DWIYONO alias BOGANG Bin SUWITObersalan melakukan tindak pidana .Dengan sengaja mengedarkanHalaman 1 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Tlgsediaan farmasi yang tidak memiliki jin edar Sebagaimana diaturdalam Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan Dalam Surat Dakwaan nomor : PDM131/Tlung/Ep.1/08/2017.2.

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelan mendapat izin edar, perbuatanmana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa padaawalnya hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekitar jam 24.00 wib, terdakwamembeli pil dobel LL kepada sdr. KEBO (DPO) sebanyak 1.000 (Seribu) butirdengan harga Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) dengan cara terdakwamendatangi sdr.

197 UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.DAKWAAN KEDUA:Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN TlgBahwa ia terdakwa DWIYONO alias BOGANG Bin SUWITO, pada hariKamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 23.30 Wib atau pada waktuwaktu laindalam bulan Juni 2018 bertempat di Kelurahan Kampungdalem Kecamatan /Kabupaten Tulungagung atau pada tempattempat lain yang masih termasukdalam Wilayahn Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

(PBF) dan Apotek, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota Dinas Kesehatan di beri Wewenangnyamemberikan perijinan dan pemBinaan, pengendalian danpengawasan distribusi sediaan farmasi misalnya Apotik, RumahSakit, Pukesmas dan Toko obat.

Menyatakan Terdakwa DWIYONO alias BOGANG Bin SUWITO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediian farmasi tanpa memiliki ijin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta membayardenda sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama3 (tiga) bulan ;3.