152 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 152 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN GAJAH WAHANA, tempat kedudukan di JalanBay Pas Ngurah Rai Nomor 108 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta SelatanKabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh DR. I Wayan Sukla Arnata, S.IP..

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014Badung, merupakan badan hukum sesuai dengan Akte Nomor 04 tanggal 16 Januari2008 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Sritini, SH,MKn, dan Akte Nomor 07tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahayani Widiana Kedel, SH,berkedudukan di Kabupaten Badung;Bahwa Yayasan Pendidikan Gajah Wahana (Penggugat), mengembangkan sekolahSMK yang bergerak dibidang Pendidikan Kepariwisataan bernama SMK Nusa Duaberkedudukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, dan SMK Nusa Dua Toya Anyar

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, maka dengan demikian GugatanPenggugat secara hukum dapat diterima;6.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014mandat atau delegasi dari Bupati Karangasem selaku atasan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk melakukan tindakan hukum berupa penerbitan SuratNomor 005/0230/Disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 dimaksud, sehinggadengan demikian terbitnya obyek sengketa tanpa dilandasi dengan dasar hukum, incasu pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUDdan undangundang formal lainnya, maka sudah seharusnya Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya

Putusan Nomor 152 K/TUN/20141. Meterai ......0.0000.. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754

GUSTIBAGUS TRIPRAWITA, berkewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Jalan Balam Nomor 5 Karang Sampalan, RT.004, RW.115,Kel/Desa Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, ProvinsiNusa Tenggara Barat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja; Selanjutnya disebut sebagai Penggu gat 3Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/ADV.UM& RKN/TUN/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, memberikan KuasaK@PAd@ ~~~n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nmmnm nnn nnmnmnnnn1. Dr. UMAIYAH, S.H.

TUN. SBY. tanggal 22 Januari 2020 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :24/B/2020/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 24/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 22 Januari 2020 ;Hal 4 dari 15 hal. Putusan No. 24/B/2020/PT.TUN.SBY2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 41/G/2019/PTUN. MTR. seluruh isi daneS RELAIN Yel jee esses eee eee ree eee3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 24/B/2020/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 16 Maret 2020 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 41/G/2019/PTUN.

TUN. SBY. dan seluruh isi dan lampiranBerkas Perkara (Bundel A) Perkara Nomor : 41/G/2019/PTUN. MTR. telahHal 9 dari 15 hal.

No. 169182010PT TUN JKT> >av a& &SF oror oy = > oyoe 5S Ssag YRa yehonanpis045/2017 tanggal 15 Mei 2017 ; ag Vy5.

Membebankan biaya perkara Permohonan Banding terhadapKY Ky& Pembanding/dahulu Penggugat; a moornnnonmo nnn nn cnn nn nn nnn ncn nc cnanad Xv> Subsidair : Bene anrssccnaennneinasonreaE :Sy Apabil lis hakim b gf, t lain, k hon keput dil pabila majelis hakim erpenda at lain, kami mohon keputusan seadi >; or AS,Ss adilnya (Ex aequo et bonneys~ oe SsBahwa seg para pihak telah diberi kesempatan untuk maiberkas perkara,Ssuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkag PerkaraNomor 39(673018/P TUN SRG masingmasing

TUN, JKTY r@Y%Sincere bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengalukarpermohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usa Negara SerangNomor 39/G/2017/PTUNSRG tanggal 11 April 2018 pada tanggal 25 Aprilvys 2018, sebagaimana terbukti dalam Akta Rerimohonan Banding Nomor~G Xe 39/G/2017/PTUNSRG tanggal 25 April Os: ee eee eeeeueeers 4 " Menimbang, bahwa begasarkan hukum permohonan bandingharus diajukan dalam waktu"14 (empat belas) hari setelah putusanPeradilan Tata Usaha Negara); Re I x SFA oPMenimbang,

No. 169/8/2018/P TUN, JKTwv vvy sa Rau3 inden Bl LYPerincian BiayaPerkara : oF, >. ReCakSi .........0cccceeccceceeceeeeeeeneeeees RP .000.svrS 2. Mate ral ...........ccec cece ee ec ee ee eeeeeeeeenes Ab. 6.000.& && 3. Biaya Proses Banding ................ A. : Rp. 239.000.

/2004 / K/TUN/2004 tanggal 04Mei 2006, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapatdttaksanakan berdasarkan Surat Keterangan NomorPTUN.PTK.4T.02JO632/2007 tanggal 25 September 2007.Dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor354 520.141.12009 tanggal 08 Desember 2009 tentang PemberianHak Milik Atas Nama J.

Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat tidak berhak atasSertifikat tanah Hak Milik Nomor 2119/ Kelurahan Batu Layangkarna Sertifikat tersebut telah dibatalkan berdasarkan Putusan KasasiMahkamah Agung Nomor 358 K/TUN/2004 tanggal 04 Mei2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaksanaanpembatalan Sertifikat Hak Milik 2119/kelurahan Batu Layang telahdilaksanakan.4.

terakhir tercatatatas nama : Perempuan Dokter MHajjah Any Rochani telah dibatalkanberdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan registerperkara Nomor : 14/G/PTUNPTK/2003 tanggal 20 Agustus 2003 Jo. putusanperkara Nomor : 12/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 3 Maret 2004 Jo. putusanperkara Nomor : 358 K/TUN/2004 tanggal 4 Mei 2006 yang telah berkekuatanhukum tetap..

FRANS APIT OPOK dan terakhir tercatat atas nama : MAHENDRAJAYA Sarjana Ekonomi, Magister Managemen merupakan pelaksanaanputusan Pengadilan perkara Nomor : 14/G/PTUNPTK/2003 tanggal 20Agustus 2003 Jo. putusan perkara Nomor : 12/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 3Maret 2004 Jo. putusan perkara Nomor : 358 K/TUN/2004 tanggal 4 Mei 2006yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada perbuatan melaanhukum yang dilakukan oleh Tergugat III..

telahdibatalkan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 358K/TUN/2004 tanggal 04 Mei 2006, yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap.Bahwa Pembatalan Sertifikat Hak Milik 2119 / Kelurahan Batu Layangpun sudah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorBadan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 02Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008.1.

TUN/2001/PTUN.

/2001/P TUN.

TUN/2001/PTUN. SBY tanggal 09 Oktober 2001 ; Bukti P14 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya Nomor: 11/B/TUN/2002/PT. TUN. SBY, tanggal 01 Maret2002; Bukti P15 berupa Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 431 K/TUN/2002 tanggal 10 Maret 2005; Bukti P16 berupa Fotokopi Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor:44/G. TUN/2001/PTUN. SBY Jo. Nomor : 11/B/TUN/2002/PT. TUN. SBY Jo.Nomor: 431.

TUN.

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa sertifikatpendidik hanya merupakan pengakuan terhadap profesi guru.Selain itu, perlu. dipahami oleh Penggugat bahwa bagaimanapun juga,keputusan Pejabat TUN masih tetap berlaku selama belum ada pembatalandari Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, keputusan Kepala DinasHal. 16 dari 31 Hal.

Jika ada ketidaksepahamanPengugat terhadap keputusan Pejabat TUN tersebut, sahsah saja Penggugatmengajukan gugatan terhadap keputusan dimaksud. Namun demikianPenggugat tetap harus melaksanakan keputusan Pejabat TUN tersebut.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalahmasalah Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Penggugatdilakukan oleh tindakan Tergugat dan Tergugat II, yaitu tindakan tidakmelaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor67/G/2012/PTUN.Smg. jo Putusan PT TUN Nomor : 57/B/2013/PT.TUN.Hal. 25 dari 31 Hal.

Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.67/G/2012/PTUN Smg. jo Putusan PT TUN Nomor : 57/B/2013/PT TUNSby jo Keputusan MARI Nomor : 411 K/TUN/2013. yang telahberkekuatan hukum tetap dapat diketahui bahwa dalam amar putusanakhir perkara tersebut (banding dan kasasi) sama sekali tidakmengandung unsur perintah apapun terhadap Tergugat ataupunTergugat Il yang mewajibkan Tergugat ataupun Tergugat II harusmelakukan tindakan tertentu.

Jo nomor : 411 K/TUN/2013. yang memutuskan padapokoknya :Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.b.

411 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 411 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PERMENAS LAMMA KOLLY, SE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAnggota DPRD Kabupaten Alor, beralamat di RT.02/02, Kelurahan KalabahiTimur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;Selanjutnya memberi kuasa kepada: FILMON MIKSON POLIN, SH.MH,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan GangDamai

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012Pimpinan Cabang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga atau Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakanamanat musyawarah cabang sehingga partai tidak berjalan sesuaidengan fungsinya. Pasal 23 ayat (2) butir 2.3 Anggaran RumahTangga menegaskan bahwa Kewenangan Pemberhentian Pimpinansebagaimana dimaksud butir 1.2. diatur sebagai berikut : untuk DewanPimpinan Cabang dilakukan oleh Rapat Dewan Pimpinan HarianDewan Pimpinan Cabang.

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012dalam usulan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Alor atas nama Permenas Lamma Kolly, S.E ;f.

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : PEM:171.2/264/II/2011 tanggal 23Agustus 2011, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor MasaJabatan Tahun 20092014 atas nama Permenas Lamma Kotty, SE.

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2013 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agungyang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,H. Yulius, SH.MH dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS.

SALEH Bin SINDIK pada hariSabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014, di warung saudari TUN DukuhGlodok Kelurahan Karangrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan atausetidaktidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Magetan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan ataumemberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengansengaja turut serta dalam perusahaan

membuktikan dakwaannya, telah diperiksa saksisaksi sebagai berikut:1 Saksi Aan Yuhindiarto, SH, dibawah sumpah memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut:e Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluargamaupun pekerjaan dengan Terdakwa;e Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Iwan Setianaadalah anggota kepolisian dari Polres Magetan yang melakukan penangkapanterhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014, sekira pukul16.00 Wib bertempat di sebuah warung Sdri TUN

telah termuatdan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan kepersidangan yang berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkandengan barang bukti, diperoleh rangkaian faktafakta sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Magetan dandihadapkan ke persidangan karena pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014,sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah warung Sdri TUN

ke persidangan yang setelah diperiksatelah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaanPenuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak tanpamendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepadakhalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalamperusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakankesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yangbertempat di sebuah warung Sdri TUN

pada umumnya bergantung kepada untunguntungansaja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dankebiasaan pemain;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertianpengertian diatas, didalam pemeriksaan para saksi dan terdakwa di persidangan telah diperoleh faktaHal. 11 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.B/2014/PN Mgt1212bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014, sekira pukul 16.00 Wib,terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Magetan di sebuahwarung milik Sdri TUN

Bahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari kKeputusan tersebut)berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991 menyebutkan : bagi merekayang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN, yang merasa kepentingannyadirugikan maka tenggang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitungsecara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan TUN yang bersangkutan ; 4.

M. 635, atas nama Faustino Lopes ; Merupakan keputusan Pejabat TUN sesuai dengan Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha7. Bahwa oleh karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalahbersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata ; lll. Alasan GugatanA. Riwayat Tanah1.

Faktanya, Tergugat tidak tertib sebagai Pejabat TUN karena telahterjadi Duplikasi SHM yang dikeluarkan olehTergugat.3. Asas Kepentingan Hukum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraanumum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Faktanya, Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat telahmenerbitkan SHM Duplikasi untuk ke4 (Empat) orang tersebut.6.

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlianyang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. nn no nen ne sennaFaktanya, Tergugat tidak Teliti, Cermat, ketidak hatihatian sehinggaterjadi Duplikasi SHM yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaiPejabat ..........Pejabat TUN.7.

Menyatakan batal atau tidak SAH Keputusan TUN yang diterbitkan olehTergugat berupa: 222222 n nn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn nen neea. SHM No. M.632 , atas nama Yosep H. Benu ; b. SHM No. M. 633, atas nama Fransisco Lopes ; Halaman 15 dari98 Halaman Putusan No. 18/G/2015/PTUNKPGc. SHM No. M. 634, atas nama Sofia Da Costa ; d. SHM No. M. 635, atas nama Faustino Lopes ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan TUN berupa : a. SHM No. M.632 , atas nama Yosep H. Benu ; b. SHM No.

Bersifat individualKarena Obyek Gugatan TUN dalam perkara a quo bukanlahpenetapan yang berlaku umum, tetapi ditujukan hanya kepadaPemegang Hak Obyek Gugatan TUN, membawa keuntunganserta kepentingan Pemegang Hak Obyek Gugatan TUN, dantelah membawa akibat serta konsekuensi hukum kepada pihakPenggugat. Bersifat FinalKarena penerbitan sertipikat tersebut menimbulkan hakkepemilikan atas tanah bagi pihak yang namanya tercantumpada sertipikat tersebut.

Objek Gugatan TUN Menimbulkan Akibat Hukum BagiSeseorang atau Badan Hukum Perdata.Karena dalam hal ini sertipikat melahirkan akibat hukum, yaitumenimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat yaituPemegang Hak Obyek Gugatan TUN.

Bahwa diketahui dalamhal ini seluruh Objek Gugatan TUN hanya menimbulkan hakkepemilikan bagi pemilik Sertipikat saja yaitu Pemegang HakObyek Gugatan TUN, namun akibat hukumnya telah berimbaskepada Penggugat yang mana Penggugat sebagai pemilik sahyang menguasai tanah tersebut tidak dapat menerbitkanSertipikat atas tanah yang dimiliki dan dikuasai.3.

Bahwa dengan demikian Obyek Gugatan TUN dalam perkaraA quo telah memenuhi syarat material/substansi suatu gugatan TataUsaha Negara dimana Di dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndangHalaman 5 dari 49.

Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.Berdasarkan Ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 150 K/TUN/1992, Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 213 K/TUN/2007, PutusanHalaman 14 dari 49.

413 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 413 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.HANA SERU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus RumahTangga, bertempat tinggal di Jalan Nonongan Nomor 21, KelurahanNonongan, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;ELISA SAMPEALLO,~ kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nonongan Nomor 21, KelurahanNonongan,

Putusan Nomor 413 K/TUN/2013Khusus Nomor 09/600.14/73.18/X/2012, tanggal 2 Oktober2012;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugattelah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 413 K/TUN/2013permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas dataSertipikat Hak Milik Nomor 23/Nonongan/Tahun 1982 Kepada KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan kemudian diterbitkanSKPT Nomor 36/300.7/73.18/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 yangmencatumkan data atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 23/Nonongan/Tahun 1982 sebagai berikut:Sebelah Utara : Berbatasan tanah/rumah milik NeBaka;Sebelah Timur : Berbatasan Jalan raya Nonongan;Sebelah Selatan : Berbatasan

Putusan Nomor 413 K/TUN/2013menganalisa dan memberikan pendapat terhadap keberatankeberatanyang diajukan Pemohon dalam memori banding, karena kurang cukuppertimbangan (onvoldoende gemotiveerd). Majelis Hakim Pengadilan Tinggijelasjelas telah menyimpang dari ketentuan UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 yang mengatur tentang tugas dan fungsinya sebagaipengadilan ulangan;Il.

Putusan Nomor 413 K/TUN/2013

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara Sengketa TataUsaha Negara (Sengketa TUN) a quo adalah Tanda Bukti LaporanPerkawinan No. 474.2/14/2000 tanggal 20 Nopember 2000 antaraPenggugat dan Fifi Budiati yang merupakan suatu Keputusan Tata UsahaNegara (Keputusan TUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat yangmerupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan / Pejabat TUN) ;2. Mengutip UndangUndang No. 5 Tahun 1986 (UU No. 5/1986) jo.

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata.Bahwa yang dimaksud dengan Konkret adalah suatu Keputusan TUN haruslah nyata dan telah ada fisiknya.

;Yang dimaksud dengan Individual adalah bahwa Keputusan TUN tersebutharus ditujukan secara individual, bukan berlaku umum ;Dan yang dimaksud dengan Final adalah bahwa Keputusan TUN tersebuttidak perlu menunggu adanya persetujuan dari Pejabat TUN yang lain ;.

Karena gugatan Sengketa TUN ini diajukan pada tangggal 29 Agustus2017 di mana terdapat tenggang waktu 55 hari setelah tanggaldiketahuinya Obyek Gugatan yakni pada tanggal 5 Juli 2017 tersebut diatas, dengan demikian Gugatan TUN ini diajukan masih dalam tenggangwaktu yang ditentukan oleh Undangundang ; C. Kepentingan Penggugat:Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Perkara No.109 /G/2017/PTUNBDG1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU No. 5/1986 jo UU No. 9/2004 jo.

"Keputusan TUN yang dikeluarkan itu harus bersifat final,artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan denganmengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakanakibat hukum yang definitif. Menurut nalar Badan atau JabatanTUN itu pada suatu. saat hanya dapat menimbulkan suatumacam akibat hukum tertentu. Jadi, dengan mengeluarkansuatu. keputusan TUN yang definitif itu hanya ditentukan posisihukum dari satu subjek atau objek hukum.

239 K/TUN/2013

Putusan Nomor 239 K/TUN/2013.1516171819tindakan membuat, menandatangani dan menerbitkan akta perdamaian iniadalah pembuatan melawan hukum ;Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan(eksekusi) No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir kepada Yth.

Putusan Nomor 239 K/TUN/2013.10kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraanNegara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Putusan Nomor 239 K/TUN/2013.1212e Sertipikat Hak Milik No. 953/Desa Batuan, G.S. tanggal 18101996, No.3165/96, luas 400M?, atas nama Dewa Made Puja.e Sertipikat Hak Milik No:957/Desa Batuan, G.S. tanggal 11111996,No.3721/96, luas 560M?

Putusan Nomor 239 K/TUN/2013.1616Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, poin V angka 3 jo Pasal 53ayat jo.

Putusan Nomor 239 K/TUN/2013.282.RedakSi....... ee. Rp. 5.000, Jarno Budiyono, S.H.3. Administrasi ......... 2.20% Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754.28

Keputusan TUN in litis bertentangan dengan AAUPB yaitu melanggarAsas Kepastian Hukum dan Asas Larangan Penyalahgunaan Jabatandan wewenang (detournement de pouvoir). ;Bahwa terhadap dalildalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawabansebagai berikut :n nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn ne nnn nn nnnnnnnnA. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

;Putusan No. 1/G/2017/PTUNBL him. 20Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN in litis telahdidasarkan pada 2 (dua) aspek hukum utama dalam penyusunanKeputusan TUN yaitu Aspek Kewenangan dan Aspek Prosedur. ;a.

Dengan demikian Tergugatberwenang untuk memberhentikan dengan hormat Penggugatsebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 2003. ;2002 2022 none nnnnBahwa Penerbitan Keputusan TUN in Iitis telah sesuai denganprosedur penerbitan Surat Keputusan Bupati Pringwesu tentangpemberhentian sebagai berikut :1.

;Putusan No. 1/G/2017/PTUNBL him. 32Bahwa dalam gugatan Keputusan TUN in lIitis Penggugat padapokoknya mendalilkan Tergugat seharusnya tidak menerbitkanObjek Gugatan a quo agar sesuai dengan penerapan AAUPBkhususnya asas kepastian hukum dan asas LaranganPenyalahgunaan jabatan atau wewenang (detournement de pouvoir)Bahwa penerbitan Keputusan TUN in litis tidak melanggar asasLarangan Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (detournementde pouvoir), dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum denganalasan

sebagai berikut : 222 none no anneBahwa penerbitan Keputusan TUN in /itis telah dilakukan secaracermat dan bukan penyalahgunaan jabatan oleh Bupati karenaKeputusan Tun ini juga didasarkan pada peraturan perundangundangan yaitu: nn nn nnn nnn enn nn ne ncn cena UndangUndang Nomor 48 Tahun 2008 tentang pembentukanKabupaten Pringsewu Provinsi Lampung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185 tambahan lembarannegara Negara Republik Indonesia nomor 4932); UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014

TUN/ 2009/P.TUN. Mks, tanggal 23 Februari 2011,dalam perkara antara : Drs. A.NatsirSossong Melawan : KAKAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR sebagaiTERGUGAT, 2. RIZAL TANDIAWAN, 3. EFFENDI PURNAMA, 4.SURYA HASANUDDIN sebagai TERGUGAT II INERVENSIT 1, 2 dan 3,Drs.

TUN/ 2009/ P.TUN. Mks, tanggal 31 Maret 2010, MenghukumPenggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkatHal. 5 dari 12 hal. Put.

No. 777 K/Pid/2014111213pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, (duaratus lima puluh ribu rupiah) ;Foto Copy Surat Keterangan No. w 4 TUN / 726/ 01.06/ IV/ 2011, tanggal13 April 2011;Foto copy Salinan Putusan Negeri Makassar Nomor : 435/ Pts.Pdt.G/ 1979/PN.Ujg.Pandang dan No. 501/ Pts.Pdt.G/ 1979/ PN.Ujg.Pandang dalamperkara antara Ibrahim Malombasang Dg.Kulle sebagai Pembantah/Penggugat Intervensi melawan : . Drs.

diragukan keabsahannya, sedangkan alas hak yang dimiliki oleh saksiYUPITER WIDODO berupa Sertifikat Hak Milik No. 20143 yang berasal dariSHM No. 351 oleh pihak BPN Makassar diakui keabsahannya sehingga pada saatsaksi korban YUPITER WIDODO meminta untuk dilakukan pengembalian batasterhadap tanah tersebut dikabulkan oleh pihak BPN Makassar dan pada saatdilakukan gelar perkara, BPN menyatakan bahwa SHM No. 351 tidak pernahdibatalkan oleh SHM No. 20 Tahun 1964, bahkan perkara ini telah diuji diPengadilan TUN

Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar yaitu Terdakwa pernahmenggugat BPN Makassar ke Pengadilan TUN sehubungan dengan Sertifikat HakMilik No. 20143 milik saksi korban YUPITER WIDODO, dimenangkan oleh BPNyang putusannya menyatakan gugatan penggugat ditolak secara keseluruhankemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tun Makassar dantelah incrah, selain itu pada tahun 1979 saksi ST.

Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernamambak Tun;b. Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai;. Bahwa akibat perselisinan dan pertengkaran tersebut, Pemohonmeninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon danTermohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 sampai sekarangberlangsung selama 1 minggu;.

perkara menurut hukum;Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Termohon memberikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkanseluruh dalildalil Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon denganTermohon, maka dapat disimpulkan halhal yang menjadi pokok sengketaantara kedua belah pihak adalah antara Pemohon dengan Termohon seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon telah berselingkuhdengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama mbak Tun

Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah namun belumdikaruniai keturunan ; Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namunpada akhirnya sering berselisin dan bertengkar disebabkan Pemohon telahberselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama mbak Tun danPemohon dan Termohon telah sepakat bercerai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 minggu;Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat

Kar.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangansaksisaksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan faktafakta bahwaantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL)bernama mbak Tun dan Pemohon dan Termohon telah sepakat berceraiakibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hinggasekarang berlangsung selama 1 minggu;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agarPengadilan

Kar.Menimbang, bahwa berdasarkan saksisaksi yang diajukan Pemohonmaka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadiperselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohontelah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama mbak Tun danPemohon dan Termohon telah sepakat bercerai, dengan demikian unsurpertama tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dariperselisinan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohontelah

yangnyata dan adanyad (lima) bukti baru (novum) yang diberi tanda sebagai BuktiPK1 sampai dengan PK5 berupa putusanputusanyang oleh PemohonPeninjauan Kembali didalilkan saling bertentangan 1(satu) dengan yang lain,yaitu: Bukti PK1 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3041 K/Pdt/2016tanggal 13 Desember 2016; Bukti PK2 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 507 K/Pdt/2017tanggal 19 Mei 2017: Bukti PK3 berupa Putusan Nomor 953 K/Pdt/2017, tanggal 6 September2017: Bukti Pk4 berupa Putusan Nomor 38 PK/TUN

/2016; Bukti PK5 berupa Putusan Nomor 99 PK/TUN/2014;Halaman 9 dari 14 hal.Put.Nomor 218 PK/Pdt/2020Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusansebagai berikut: Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukanPemohonPeninjauan Kembali; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor500 K/Pdt/2017 tanggal19 Mei 2017junctoPutusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor318/PDT/2015/PT MDN tanggal 27 Oktober 2015 junctoNomor144/Pdt.G/2014/PN MDN tanggal 27 Januari 2015yang dimohonkanPeninjauan Kembali

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali lainnya tentang adanya pertentangan putusan denganmengajukansurat bukti (Novum) yang diberi tanda sebagai Bukti PK1 sampaidengan PK5Syaitu Bukti PK1berupa Putusan Nomor 3041 K/Pdt/2016 yangmenolak kasasi Charles Silalahi, Bukti PK2 berupa Putusan Nomor 507K/Pdt/2017 yang menolak permohonan kasasi Agus Burhan, Bukti PK3berupa Putusan Nomor 953K/Pdt/2017 yang menolak permohonan kasasiRony, Bukti PK4 berupa Putusan Nomor 38 PK/TUN

/2016 tanggal 16 Juni2016 yang menolak permohonan Charles Silalahidan Bukti PK5 berupaPutusan Nomor 99 PK/TUN/2014 tanggal 26 Januari 2015 yang menolakpermohonan peninjauan kembali dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Medanserta dihubungkan pula dengan Putusan Nomor 348 PK/TUN/2012 danPutusan Nomor 65/G/2011/PTUN Medan, kesemuanya juga tidak dapatdibenarkan, sebab buktibukti tersebut adalah putusanputusan yang diajukanoleh pihakpihak yang berbedadenganalas hak masingmasing pihak tersebutjuga berbeda

332 K/TUN/2011

No.332 K/TUN/2011yang diputus tersebut.

No.332 K/TUN/201114Batu, Kecamatan Batu, Kelurahan Temas, luas : 57 meter persegi,tercatat nama pemegang hak : Wajib Ibrahim ;p.

No.332 K/TUN/20111616Temas, luas : 137 meter persegi, tercatat nama pemegang hak :Sudarwati dkk ;.

No.332 K/TUN/20112222Batu, Kelurahan Temas, luas : 172 meter persegi, tercatat namapemegang hak : Syamsul Efendi ;.

No.332 K/TUN/201124242.

Bahwa seharusnya Turut Tergugat II dapat melakukan dan melanjutkanproses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah di atas objek tanah a quoHalaman 2 dari 113 Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Cbidikarenakan sertipikat hak milik atas nama Turut Tergugat III telah dibatalkandi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 94/G/2010/PTUN.BDG JoNo. 134/B/2011/PT.TUN.JKT jo Putusan MA RI No. 186 K/TUN/2012 yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan PeninjauanKembali MA RI No. 169/PK/TUN/2017

.Bahwa amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 114 PK/TUN/2015, Tanggal 09 November 2015, berbunyisebagai berikut:MENGADILI:Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali: 1.

Bahwa Petitum Penggugat pada point 7 dan point 8 sangatbertentangan dengan Fakta Hukum tentang kepemilikan tanah obyeksengketa, bahwa menurut Fakta Hukum yang sebenarnya dari obyeksengketa tanah tersebut adalah beberapa orang yang pernah menangsecara hukum atas Penggugat di Pengadilan TUN hingga tahap PK /Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Nomor : 114 / PK / TUN /2015 ;.

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83K/TUN/2013 Tanggal 25 April 2013, telah dikuatkan kembali oleh PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indnesia Nomor 114PK/TUN/2015 Tanggal 9 November 2015 (Bukti PR05) yang yang amarputusannya adalah sebagai berikut:Menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari para PemohonPeninjauan Kembali (PK) : 1. NILA RESNA, 2. HURIA binti HUSIN, 3.HAYANAH ULFAH binti HUSIN, 4. SRI RUKMINI binti HUSIN, 5.

Fotokopi salinan putusan nomor 83.K/TUN/2013 tanggal 25 April 2013,tanggal 25 April 2013, diberitanda bukti TI07/PR04;8. Fotokopi salinan putusan nomor 114/PK/TUN/2015 tanggal 09 Nove,ber2015, diberitanda bukti TIlO8/PR05;9.

493 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 493 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MARLIN S. LAMATO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan stafHonorer Kantor Camat Dulupi, bertempat tinggal di Desa Dulupi,Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalema,Propinsi Gorontalo. Dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. JM SIHITE, SH2.

Nomor Putusan 493K/TUN/2012menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor :813.2/BKDDIKLAT/SK/73/V/2008 tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Boalemo tanggal 5 Mei 2008 dengan jabatan PengelolaAdministrasi

Nomor Putusan 493K/TUN/2012melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi HukumanDisiplinPemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;8.Bahwa pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor :880/193/BKDDIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, Penggugatmasih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan bertugasdi Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemobukan di Kantor Camat Dulupi;.

Nomor Putusan 493K/TUN/2012Bahwa apakah berwenang menurut hukum kuasa hukum Bupati BoalemoManyatakan Banding dan mengajukan Memori Banding pada tanggal27 Pebruari 2012. hal ini sangatlah perlu untuk demi kepastian hukum.Bahwa Tergugat yaitu pejabat lama Bupati Boalemo telah memberikan suratkuasa tertanggal 13 Januari 2012 yang di berikan kepada masingmasing :Drs. Musafir Bempah, MMRidwan Hemeto, SH. MMDr. Tito Bastian, M.

Nomor Putusan 493K/TUN/2012