Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT BENGKULU Perdata
Register : 26-08-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT BENGKULU Nomor 16/PDT/2020/PT BGL
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : SYAFRIL ALIAS BUYUNG BIN MASRIL Diwakili Oleh : SYAFRIL ALIAS BUYUNG BIN MASRIL
Terbanding/Tergugat I : FERI SYAHKUBAT ALIAS FERI BIN BACHTIAR
Terbanding/Tergugat II : LENI RUSMIATI LUKMAN HAKIM
Terbanding/Tergugat III : MUHAMMAD KRISWANTORO BIN SUPARMO
Terbanding/Turut Tergugat I : PUJI PITONO
Terbanding/Turut Tergugat II : SUPARMO
118 — 57
  • MukoMuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengansengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnyaatau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut;Berawal pada hari minggu sekira pukul 16 .00 Wib TerdakwaKRISWANTORO menghubungi saksi korban FERI SYAHKUBAT Alias FERIBin BACHTIAR melalui handphon dan mengatakan ingin meminjam mobil L300 milik saksi Korban FERI untuk kegiatan partai
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-03-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 26-05-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Spt
Tanggal 16 September 2015 — H.MUCHLIS; Melawan 1. EKOL IBAS; 2. FERDINANDUS AGUN; 3. DIONISIUS PITANG; 4. DONATUS HADIR; 5. KRISTOFORUS RAUL; 6. ANTRI NOVEL;
142 — 11
  • Dengandemikian akta otentik dibedakan dalam bentuk yaitu (1) akta yang dibuat olehpejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (acte ambtelijk); dan (2) aktaotentik yang dibuat dihadapan pejabat yang sering disebut dengan akta partai(acte parti));Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta bawahtangan (abt) menurut ketentuan Pasal 286 Rbg, yaitu surat, daftar, surat urusanrumah tangga, dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakaibantuan seorang pejabat umum ;Menimbang
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 07-07-2015 — Upload : 20-09-2015
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn
Tanggal 7 Juli 2015 — Fredy Sutomo bin Sukoyo
34 — 13
  • Adapunyang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan, koperasi atauMaskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi tidak berbadan hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagang atau28perkumpulan lainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik,organisasasi massa, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, (DARWANPRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung2002, hal 17) ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Pidana Umum Kehutanan
Putus : 10-03-2011 — Upload : 01-09-2017
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 46/Pid.B/2010/PN.PTSB
Tanggal 10 Maret 2011 — HERMAN TONI Als AKUANG Bin LAUKHIWAH
406 — 35
  • Hal ini berbeda dengan risalah lelang yang diajukan sebagaibarang bukti oleh Penuntut Umum yang menerangkan secara jelas dan rinci bahwadilakukan lelang pada tanggal 17 Januari 2006 dengan nomor 020 / 2006 yangdilaksanakan oleh pejabat lelang Hendri Gunawan Lubis, SH yakni Partai I (Satu) denganjumlah kayu logs kelompok meranti sebanyak 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) batangdengan kubikasi sebanyak 1.073,90 m3 (Seribu Tujuh Puluh Tiga koma Sembilan noormeter kubik) dengan status barang bukti yang
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 01-02-2010 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 101/Pid.B/2009/PN.Spn
Tanggal 1 Februari 2010 — NADIRMAN BIN IRSYAD, DK
115 — 13
  • adalah sebagaiberikut ini ;Hlm 26 dari 37 him................27Menimbang, bahwa produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupukanorganik yaitu pupuk Urea, SP36, Superphos, ZA, NPK, dan pupuk organik di dalamnegeri ;Menimbang, bahwa distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan surat perjanjian jualbeli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Umum Pencurian
Register : 06-12-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN TARUTUNG Nomor 247/Pid.B/2016/PN Trtv
Tanggal 8 Februari 2018 — Leonard Manalu
31 — 6
  • Partai Toruan, Kec. Tarutung, Kab. Tap.
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Khusus
Register : 03-04-2012 — Putus : 16-05-2012 — Upload : 07-11-2012
Putusan PN PURWODADI Nomor 29/Pid.SUS/2012/PN.Pwi
Tanggal 16 Mei 2012 — ACHMAD ZAENURI Als. YEYEN Bin KASTURI
85 — 17
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroanterbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasitidak berbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagangatau perkumpulan lainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik, organisasasimassa, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, (DARWAN PRINST, PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hal17) 3 Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum
Register : 30-06-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Gto
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
FENNY HASLIZARNI, SH
Terdakwa:
1.SOFYAN MIOLO
2.SULEMAN ALI Alias AIP
3.NOVIYANTI ISMAIL Alias TITI
4.MUHAMMAD SYARIF MIOLO Alias ICUK
77 — 13
  • Hulontalangi, kota Gorontalo; bahwa Terdakwa IV bisa menghubungkan penjual Pil dengan partai besarkepada MUH NUR yang memiliki account Mister boti boti; bahwa Terdakwa Ill memberikan uang cash sejumlah Rp 2.000.000.00 (duajuta rupiah) kepada Terdakwa IV dan Terdakwa IV menjamin barang berupa pil pilakan dikirim kepada Terdakwa III kealamat Rumah Terdakwaa III; bahwa setelah barang datang berupa pilpil yang diduga Tryhexipenidyltersebut dijual kepada Terdakwa II untuk siap diedarkan; bahwa Terdakwa
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Perdata Agama Perceraian
Register : 03-01-2013 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 20-01-2014
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 2/Pdt.G/2013/PN.LBS
Tanggal 4 Juni 2013 — ROSMAWATI SITANGGANG, S.Pd., M.Hum., Lahir di Medan tanggal 3 Januari 1965, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Pasaman, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 71 Lubuk Sikaping ; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------- PENGGUGAT ; VS THOMSON NABABAN, Lahir di Siborong Borong (Tapanuli Utara) tanggal 25 Mei 1960, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai BRI Cabang Lubuk Sikaping, beralamat di Pasar Inpres Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kab. Pasaman ; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------ TERGUGAT ;
176 — 18
  • kemudian saya lihat tangan Penggugat birubiru karenadipukul pakai linggis ;e Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NIA sudahmenikah dan tinggal dengan Tergugat di Tapus, MONIC masih kuliah dan tinggal diPadang, ENJELI masih sekolah SMA, NANDES masih sekolah SMA dan BELAmasih sekolah SD yang ketiganya tinggal dengan Tergugat di Tapus ;e Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugatsering cek cok karena Tergugat tidak setuju Penggugat ikut partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-09-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1435 K/Pdt/2017
Tanggal 27 September 2017 — PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO), TBK. VS PT CITRA SARI MAKMUR
258 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Itupun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yangmengandung sengketa secara partai yang harus diputus secarakontentiosa,Bahwa pendapat yang sama, dikemukakan kembali oleh Mahkamah AgungRI dalam Putusan Nomor 1210 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987 yangmenyatakan PN yang telah memeriksa dan memutus permohonan secaravolunteer padahal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasarhukumnya;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, apabilapermohonan in casu tetap dilanjutkan
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-07-2016 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 11 Juli 2017 — Penggugat: HENDRO PRAYITNO Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
129 — 86
  • ., menerangkan : Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi mengertidihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampaidengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi Ill DPRD Kota Bontang dariFraksi Partai Golkar; Bahwa pengusulan aspirasi dari masyarakat kami melakukan reses danreses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui KetuaDPRD; Bahwasaksi dikomisi C Ketua Komisi saat itu. Sdr.
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 11-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 15/Pid.B/2019/PN Trk
Tanggal 11 April 2019 — Penuntut Umum:
1.Agustini, SH.
2.Siti Kartinawati, SH
Terdakwa:
Dwi Ratna Yuliastanti Binti Juniman
93 — 11
  • Tutik merupakan anggota partai dari PDIP; Bahwa informasi tentang sdr. Tutik yang bisa memasukkan CPNSpertama kali diperoleh dari sdr. Suluh; Bahwa Terdakwa sendiri mengenal sdr. Suluh juga dari orang lain;Halaman 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Trk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-02-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3748 K/PDT/2016
Tanggal 28 Februari 2017 — SALBIAH, dkk. VS LUB NAH ( selaku Ahli Waris GALIB ALJAIDI), dkk.
37 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding /TurutTermohon Kasasi dalam persidangan maupun didalam kontra memoribanding dari Tergugat / Turut Terbanding (Wildan), sehingga menurutPasal 1875 KUH Perdata, Pasal 288 RBG bukti surat tersebut mempunyaikekuatan pembuktian yang sama dengan akta Autentik, oleh sebabkeberadaannya sempurna telah memenuhi syarat formil dan materiil, Karenaagar akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhilebih dahulu syarat formil dan materiil yaitu: Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Umum Penganiayaan
Upload : 25-04-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 16/Pid.B/2017/PN. Pdl
JONI Alias MUHAMAD JONI Bin (Alm) SAEPUDIN
21 — 2
  • Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah golok dengan panjang 14 cm dan lebar 2 cm dengangagang kayu berwarna coklat; 1 (satu) buah kaos warna putih tanoa merk bergambar partai PrabowoHatta; 1 (satu) buah singlet atau kaos dalam warna putih dengan merk rider;Dirampas untuk dimusnahkan;4.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 11-11-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN
Tanggal 7 Desember 2016 — H. ALFI SYAHRI, SH.,MH., dkk vs Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Propinsi Riau
174 — 86
  • PERMA tersebut,adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atauWalikota dan Wakil Wali Kota;Bahwa berdasarkan BAB KETENTUAN UMUM Pasal tayat (3) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa PelanggaranAdministrasi Pemilihan, yang dimaksud dengan Calon Bupati dan Calon WakilBupati dalam PERMA tersebut, adalah Peserta pemilinan yang disusulkan olehpartai politik, gabungan partai
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 07-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 204/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 12 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat II : RIZAL BASIR Diwakili Oleh : WIJAYANTI KUSUMANINGRUM
Terbanding/Penggugat : TRI SETYO WALUYO Diwakili Oleh : DR ALEX CANDRA SH, SE,MH BIN LIM HAO KIE
Turut Terbanding/Tergugat I : SAMSUL MA'ARIF
98 — 49
  • Yahya Harahap, bahwa tindakan yangbertentangan dengan prinsip partai kontrak (contract party) yang digariskandalam Pasal 1340 KUHPerdata, maka pihak ketiga yang dirugikan dapatmengajukan exception in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagaiTergugat keliru. (M.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 11-11-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 101/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat:
1.SUDIRMAN
2.NURAHAM
Tergugat:
KEPALA DESA SEMOYANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
126 — 70
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan dir sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 08-09-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 28-01-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 39/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat:
1.ANTO, SE
2.ANDI HIRFAN
3.INDRAWATI, S.Pd
4.WA RUDIA
5.MASRUDIN
6.MALIONO
Tergugat:
KEPALA DESA PATUNO
188 — 98
  • Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai politik;Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-07-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Juli 2014 — H. UNGI RAYEP AAP, S.H melawan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 453 K/Pdt/2013(1,7)Pemerintah wajiob bertanggung jawab menghormati, melindungi,menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalamUndangUndang ini, peraturan perundangundangan yang lain, danhukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima olehNegara Republik Indonesia;Pasal 74:Tidak satu ketentuan dalam UndangUndang ini boleh diartikan bahwaPemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkanmengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia ataukebebasan dasar
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 18-05-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 87/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 7 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Nyonya IRA IRDANA, SH
Terbanding/Tergugat I : JONNA TANHANKARA
Terbanding/Tergugat II : ANG SOEY LIAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
94 — 44
  • Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata)sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkan Turut Tergugatsebagai pihak dalam perkara A Quo jelas merupakan perbuatanyang tidak berdasarkan hukum error in persona, sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang di gariskan Pasal1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu. perjanjian hanya berlaku antara pihapihak yangmembuatnyaSelengkapnya pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang