Ditemukan 11447 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Partai politik
Register : 07-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 204/PDT/2020/PT SMR Tanggal 12 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat II : RIZAL BASIR Diwakili Oleh : WIJAYANTI KUSUMANINGRUM
Terbanding/Penggugat : TRI SETYO WALUYO Diwakili Oleh : DR ALEX CANDRA SH, SE,MH BIN LIM HAO KIE
Turut Terbanding/Tergugat I : SAMSUL MA'ARIF
96 — 49
Terbanding/Penggugat : TRI SETYO WALUYO Diwakili Oleh : DR ALEX CANDRA SH, SE,MH BIN LIM HAO KIE
Turut Terbanding/Tergugat I : SAMSUL MA'ARIF
96 — 49
Yahya Harahap, bahwa tindakan yangbertentangan dengan prinsip partai kontrak (contract party) yang digariskandalam Pasal 1340 KUHPerdata, maka pihak ketiga yang dirugikan dapatmengajukan exception in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagaiTergugat keliru. (M.
Register : 11-11-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN Tanggal 7 Desember 2016 — H. ALFI SYAHRI, SH.,MH., dkk vs Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Propinsi Riau
173 — 85
173 — 85
PERMA tersebut,adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atauWalikota dan Wakil Wali Kota;Bahwa berdasarkan BAB KETENTUAN UMUM Pasal tayat (3) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa PelanggaranAdministrasi Pemilihan, yang dimaksud dengan Calon Bupati dan Calon WakilBupati dalam PERMA tersebut, adalah Peserta pemilinan yang disusulkan olehpartai politik, gabungan partai
Register : 08-09-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 28-01-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 39/G/2021/PTUN.KDI Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat:
1.ANTO, SE
2.ANDI HIRFAN
3.INDRAWATI, S.Pd
4.WA RUDIA
5.MASRUDIN
6.MALIONO
Tergugat:
KEPALA DESA PATUNO
187 — 96
1.ANTO, SE
2.ANDI HIRFAN
3.INDRAWATI, S.Pd
4.WA RUDIA
5.MASRUDIN
6.MALIONO
Tergugat:
KEPALA DESA PATUNO
187 — 96
Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai politik;Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Register : 11-11-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 101/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat:
1.SUDIRMAN
2.NURAHAM
Tergugat:
KEPALA DESA SEMOYANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
124 — 70
1.SUDIRMAN
2.NURAHAM
Tergugat:
KEPALA DESA SEMOYANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
124 — 70
kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan dir sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Putus : 10-10-2012 — Upload : 10-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1653 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 — ABDUL AZIS, SH
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
KHUMAIDIdi sebuah pengajian rutin di Pendopo Kabupaten Pasuruan padatahun 2007, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak saksi M.KHUMAIDI untuk masuk dalam kepengurusan Partai KedaulatanNasional Umat (PKNU), ajakan Terdakwa tersebut kemudiandisanggupi oleh saksi M. KHUMAIDI yang selanjutnya menjadi KetuaMajelis Syuro PKNU wilayah Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan,dan sejak saat itu Terdakwa dan saksi M.
Putus : 23-07-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 K/Pdt/2013 Tanggal 23 Juli 2014 — H. UNGI RAYEP AAP, S.H
melawan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 453 K/Pdt/2013(1,7)Pemerintah wajiob bertanggung jawab menghormati, melindungi,menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalamUndangUndang ini, peraturan perundangundangan yang lain, danhukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima olehNegara Republik Indonesia;Pasal 74:Tidak satu ketentuan dalam UndangUndang ini boleh diartikan bahwaPemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkanmengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia ataukebebasan dasar
Register : 05-07-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot Tanggal 16 Juli 2018 — - Drs.SUYADI M.M. bin KHALIMI
143 — 53
143 — 53
Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/ataupengurus partai politik.Menimbang, bahwa larangan bagi PNS untuk memberi dukungan ataubersikap netral dalam Pemilu termasuk Pilkada tersebut diatur dalam UUNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 ayat (1) dan ayat(4) sebagai berikut:1. Dalam kampanye dilarang melibatkan:a. Hakim pada semua peradilan;b. Pejabat BUMN/BUMD;c.
Register : 01-03-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2017 Tanggal 4 April 2017 — WALIKOTA SUNGAI PENUH VS EPENDI;
393 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
393 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menjadi pengurus partai politikHalaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2017h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lainyang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j.
Register : 24-04-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 59/PDT/2018/PT MND Tanggal 3 Juli 2018 — Pembanding/Tergugat : WALIKOTA MANADO, Dkk
Terbanding/Penggugat : ROBINSOON MELDY TUMUNDO
71 — 57
Terbanding/Penggugat : ROBINSOON MELDY TUMUNDO
71 — 57
Sampouw) yang merupakan Pengurus Partai GolkarKecamatan Mapanget dan juga bekerja sebagai Security GudangPerum Angkasa Pura Sport Bandara Samratulangi Manado (yangmempunyai Pekerjaan mengikat ditempat lain) menggantikanJabatan Penggugat ?7.
Register : 09-06-2016 — Putus : 13-09-2013 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 48/Pdt.Plw/2013/PN.Ska Tanggal 13 September 2013 — Ny. R.R. SRI HARYATI HADI SOEGONDO, Dkk vs GEREJA KRISTEN JAWA MARGOYUDAN ATAU PASAMUAN KRISTEN JAWI MARGOYUDAN (PASAMUAN PENGUTUS KLASIS SURAKARTA) DI SURAKARTA
142 — 37
142 — 37
Lebih lanjut M.Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum AcaraPerdata Penerbit Sinar Grafika halaman 487, mengemukakan : bertitik tolakdari ketentuan Pasal 132 ayat (1) ke3 HIR, pada prinsipnya UndangUndangmelarang Terlawan mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap gugatanperlawanan baik hal itu dalam bentuk perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet)atau perlawanan pihak partai (Party Verzet) karena dianggap bertentangandengan ketertiban beracara, sebab penyelesaian sengketa perlawanan terhadapeksekusi menuntut
Putus : 06-08-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn Tanggal 6 Agustus 2015 — armadi pane
vs
- pt. bank sumut
- purna karya sejahtera ( pks )
87 — 16
87 — 16
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorangpengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.
Register : 07-06-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/TUN/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — I. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG dalam hal ini diwakili BUPATI TANGERANG., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS MUHAMMAD GUNTUR SUAIB;
78 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai
Putus : 12-01-2016 — Upload : 23-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 252/Pdt.G/2015/PN.Smg. Tanggal 12 Januari 2016 — HENGKY SETIABUDHI (penggugat)
melawan
ARIYANTO HADINOTO (tergugat)
281 — 150
281 — 150
hukumdari Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengahsehingga harus berobat keluar negeri dengan biaya hutang baru kepadapihak lain.Bahwa nama baik Penggugat sebagai wiraswasta maupun aktifis telahtercoreng dikalangan rekan rekan pedagang , Instansi Instansi Pemerintahbaik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesiamaupun di Kementerian, sehingga kesempatan untuk mengembangkankarier selaku Pengusaha Muda Indionesia , yang juga simpatisan menujuaktifis sebuah Partai
Register : 24-02-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN BATAM Nomor 72/Pdt.Bth/2021/PN Btm Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
DHARWIS
Tergugat:
1.Sutini
2.Bi Cun
Turut Tergugat:
1.EDY
2.USMAN KOLOAY, SH.,ALMARHUM
149 — 62
DHARWIS
Tergugat:
1.Sutini
2.Bi Cun
Turut Tergugat:
1.EDY
2.USMAN KOLOAY, SH.,ALMARHUM
149 — 62
Partai Verzet yaitu perlawanan dari pihak lawan sendiri;Selanjutnya dijelaskan pula bahwa perlawanan merupakan suatu upayahukum yang diajukan pihak ketiga atau pihak lawan sendiri denganberdasarkan alas hak milik karena merasa dirugikan akibatnya adanyapelaksanaan putusan/dikeluarkannya Penetapan baik penetapan Sita Jaminanmaupun Penetepan Eksekusi;Bahwa selain penjelasan diatas Perlawanan juga di atur di RBG dalampasal 206 ayat (6) dan HIR dalam Pasal 195 ayat (6) yang berbunyiPerlawanan, juga yang
Putus : 31-05-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/PID.SUS/2017 Tanggal 31 Mei 2017 — TOMMY
192 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
192 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundangundangan lain,dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima olehnegara Republik Indonesia;Pasa 73 yang berbunyi:Hak dan kebebasan yang diatur dalam undangundang ini hanyadapat dibatasi oleh dan berdasarkan undangundang, sematamatauntuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasimanusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umumdan kepentingan bangsa ;Pasa 74 yang berbunyi:Tidak satu ketentuanopun dalam undangundang ini bolehdiartikan bahwa Pemerintah, partai
Register : 10-06-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN ATAMBUA Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Atb Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
192 — 70
192 — 70
;Bapak Jimmy Sianto (mantan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi NTT) Tanggal 27 Juni2020 dengan isi berupa denah tanah SHM No. 37 yang mana luas sesungguhnya 891m? akan tetapi luas seluruhnya itu tidak ditulis karena sebagai objek yang ditawarkantelah ditandai dengan tinta warna merah dengan menyebutkan luasnya 541 m/?,termasuk melampirkan foto ruko dan gudang dengan menuliskan katakata Harga rukosaja 3 M nego, harga tanah gudang belakang 1 M, total ruko dan gudang 4 M nego.
Register : 08-10-2013 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 877Pid.Sus B2011PN.PBR. Tanggal 2 Desember 2013 — Siska Nurmelia Binti Ramli als.Sicis
27 — 5
27 — 5
Alias Idup Bin Asmaran, di depan persidangandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2010, ketika Saksi sedangberada di Rumah Sakit Pembalah Batung Amuntai, Saksi dihubungimelalui handphone oleh sdr.Kuni, yang memerlukan shabushabusebanyak dua paket;e Bahwa kemudian Saksi mencari Terdakwa Muhamad Yamani aliasRambo, di tempat mangkalnya yaitu dikantor PDIP di Amuntai, yangmana sebelumnya Saksi sudah kenal Terdakwa Rambo karena samasama aktif di Partai
Putus : 14-08-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 79/PID. B/2013/PN. SKW Tanggal 14 Agustus 2013 — MUL'AM HUSAIRI Bin H. WALID
69 — 29
69 — 29
Terdakwamelakukan perbuatan tersebut tetapi disebabkan oleh masalah biayaUp grade mobil Jeep CJ 7 milik Terdakwa yang dijanjikan akandibayar oleh Awang Ishak, namun sampai sekarang belum dibayarnyakepada bengkel Asia Motor;Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) hari berusaha untuk menemuiAwang Ishak, tetapi tidak pernah bertemu dan Terdakwa merasabenci dengan Awang Ishak karena dia juga suka mengadu orang,termasuk Tim suksesnya juga diadu ;Bahwa Terdakwa sudah pernah minta bantuan penyelesaian melaluiorang partai
Register : 22-06-2009 — Putus : 12-11-2009 — Upload : 06-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 104/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 12 Nopember 2009 — Muhammad Taufiq, SH., MH;Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
80 — 59
80 — 59
Sekretaris KomisiPemilihan Umum Kabupaten JombangBahwa Penggugat selama menjabat sebagai Pj.Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombangselalu aktif menjalankan tugas tugasnya dan tidakpernah mendapat komplain dari warga masyarakatmaupun partai politik, selain itu) Penggugat jugatidak pernah tersangkut masalah pelanggaran etikHalaman 9 dari 79 halaman Putusan Pkr No.104/G/2009/PTUN JKT10.kepegawaian maupun kasus pidana dan / atau perdataBahwa keputusan Tergugat tersebut telah merugikanPenggugat
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — PT. BORNEO TRIBUNE PRESS vs. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
195 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YKtanggal 16 Juni 2010 dengan Objek Gugatan Surat Para TergugatNomor: $3299/PW.12/5/2009tanggal 6 Oktober 2009 tentangPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPCPartai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 ;b.