Ditemukan 9589 data
208 — 147
Tindak PidanaKorupsi Di Indonesia, halaman 86 87).Menimbang, bahwa dari beberapa uraian tentang pengertian melawanhukum sesuai doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas,dapat disimpulkan pengertian melawan hukum adalah tidak mempunyai hak sendiriuntuk menikmati keuntungan (korupsi) dan bertentangan dengan keharusan dalampergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupunhaknya dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yanglazim
164 — 125
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, halaman 86 87) ;Menimbang, bahwa dari beberapa uraian tentang pengertian melawan hukumsesuai doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dapatdisimpulkan pengertian melawan hukum adalah tidak mempunyai hak sendiri untukmenikmati keuntungan (korupsi) dan bertentangan dengan keharusan dalampergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupunhaknya dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yanglazim
248 — 172
disebutkan oleh UU No.12 tahun 2011 itu jelas, mulai dari UUD, UU,peraturan, jadi tidak termasuk sebagai peraturan perundangundangan; Bahwa pelanggaran SOP sebuah Bank tidak termasuk perbuatan pidana, kalau kitakonsisten dengan pasal 15 UU No. 12 tahun 2011, itu tidak termasuk dalam pidana,itu hanya administrasi internal; Bahwa Secara teori Unsur melawan hukum, adalah secara nilainilai,universalperbuatan itu adalah dianggap tercela tidak baik merugikan hak subjek yang lain,dan menurut kepatutan dan kesopanan
91 — 15
tanggal 29 Desember 1983; atau melampaui batas kewenangannya atautanopa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atausebagai tanopa hak atau tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atautanpa izin yang berwajio (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal31 Oktober 1986 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman376); atau bertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazasyang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
469 — 399
Melawan hukum formil lebih dititikoeratkanpada pelanggaran peraturan perundangundangan yang tertulis, sedangkan suatuperbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiel, apabilaperbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim ataukepatutan yang hidup dalam masyarakat. Secara formal atau menurut perumusanundangundang suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorangmelanggar suatu ketentuan undangundang.
AHMAD FAUZAN, SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin JIDIN
161 — 52
tertulis maupun asasasas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, dari beberapauraian tentang pengertian melawan hukum sesuai doktrin dan yurusprudensisebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertianmelawan hukum adalah tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati kKeuntungan(korupsi) dan bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untukbertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya, dan merupakanperbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan
93 — 10
tanggal 29 Desember 1983; atau melampaui batas kewenangannya atautanoa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atausebagai tanpa hak atau tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atautanpa izin yang berwajib (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal31 Oktober 1986 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman376); atau bertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazasyang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
458 — 430
karena ada kesalahan . mutlakdalam pasal 49 ayat 1 dan 2 harus ada kesengajaan.Bahwa apabila pasal 49 ayat 2 huruf b dikaitkan dengan per UU an lainnya didalam dakwaan per uu tersebut harus di sebutkan UU apa karena di kaitkandengan pasal KUHAPBahwa kalau kita menunjuk suatu peraturan perundang undangan danpelanggaran terhadap sebuah SOP sebuah bank bukanlah suatu tindak pidana.Bahwa secara teori unsur melawan hukum , perbuatan itu dianggap tercelamerugikan kepentingan lain dan menurut kepatutan dan kesopanan
172 — 67
Dengan pembelaan ini, mudahmudahan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakimyang Mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati.Atas nama pribadi dan keluarga ,saya memohon maaf yang sebesarbesarnya apabilaselama mengikuti persidangan ini, etika dan kesopanan saya kurang baik. Sekali lagi sayamohon maaf.