bersama dengan Tergugat selama proses perceraianberlangsung, karena itu kata sebagian dalam amar nomor 1 putusantentang provisi tersebut harus dih ilangkan;wan nnnnnnn == Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakandalam pertimbangan hukumnya bahwa Penggugat mencabut tuntutan hakpemeliharan anak dan pembagian harta bersama, tetapi keteranganpencabutan tuntutan tersebut tidak tertulis dalam Berita AcaraPersidangan lagi pula dalam berkas perkara a quo tidak terdapatketerangan tertulis yang mendasari

Bahwa alasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainya tersebut di atassudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diaturdalam Pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI).9. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukumMajelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatancerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bainshughraa Tergugat, A**** K**** Bin K***** Dg.

Bahwa mendasari keterangan Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5yang menyatakan telah mengkonsumsi shabushabu bersama TerdakwaHal. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/2016yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 maupun hasil pemeriksaan sisa shabu yang dinyatakanpositif mengandung Methamphetamine sehingga dapat dipastikan Terdakwasaat itu ikut mengkonsumsi shabusabu bersama Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 walaupun urine maupun rambut

mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksapermohonan kasasi terhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :Hal. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/2016Sebelum Pemohon Kasasi mengutarakan halhal yang menjadi dasar keberatanPemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta Nomor65K/PMT.II/AU/VII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, perlu Pemohon Kasasiuraikan halhal yang sangat mendasar dan mendasari

Bahwa mendasari keterangan Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5yang menyatakan telah mengkonsumsi shabushabu bersama Terdakwayang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 maupun hasil pemeriksaan sisa shabu yang dinyatakanpositif mengandung Methamphetamine sehingga dapat dipastikan Terdakwasaat itu ikut mengkonsumsi shabusabu bersama Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 walaupun urine maupun rambut Terdakwa setelahdilakukan pemeriksaan dinyatakan

shabu yang telah digunakan oleh Terdakwabersama Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5 yang telah disitaoleh Polres Sleman, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai LaboratoriumKesehatan Yogyakarta dinyatakan positif mengandung Methamphetamineyang terdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor urut 61 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Berita Acara PemeriksaanLaboratorium Nomor 440/074/C.3, tanggal 12 Januari 2015.Hal. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/20168.Bahwa benar mendasari

melakukan perikatan jual beli, maka justruPenggugat nyatanyata telan melakukan suatu perbuatan melawanhukum dikarenakan melakukan transaksi jual belli terhadap SHGBNo. 60 / Desa Loireng dengan mendasari Akta tersebut.

Bahwa didalam Akta Kuasa No. 25 tanggal 15 Februari 2018 senyatanyahanya mengatur tentang pemberian kuasa terhadap SHGB No. 56, 57,58, 59 / Desa Loireng, akan tetapi justru Tergugat Rekonpensimelakukan Penjualan terhadap SHGB No. 60 dengan mendasari padaAkta Kuasa tersebut. Hal tersebut sejalan dengan posita Penggugatkonvensi pada angka 17;10.

Bahwa tindakan pengalihnan / penjualan pada SHGB No. 60 / Desaloireng atas nama PT Buana Cipta Megah yang kemudian telah dibaliknama dengan nama Wahono Tjitro Widagdo dengan mendasari AktaKuasa No. 25 tanggal 15 Februari 2018 adalah perbuatan melawanhukum. Sehingga patutlah tindakan tersebut dikategorikan telahmerugikan Penggugat Rekonpensi;11.

Bahwa akan tetapi, mengenai fakta dimana adanya penjualan yang dilakukanoleh Tergugat Rekonpensi /Terbanding terhadap SHGB No. 60 dengan AJBNo. 88/2018 mendasari pada Akta Kuasa No. 25 tanggal 15 Februari 2018adalah nyatanyata perbuatan melawan hukum;3.

Bahwa hal tersebut dikarenakan didalam Akta Kuasa No. 25 tanggal 15Februari 2018 senyatanya hanya mengatur tentang pemberian kuasaterhadap SHGB No. 56, 57, 58, 59 / Desa Loireng, akan tetapi justru TergugatRekonpensi / Terbanding melakukan Penjualan terhadap SHGB No. 60dengan mendasari pada Akta Kuasa tersebut. Padahal Faktanya Ajb No.88/2018 Untuk Penjualan Shgb No. 60 Menggunakan Akta Kuasa No. 10Tanggal 12 Mei 2018; (Vide Bukti Pt22 Dan Vide Bukti P25).4.

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/139

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

uals Glo p rH. .w LelioArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;4d VMbLII UI JI J Yel pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/113/AD/KA02

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/85/AD/K/I02

Karenanya ra formal n ini in kan iterima;TENTANG ALASANALASAN PENGAJUAN GUGATAN :Adapun uraian serta alasanalasan yang mendasari diajukannya gugatan iniadalah sebagai berikut : 272220202 22202202 n ence nnn nennee1.Bahwa Penggugat, PT.

Bahwa dalam pertimbangan yang mendasari terbitnya Surat Keputusanobjek gugatan, Tergugat menyatakan bahwa dari hasil evaluasiterhadap persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Penggugatdinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalamUndangundang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minereal DanBatubara.

H.Uryanto, SH, SE sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu, bahwaPenggugat baru mengetahui adanya suratsurat tersebut setelah adanya suratTergugat (Vide P1), terbitnya suratsurat yang mendasari keputusan Tergugat(Vide P1) bertentangan dengan PeraturanOrganisasi Partai Golongan KaryaNo.

No. 587 K/Pdt.Sus/20126 Bahwa yang mendasari surat Tergugat (Vide P1) sebagaimana disebutkandalam Posita angka 5 yaitu dari DPD Golkar Jawa Barat yang ditandatanganioleh Ketuanya Iriyanto MS Safiudin (Yance) adalah yang diberi sanksi olehTergugat berupa pemberhentian selaku Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat,sanksi mana sampai sekarang oleh Tergugat belum dicabutnya begitupun DPDPartai Golkar Kabupaten Indramayu Daniel Mutaqin yang tidak memenuhisyarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

YUSUF bin ABDULLAH telah berlangsung permainan judi KiuKiu kemudian dariunit lapangan (buser) mendasari informasi tersebut dan bergerak ke jalan Pahlawankampung Sasayya kelurahan Bonto Sunggu kecamatan Bissappu kabupaten Bantaengsaksi AHMAD KURNIA dan saksi NIRWAN R langsung masuk kedalam rumahterdakwa Ill M. YUSUF bin ABDULLAH dan tidak lama saksi AHMAD KURNIA dansaksi NIRWAN R menemukan empat orang terdakwa ALIMUDDIN bin KAMMISSI,terdakwa Il H. PATTA bin RAPUNG, terdakwa Ill M.

YUSUF bin ABDULLAH telah berlangsung permainan judi KiuKiu kemudian dariunit lapangan (buser) mendasari informasi tersebut dan bergerak ke jalan Pahlawankampung Sasayya kelurahan Bonto Sunggu kecamatan Bissappu kabupaten Bantaengsaksi AHMAD KURNIA dan saksi NIRWAN langsung masuk kedalam rumah terdakwall M. YUSUF bin ABDULLAH dan tidak lama saksi AHMAD dan saksi NIRWANmenemukan empat orang terdakwa ALIMUDDIN bin KAMMISSI, terdakwa Il H.PATTA bin RAPUNG, terdakwa Ill M.

;Selanjutnya di sebut sebagai lokasi tanah objek sengketa.Adapun yang mendasari gugatan/Penggugat ini adalah sebagai berikut :I. Bahwa kakek Penggugat bernama Kaseng telah meninggal dunia padatahun 2003 dengan meninggalkan satu orang anak tunggal bernamaHannase Bin Kaseng yang juga telah meninggal dunia;II. Bahwa Hannase Bin Kaseng selaku ahli waris dari Kaseng semasahidupnya memiliki 7 orang anak salah satu diantaranya adalah Sabir BinHannase (Penggugat);Hl.

Japa dengan batasbatas sebagaiberikut : Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat rekonvensi yangdikuasai oleh turut Tergugat Rekonvensi ; Sebelah Timur : Rumah Hasmi ( Tergugat VII ) ; Sebelah Selatan : Lorong/Jalan ke Pekuburan; Sebelah Barat : Jalan Poros Camming;Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 318/PDT/2018/PN.MKSAdapun yang mendasari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaiberikut :1.Bahwa Alm. Juma Taddang alias juma Telah meninggal dunia denganmeninggalkan lima orang anak yaitu 1.

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/83/AD/K/I02

La Wae);Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutusperkara ini telah melampaui batas wewenangnya, denganpendapatnya bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidakjelas, karena tidak menguraikan secara rinci siapasiapa yangharus digugat, kalaupun dalil gugatan dapat dikabulkan seluruhnyadikhawatirkan dikemudian hari apabila putusan tersebut sudahberkekuatan hukum tetap tidak akan kesulitan dalam pelaksanaaneksekusi dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari;Pertimbangannya yang mendasari

HukumAcara Perdata);Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara salahmenerapkan hukum karena tidak memuat ringkasan yang jelas darituntutan Pemohon Kasasi/Penggugat dan jawaban TermohonKasasi/Tergugat sebagai alasan dan dasar dari pada putusan, halmana sudah merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimanayang dimaksud dan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 184 HIR,Pasal 195 R.Bg. dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 24 Tahun2004;Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalampertimbangan hukum yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut Secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi Keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 102Medan Nomor : Sdak/90

Kota Pasuruan pada tanggal19 September 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0389/50/IX/2016tanggal 19 September 2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan danpertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

Surabaya tidaksependapat dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, baik dalam dakwaan Kesatu ataupun dalam dakwaan Kedua,maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;e Membebaskan unsur ke2 pada Pasal 372 yaitu dengan sengaja melawan hukummengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,hal tersebut terlihat dalam pertimbangan yang mendasari

Shu Peng, maka Majelis Hakim dengan berpedoman fakta yangterjadi di persidangan, berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan KesatuJaksa/Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang bahwa salah satu unsur dari dakwaan Kesatu tidak terpenuhi olehperbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu;e Membebaskan unsur secara melawan hukum pada Pasal 378, hal tersebut terlihatdalam pertimbangan yang mendasari putusannya adalah:1Menimbang bahwa demikian juga dengan

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/42

Bahwa dihadapkan dengan fakta hukum = yangterungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalamputusan Pengadilan Militer IIl 09 Bandung Nomor :PUT/177 K/PM.I 09/X/2010 tanggal 9 November 2010pada halaman 11 sampai dengan 12 Majelis Hakimberpendapat bahwa rangakaian perbuatan Terdakwatersebut telah memenuhi unsur utama pasal 279 KUHP.Bahwa mendasari uraian tersebut di tas dansetelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II 09Bandung Nomor : PUT/177 K/PM.I1 09/X/2010 tanggal 9November 2010.

Bahwa mendasari hal hal tersebut di atas hukumanyang dijatuhkan oleh Peradilan Tingakt Pertama sudahadi dan seimbang dengan perbuatan yang telahdilakukan oleh Terdakwa karena fakta yang mengarahkepada kepastian hukum dan fakta yang mengarahkeadilan telah sebanding dan telah sesuai denganpolitik hukum yang berlaku di Indonesia karena tujuanpolitik hukum bukan mengenai berat dan ringannyaputusan yang dijatuhkan akan tetapi putusan itumemenuhi kepastian hukum keadilan dan kemanfaatanoleh karena itu)

Adapun alasan yang mendasari gugatan perceraian iniadalaha. Tergugat tidak mau bekerja dan seenaknya sendiri.b. Jika di ingatkan selalu mengajak bertengkar sehingga rumahtangga tidak harmonis karena selalu dilanda pertengkaran.7. Bahwa sejak bulan Januari 2019 hingga perkara ini diajukan kepersidangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Penggugat dan Tergugatsudah pisah rumah dan pisah ranjang serta tidak ada komunikasi.