518 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 518 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LESTIN SITORUS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan GelatikVII No. 140 Kenangan Baru Percut Sei Tuan Medan, Sumatera Utara, PekerjaanPNS Bidan pada UPT Puskesmas Situmeang Habinsar Sipoholon Tapanuli Utara,Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Jonri Simanjuntak,S.H., 2.

Putusan Nomor 518 K/TUN/2014Keempatnya beralamat di Jalan Letjen Sutoyo, No. 12 Cililitan, Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 012/G.TUN/ SET.BAPEK/2014tertanggal 23 Mei 2014;Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan

Putusan Nomor 518 K/TUN/2014diterima ditempat kerja Penggugat.

Putusan Nomor 518 K/TUN/2014Nomor: 376 Tahun 2012 adalah keliru atau salah sebab yang bersangkutanmenjalani perawatan kesehatan keberbagai rumah sakit;Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil makaakan membawa akibat pada kehidupan ekonomi keluarga dan masa depan anakanakPenggugat sehingga mohon kepada Ketua Majelis Hakim menunda pelaksanaan Obyeksengketa sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan

Putusan Nomor 518 K/TUN/2014Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 26 Februari 2015, oleh Dr. H. Supandi S.H., MHum. Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono,S.H., M.H. dan H. Yulius, $.H., M.H. HakimHakim Agung sebagai Anggota Majelis,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.

456 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 456 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SAMSURI BIN CEKWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Puncak Sekuning Lorong H. Abdul Fageh, Nomor449, RT.006, RW.002, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I,Palembang, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Selanjutnya memberikan kuasa Kepada MGS.

Putusan Nomor 456 K/TUN/2013Gegah, 3. Syarifuddin Bin Abdul Rasyid, 4. Subran Bin Dursih, B.A., 5. Panani BinSaning, 6. Rizal Hendri Maddin, 7. Samsuri Bin Cekwan, 8. Sarnubi Bin Haji Abuasir,9. Aldin Bin Mahmud, B.A., 10. Harun Bakri Bin Mahmud, 11.

Putusan Nomor 456 K/TUN/2013Haji Abuasir, 9. Aldin Bin Mahmud, B.A., 10. Harun Bakri Bin Mahmud,11. Ahrimi Bin Awab;5.

Putusan Nomor 456 K/TUN/2013Bin Haji Abuasir, 9. Aldin Bin Mahmud, B.A., 10. Harun Bakri Bin Mahmud, 11.Ahrimi Bin Awab ke atas nama Soenarto;4 Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Pengalihan hak/balik nama terhadapSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 974 tanggal 17 November 1984, GambarSituasi (GS) Nomor 785/1983 tanggal 18 Maret 1983 dengan luas tanah 4484 m?

Putusan Nomor 456 K/TUN/2013

Selain Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 103 K/TUN/1998, hal tersebut juga sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.318K/TUN/2000, dimana Majelis Hakim mempertimbangkanbahwa Tergugat mengetahui Surat Keputusan MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yangmembatalkan sertipikat sertipikat hak milik atas namaTergugat dan Tergugat II sedang disengketakan diPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.072/G.TUN/1998/PTUNJKT. Jo.

Jika pembedaan itu diadakanuntuk memecahkan persoalan kompetensi, maka yangharus dilakukan adalah melihat hubungan hukum yangdisengketakan itu) masuk wewenang Hakim Perdata atuHakim TUN?

/PTUNJKT13.14bahwa gugatan Pelawan yang menjadikan obyek gugatanberupa Keputusan Pejabat TUN adalah masuk padakompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara,bukan Peradilan Umum seperti yang dinyatakan olehKetua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta; Bahwa berdasarkan Azas Erga Omnes yaitu PengadilanTata Usaha Negara adala bersifat hukum publik yangartinya berlaku terhadap siapa saja bukan hanya pihakpihak yang terkait, dimana dalam hal ini terkaitdengan adanya yurisprudensi MARI No.103 K/TUN

Djabesmen Ltd., selakupihak yang dikalahkan mengajukan Kasasi keMahkamah Agung RI dan terdaftar dalam rool perkaraNo.149 K/TUN/2008 perkara aquo telah diputus padatanggal 08082009 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:28MENGAD Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasai :PT.

K/TUN/2008 perkara a quo telah diputus' padatanggal 08082009 , yang amar berbunyi sebagai berikute Menerima permohonan Kasasi;Dari Pemohon Kasasi PT.

180 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 180 K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNANKABUPATEN MALUKU TENGAH, berkedudukan di Jalan R.A.Kartini, Masohi, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1 Masuhadji Tuakya, S.H., kewarganegaraan Indonesia, JabatanKepala Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum pada KantorBupati Maluku Tengah, beralamat di Jalan Geser

Putusan Nomor 180 K/TUN/2013.c Final, yaitu bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525/54/SK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 merupakan Surat Keputusan terakhirdan tidak memerlukan persetujuan lagi dan juga merupakan keputusantata usaha negara (beschikking) yang sudah langsung dapat mengikat danmenimbulkan akibat hukum bagi pihak Penggugat sebagai pihak yangdituju.

Putusan Nomor 180 K/TUN/2013.a Tidak pernah disampaikan kepada pihak Penggugat, dan klausul yangmenyebutkan bahwa Tim telah melaksanakan pemeriksaan lapangan secarabersamasama adalah tidak benar.

Putusan Nomor 180 K/TUN/2013.186 Bahwa lokasi Izin Pemanfaatan Kayu yang berada di Negeri (Desa) WarasiwaKecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, oleh Penggugatdimanfaatkan untuk melakukan penebangan kayu pada areal hutan produksidalam hutan Negara, tetapi tidak melakukan penanaman kembali pada arealhutan produksi sebagai konversi.

Putusan Nomor 180 K/TUN/2013.

TUN/2001/PTUN.

/2001/P TUN.

TUN/2001/PTUN. SBY tanggal 09 Oktober 2001 ; Bukti P14 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya Nomor: 11/B/TUN/2002/PT. TUN. SBY, tanggal 01 Maret2002; Bukti P15 berupa Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 431 K/TUN/2002 tanggal 10 Maret 2005; Bukti P16 berupa Fotokopi Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor:44/G. TUN/2001/PTUN. SBY Jo. Nomor : 11/B/TUN/2002/PT. TUN. SBY Jo.Nomor: 431.

TUN.

PUTUS ANNomor : 52/G/TUN/2007/PTUN.SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalamsengketaantara : Tn.

Tombronegoro No. 1PAL fq mone mn rn ie wn sn wnPengadilan Tata Usaha NegaraPEFSGDUT~ moc mes mes 2 se 2 tee = se = ae = ae =Telah membaca dan memeriksa berkasPET ia ay = =m nm te a ee om =Telah membaca Penetapan Wakil Ketua PengadilanTata Usaha Negara Semarang tanggal 26 Oktober 2007Nomor : 52/Pen.WK/TUN/ 2007/ PTUN.SMG tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmeyelesaikan perkaraT6S@BULS2 seee seme seme same seme Ss ome Se eee eee oH ESTelah = membaca Penetapan Hakim Ketua Majelistertanggal

TUN / 2008 / PTUN. YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembaca. : 1. Surat Gugatan dari Muh Sarbini, SH., kuasahukum Penggugat tertanggal 9 Juni 2008 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta tanggal 09 Juni 2008 denganRegister Nomor : 04/G/2008/PTUN.YK berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2008;2.

TUN/ 2007 / PTUN. YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembaca :1. Surat Gugatan dari Halimah Ginting,kuasa hukum Para Penggugat tertanggal 10 Oktober2007 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 10 Oktober2007 dengan Register Nomor : 10/G.TUN/2007/PTUN.YKberdasarkan surat kuasa khusus tertanggalOktober 2007;2.

TUN / 2005 / PTUN. YK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembaca :Menimbang :Mengingat121. Surat Gugatan dari Bambang Supriyanto, SH.

TUN / 2008 / PTUN. YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembacaMenimbang : Bahwa oleh karena perkara ini belum melalui1. Surat Gugatan dari Muh Sarbini, SH.,hukum Penggugat tertanggal 9 Juni 2008terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataNegara Yogyakarta tanggal 09 Juni 2008 denganRegister Nomor : 04/G/2008/PTUN.YK berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2008;2.

Karena SuratPenggugat aquo merupakan Keputusan TUN bersifat finalartinya sudah difinitif atau dapat menimbulkan akibat hukumyang merugikan Penggugat ;10. Bahwa Keputusan TUN Tergugat tersebut dalam angka 9 di atasbertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yangberlaku karenaA.

Sedangakan Keputusaan TUN Tergugat tersebut sangatbertentangan dengan pasal 3 yaknia.

Aria Multi Graphia sebagai Pelaksana PekerjaanPengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol DinasPendapatan Propinsi Bali ;2):Keputusan TUN.

Keputusan TUN tersebut' bertentangan dengan salah satudari Asas asas Hukum Umum yang dikenal oleh BangsaBangsa (The General Principles of Law Recognized byCivilized Nations), karena keputusan TUN ini telahmenghukum Penggugat (dengan membatalkan kemenanganlelang yang diraih oleh Penggugat),padahal Penggugat sama sekali tidak bersalah dalamproses pelelangan bahkan Penggugat sudah memenuhisegala persyaratan yang diperlukan dalam si prosespelelangan dan proses kelanjutannya.

BahkanPenggugat sudah sebanyak 2 (dua) kali mensomasiTergugat untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontraknamun tidak mendapat tanggapan ;Bahwa Tergugat adalah sebuah Badan Tata Usaha Negara yangdapat menerbikan Keputusan TUN dan dapat dituntut tanggungjawabnya menurut hukum tata usaha negara ;Bahwa akibat keputusan TUN.

TUN. JKT JunctoPutusan Mahkamah Agung RI tanggal 3012009 Nomor 438 K/TUN/2007juncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2812011 Nomor 79PK/TUN/2010, amar putusannya antara lain Sertifikat Hak Milik Nomor345/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, KotamadyaBandung, Gambar Situasi tanggal 2081985 Nomor 2269/1985 luas 95 m?yang terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor 10 semula tercatat atas namaBASIJKI terakhir tercatat atas nama Ir.

438 K/TUN/2007 tanggal 30 Januari 2009jJuncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor58/B/2007/PT.TUN Jkt tanggal 30 Mei 2007 juncto Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 45/G/2006/PTUN Bdg tanggal 20 Desember 2006:2.

Nomor 265 K/Pdt/2017perkara pidana Nomor 22/Pid.B/1990/PN.Bdg dan karena diimingimingatau dijanjikan akan diberi sejumlah uang, dan akhirnya kedua orang saksisadar bahwa mereka telah merasa berdosa sehingga pada perdata Nomor89/Pdt.G/2004/PN.BB memberikan keterangan yang sebenarbenarnya danketerangan tersebut pula disampaikan pula di hadapan Majelis Hakim padaperkara TUN Nomor Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/TUN/2010tanggal 28 Januari 2011 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 438K/TUN/2007

atas nama Basuki terletak diJalan Dewi Sartika tanpa nomor atas nama Basuki, telah dibatalkan olehT.1.8 = Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/TUN/2010 tanggal28 Januari 2011, Bukti T.1.9 = Putusan Mahkamah Agung RI Nomor438/K/TUN/2007 tanggal 30 Januari 2009, Bukti T.1.10 = PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 58/8/2007/PT.TUN Jkttanggal 30 Mei 2007, Bukti T.1.11 = Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Nomor 45/G/2006/PTUN Bdg tanggal 20 Desember 2006.Dengan pertimbangan:a.

B/2007/PT.TUN Jkt junctoNomor 438/K/TUN/2007 juncto Nomor 79 PK/TUN/2010;d.

Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 77 ayat (4) danayat (5) dan pasal 78 ayat (4) dan (5) UU No. 30 tahun 2014.c. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) danayat (2) dan pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2014.d. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 252 dan pasal266 PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu:a. Asas Kecermatan;b. Asas Persamaan;c.

ini telahdidasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalampenyusunan Keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dansubstansi.1.

Dengan demikian Tergugatberwenang menerbitkan Keputusan TUN.2. Aspek Prosedura.Bahwa Sdr.

Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkanKeputusan TUN dengan memutuskan PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilsudah sesuai dengan aspek prosedur pembentukkanSuatu Keputusan TUN.3. Aspek Substansia.

ini telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukumutama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu kewenangan,prosedur, dan substansi.Keputusan TUN tidak bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB)Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugatmelanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaiberikut:1.

PENETAPANNomor 0804/Pdt.P/2016/PA.JP=DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Suardi Bakri, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad, Kunak

, Malaysia, sebagai Pemohon I;Murni binti Ambo Elo, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat Ladang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telan mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016

Jumadi bin Ambo Ello, 27 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Hal 3 dari 9 Pen.

Tika binti Asis, 18 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalan pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Mostyn, pada tanggal 09 April 2007 dan saksihadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Ambo Elo (Bapak Kandung) dan mahar berupa RM

/K/TUN/2009 tanggal 27 Oktober 2009.

Berdasarkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 08/G/2008/PTUN.SMD tanggal 29 Juli 2008,gugatan Pelawan tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya, danputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakartadengan Putusan Nomor 199/13/2008/PT.TUN.JKT tanggal 13Nopember 2008, dan Putusan Kasasi MARI Nomor 183/K/TUN/2009tanggal 27 Oktober 2009. (Bukti T.l: 7a, Bukti T.l: 7b), dan Bukti T.I:7c).

Demikian juga gugatan sengketa Tun yang diajukan olehPelawan Il, yaitu Sengketa Nomor 03/G/2008/PTUN.SMD, diputustanggal 26 Juni 2008 dengan amar putusan menolak gugatanPenggugat seluruhnya, kemudian dikuatkan dengan PutusanTingkat Banding (PT TUN Jakarta dengan Putusan Nomor 183/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 11 Nopember 2008, serta dikuatkandengan Putusan Kasasi MARI Nomor 182/K/TUN/2009 tanggal 27Oktober 2009.

Jakarta dengan Putusan Nomor199/13/2008/PT.TUN.JKT tanggal 13 Nopember 2008,dan Putusan Kasasi MARI Nomor 183/K/TUN/2009tanggal 27 Oktober 2009.

Demikian juga gugatansengketa TUN yang diajukan oleh Pelawan Il, yaituSengketa Nomor 03/G/2008/PTUN.SMD, diputustanggal 26 Juni 2008 dengan amar putusan menolakgugatan Penggugat seluruhnya, kemudian dikuatkandengan Putusan Tingkat Banding (PT TUN Jakartadengan Putusan Nomor 183/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal11 Nopember 2008, serta dikuatkan dengan PutusanKasasi MARI Nomor 182/K/TUN/2009 tanggal 27Oktober 2009.

99 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 99 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:ETI YATNIARTI, S.PKP, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PenyuluhPertanian Penyelia pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan KotaPontianak, beralamat Kantor di Jalan Alteri Supadio Komp. Cempaka Mas BlokJ Nomor 16 Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Drs.

Putusan Nomor 99 K/TUN/2012ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Gedung PerintisKemerdekaan Lantai II, Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Substitusi Nomor 014/G.TUN/SET.BAPEK/2011 tanggal21 Juli 2011;Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi

Putusan Nomor 99 K/TUN/2012kebetulan juga merupakan Penjabat Eselon IV yakni Kepala Seksi ProduksiTanaman Pangan pada Dinas Urusan Pangan Kota Pontianak. Setelah sayaberstatus menjanda sejak bulan Juni 2005 dengan 3 (tiga) orang anak kandung.Selalu dikejarkejar, dibujuk dirayu tetapi Penggugat tetap bertahan atas bujukrayu Sdr. Ir. Agus Roechwanda tersebut, namun setelah kenaikan pangkatPenggugat dari I/c ke III/d ditahan oleh Sdr. Ir.

Putusan Nomor 99 K/TUN/201212.Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, menjadiPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2), UndangUndangNomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan Nomor 99 K/TUN/2012

ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk.di Kabupaten Konawe Utara berdasarkanPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 284K/TUN/2009 tanggal 16 Desember 2009jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar No. 10/B.TUN/2009/PT.TUNMKS tanggal 3 Maret 2009 jo.

/2009tanggal 16 Desember 2009 (Bukti P9), dan belakanganMahkamah Agung R. di tingkat Peninjauan Kembali jugamengeluarkan Putusan No. 134PK/TUN/2010 (Bukti P10)yang menolak Permohonan Peninjauan kembali yangsebelumnya diajukan Penggugat terhadap PutusanMahkamah Agung No. 284K/TUN/2009.PENCABUTAN SK NO. 267/2007 DAN NO. 153/2008 OLEHPEJABAT BUPATI KONAWE UTARA HERRY SILOANDE (YANGMENGGANTIKAN BUPATI ASWAD SULAIMAN) DANDIBERIKANNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP PRODUKSI)KEPADA PENGGUGATBahwa....10Bahwa

Putusan Mahkamah Agung No. 134 PK/TUN/2010 tanggal6 Januari 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 284K/TUN/2009 tanggal 16 Desember 2009 jo. PutusanPengadilan Tinggi Makassar No.10/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS tanggal 3 Maret 2009 jo.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNo. 10/G.TUN/2008/PTUN.Kdi tanggal 28 Oktober 2008(Putusan MA No. 134/2010);b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNo. 73/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS tanggal 15 November2010 jo.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2)huruf b, adanya pelanggaran terhadap Asasasas UmumPemerintahan yang baik merupakan salah satu alasanuntuk dapat dibatalkannya suatu KTUN yang dikeluarkanoleh Badan/Pejabat TUN.4.6.4.

Melalui PutusanPeninjauan Kembali No. 184 PK/TUN/2010.2.

152 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 152 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN GAJAH WAHANA, tempat kedudukan di JalanBay Pas Ngurah Rai Nomor 108 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta SelatanKabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh DR. I Wayan Sukla Arnata, S.IP..

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014Badung, merupakan badan hukum sesuai dengan Akte Nomor 04 tanggal 16 Januari2008 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Sritini, SH,MKn, dan Akte Nomor 07tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahayani Widiana Kedel, SH,berkedudukan di Kabupaten Badung;Bahwa Yayasan Pendidikan Gajah Wahana (Penggugat), mengembangkan sekolahSMK yang bergerak dibidang Pendidikan Kepariwisataan bernama SMK Nusa Duaberkedudukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, dan SMK Nusa Dua Toya Anyar

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, maka dengan demikian GugatanPenggugat secara hukum dapat diterima;6.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014mandat atau delegasi dari Bupati Karangasem selaku atasan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk melakukan tindakan hukum berupa penerbitan SuratNomor 005/0230/Disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 dimaksud, sehinggadengan demikian terbitnya obyek sengketa tanpa dilandasi dengan dasar hukum, incasu pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUDdan undangundang formal lainnya, maka sudah seharusnya Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya

Putusan Nomor 152 K/TUN/20141. Meterai ......0.0000.. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754

GUSTIBAGUS TRIPRAWITA, berkewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Jalan Balam Nomor 5 Karang Sampalan, RT.004, RW.115,Kel/Desa Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, ProvinsiNusa Tenggara Barat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja; Selanjutnya disebut sebagai Penggu gat 3Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/ADV.UM& RKN/TUN/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, memberikan KuasaK@PAd@ ~~~n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nmmnm nnn nnmnmnnnn1. Dr. UMAIYAH, S.H.

TUN. SBY. tanggal 22 Januari 2020 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :24/B/2020/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 24/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 22 Januari 2020 ;Hal 4 dari 15 hal. Putusan No. 24/B/2020/PT.TUN.SBY2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 41/G/2019/PTUN. MTR. seluruh isi daneS RELAIN Yel jee esses eee eee ree eee3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 24/B/2020/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 16 Maret 2020 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 41/G/2019/PTUN.

TUN. SBY. dan seluruh isi dan lampiranBerkas Perkara (Bundel A) Perkara Nomor : 41/G/2019/PTUN. MTR. telahHal 9 dari 15 hal.

332 K/TUN/2011

No.332 K/TUN/2011yang diputus tersebut.

No.332 K/TUN/201114Batu, Kecamatan Batu, Kelurahan Temas, luas : 57 meter persegi,tercatat nama pemegang hak : Wajib Ibrahim ;p.

No.332 K/TUN/20111616Temas, luas : 137 meter persegi, tercatat nama pemegang hak :Sudarwati dkk ;.

No.332 K/TUN/20112222Batu, Kelurahan Temas, luas : 172 meter persegi, tercatat namapemegang hak : Syamsul Efendi ;.

No.332 K/TUN/201124242.

No. 169182010PT TUN JKT> >av a& &SF oror oy = > oyoe 5S Ssag YRa yehonanpis045/2017 tanggal 15 Mei 2017 ; ag Vy5.

Membebankan biaya perkara Permohonan Banding terhadapKY Ky& Pembanding/dahulu Penggugat; a moornnnonmo nnn nn cnn nn nn nnn ncn nc cnanad Xv> Subsidair : Bene anrssccnaennneinasonreaE :Sy Apabil lis hakim b gf, t lain, k hon keput dil pabila majelis hakim erpenda at lain, kami mohon keputusan seadi >; or AS,Ss adilnya (Ex aequo et bonneys~ oe SsBahwa seg para pihak telah diberi kesempatan untuk maiberkas perkara,Ssuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkag PerkaraNomor 39(673018/P TUN SRG masingmasing

TUN, JKTY r@Y%Sincere bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengalukarpermohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usa Negara SerangNomor 39/G/2017/PTUNSRG tanggal 11 April 2018 pada tanggal 25 Aprilvys 2018, sebagaimana terbukti dalam Akta Rerimohonan Banding Nomor~G Xe 39/G/2017/PTUNSRG tanggal 25 April Os: ee eee eeeeueeers 4 " Menimbang, bahwa begasarkan hukum permohonan bandingharus diajukan dalam waktu"14 (empat belas) hari setelah putusanPeradilan Tata Usaha Negara); Re I x SFA oPMenimbang,

No. 169/8/2018/P TUN, JKTwv vvy sa Rau3 inden Bl LYPerincian BiayaPerkara : oF, >. ReCakSi .........0cccceeccceceeceeeeeeeneeeees RP .000.svrS 2. Mate ral ...........ccec cece ee ec ee ee eeeeeeeeenes Ab. 6.000.& && 3. Biaya Proses Banding ................ A. : Rp. 239.000.

yaituseseorang harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan TUN yangdigugat itu merugikan dirinya secara langsung .

Ketentuan yang memuat batasan apa yang menjadipenetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final yangdikeluarkan badan atau jabatan TUN, untuk dapat dikatakan menjadiobjek sengketa TUN, masih memiliki syarat lain dan mengenalpengecualian tertentu.

Persoalan pokok yang harus dijawab sekarangadalah apakah keputusan TUN yang menyangkut pengangkatan danpemberhentian Bupati, yang merupakan kelanjutan pemilihan KepalaDaerah, tunduk dan menjadi objek sengketa TUN? Hemat kamidengan definisi dan pengecualian apa yang menjadi keputusan TUNyang menjadi objek sengketa TUN sebagaimana telah diuraikan diatas, jawabannya telah jelas tidak.

Pembatasan inibersifat langsung (tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Peradilan TUN untukmengadilinya) tapi hanya belaku sementara dan satu kali (einmalig). Pembatasanlangsung yang bersifat sementara bagi kompetensi absolut Peradilan Tata UsahaNegara ini berlaku bagi sengketa TUN yang sedang diadili oleh Peradilan Umumpada saat terbentuknya Peradilan TUN menurut UU No. 5 Tahun 1986.

Sengketa TUN yang dimaksudmerupakan sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang dan badanhukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupundi daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN termasuk sengketakepegawaian.

TUN MUKMINAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpahadiri oleh Penggugat dan Tergugat;Ketua MajelisTtdAZIZ MAHMUD IDRIS, S.HIHakim Anggota Hakim AnggotaTtd TtdAHMAD SAPRUDIN, S.Ag ABDURRAHMAN RAHIM, SHI.,MH.Panitera PenggantiTtdHj.

TUN MUKMINAH, S.H., M.H.Perincian Biaya :Biaya Pendaftaran ......... cee eeeeeeeeee creer deere RD... 30.000,Biaya PIoSes ........eesceeeteeeesteeeetteeeeste eeeee tere RD... 30.000,Biaya Pemanggilan...............ceeeeeeeee eens tere Rp... 800.000,Biaya RedakSi........ eee eee eeeeeeeeeeeeteeeee ceeee tee RD. cee 5.000,Biaya MG6rat oc cianccs csvsecsmessescaseseces wess Los RD eacece 6.000, Jumlah seceeesseeeeteeeesteetstteetsttee tte teers RD... 891.000,