Ditemukan 9446 data
99 — 38
.;11.Menghukum Tergugat I, Il dan Ill untuk menyerahkan kembali Sertifikat HakMilik No.1563/1996 Kelurahan Tarok Dipo kepada kaum Penggugat secaratanpa sarat;12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng sejumlah Rp. 1.766.000. (Satu juta Tujuh ratus Enam puluh enamribu rupiah);13.
123 — 45
Ketabangkali untuk melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan tanah industri;Bahwa itu) jawaban dari BPN kaitan dengan surat ini agar tidakdibebani;Bahwa kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syarat disitu kan ada 2 jadi ketika initiidak membebankan sarat apapun ya berarti sarat 1 dan 2 itu menjadi bagian dari jawaban ini;Bahwa tidak ada penegasan tentang syarat pembayaran 4,5% yang ada adalah boleh diperpanjang dan masalah keuangan dibayar kemudian; Bahwa ada 4 sertifikat HGB yang diperpanjang
Kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syarat disitu kan ada 2 jadiketika ini tidak membebankan sarat apapun ya berarti sarat 1 dan 2 itu menjadi bagian darijawaban ini. Tidak ada penegasan tentang syarat pembayaran 4,5% yang ada adalah bolehdiperpanjang dan masalah keuangan dibayar kemudian. Ada 4 sertifikat HGB yangdiperpanjang oleh BPN, semuanya belum pernah dibayar tapi dikembalikan lagi oleh PT. Sier,dikembalikan karena pada waktu itu yang bersangkutan tidak mau tandatangan PPTI.
189 — 118
Demikian juga denganpetitum gugatan, dimana PENGGUGAT menuntut Surat KeputusanTERGUGATI dan TERGUGATII dinyatakan sarat hukum, tidakmengikat, meminta untuk memperbaiki tulisantulisan dalam sertifikattanah, buku tanah dan warkahwarkah lainnya yang bertuliskan HGBdiatas HPL. Fundamentum petendi dan petitum gugatan demikian sarat5.dengan aspek tata usaha negara dan merupakan kewenangan absolutePengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;3.
sebagaimana diurai pada halaman5 angka (15), (16), (17), (18) dan halaman 6 angka (19) dan angka (20),TERGUGATII telah menjawabnya sebagaimana disebutkan di atas, sehinggauntuk menguji kebenaran alasan yang dikemukakan PENGGUGAT tersebut,PENGGUGAT dapat mengajukan dalil dan alasannya kehadapan PengadilanNegeri setelah adanya Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yangmenyatakan bahwa SURAT KEPUTUSAN yang dikeluarkan oleh TERGUGATI maupun SURAT KEPUTUSAN yang dikeluarkan TERGUGATIII telahdinyatakan sarat
38 — 6
Menghukum Tergugat rekonpensi atau siapapun juga yangmemperoleh hak daripadanya atas sebagian atau seluruhnya yangmerupakan obyek sengketa/harta bersama tersebut agar segeramenyerahkan kepada Penggugat rekonpensi dengan tanpa sarat,jika perlu dengan bantuan polisi, selanjutnya harta tersebut dibagidua sesuai dengan ketentuan hukum dan apabila tidak dapat dibagisecara natura, maka pembagiannya dilakukan secara in naturayaitu dijual secara lelang baik dengan bantuan Pengadilan AgamaKraksaan maupun
161 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
DRI dan bukan termasuk dalam Boedel Pailit.Pelaksanaan lelang ini sarat dengan masalah hukum dan bertentangan denganhukum, karena:a Melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, yakni:= Lelang dilaksanakan dalam keadaan diblokir oleh Kantor BadanPertanahan Kabupaten Badung Provinsi Bali, sebagaimanaSKPT dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten BadungProvinsi Bali dan Salinan Risalah Lelang Nomor 154/2010tertanggal 15 Juni 2010;= Kurator melakukan Lelang
160 — 76
Bahwa terhadap dalil gugatan point ke5 dan 6 Tergugat menolak dengankeras dan tegas karena dalil tersebut tidaklah benar dan sarat akanrekayasa yang mana dapat ditanggapi oleh Tergugat I sebagai berikut : Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.DrhBahwa setahu Tergugat Il selama Tergugat II bekerja untuk Alm. BerthyThemalagi, Alm. Berthy Themalagi dalam kerja sama dengan Penggugat,tidak pernah menunda kewajiban pembayaran kepada Penggugat sampailebih dari satu bulan.
85 — 12
yang pernah ada di sebelah barattanah objek sengketa dibangun pada tahun 1976 oleh Kepala DesaKaofe ketika itu yang bernama la baala dengan jalan meminta izin dariTergugat Il (LA AYTO) sekeluarga karena tanah tempat dibangunnyabalai desa lama tersebut maupun Kantor Desa Kaofe yang barusekarang ini adalah milik dan/atau peninggalan orang tua Tergugat Ilyang bernama almarhum LA ODE ZALIDU, sehingga dengan faktatersebut dimana para Penggugat dalam menyusun dalil gugatannyapenuh dengan rekayasa dan sarat
47 — 15
Bahwa Para Tergugat menguasai secara melawan hukum 45 kapling atau seluas 90hektar lahan milik Para Penggugat yaitu pada kapling No. 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 50, 51, 70,73, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 93, 94, 95;Bahwa yang menjadi dasar klaim Para Tergugat atas lahan aquo berupa SuratPengakuan Hak atas Tanah, antara tahun 2003 hingga tahun 2006 dari Kepala DesaBabat Banyuasin, karena surat tersebut sarat
213 — 305
Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten TanaTidung tanggal 14 Pebruari 2014, sangat sarat dengan unsur KKN(Kolusi Korupsi dan Nepotisme) halmana setelah menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 525.26/074/KIV2014 tentang Pencabutan Izin LokasiPerkebunan dan lIzin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT.
111 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011melaksanakan putusan secara sukarela tanopa adanya upaya pemaksaan yanglangsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak Peradilan Tata Usaha Negaraterhadap pihakpihak yang bersangkutan ;Bahwa, dari rangkaian keseluruhan peristiwa yang diuraikan tersebutsampai terbitnya S.IP.P.T Nomor : 2898/1.711.534 tanggal 3 Oktober 2007 atasnama Turut Termohon Peninjauan Kembali Il Intervensi (bukti P2= T Il1),senyatanya sarat muatan dengan rekayasa dalam penerbitannya, hal manamerupakan
ELIANTO,SH
Terdakwa:
1.HERU ROMSA,ST,DKK
2.JHON RIKI, S.H Pgl. RIKI
128 — 44
/PN Pag.g) Bahan : Kuningan.h) Tebal Tabung :1,5 mm.i) Kapasitas angin tabung : 10002000 PSI.j) Pompa :Gejluk (manual) sampai dengan50 kali pompa istirahat.k) Kaliber :4,5 mm.1) Tali sandang senapan : terbuat dari nilon dan terpasangpermanen.m)Kokang / tarikan : 67 tarikan.n) Peredam : Drat dan Tancap.0) Pejera depan : Lancip.p) Pejera belakang : Bulat dan tebal.Bahwa Saksi menerangkan saat penyidik memperlinatkan satu unitsenapan angin Merk SANAJI dan satu lembar Sarat Tanda KepemilikanSenapan Angin
( STKS ) atas nama ERMAN (Ketua Kelompok Tani BuruTupai Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto )setelah saksi teliti itu bukan Senapan angin yang Diproduksi SANAJI dansatu lembar Sarat Tanda Kepemilikan Senapan Angin ( STKS ) jugabukan diterbitkan oleh SANAJI karena saksi mengetahui dari perbedaanFhisik Senapan dan surat antara lain:Pada senapanBahwa Penulisan merk SANAJI pada sisi kiri kamer didugamenggunakan Cap/Stempel sendok dan kelihatan tidak rapi sedangkanproduk asli SANAJI
68 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kantor Badan Pertanahan NasionalKota Pekanbaru) diketahui sarat dengan pemalsuan dan hal ini telahterbukti atas pengakuan pelakunya yang bernama Anwar Efendi Daulay(Ic.
T.LIV.V.45dan mempertentangkannya dengan membuat pertimbangan dan putusanperkara a quo, padahal data fisik berdasarkan hasil pemeriksaan fisiktanah yang dimaksud dan disesuaikan dengan bukti surat warkah tanah/sertifikat milik Termohon Kasasi, dimana tidak pernah ditemukanpersesuaian data fisik antara bukti surat yang ada pada TermohonKasasi dengan data fisik hasil pemeriksaan lapangan (pada objekperkara);Bahwa pertentangan yang dilakukan oleh Judex Facti adalah merupakansuatu ketimpangan hukum yang sarat
Judex Facti telah membuat pertimbangan hukum putusannya denganmempertentangkan antara putusan Peradilan Tata Usaha Negara yangmempunyai putusan yang kekuatan hukum tetap; Bahwa pertentangan yang dilakukan oleh Judex Facti adalah merupakansuatu ketimpangan hukum yang sarat dengan ketidak benaran danpertentangan dengan hukum yang berlaku, dan telah menunjukkanbahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili dengan sengajamenghindari dari suatu kenyataan dalam suatu pembuktian dan terbuktimenurut hukum
Pembanding/Penggugat II : ROHYATI Diwakili Oleh : Sugeng Anjili, S.H., M.H. dkk
Pembanding/Penggugat III : SARTO Diwakili Oleh : Sugeng Anjili, S.H., M.H. dkk
Terbanding/Tergugat : DJOKO WHINDARTO
Terbanding/Turut Tergugat I : YUSWANTO als YUS
Terbanding/Turut Tergugat II : WITO MIARSO als TAMIARSO als WITODIARSO als KARSO
Terbanding/Turut Tergugat III : MASNGUD NGADIMIN als MASNGUD als MASNGUDI als MASNGUD AL NGADIMIN
Terbanding/Turut Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN Pusat di Jakrta Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
128 — 64
PERTIMBANGAN HUKUM DANPUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI CILACAP PERKARA AQUO TELAH MENYIMPANG DARI SISI TUNTUTAN DAN MELEBIHIKEWENANGAN ini tidak dapat dibenarkan, karena sebagai mana dalamPutusan Mahkamah Agung Repu blik Indonesia Nomor. 556.K/Sip/1971menyatakan, Hakim boleh memutus/mengabulkan gugatan yang melebihipermintaan dengan sarat harus masih sesuai dengan kejadian Materil.Dengan demikian Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ParaPembanding haruslah di tolak.B.
NILLA ALDRIANI SH MH
Terdakwa:
HANDIKA MANGGALA PUTRA BIN WIYADI
317 — 92
sekitar 13 (tiga belas) paket kosmetik,sebagamana barang bukti seperti yang diperlihatkan di persidangan ini; Bahwa biasanya produk kosmetik yang sudah terdaftar di balai POM adakodenya NA dan digit beberapa angka, contoh : diperlinatkan produk Beautybuffet Scentio skin rifining & whitening scrub di produk tersebut ada semacamlebel atau setiker NA ada 11 (Sebelas) digit; Bahwa NA adalah Nomor Notifikasi Asean dan kalau sudah terdaftar di BalaiPOM NA... 11 (Sebelas) digit; Bahwa saya tidak tahu sarat
59 — 122
dalildalil eksepsi tersebut diatas keseluruhan dalil gugatanPara Penggugat telah terbantahkan dimana menurut hukumpenerbitanmaupun peralihan sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Para Penggugat SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TANAH TERPERKARA, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalamsertipikataquo, dengan demikian Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena menggugattanpa alasan dan dasar hukum kepemilikan yang jelas dan sarat
66 — 1864
Hal. 4110.dilakukan kepada Penghibah kepada penerima Hibah semasa masih hidupdan barang yang dihibahkan itu adalah Miliknya sendiri bukan milik oranglain;Bahwa Hibah menurut para ulama Ahli Figih Syekh Abdurrahman AsSaadRahimakumullah Hibah yaitu pemberian cumacuma dalam keadaan hidupdan sehat (minhajun Salikin, halaman 175 ) dan dalam Hibah disyaratkanAl Wahib beberapa sarat:1. Pemberi adalah orang yang merdeka bukan budak;2. Pemberi Hibah adalah orang yang berakal sehat bukan gila;3.
82 — 12
sejarah/cerita mengenai kronologis keberadaan hak adalahuntuk memahamkan setiap orang yang membaca tuntutan Penggugat,sehingga kebenaran materiil dan formil terpenuhi dan keadilan tercapaidengan tepat;Bahwa Tergugat memberanikan diri menceritakan masa lalu tersebut karenaseperti itulah fakta yang dialami Tergugat selama menikah denganPenggugat, dimana Tergugat harus menahan tangis setiap hari melihatsikap Penggugat yang tidak memperhatikan keluarga dan mencari/mempunyai gaya hidup yang tidak sehat (Sarat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD ISA YEISHANSYAH,S.H
111 — 41
penyalahgunaanwewenang dan lebih jauh lagi tidak sematamatabertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka;(Videpasal 14 Ayat 1 Perkap 12 Tahun 2009 TentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana); Bahwa ternadinya hubungan antara Tersangka denganpolisi penangkap yang dijadikan sebagai saksi penyidikyang saling bertolak belakang dimana keterangankesaksian ke dua orang saksi penangkap a quo di mukapersidangan dalam perkara yang dimohonkan banding aquo menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa selakuPembanding sarat
Dr.ORGENES IJIE, S.E., MM.
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
230 — 364
.26/G/2021/PTUN.JPRfaktanya sampai dengan saat ini ABDUH AHMAD, S.Sos, tidak pernahdiberhentikan oleh Pemerintah Kota Sorong sebagai Aparatur SipilNegara (ASN), namun ABDUH AHMAD, S.Sos tetap menjabat sebagaiAnggota DPRD Kota Sorong periode 20192024, sehinggta telah jelasbahwa ABDUH AHMAD, S.Sos, telah menduduki 2 (dua) jabatansekaligus, yakni sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagaiAnggota DPRD Kota Sorong periode 20192024; Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan (obyek sengketa)yang sarat
82 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 April 2008,Nomor: 363/PDT.G/2007/PN.TNG tersebut, yang selanjutnya tanpa dasarhukum yang dapat dipertanggungjawabkan mengadili sendiri denganmenyatakan gugatan Pemohon Kasasi semula Terbanding /Penggugattidak dapat diterima ;Tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Pengadilan Tinggi Banten yangmemeriksa perkara ini, Subyektifitas Pengadilan Tinggi Banten tersebut bagikami menjadi contoh konkrit dan menunjukkan bagaimana kondisi peradilankita pada umumnya sarat