Ditemukan 9451 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat samat sarah sadat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 513 K/Pid/2011
Tanggal 24 Nopember 2011 — MUHAMMAD PITANG alias PITANG
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa kalau saksi tidak mengaku,saksiakan dibawa ke Polda NTT dan ditahan disana, serta ada foto satelit yangmerekam keberadaan saksi di TKP, yang menurut penyidik adalah teknikdari penyidik dalam pemeriksaan,...dstnya meskipun dalam KUHAP tidakdiatur".Bahwa penegasan Judex Facti meskipun dalam KUHAP tidak diatur padaakhir pertimbangan diatas sebagai bentuk pembenaran terhadap tindakanpenyidik yang bertentangan dengan hukum, sekaligus sebagai buktibahwa Terdakwa diajukan kepada persidangan ini sarat
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-07-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 122/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 18 September 2017 — Ny. Murni Maryanti Ningsih Sebagai PENGGUGAT Lawan Tn. Andri Putra,Dkk Sebagai TERGUGAT
81 — 53
  • Sarat keterangan kepemilikan tanah No. 1518/1972 tanggal 13Februari 1972 atas nama Sdr. H. Djaafar;b. Gambar kasar situasi tanah seluas 40 ha tanggal 20 November 1973atas nama Sdr. H. Djaafar;c. Pengumuman Kepala Daerah Riau No. 14/Peng/1971, tentang wajibmengerjakan tanahtanah dst... dst...d. Pengumuman Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar dst... dst...Jawaban Tergugat VI sebagai berikut:a.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2011 — Putus : 27-09-2011 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 27 September 2011 — H. MURSALIH Bin H. LIHAN
56 — 19
  • ketiga berdasarkan perjanjian dengannegara;sedangkan yang dimaksud perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomianyang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan az.as kekeluargaanataupun usahamasyarakat yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikanmanfaat kemakmuran dan kesejahteraan seluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa baik dari keterangan Ahli Emma Sugema, SE. dari SPKPPerwakilan Propinsi Jawa Sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-09-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 PK/Pdt/2012
Tanggal 17 September 2014 — PT. INDONESIA UNGGUL BERSATU, ; PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI, dkk
148 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GunaBangunanannya terbit sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1996;Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Mamuju menerbitkan 2 (dua)penetapan berturutturut sebagaimana yang telah diuraikan dalam suratgugatan, yang disusul dengan surat pelaksanaan eksekusi tanggal 28 Juni2007 yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2007sampai dengan 13 Juli 2007 yang ditujukan kepada masingmasingsebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan, sangat jelas bahwadalam perkara ini adalah sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 01-03-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 1 Maret 2017 — Ir. ICHSAN SUAIDI
145 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,Ph.D. tentang DugaanKorupsi Dalam Pembagunan Dermaga Labuhan Haji KabupatenLombok Timur Provinsi Nusa Tengara Barat (NTB) tanggal 14 Maret2014, yang pada pokok berkesimpulan bahwa tidak ada kerugianNegara dalam proyek tersebut dan pekerjaan proyek tersebut telahsesuai kesapakatan para pihak dan telah sesuai dengan ketentuanperaturan perudang undangan yang berlaku, yakni isu hukum yangsemula bermuatan hubungan keperdataan telah bergulir menjadikasus korupsi yang patut diduga sarat kepentingan politik
    ,Ph.D. tentang Dugaan Korupsi Dalam PembagunanDermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ProvinsiNusa Tengara Barat (NTB) tanggal 14 Maret 2014, yangpada pokok berkesimpulan bahwa tidak ada kerugianNegara dalam proyek tersebut dan pekerjaan proyektersebut telah sesuai kesapakatan para pihak dan telahsesuai dengan ketentuan peraturan perudangundanganyang berlaku, yakni isu hukum yang semula bermuatanhubungan keperdataan telah bergulir menjadi kasuskorupsi yang patut diduga sarat kepentingan politik
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 158/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 6 September 2017 — ALI ARIFIN, DK VS IMRAN, DKK
34 — 9
  • jutalima ratus ribu rupiah) perhari, sejak putusan dalam perkara ini bekekuatanhukum tetap sampai adanya pelaksanaan putusan yang nyata.Menghukum Tergugat dan Tergugat Il atau orangorang dan pihakmanapun juga yang menguasai, memiliki, menghaki dan menyandarkanserta mendapatkan hak atas tanah objek perkara untuk menyerahkanbidang tanah objek perkara ( Petitum Poin nomor 8 dan nomor 9 hurufa dan b di atas) kepada Penggugat dan Penggugat II dalam keadaanbaik, aman dan kosong serta suka rela tanpa beban/sarat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-07-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 368/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : Antonius Widiarsoyo
Terbanding/Penggugat : HEKY PRATOYO
Terbanding/Turut Tergugat I : Kanina
Terbanding/Turut Tergugat II : Ruci
Terbanding/Turut Tergugat III : Rari
Terbanding/Turut Tergugat IV : Wahyu Indriani Satyaningsih SH
Terbanding/Turut Tergugat V : Kantor Pertanahan Kota Depok
Turut Terbanding/Tergugat II : Ignatius Widiarsanto
Turut Terbanding/Tergugat III : Ir. Thomas Widiantoro
75 — 621
  • Sehingga Putusan PengadilanNegeri Depok tidak dapat dilaksanakan atau pada akhirnya tidak terciptaharapan asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringansebagaimana yang diharapkan karena Judex Facti Tingkat Pertama telahdengan ceroboh menerapkan asas tersebut tanpa melihat duduk perkaradan pihakpihak yang terlibat didalamnya dan hanya mengamini dalilTerbanding (dahulu Penggugat) yang sarat dengan muatan pribadinya(vested interest);Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas, mohon Majelis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2177 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 7 Mei 2014 — DUNAN HERAWAN, S.Sos Bin BUYUNG RUKNI, dkk
79 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • T.2203.VIII Tahun2010 tanggal 30 Maret 2010, adalah sarat dengan pertimbanganpertimbanganyang bersinggungan dengan asasasas terselenggaranya pemilukada. WalauPemohon tetaplah memperhatikan tahapan Pemilukada, lalainya tahapan samadengan pembengkakan biaya. Dalam upaya meminimalisir hal tersebutsemuanya telah dilakukan Pemohon. Termasuk juga adanya surat Pemohonselaku Ketua KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 253A/KPUProv007/III/2010tanggal 29 Maret 2010.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 30-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/MIL/2013
Tanggal 30 September 2013 — EDUART HENDRIK BUTAR-BUTAR
261 — 503 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setelah putusan Banding keluar, dan membaca putusan tersebut,barulah Pemohon Kasasi menyadari jebakanjebakan yang diumpanterhadap Pemohon Kasasi, yaitu : Oditur Militer yang membuat dakwaan ; Oditur Militer yang membuat tuntutan ; Oknum dari kantor Oditur Militer yang mengarahkan Pledoi ; Oknum dari kantor Oditur Militer yang menyusun Memori Banding ; Dan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sarat denganketidakadilan, ketidakbenaran, dan persidangan yang tidak fair,pemeriksaan Saksisaksi
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 27-08-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 234/PID/2020/PT SMR
Tanggal 28 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PARLIN MANALU anak dari NAFSIR MANALU
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANGGA WARDANA, S.H.
100 — 39
  • naikstatusnya sebagai Terdakwa atau jauh sebelum ada putusan Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap / inkracht, yang menurut Sudut pandangkami hal itu sangat keliru, sekaligus juga memperlihatkan adanyadorongan kuat dari pihak lain untuk memastikan agar terdakwa harusdan wajib dihukum berat.Rekaman pembicaraan tersebut diatas menjadi petunjuk kuat bagipemohon banding bahwa jalannya pemeriksaan perkara ini mulai daritahap penyidikan sampai dengan pemeriksaan di muka persidangansepenuhnya dipaksakan serta sarat
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 22-11-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 28/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
H. MAHLIAN
Tergugat:
1.BUPATI BARITO SELATAN
2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KALANIS
202 — 274
  • melalui BPD dan Camat yang menggunakandata pemilin dalam Daftar Pemilin Tetap (DPT) tanpa di input daridata pemilih yang benar untuk dimasukan dalam Daftar PemilihHal. 14 Dari 74 Perk No. 28/G/2019/PTUN.PLKSementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehinggamembuat Pilkades Kalanis berjalanya sarat dengan kecurangandan banyak hak konstitusi warga setempat sebagai pemilih yanghilangnya haknya dan tidak taat azas sehingga menghasilkanPilkades bercacat cela dari data yang dibuat oleh tergugat
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Waris Islam
Register : 14-01-2015 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 01-12-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 349/Pdt.G/2015/PA.Jr
Tanggal 3 Agustus 2016 — PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV,PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, MELAWAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, tERGUGAT III, TEREGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II
51 — 6
  • Sarrip ini telah berupa sertifikat dengan Sertifikat Hak MilikNo. 625, namun ternyata penghibahan yang telah dilakukan oleh Busani alias Hj.Siti Honiyah kepada tergugat ini telah dilakukan dengan tidak mendasarkankepada sertifikat dimaksud, melainkan didasarkan kepada Petok C, sehinggakaruan saja hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan hukumnya; Bahwa selain adanya beberapa kejanggalan dan kesalahan, serta sarat sekalidengan rekayasa dan i'tikad tidak baik sebagaimana di antaranya telahdisebutkan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-04-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/PDT/G/2015/PN.BDG .
Tanggal 20 Oktober 2015 — NY. ENING SUMARNI, lawan 1. Ny.EMI ACHMAD SETIAWAN
53 — 13
  • pmmeinecrnemesnnei telah terbukti secara nyata TERGUGAT I,TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV melakukanperbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT dengancara menguasai lokasi tanah milik PENGGUGAT...........00+ AO eeteeeesteeeees Perbuatan PARA TERGGAT telah mengakibatkankerugian bagi PENGGUGAT .....Sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut diatas, proses peralihan hakatas tanah dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Ny GARNIWA kepadaTERGUGAT III telah memenuhi kentuan Undang undang yang berlakumengenai sarat
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 07-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 51- K/PM II-11/AD/V/2015
Tanggal 7 Juli 2015 — AGUS SUNARTO PRAKA NRP. 31040163930783
57 — 43
  • .: Bahwa terhadap tindak pidana kawin dua yang dilakukan olehTerdakwa secara siri pada dasarnya secara prosedural menurutketentuan agama Islam telah memenuhi sarat sahnya perkawinansehingga secara Fakta hukum Terdakwa melakukan kawin dua namunkarena perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa secara siri makaperceraiannya tidak harus melalui pengadilan Agama, perceraianterjadi apabila suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya dandipersidangan Terdakwa telah menyatakan akan menceraikan Saksi1selain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 19-11-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 712 K/Ag/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 —
45 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • timbul dalam perkara ini;SubsidairApabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya (Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa prinsipprinsip dari gugatan Perdata adalah harus ada dasarhukumnya, harus merupakan suatu sengketa, harus dibuat secara cermat danterang, apabila salah satu dari prinsipprinsip tersebut tidak terpenuhi makagugatan dinyatakan cacat formil dan tidak memenuhi sarat
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 21-07-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN BANYUMAS Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bms
Tanggal 7 Agustus 2017 — Penuntut Umum: PUPUT WIJAYA PUTRA, SH. Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak 'F'
117 — 24
  • Selain itu tayangantayangan di media juga sarat dengan pornografi, dimana banyak sekalipublic figure yang memberikan contoh berpakaian dan berperilaku tidakbaik yang dapat mempengaruhi pikiran orangorang yang menonton ataumelihatnya khususnya terhadap anakanak dan remaja;b.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. TIWA ABADI, diwakili Dato DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Intervensi:
PT. SASANA YUDHA BHAKTI
710 — 3390
  • Tiwa Abadi memenuhisyarat;Bahwa syaratsyarat yang harus terpenuhi sebeluum terbitnya ijin, Karena initeknis pertambangan harus memenui aspek aspek pertambangan meliputiaspek teknis, kewilayahan, finansial dan lingkungan;Bahwa sarat lain dari Bappeda Biasanya minta pertimbangan teknis sajasebagai tambahan untuk mengetahui informasi yang sebanyak banyaknyamengenai kegiatan ini seperti Perda yang bekaitan dengan tata ruang,kemudian Dinas Lingkungan Hidup;Bahwa PT.
    Tiwa Abadi tidak terdapat area penundaan pemberian ijinbaru, karena dalam areal kehutanan itu memang ada pipet peta indikatifpenundaan pemberian ijin baru memang disitu ada kawasan kawasan yangtidak boleh dilakukan kegiatan, tapi itu hanya untuk sektor hutannya saja;Bahwa sarat lain yang harus dipenuhi PT.
Pengadilan PN MAKALE Perdata Waris
Register : 01-08-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 75/PDT.G/2013/PN.MKL
Tanggal 22 Mei 2014 — SIN SIKKU’, SH (PENGGUGAT) VS MARTHEN TEKO, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA (TERGUGAT)
153 — 78
  • dan Gambar Situasi No. 155/1973Tanggal 5S November 1973 atas nama Tuan Jakob Sikkw denganmengalihkan/ melakukan balik nama kepada Tergugat I seluas hanya6.600 m2 saja, oleh karena sarat dengan perbuatan melawan hukumdari awal pengambilan Sertifikat sampai dengan pengalihan/baliknama dengan rangkaian perbuatan melawan hukum sebagaimananorma yang dimaksud didalam Pasal 378, Pasal 372, Pasal 55, Pasal96, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 264, Pasal 266 dan Pasal 52Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang
    Bahwa Penggugat didalam mengajukan gugatannya tidak salah alamatoleh karena perbuatan Tergugat II adalah perbuatan dan tindakan yangbenarbenar tidak profesional dan tidak bertanggung jawab /menghindar dari tanggung jawab sehingga Pengalihan Hak / Balik Namaatas sertifikat a quo adalah batal demi hukum, oleh karena sarat denganrangkaian perbuatan melawan hukum/ tindak kejahatan, sebagaimananorma yang Penggugat telah ungkapkan didalam Replik atas JawabanTergugat I, sehingga gugatan Penggugat tidak
Pengadilan PN MAMUJU Perdata Khusus
Register : 21-01-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor 02/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mam.
Tanggal 6 Mei 2015 — MUHAMMAD YUNUS,ST
151 — 35
  • juga dan dilaporkan kepada Andi Gatot Cammi,ST selakuKordinator Konsultan Pengawas bahwa progres pekerjaan hanya sekitar 63% ;1617181920Bahwa progres pekerjaan 63% tersebut belum dihitung dengan Pengadaan danPemasangan Pintu Air dan disamping itu pekerjaan ini yang belum disiapkanadalah Pasang Batu yang tidak rata,Galian yang tidak ada, Pasang Batu pada titikAkhir yang belum siap serta plasteran dan acian yang belum siap;Bahwa Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir atau Show Case Metting IIImerupakan sarat
    disana juga ada Site Egenering Konsultan Pengawas saksi Suandy,ST danbersamaam menanda tangani dengan terdakwa;Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Muhammad Yunus,ST dia sendirimengetahui progres pekerjaan sebesar 85,18% setelah ditelpon oleh saksiIr.Askar sebelum terdakwa sampai di Mamuju tanggal 28 Desember 2013tersebut dan baru mengambil progres pekerjaan dari Kantor Konsultan diMamuju pada tanggal 28 Desember 2013 malam;Bahwa Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir atau Show Case Metting IIImerupakan sarat
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-07-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 100/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 2 September 2019 — Pembanding/Tergugat I : Mr. OH YONG KEUN
Pembanding/Tergugat II : Mr. YOO BYONG SUNG
Pembanding/Tergugat III : H.M., SUTAMSIS, S.H., M.H., M.Kn
Terbanding/Penggugat I : KIM CHANG SHIK
Terbanding/Penggugat II : SURYA SAEFUDDIN
155 — 69
  • KEC aquoDalam hal ini kejanggalankejanggalan yang nampak nyata dalam usaha ParaPenggugat aquo untuk menguasai Perseroan aquo ini sungguh nyatamerupakan indikasi kuat adanya suatu perbuatan melawan hukum secara massif,terstruktur dan teroganisir yang dilakukan oleh Para Penggugat bersama dengantimnya dengan jalan melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntunganpribadinya sehingga berani merekayasa proses pengambil alihan saham aquodan berusaha melegalkan Jual beli saham aquo yang sarat dengan rekayasatersebut
    Dalildalil Penggugat tersebut dalam gugatannya yang menyatakan bahwatindakan Para Tergugat aquo adalah Perbuatan melawan hukum adalah suatuHalaman 42 dari 104 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT SMRperkataan yang sangat tendensius dan sarat dengan kebohongan dan rekayasa,karena bagaimana bisa diklaim begitu saja telah merasa membeli saham milikTergugat Il dengan cara melakukan penipuan, reakayasa dan pemalsuan sertamemberi keterangan tidak benar ke dalam suatu akta autentik dengan caramelakukan melawan