Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 01-02-2010 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 101/Pid.B/2009/PN.Spn
Tanggal 1 Februari 2010 — NADIRMAN BIN IRSYAD, DK
115 — 13
  • adalah sebagaiberikut ini ;Hlm 26 dari 37 him................27Menimbang, bahwa produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupukanorganik yaitu pupuk Urea, SP36, Superphos, ZA, NPK, dan pupuk organik di dalamnegeri ;Menimbang, bahwa distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan surat perjanjian jualbeli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 11-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 15/Pid.B/2019/PN Trk
Tanggal 11 April 2019 — Penuntut Umum:
1.Agustini, SH.
2.Siti Kartinawati, SH
Terdakwa:
Dwi Ratna Yuliastanti Binti Juniman
92 — 11
  • Tutik merupakan anggota partai dari PDIP; Bahwa informasi tentang sdr. Tutik yang bisa memasukkan CPNSpertama kali diperoleh dari sdr. Suluh; Bahwa Terdakwa sendiri mengenal sdr. Suluh juga dari orang lain;Halaman 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Trk.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum
Register : 30-06-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Gto
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
FENNY HASLIZARNI, SH
Terdakwa:
1.SOFYAN MIOLO
2.SULEMAN ALI Alias AIP
3.NOVIYANTI ISMAIL Alias TITI
4.MUHAMMAD SYARIF MIOLO Alias ICUK
71 — 13
  • Hulontalangi, kota Gorontalo; bahwa Terdakwa IV bisa menghubungkan penjual Pil dengan partai besarkepada MUH NUR yang memiliki account Mister boti boti; bahwa Terdakwa Ill memberikan uang cash sejumlah Rp 2.000.000.00 (duajuta rupiah) kepada Terdakwa IV dan Terdakwa IV menjamin barang berupa pil pilakan dikirim kepada Terdakwa III kealamat Rumah Terdakwaa III; bahwa setelah barang datang berupa pilpil yang diduga Tryhexipenidyltersebut dijual kepada Terdakwa II untuk siap diedarkan; bahwa Terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-09-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1435 K/Pdt/2017
Tanggal 27 September 2017 — PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO), TBK. VS PT CITRA SARI MAKMUR
257 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Itupun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yangmengandung sengketa secara partai yang harus diputus secarakontentiosa,Bahwa pendapat yang sama, dikemukakan kembali oleh Mahkamah AgungRI dalam Putusan Nomor 1210 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987 yangmenyatakan PN yang telah memeriksa dan memutus permohonan secaravolunteer padahal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasarhukumnya;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, apabilapermohonan in casu tetap dilanjutkan
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-07-2016 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 11 Juli 2017 — Penggugat: HENDRO PRAYITNO Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
128 — 82
  • ., menerangkan : Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi mengertidihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampaidengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi Ill DPRD Kota Bontang dariFraksi Partai Golkar; Bahwa pengusulan aspirasi dari masyarakat kami melakukan reses danreses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui KetuaDPRD; Bahwasaksi dikomisi C Ketua Komisi saat itu. Sdr.
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Perdata Agama Perceraian
Register : 03-01-2013 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 20-01-2014
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 2/Pdt.G/2013/PN.LBS
Tanggal 4 Juni 2013 — ROSMAWATI SITANGGANG, S.Pd., M.Hum., Lahir di Medan tanggal 3 Januari 1965, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Pasaman, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 71 Lubuk Sikaping ; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------- PENGGUGAT ; VS THOMSON NABABAN, Lahir di Siborong Borong (Tapanuli Utara) tanggal 25 Mei 1960, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai BRI Cabang Lubuk Sikaping, beralamat di Pasar Inpres Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kab. Pasaman ; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------ TERGUGAT ;
173 — 18
  • kemudian saya lihat tangan Penggugat birubiru karenadipukul pakai linggis ;e Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NIA sudahmenikah dan tinggal dengan Tergugat di Tapus, MONIC masih kuliah dan tinggal diPadang, ENJELI masih sekolah SMA, NANDES masih sekolah SMA dan BELAmasih sekolah SD yang ketiganya tinggal dengan Tergugat di Tapus ;e Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugatsering cek cok karena Tergugat tidak setuju Penggugat ikut partai
Pengadilan PA MAGETAN Perdata Agama
Register : 10-09-2008 — Putus : 03-03-2009 — Upload : 02-05-2012
Putusan PA MAGETAN Nomor 683/Pdt.G/2008/PA.Mgt
Tanggal 3 Maret 2009 — Pemohon termohon
23 — 3
  • Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi pada Point 6, sangat tidak mendasar sesuaidengan fakta yang ada, sebab gaji seorang anggota DPRD tidak diterima keseluruhansecara utuh sebab gaji yang ada, harns diberikan pada partai Pengusungnnya menjadikananggota DPRD, dan harus juga diadakan Pemotongan untuk mengembalikan biaya biayapada waktu pencalonan menjadi anggota DPRD, dalam hal ini Kampanye kampanye,sehingga Praktis Tergugat Rekonpensi hanya menerima gaji kurang dari Rp. 2.000.000 (duajuta rupiah), sehingga
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 01-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 142/Pdt.P/2019/PN Tim
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
PASIFIC AIR HOLDINGS DBA DELTA WING EQUIPMENT LLC
224 — 277
  • pesawat di BandaraMozes Kilangin, Timika, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Timikaberwenang mengadili perkara permohonan a QUO;Menimbang, bahwa Landasan hukum permohonan ataugugatan voluntair merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan PokokKekuasaan Kehakiman (UU 14/1970), di samping kewenangan badanperadilan dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan dengan yuridiksicontentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-08-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 PK/PDT/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — NELTJE WANMA/KAISIEPO VS 1. Hj. MADDIANA, DKK
105 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (seratus sepuluhribu seratus empat puluh delapan meter persegi) yang disaksikan olehsaksisaksi Edy Mubalus, Edward Kalami dan Orpa Rosina Osok, Sth,merupakan Akta di Bawah Tangan (ABT) yang telah memenuhipersyaratan secara materiil maupun formil sebagaimana ditentukan dalamPasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 Rbg yaitu dibuat berbentuk tertulisatau tulisan, dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan ataudi hadapan seorang pejabat umum serta ditandatangani oleh para pihakyang membuat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 32/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
Agustinus Hutabarat SE
Tergugat:
Walikota Pemerintah Kota Sibolga
64 — 38
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ataud. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana;Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah No.mor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Slpil pasal 250 huruf bmengatur bahwa :PNS diberhentikan tidaka dengan hormat apabila :b.
Pengadilan PN PAYAKUMBUH Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Register : 18-10-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN.Pyh
Tanggal 29 Desember 2016 — M.GAZALI Pgl.ALI Bin ARIUS
209 — 55
  • SP36, ZA, danNPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN Pyh.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalahperusahaan yang memproduksi pupuk urea, SP36, ZA, dan NPK di dalamnegeri dan yang dimaksud dengan Distributor adalah badan usaha yangsyah ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 18-11-2016 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 101/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 8 Mei 2017 — JULIANA BINTI M. NASIR sebagai PENGGUGAT; MELAWAN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG sebagai TERGUGAT; DAN H. HALIMUDDIN, S.H sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;--------------
117 — 65
  • Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syaratformil karena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap).Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan penggugat tidakmemenuhi syarat formil dalam mengajukan surat gugatanterhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (selakutergugat) dengan alasan bahwa sertipikat hak milik nomor :03487/Macorawali tanggal 29 Maret 2012, Surat Ukur Nomor :01115/Maccorawalie/2012 tanggal 21 Maret 2012 terakhir AtasNama Haji MUHAMMAD ERWIN telah beralin
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 286/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
PAENO
Tergugat:
KEPALA DESA SEMPALI
97 — 68
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 31-03-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 191/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 11 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : Yulianto Wilotikto selaku Direktur CV.Jaya Karunia Abadi
Terbanding/Tergugat : Lie Fong
43 — 27
  • Tindakan tersebutbertentangan dengan prinsip partai kontrak pada Pasal 1340 KUHPerdata;e Bahwa berdasarkan kutipan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 45K/Sip/1954 tanggal 9 Mei 1956 menyatakan sebagai berikut:Jika gugatanseorang A dengan seorang B, agar suatu jual beli antara B dan C dibatalkantidak dapat diterima, oleh karena C tidak pula digugat.
Pengadilan PN BANGIL Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-09-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan PN BANGIL Nomor 124/PID.B/2012/PN.BGL
Tanggal 19 September 2012 — 1. MOCHAMMAD KHOLIL BIN ABDUL LATIF 2. FATHUL MUNIR
72 — 29
  • Mochammad Kholil bin Abdul Latif dan terdakwa 2.Fathul Munir;e Bahwa selain diberitahu oleh Kepala Desa Sumberagung bermama Sugianto,saksi juga diberitahu perihal unjuk kebenaran tersebut oleh isteri saksi bernamaRias Judikari Drastika,SH. serta temanteman Partai Golkar, karena saksi selakuKetua Parta Golkar;Bahwa menurut informasi yang diberikan kepada saksi, di dalam unjuk kebenarantersebut oleh para terdakwa dalam orasinya melontarkan katakata sangat jorokyang tak pantas disampaikan di depan umum
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama Perceraian
Register : 09-05-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk
Tanggal 18 Januari 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
21 — 15
  • Agama;Hal. 13 dari 39 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Blk Bahwa Tergugat siap menyerahkan mahar tetapi sertifikat belum adahanya berupa SPPT yang ada sehingga Tergugat mengusahakan untukmenyelesaikannya; Bahwa Tergugat menolak tuntutan mutah dari Penggugat sejumlah Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) karena setelah Tergugat menjadianggota dewan, ada beban dan hutang yang terbebani seperti di Bank BPDsebesar Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), dan sebagian lagi gajiTergugat disetor ke partai
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 20 Juni 2017 — - MOHAMMAD ZEN Lawan - Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum
140 — 64
  • ., menerangkan : Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi mengertidihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampaidengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi Ill DPRD Kota Bontang dariFraksi Partai Golkar; Bahwa pengusulan aspirasi dari masyarakat kami melakukan reses danreses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui KetuaDPRD; Bahwa saksi dikomisi C Ketua Komisi saat itu. Sdr.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 04-07-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 355/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 29 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : MISKAM, SE.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Kantor Cabang Cilacap
Terbanding/Tergugat II : Kementerian Keuangan RI, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
Terbanding/Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap
Terbanding/Turut Tergugat : Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Cq Kantor Wilayah Cabang Purwokerto
Turut Terbanding/Penggugat II : SUMARDI
45 — 37
  • Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPara PENGGUGAT tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata (sebagaimana tercantumdalam bukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004, Halaman 439)Hal 9 putusan. No.355/Pdt/2016/PT SMGsehingga gugatan Para PENGGUGAT dapat dikatakan error inpersona.2.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan Peradilan Agama
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tahun 1989
1447 — 587
  • Tentang : Peradilan Agama
  • terhadap Hakim sebagai pegawai negeridilakukan oleh Menteri Agama.(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidakboleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.Pasal 13(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harusmemenuhi syaratsyarat sebagai berikut:warga negara Indonesia;beragama Islam;bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;setia kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — LEMBAGA PENGAWASAN ASET NEGARA INDONESIA (LPANI) YUSTISIA VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DKK
90 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan memperhatikan point 3 pada bagian latar belakang dapatdisimpulkan bahwa Penggugat bergerak dibanyak bidangkemasyarakatan seperti lingkungan, hutan, serta semua aset negara,bahkan apabila kita mau mengintrodusir lebih jauh peraturan Perundangundangan Indonesia maka aset negara sebagaimana disebutkanPenggugat meliputi juga partai politik, lembaga penjamin simpanan,gedung dan bangunan milik pemerintah, minyak, tanah, puitangnegara,dll;9.