menghadirkan Ahli Hukum Adat dan Halaman 2 dari4 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Pmsberdasarkan keterangan dari Pemohon tidak dapat menghadairkan ahlitersebut;Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan iniharus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dinyatakan tidak dapatditerima maka Pemohon dihukum untuk membayar membayar biaya perkara ;Memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berkaitan denganpermohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 195

,Associates, Luwu timur berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 3 November 2020 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malilidengan Register Nomor 195/SK/Pid/2020/PN.MIl,tanggal 5 November 2020, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;LawanKepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Luwu Timur, berkedudukandi Jalan Andi Jemma Malili (92981), selanjutnyadisebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor4/Pid.Pra/2020/PN MII

Serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 195 tanggal 07 November 2017atas nama Yulius Solon Bamba, sebagian telah masuk /mengambil tanah Persawahan milik Penggugat seluas kuranglebih 2380 m2 ( Dua ribu Tiga ratus Delapan puluh meter persegi);Bahwa atas perbuatan Tergugat .I. (Paulina Kendek), Tergugat, Il,(Sisilia Sabe) dan Tergugat. Ill.

Serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 195 tanggal 07 November2017 atas nama YULIUS SOLON BAMBA,.adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat .. Menyatakan pula bahwa segala bentuk surat yang berhubungandengan tanah sengketa persawahan milik Penggugat seluas kuranglebih , 22.453. M2. (Dua puluh Dua ribu Empat ratus Lima puluhTiga meter persegi) atas nama Tergugat satu. (PAULINA KENDEk)dan Tergugat Dua (SISILIA SABE), Tergugat. Tiga.

Bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat III seluas 2380 m2(dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) merupakantanah milik Tergugat Ill yang masih satu kesatuan tanah SertifikatHalaman 23 dari 55 halaman Putusan No. 76/PDT/2019/PT KDIb.Hak Milik Nomor : 195 tanggal 07 November 2017 atas namaYULIUS SOLON BAMBA (Tergugat III) ;Bahwa tanah milik Tergugat II a quo diperoleh dari tanah Negarayang diolah Tergugat III sejak tahun 1975 ;3.

Sertifikat hak Milik Nomor : 195, tanggal 07 November 2017,atas nama YULIUS SOLON BAMBA..;Adalah tidak sah dabn batal demi hukum, serta tidakmempuanyai kekuatan hukum yang mengikat.6.

;Sertifikat hak Milik Nomor : 195, tanggal 07 November 2017,atas nama YULIUS SOLON BAMBA.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/01/X/2006 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Kantor Urusan Agama tanggal 04 Oktober 2006, yangtelah dibubuhi materai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberikode P2;20 222222222 22Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukansaksi saksi yaitu:1.

Tergugat suka melibatkan orang lain dalam masalah rumah tangga Penggugatdengan Tergugat;4 Bahwa pada bulan Maret 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran yangmemuncak disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadiperselisihan yang terus menerus;195/Pdt.G/2012/PA.Slkwww.pasolok.net5 Bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat tidaksanggup lagi untuk membina rumah dengan Tergugat;;6 Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bergaul suami isteri berakhir padatanggal

M E N G A D I L I:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa RITA SITORUS dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 9 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 195/DISP/2005 tanggal
   14 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak atas pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua anak yang bernama LAURENTIA GRACE YOLAMTA OMPUSUNGGU, perempuan

Pelaksanaan Keputusan Hakim, khususnyaketentuan Pasal 195 ayat (6) RID/HIR menetapkan sebagai berikut (dikutip) :"Perlawanan (verzet,) terhadap pelaksanaan keputusan juga dari pihak ketigaberdasarkan dalil tentang adanya Hak Miliknya atas bendabenda yang disitaitu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upayaupaya paksaan yangdiperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyaiwlayah hukum dalam mana tindakantindakan pelaksanaan tersebutHal. 9 dari 39 hal. Put.

No. 1284 K/Pdt//2009dijalankan";Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam Bukunya yangberjudul "PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASIPENGADILAN", Buku Il halaman 145 menegaskan ketentuan Pasal 195 ayat (6)RID/HIR diatas sebagai berikut (dikutip) :"Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir dan sitaeksekusi hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik, jadi hanya dapat diajukanoleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemegang barang yangdisita dan

diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeriyang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) R.Bg,).

);EKSEPSIKEDUA :Bahwa Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam perkara aquotelah mengajukan suatu "Gugatan Perlawanan" atas Penetepan PengadilanNegeri Jakarta Barat yang ternyata Cacad Yuridis karena adalah suatukesalahan atau pelanggaran fundamental dalam beracara perdata untukmenggabungkan gugatan (yang berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1)RID/HIR dan merupakan perkara antara dua pihak dengan sebutan Penggugatdan Tergugat) dengan perlawanan Pihak Ketiga (yang berdasarkan ketentuanPasal 195

DKI) selaku pihak yang mengajukan Perlawanan,sementara berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR yangintinyamenegaskan Perlawanan Pelawan hanya dapat diajukan oleh pihakatau orang yang mewaliki barang yang disita (dalain hal ini PemerintahProvinsi DKI Jakarta) (dalam hal ini tidak) ;2.2.

HENRY SAKTI Jo Berita Acara SitaEksekusi tanggal 21 Juli 2008 ;Pasal 195 ayat (6) HIR menegaskan bahwa perlawanan/bantahan terhadap sitaanhanya dapat diajukan oleh pihak ketiga (derden verzet) yang memiliki hak atasobjek tersita.

Karena itu alas hak yang dijadikandasar alasan bantahan Para Pembantah sama sekali tidak mengikat dan tidakada hubungannya dengan pemilikan tanah Sertifikat Hak Milik No. 3686/Kaliabang Tengah.5 Atas dasar itu Para Pembantah BUKAN pemegang hak atas tanah yang diuraikandalam Sertifikat Hak Milik No. 3686/Kaliabang Tengah yang menjadi objek SitaEksekusi, sehingga karena itu Para Pembantah bukanlah pihak ketiga yangdimaksud ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, dan karena Para Pembantah itu tidakmemiliki

Usaha AbadiMandiri mengenai jual beli tanah yang belum terselesaikan secara hukum,sehingga karena itu permasalahan dalam bantahan bermuatan perselisihan/sengketa kepemilikan yang merupakan sengketa perdata biasa yang semestinyadiajukan melalui proses gugatan biasa, bukan melalui proses bantahan.Objek Sita Eksekusi adalah bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3686/Kaliabang Tengah tertulis a.n Henry Sakti sebagai pemegang hak berdasarkanperalihan hak yang sah.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (

Para Pembantah berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat 6 HIR ternyata tidak semuanyamemiliki kwalitas (Legal standing) untuk mengajukan bantahannya dalam perkaraaquo karena sebagian Para Pembantah secara yuridis tidak berhak untuk23mengajukan gugatan bantahan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan NegeriBekasi No. 43/Eks.HT/2008/PN.Bks. tanggal 3 Juli 2008 ;Bantahan terhadap sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik, jadihanya dapat diajukan Pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah

pemilikbarang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari PengadilanNegeri yang secara nyata menyita (pasal 195 ayat (6) HIR, pasal 206 ayat 6Rbg) ;2.

Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan Sertipikat HakGuna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan KepalaPutusan No. 47/G/2018/PTUNMDN him. 13Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 12=8=1998.4.

Bahwa perbuatan Tergugat dalam memproses Sertipikat Hak GunaBangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan TerbatasPancajaya Aneka Karsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (SuratUkur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal12=8=1998. telah sesuai dengan Undang Undang Dasar Nomor 5 Tahun1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Pasal 14 sampaidengan 23

denganPasal 45 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.5.Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan TerbatasPancajaya Aneka Karsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (Surat UkurNo.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195

/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, sehingga Penggugatseharusnya juga menggugat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara selaku pihak yang menerbitkanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Utara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998 yang kemudiandijadikan dasar oleh Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna BangunanPutusan No. 47/G/2018/PTUNMDN him. 16No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PancajayaAnekakarsa.6.Bahwa Sertipikat

Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan Sertipikat HakGuna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 12=8=1998.Putusan No. 47/G/2018/PTUNMDN him. 185.

, merupakan tanah milik yang dikuasai oleh ParaPembantah, sehingga sangat beralasan hukum Para Pembantah untukmemohon supaya menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan danpenyerahan sebelum perkara bantahan ini diputus dan mempunyaikekuatan hukum yang tetap, karena alasan Para Pembantah dalammengajukan gugatan bantahan ini didasakan atas alasan hukum yang sahsebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR jo.

ayat (6) HIR (sebagaimana dikutip Judex Facti dalamputusan tingkat pertama halaman 14);Bahwa untuk memperjelas duduk perkara ini secara hukum, perlu dikutipketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yang mengatur sebagai berikut:Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upayapaksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yangdalam

daerah hukumnya terjadi hal menjalankankan putusan itu, sertadiputuskan juga oleh pengadilan itu;Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 195 ayat (6) HIR di atas,sungguh jelas untuk mengajukan suatu bantahan dibatasi dengan syarat,Hal. 24 dari 32 hal.

Ketentuan ini ditegaskan Pasal 195 ayat (6) HIR.

Putusan No. 270 K/Pdt/2014Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA;(3) Judex Facti telah keliru karena mengabulkan bantahan yang diajukan olehPara Termohon Kasasi, padahal secara terang Para Termohon Kasasi tidakmemiliki bukti kepemilikan yang sah, sehingga bantahan tersebut tidakmemenuhi syarat dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dan oleh karenanya tidakberkualitas;(4) Judex Facti telah keliru karena memberikan pertimbangan yang salingbertentangan

Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 8500 M2, Sertifikat Hak Milik No. 195, atas nama I WAYAN SANDIA dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Telabah. Sebelah Selatan : Tanah Milik I Nyoman Sumanasa. Sebelah Timur : Telabah. Sebelah Barat : Tanah Milik Gede Trunajaya. b.

Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 195, objek sengketa harta warisan yang terletak di Subak Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng demikian juga terhadap objek sengketa harta warisan yang terletak di Subak Mandul, Desa panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tersebut diatas yang menjadi hak waris Penggugat secara sukarela dan dalam keadaan lasia, dan bila perlu dengan bantuan dari pihak Kepolisian (Alat Negara) ; 5.

M2 dan Nomor : 195 dengan luas tanah 1.560. M2, namapemegang hak : Haji Abdul Wahab Lubis Sarjana Hukum, yang terletak diJin. Panglima Denai no.118, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Ampas,Kota Medan;Bahwa tahun 2007 Penggugat (Hj. Syamroh Nasution Binti H. SyahiddinNasution) dan Alm. H. Abdul Wahab Lubis bin H. M. Fahri Lubis membelisebidang tanah dengan alas hak tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :534 dengan luas tanah :638. M2, nama pemegang hak : Hj.

Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridiatasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas hak tanahSertifikat Hak Milik Nomor :194 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 195,Nama Pemegang Hak : Haji Abdul Wahab Lubis SH., yang terletak diJin. Panglima Denai No. Kelurahan Amplas, Kecamatan MedanAmplas, Kota Medan;. Sebidang tanah yang luasnya 638 M2 dengan Alas Hak TanahSertifikat Hak Milik Nomor :534 Nama Pemegang Hak : HajjahSyamroh Nasution, yang terletak di Jin. Kapten M.

Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridiatasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas hak tanahSertifikat Hak Milik Nomor :194 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 195,Nama Pemegang Hak : Haji Abdul Wahab Lubis SH., yang terletak diJin. Panglima Denai No. Kelurahan Amplas, Kecamatan MedanAmplas, Kota Medan;6. Sebidang tanah yang luasnya 638 M2 dengan Alas Hak TanahSertifikat Hak Milik Nomor :534 Nama Pemegang Hak : HajjahSyamroh Nasution, yang terletak di Jin. Kapten M.

Jamil Lubis No.7D, KelurahanTembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridiatasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas hak tanahSertifikat Hak Milik Nomor :194 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 195,Nama Pemegang Hak : Haji Abdul Wahab Lubis SH., yang terletak diJin.

Aanm.Eks/2014/PN.Dpk Juncto Nomor 74/PDT/2009/PT.BdgJuncto Nomor 133/Pdt.G/2007/PN.Dpk tersebut karena objek tanah yangakan dieksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depoktersebut, pelaksanaannya tidak masuk ke objek tanah yang didalilkanPelawan sebagai tanah miliknya dan tanah yang didalilkan Pelawan tersebutjuga tidak pernah diletakkan sita melalui Putusan maupun Penetapan dariPengadilan Negeri Depok .Judex Facti/Tingkat Pertama telah keliru dalam dalam mengutip danmemahami Pasal 195

Memperhatikan,Pasal 195 ayat (6) HIR serta seluruh peraturan perundangundangan yangberhubungan dengan perkara ini.Atas pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut Judex Facti/TingkatBanding hanya mempertahankan dan menguatkan tanpa adanya pertimbanganhukum sama sekali, hal tersebut dapat dilihat pada halaman 19 alenia 1, alinea 2dan alinea 3 adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa bahwa keberatankeberatan yang dikemukakan olehPembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya tidak perludipertimbangkan

;Sebagaimana Ketentuan Pasal 195 (6) Herzien Indlandsch Reglement(HIR) yang berbunyi:Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisinan tentang upaya paksayang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalamdaerah hukumnya terjadi hal menjalankankan putusan itu, serta diputuskanjuga oleh pengadilan itu.Putusan MA Nomor 996K/Pdt/1989, bahwa

Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pelawan)berpendapat dan memohon agar membatalkan putusan Putusan PengadilanTinggi Bandung Nomor 4/Pdt/2016/PT.Bdg tertanggal 3 Februari 2016danmembatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor116/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk tertanggal 2 Maret 2015;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusanJudex Facti tidak salah menerapkan hukum, sebab telah sesuai denganketentuan Pasal 195

Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT denganTERGUGAT, pada tanggal tanggal 10 Rajab Awal 1429 H (13 Juli 2008),sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 1935/195/VII/2008tanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPercut Sei Tuan adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibathukumnya.;3.

PemeriksaanTersangka.Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan BeritaAcara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atasdiri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan BerkasPerkara perlu dikembalikan pada Oditurat Militer IV19 Ambon gunadilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkaradibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer, Pasal 195

batang tanaman jenis Ganja yang dltemukan di dalam kamar mandi, selanjutnya terdakwa beserta barang buktidi bawa kekantor BNN Kota Dumai untuk penyidikan lebih lanjut.Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut di dapatdari Sdr.JAYA (DPO) sedangkan Narkotika Jenis Ganja di dapat dariSdr.IWAN MEDAN (DPO)Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan Narkotika jenisSabu tersebut sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).Bahwa berdasarakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 195

batang tanaman jenis Ganja yang dltemukan di dalam kamar mandi, selanjutnya terdakwa beserta barang buktidi bawa kekantor BNN Kota Dumai untuk penyidikan lebih lanjut.Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut di dapatdari Sdr.JAYA (DPO) sedangkan Narkotika Jenis Ganja di dapat dariSdr.IWAN MEDAN (DPO)Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan Narkotika jenisSabu tersebut sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah).Bahwa berdasarakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 195

dari 27 Halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN DumTerdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000, (Seratus riburupiah); Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual sabusabu dan menanamganja tersebut; Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatan tersebut; Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) dipersidangan;Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara PenimbanganNomor : 195

PLH KepalaBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan Cabang Pekanbaru danpemeriksa Rian Yuni Sartika,S.Farm,Apt,M.Farm serta Desniartiberkesimpulan bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja yang dianalisismilik terdakwa atas nama SYAFRIJON Alias JON Bin (Alm) SOLIHIN adalahPositif Daun Ganja dan terdaftar dalam Golongan (satu) UU RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 195 /10278/2019tanggal 2 September 2019, yang ditandatangani oleh Rosnandar Abriyanto

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya danLaporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di PalangkaRaya Nomor : 195/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dewa Made Hari Buana, S.Si.,Apt. Selaku Plt.

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Rayadan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan diPalangka Raya Nomor : 195/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 17 Juli 2018 yangdibuat dan ditandatangani oleh Dewa Made Hari Buana, S.Si.,Apt. SelakuPlt.

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya danLaporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan diPalangka Raya Nomor : 195/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 17 Juli 2018yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewa Made Hari Buana, S.Si.,Apt.Selaku Plt.

Kepala BalaiPengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan Laporan Hasil Pengujian BalaiPengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 195/LHP/VII/PNBP/2018tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewa Made Hari Buana,S.Si.,Apt. Selaku Plt.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 195 K/PDT/2010, tanggal25 Mei 2010; Bahwa penerbitan Penetapan Eksekusi dan pelaksanaan Sita Eksekusiterhadap objek sita eksekusi tersebut diatas adalah sesuai dengan ketentuanhukum acara perdata yang berlaku, karena itu posita dan petitum gugatan yangberisi tuntutan uang ganti rugi sebesar Rp.3.400.000.000, (tiga milyar empatratus juta rupiah) dan dwangsom ( uang paksa) sebesar Rp.1.000.000, (satujuta rupiah) / hari keterlambatan untuk menjalankan putusan dalam perkara

persidangan berupa :1.Foto copy Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.MABARFEED INDONESIA, tanggal 04 April 2008, fotocopy mana telah dinazagelen,selanjutnya diberitanda buktiT.1;Foto copy PutusanPerkara No. 383/Pdt.G/ 2007/ PN.Mdn, tanggal 15 April 2008fotocopy mana telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda buktiT.2;Foto copy Putusan Perkara No.05/ Pdt.G/2009/ PTMdn, tanggal 17 Maret 2009fotocopy mana telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;Foto copy Putusan Perkara No.195

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 195 K/PDT/2010, tanggal25 Mei 2010 ; Bahwa objek lelang eksekusi yang telah dilaksanakan adalah berupa : sebidangtanah seluas 1500 m2 (seribu lima ratus meter persegi) berikut bangunanrumah tempat tinggal yang terdapat diatasnya, yang terletak di Jalan HarmonikaNo.100A, Kel.Selayang Il, Kec.Medan Selayang, Medan, sebagaimanatermaktub dalam SHM No. 2983 an.

Purn) Eddy Peranginangin ;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat yang diajukan oleh PenggugatP.8 yang dikaitkan dengan bukti dari Tergugat T.9 dan T.10, bahwa didalam bukti T.9dan 1.10 tersebut telah dicantumkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.383/Pdt.G/2007/PN.Mdn, tanggal 18 Maret 2008, Putusan Pengadilan Tinggi No.05/PDT/2009/PT.Mdn, tanggal 17 Maret 2009 dan perkara tersebut yang sedang dalam prosesKasasi, yang setelah putus ditingkat Kasasi merupakan Putusan Mahkamah AgungNomor : 195

Harmonika Baru No.100 A Kelurahan PB Selayang Il,Kecamatan Medan Selayang, Medan merupakan harta gono gini antara Penggugatdengan Letkol/AKBP (Purn) Eddy Peranginangin, sesuai dengan putusan PengadilanHalaman 24 dari 27, Putusan No: 230/Pdt.G/2014/PNMdnNegeri Medan No.383/Pdt.G/2007/PN.Mdn, tanggal 18 Maret 2008, PutusanPengadilanTinggi No.05/PDT/2009/PT.Mdn, tanggal 17 Maret 2009 dan PutusanMahkamah Agung Nomor : 195 K/PDT/2010, tanggal 25 Mei 2010 ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui

penebangan atau pemungutan hasil hutan berupakayu log jenis merbau di Kampung Buck Distrik Beraur Kabupaten Sorongdengan menggunakan 4 (empat) unit alat berat berupa 2 (dua) unit tractor dan 2(dua) unit Exavator untuk menarik hasil hutan berupa kayu log jenis merbau dariHal. 2 dari 2 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007blok tebangan di pinggir jalan atau tempat penimbunan kayu lalu ke log pond.Dan sebagai hasil dari penebangan atau pemungutan hasil hutan tersebut telahdisita kayu log jenis merbau sebanyak 195

beberapa orangkaryawan untuk melakukan penebangan atau pemungutan hasil hutan berupakayu log jenis merbau di Kampung Buck Distrik Beraur Kabupaten Sorongdengan menggunakan 4 (empat) unit alat berat berupa 2 (dua) unit tractor dan 2(dua) unit Exavator untuk menarik hasil hutan berupa kayu log jenis merbau dariblok tebangan di pinggir jalan atau tempat penimbunan kayu lalu ke log pond.Dan sebagai hasil dari penebangan atau pemungutan hasil hutan tersebut telahdisita kayu log jenis merbau sebanyak 195

Dengan pidana penjara masingmasing selama 4(empat) tahun penjara dikurangi selama masingmasing Terdakwa beradadalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dalam rumah tahananNegara dan denda sebesar Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;Menetapkan barang bukti berupa: 195 (seratus sembilan puluh lima) batang kayu jenis merbau yang beradadi masingmasing tempat yaitu log pon Kampung Buck, Distrik Beraur,Kabupaten Sorong dan 34 (tiga puluh empat) kubik

Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya (rehabilitasi);Memerintahkan agar barang bukti berupa:Kayu log jenis merbau sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) batangterdiri dari: 161 (seratus enam puluh satu) batang kayu log jenis merbau yangberada di log pond Kampung Buck, Distrik Beraur, Kabupaten Sorong; 934 (tiga puluh empat) batang kayu log/bulat jenis merbau yang berada diTPK Kampung Buck, Distrik Beraur, Kabupaten Sorong;4 (empat) unit alat berat yang

Provinsi Papua Nomor: 522.1/789 padahaluntuk kegiatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38huruf a PP No. 34 Tahun 2002 yang menerbitkan ijinnya adalah BupatiSorong dengan luar areal 100 Ha pertahun;Bahwa di samping itu ijin yang digunakan Terdakwa adalah diperuntukkanKSU Mbereur Mosan bermitra dengan PT Dika Cabang Sorong bukan untukKSU Mbereur Mosan bermitra dengan CV Prima;Bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa:Kayu Log jenis merbau sebanyak 195